Mediasi Buntu, Korban Dugaan Malapraktik Puskesmas Belik Ancam Demo

PEMALANG – Perkara gugatan pasien terhadap Puskesmas Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, terkait dugaan malapraktik kembali menjadi sorotan. Dalam agenda persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pemalang, Senin (26/10/2026), pihak tergugat disebut kembali tidak hadir memenuhi panggilan pengadilan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak Puskesmas Kecamatan Belik yang disebut sebagai tergugat I dan tergugat II telah beberapa kali tidak menghadiri agenda persidangan. Ketidakhadiran tersebut menjadi perhatian pihak penggugat yang tengah menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kejelasan dan penyelesaian atas perkara yang diajukan.

Di sisi lain, upaya mediasi antara kedua belah pihak juga belum menghasilkan kesepakatan. Mediasi yang disebut telah berlangsung sebanyak tiga kali itu belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan sengketa.

Aktivis Kabupaten Pemalang, Slamet Roto, yang mendampingi pihak penggugat, mengatakan masyarakat masih menunggu perkembangan dan hasil mediasi melalui jalur pengadilan.

Menurut Slamet, agenda mediasi berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai panggilan terakhir dalam proses mediasi yang sedang ditempuh.

“Masyarakat akan menunggu hasil mediasi. Jumat depan adalah panggilan terakhir mediasi kedua belah pihak. Kalau pihak tergugat tidak hadir, pihak korban dugaan malapraktik akan mengambil langkah demonstrasi,” ujar Slamet Roto kepada wartawan seusai dari PN Pemalang.

Ia menegaskan, rencana aksi demonstrasi tersebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan pihak pendamping penggugat apabila proses mediasi kembali tidak berjalan sesuai harapan.

Meski demikian, penyelesaian perkara ini tetap harus mengacu pada proses hukum yang berlaku. Dugaan malapraktik yang menjadi dasar gugatan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan bukti dan fakta hukum dalam proses peradilan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai alasan ketidakhadiran pihak tergugat maupun tanggapan dari Puskesmas Kecamatan Belik terkait gugatan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan untuk memastikan pemberitaan tetap berimbang.

Masyarakat kini menantikan kelanjutan proses mediasi yang dijadwalkan pada Jumat mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka peluang penyelesaian sengketa sekaligus memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak.

Catatan redaksi: Status dan perkembangan perkara tetap mengacu pada proses hukum yang berjalan. Penyebutan dugaan malapraktik dalam pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa pelanggaran telah terbukti. (KHUSAENI)

Curi Motor Guru, Orang Tua Siswa Diciduk Polisi!

PURWAKARTA – Polsek Campaka, Polresta Purwakarta, berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di wilayah Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Seorang pria berinisial F diamankan polisi di kawasan Sadang dan kini menjalani proses hukum di Mapolsek Campaka.

Kasus tersebut bermula pada Jumat (16/10/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Korban berinisial V, seorang guru di SDN 2 Cimahi, mendapati sepeda motornya hilang saat hendak pulang setelah mengajar.

Sebelum kejadian, korban diketahui meninggalkan sepeda motornya dengan kunci kontak masih menempel di kendaraan. Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur sepeda motor milik korban.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku diketahui merupakan salah satu orang tua siswa di sekolah tempat korban mengajar. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan F di kawasan Sadang, Purwakarta.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa terduga pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui Kapolsek Campaka, terduga pelaku disebut dijerat Pasal 476 KUHP dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2013, kunci kontak, serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Barang bukti tersebut diamankan di Mapolsek Campaka untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Pengungkapan kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kendaraan bermotor. Pengguna kendaraan diimbau tidak meninggalkan kunci kontak pada kendaraan, meskipun hanya untuk waktu singkat.

Polsek Campaka juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan guna menekan angka kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor, di wilayah hukumnya.

Masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. (FT)

Terungkap! 38 Tersangka Pig Butchering Dilimpahkan ke Jaksa, Korban Capai 133 Orang

 

SEMARANG — Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah menyerahkan 38 tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan penipuan online bermodus pig butchering kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Pelimpahan tahap II tersebut dilakukan di Rutan Kelas I Surakarta, Rabu (16/9/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Dengan pelimpahan tersebut, proses penyidikan perkara di Ditressiber Polda Jateng dinyatakan selesai. Selanjutnya, perkara memasuki tahap penuntutan oleh JPU Kejaksaan Negeri Sukoharjo sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini sebelumnya diungkap Ditressiber Polda Jateng melalui patroli siber yang mendeteksi aktivitas dugaan penipuan online lintas negara.

Hasil penyelidikan kemudian mengarah ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta yang diduga digunakan jaringan tersebut untuk menjalankan operasionalnya.

Berdasarkan hasil penyidikan, jaringan tersebut beroperasi sejak Juli 2025 hingga Mei 2026 dengan sasaran utama warga negara Amerika Serikat.

Penyidik memperkirakan jaringan tersebut telah menargetkan sekitar 5.000 orang. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 133 orang disebut menjadi korban.

Sementara itu, berdasarkan data transaksi yang ditemukan penyidik, keuntungan yang diperoleh jaringan tersebut mencapai USD 2.327.625 atau sekitar Rp41,1 miliar.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus pig butchering. Pelaku terlebih dahulu membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan calon korban melalui aplikasi kencan maupun media sosial.

Para pelaku menggunakan identitas palsu untuk mendekati korban. Setelah hubungan dan kepercayaan terbangun, korban kemudian diarahkan untuk melakukan investasi atau trading aset kripto dengan iming-iming keuntungan besar.

Transaksi tersebut dilakukan melalui platform yang diduga telah dikendalikan oleh jaringan pelaku.

Untuk semakin meyakinkan korban, pelaku juga menggunakan foto, video, hingga komunikasi melalui panggilan video.

Setelah korban melakukan deposit, dana tersebut kemudian dikuasai jaringan pelaku. Korban selanjutnya tidak dapat menarik kembali dana yang telah disetorkan.

Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan seluruh rangkaian penyidikan perkara tersebut telah diselesaikan.

“Setelah seluruh rangkaian penyidikan dilakukan dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Ditressiber Polda Jateng telah melaksanakan pelimpahan 38 tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo,” ujar Wahyu, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, pelimpahan tahap II tersebut menandai berakhirnya proses penanganan perkara di tingkat penyidikan Ditressiber Polda Jateng.

“Dengan telah dilaksanakannya tahap II, proses penanganan perkara selanjutnya memasuki tahapan penuntutan. Kami menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dalam proses penyidikan, Ditressiber Polda Jateng juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak karena perkara tersebut memiliki dimensi lintas negara.

Koordinasi antara lain dilakukan dengan FBI melalui NCB Interpol, Bareskrim Polri, serta Direktorat Jenderal Imigrasi terkait penanganan warga negara asing yang terlibat dalam perkara tersebut.

Dari pengungkapan kasus ini, penyidik mengamankan 38 tersangka yang terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya perangkat komunikasi, komputer, laptop, monitor, dokumen perusahaan, serta berbagai perangkat lain yang berkaitan dengan aktivitas jaringan dugaan penipuan tersebut.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Yuliyanto mengatakan pelimpahan tahap II merupakan bagian dari proses hukum setelah penyidikan perkara diselesaikan Ditressiber Polda Jateng.

“Penyidikan perkara ini telah selesai dan 38 tersangka beserta barang bukti telah kami serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya proses hukum akan berjalan pada tahapan penuntutan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Yuliyanto.

Ia menambahkan, pengungkapan perkara tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai pola penipuan yang memanfaatkan hubungan personal di ruang digital.

Menurut Yuliyanto, modus pig butchering memanfaatkan kepercayaan dan hubungan emosional korban sebelum diarahkan pada transaksi investasi.

“Karena itu, masyarakat harus berhati-hati apabila seseorang yang baru dikenal melalui media sosial atau aplikasi kencan mulai mengarahkan komunikasi pada investasi, trading, atau aset kripto dengan iming-iming keuntungan besar,” katanya.

Yuliyanto juga mengingatkan masyarakat agar melakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi atau investasi melalui platform digital.

“Pastikan legalitas perusahaan dan platform yang ditawarkan, jangan memberikan data pribadi maupun informasi perbankan kepada pihak yang belum terverifikasi, serta jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat,” pungkasnya.

Dengan pelimpahan tahap II tersebut, perkara dugaan penipuan online bermodus pig butchering kini memasuki tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Viral! Guru MTs di Pemalang Nyaris Dikeroyok Warga, Berawal dari Chat ke Mantan Murid

PEMALANG — Seorang guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) berinisial DAS (38) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, menjadi perhatian setelah dilaporkan terkait dugaan pengiriman pesan yang dinilai tidak pantas kepada seorang mantan murid perempuan.

Persoalan tersebut sempat memicu ketegangan saat proses mediasi berlangsung di Balai Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Pemalang, Senin (14/9/2026) sore.

Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah warga terlihat mengerumuni DAS. Beberapa warga bahkan terlihat melakukan pemukulan ketika polisi berupaya mengevakuasi yang bersangkutan dari lokasi.

Polisi kemudian mengamankan DAS dan membawanya ke Mapolres Pemalang untuk mencegah situasi semakin tidak terkendali. Peristiwa tersebut selanjutnya menjadi perhatian publik setelah rekaman proses evakuasi beredar luas di media sosial.

Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP M. Faizal Wildan Umar Rela, mengatakan pihaknya melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut, termasuk terkait isi komunikasi yang diduga dikirimkan DAS kepada mantan muridnya.

Polisi menyebut komunikasi tersebut berlangsung melalui pesan, termasuk WhatsApp. Berdasarkan keterangan kepolisian yang diberitakan sejumlah media, tidak ditemukan dugaan pelecehan secara fisik dalam perkara tersebut.

Perkara tersebut disebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terjadi dalam rentang Januari hingga Juli 2026.

Perkembangan terbaru pada Rabu (16/9/2026), perkara tersebut diselesaikan melalui mediasi di Mapolres Pemalang.

Dalam proses tersebut, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Pihak terlapor menyampaikan permintaan maaf, sedangkan pihak pelapor menerima permintaan tersebut.

Kesepakatan juga mencakup pengakuan atas kesalahan, permintaan maaf, serta kesediaan DAS untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru dan dari keanggotaan yayasan tempatnya bekerja.

Kasat Reskrim Polres Pemalang menegaskan bahwa meskipun persoalan tersebut diselesaikan melalui mediasi, perbuatan yang dilaporkan tetap berkaitan dengan ketentuan pidana dalam UU ITE.

Dalam kesepakatan itu, pihak terlapor juga menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Apabila kembali terjadi, perkara dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Desa Jatingarang, Anjar, membenarkan adanya persoalan yang melibatkan seorang guru MTs dengan dugaan pesan yang dinilai tidak pantas.

Namun, menurut Anjar, persoalan tersebut telah diselesaikan melalui proses mediasi di Polres Pemalang.

Chat kurang senonoh dari oknum guru MTs. Namun masalah tersebut sudah selesai di Polres semalam,” ujar Anjar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (16/9/2026).

Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian setelah video proses evakuasi DAS dari lokasi mediasi beredar di media sosial.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum perlu diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Tindakan kekerasan terhadap pihak mana pun juga tidak dapat dibenarkan dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. (SOLIHIN)

Pengendara PCX Mengaku Dicegat Mata Elang di Pemalang, Diminta Uang Rp6 Juta

PEMALANG — Aksi dugaan pencegatan dan penagihan kendaraan di jalan umum kembali menjadi perhatian di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sabtu (05/09/2026)

Seorang pengendara sepeda motor Honda PCX warna hitam, Dwi Anto Prabowo, mengaku mengalami pencegatan oleh sekelompok orang saat melintas di kawasan Bojongbata, Pemalang.

Peristiwa tersebut disebut terjadi ketika Dwi mengendarai Honda PCX dari arah selatan menuju Pemalang. Saat berada di kawasan Bojongbata, perjalanan Dwi disebut terhenti setelah sepeda motornya diduga dicegat oleh sejumlah orang.

Menurut keterangan Dwi, setelah dilakukan pencegatan, dirinya kemudian dibawa ke salah satu rumah. Di lokasi tersebut, menurut pengakuannya, berlangsung proses mediasi terkait kendaraan yang dibawanya.

Namun, Dwi mengaku keberatan karena dalam proses tersebut dirinya diminta menyediakan uang sebesar Rp6 juta untuk menyelesaikan persoalan kendaraan tersebut.

“Memang kronologinya seperti itu. Saya dibawa ke salah satu rumah dan di sana didamaikan. Saya diminta uang tebusan sebesar Rp6 juta,” ungkap Dwi saat dikonfirmasi wartawan.

Dwi juga mengungkapkan, dalam proses tersebut terdapat pihak yang diduga berasal dari kelompok penagih kendaraan yang kemudian menawarkan pinjaman uang untuk memenuhi permintaan pembayaran tersebut.

Menurut Dwi, uang tersebut nantinya harus dikembalikan bersamaan dengan proses pengambilan unit kendaraan.

Keterangan tersebut masih merupakan pengakuan dari pihak Dwi dan belum mendapatkan konfirmasi maupun penjelasan dari pihak lain yang disebut dalam peristiwa tersebut.

Persoalan tersebut menjadi perhatian lebih lanjut setelah Dwi menyebut adanya seseorang yang diduga merupakan oknum aparat dalam proses mediasi.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, identitas orang yang dimaksud maupun instansi tempatnya bertugas belum dapat dipastikan secara independen.

Redaksi juga belum memperoleh keterangan resmi dari pihak yang disebut maupun institusi terkait mengenai dugaan tersebut.

Karena itu, informasi mengenai dugaan keterlibatan aparat tersebut masih sebatas keterangan dari pihak yang mengaku mengalami peristiwa dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penagihan kendaraan di ruang publik, terutama apabila dalam praktiknya terdapat tindakan pencegatan, membawa pengendara ke lokasi tertentu, serta permintaan sejumlah uang untuk penyelesaian persoalan kendaraan.

Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak menimbulkan keresahan.

Setiap proses penagihan maupun penyelesaian persoalan kendaraan diharapkan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berimbang.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun pihak terkait dalam pemberitaan ini. (SOLIHIN)

Majalengka Perang Miras! 6.244 Botol Disita dalam 9 Hari, Pemkab Siapkan Perda

MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka memberikan dukungan penuh terhadap langkah Polres Majalengka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memutus mata rantai peredaran minuman keras (miras) dan obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Majalengka.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Majalengka, Eman Suherman, saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti minuman keras di Lapangan Mapolres Majalengka, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Majalengka, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat, pejabat utama (PJU) Polres Majalengka, serta para Kapolsek se-Kabupaten Majalengka.

Dalam kesempatan itu, Bupati Eman Suherman menegaskan Pemkab Majalengka telah menyiapkan landasan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) terkait pengawasan dan pembatasan minuman beralkohol.

Menurutnya, perubahan karakteristik Majalengka yang kini bertransformasi dari daerah agraris menjadi kawasan industri menjadi salah satu pertimbangan untuk memperkuat regulasi mengenai peredaran minuman beralkohol.

“Pemerintah daerah menilai regulasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan sosial di tengah meningkatnya tantangan pergaulan dan keamanan masyarakat,” tegas Eman.

Selain mendukung tindakan tegas di lapangan, Bupati juga menyampaikan apresiasi terhadap program inovasi Jaga dan Rawat Jawa Barat (Jawara) yang diusung Polda Jawa Barat sebagai upaya menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Sementara itu, Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., mengungkapkan, kepolisian bersama jajaran Polsek, Pemkab Majalengka, TNI melalui Kodim, Kejaksaan, serta berbagai elemen masyarakat terus melakukan upaya pemberantasan peredaran barang terlarang tersebut.

Dalam operasi cipta kondisi yang digelar sejak 1 hingga 9 Agustus 2026, petugas berhasil menyita sedikitnya 6.244 botol minuman keras dari berbagai merek.

“Barang bukti ribuan botol miras ini berhasil dipatahkan peredarannya berkat laporan serta informasi dari masyarakat, penyelidikan Satnarkoba Polres Majalengka, hingga penindakan jajaran Polsek di lapangan. Penindakan menyasar toko kelontong, gudang tak berizin, hingga tempat penjualan ilegal lainnya,” ujar Kapolres.

Kapolres yang baru sekitar dua pekan menjabat tersebut menambahkan, sejumlah wilayah yang terindikasi memiliki tingkat peredaran miras cukup tinggi di antaranya kawasan Majalengka Kota dan beberapa kecamatan lainnya.

Terhadap para pelaku yang berperan sebagai penampung maupun penjual, kepolisian menerapkan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari Tindak Pidana Ringan (Tipiring) hingga pengembangan kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.

Kepolisian, kata Kapolres, akan terus memperkuat ekosistem keamanan, memberantas berbagai bentuk kriminalitas secara tegas dan berkelanjutan, serta meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

“Polres Majalengka berkomitmen tidak ada tempat bagi aksi kejahatan seperti begal, pencurian, geng motor maupun peredaran narkoba di wilayah hukum Majalengka, sesuai instruksi Bapak Kapolda Jabar melalui inovasi Jawara,” ungkapnya.

Langkah tegas yang dilakukan secara kolaboratif oleh Pemkab dan Polres Majalengka mendapat respons positif dari masyarakat.

Sarip (42), warga Majalengka Kota, mengaku lega dengan adanya razia serta pemusnahan barang bukti minuman keras tersebut.

Menurutnya, keberadaan miras dan obat-obatan terlarang berpotensi menjadi salah satu pemicu berbagai persoalan sosial, termasuk kriminalitas dan kenakalan remaja, terutama di kawasan permukiman maupun wilayah industri.

“Kami sangat mendukung penindakan tegas seperti ini. Majalengka sekarang sudah ramai dan menjadi kawasan industri, jadi keamanan harus benar-benar dijaga. Jangan sampai anak-anak muda rusak karena mudah membeli miras atau obat-obatan ilegal. Semoga operasi ini terus berkelanjutan,” ujarnya.

(Boyzan)

Kebakaran Hutan Bambu Gunung Bokok Majalengka, 2 Hektare Lahan Dilalap Api

 

MAJALENGKA – Kebakaran melanda kawasan hutan bambu di Gunung Bokok, Desa Mekarwangi, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (10/8/2026).

Kobaran api membakar lahan kebun bambu seluas kurang lebih 2 hektare. Kebakaran tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 15.00 WIB.

Danramil 1703/Argapura Kodim 0617/Majalengka, Kapten Arh Dani Hamdani, mengatakan, pihaknya bersama aparat gabungan dan masyarakat langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan mengenai kebakaran tersebut.

Menurut Dani, kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat yang kemudian ditinggalkan tanpa pengawasan. Kondisi angin membuat api dengan cepat merambat dan meluas ke kawasan kebun bambu.

«“Kebakaran diakibatkan oleh masyarakat membakar sampah kemudian ditinggal. Bakaran sampah tertiup angin dan api melebar,” kata Kapten Dani.»

Mendapat laporan tersebut, personel Koramil 1703/Argapura segera berkoordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan upaya pemadaman.

Petugas bersama unsur gabungan dan masyarakat melakukan pemadaman secara manual. Selain itu, dilakukan pula penyekatan untuk mencegah kobaran api merambat ke area lainnya.

“Upaya yang dilakukan di antaranya melaporkan kejadian ke komando atas, koordinasi dengan aparat setempat dan BPBD Kabupaten Majalengka, melaksanakan pemadaman secara manual serta penyekatan supaya api tidak melebar,” ujarnya.

Dalam proses penanganan, Koramil 1703/Argapura bersinergi dengan Camat Argapura beserta jajaran, Polsek Argapura, BPBD Kabupaten Majalengka, serta masyarakat setempat.

Berkat respons cepat dan kerja sama seluruh unsur yang terlibat, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.00 WIB.

Selama proses pemadaman berlangsung, situasi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

Namun, kebakaran mengakibatkan kebun bambu seluas kurang lebih 2 hektare terbakar.

Koramil 1703/Argapura mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melakukan aktivitas pembakaran sampah.

Pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan, terlebih dalam kondisi angin kencang dan lahan kering, berpotensi memicu api merambat dengan cepat dan menyebabkan kebakaran lebih luas.

Masyarakat diminta tidak meninggalkan api dalam kondisi menyala serta segera memastikan bara api benar-benar padam setelah melakukan pembakaran.

(Boyzan)

Tim Kuasa Hukum DRP Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Mapolda Jabar

Foto: Dias Rukmana Praja beserta kuasa Hukum Epi Saepul Bachri SH saat kluar dari baresktim polda jabar

​Bandung — Tim kuasa hukum Dias secara resmi melayangkan laporan kepolisian ke Bagian Reserse Kriminal (Bareskrim) Polda jawa barat terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang ditujukan kepada kliennya. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlindungan atas tuduhan tidak berdasar yang dinilai sangat merugikan nama baik dan reputasi klien.

​Berdasarkan keterangan perwakilan tim kuasa hukum usai mendampingi proses pemeriksaan di Mapolda jabar, kasus ini dipicu oleh munculnya isu serta tuduhan miring yang dialamatkan kepada Dias. Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut sepenuhnya tidak benar dan berunsur fitnah.

"Dua orang berinisial N&N yang kami laporkan atas tiduhan dugaan pencemaran nama baik mencakup tudingan tidak berdasar tetkait dugaan tindakan asusila dan dugaan penipuan yang di alamatkan sepihak kepada klien kami" kata Apong sapaan akrab Epi Saepul Bachri

Lanjut dikatakan Apong, kami menduga munculnya tuduhan miring ini disinyalir kuat berkaitan dengan dinamika politik lokal di Kabupaten Purwakarta, khususnya menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Purwakarta serta bursa pencalonan Ketua DPD Golkar Purwakarta.

"Langkah hukum ini tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan akan terus mengejar dan mengusut tuntas aktor intelektual yang merancang skenario pencemaran nama baik tersebut," ungkapnya

​Pihak kuasa hukum menduga kuat adanya upaya pengkondisian atau kampanye hitam (black campaign) dengan memanfaatkan isu-isu sensitif guna menjatuhkan kredibilitas dan menggagalkan langkah politik kliennya menjelang perhelatan Musda Partai Golkar di Purwakarta.

​"Kami akan mengawal proses hukum ini secara tuntas. Fokus kami tidak hanya pada terlapor yang memunculkan isu, melainkan juga mengejar aktor intelektual di balik upaya pencemaran nama baik yang merugikan klien kami ini." Ujar Epi saepul Bachri (apong) tim kuasa hukum Dias Rukmana praja kepada awak media

​Saat ini, proses pemeriksaan saksi serta penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masih terus bergulir di Sat Reskrim Polres Purwakarta. Tim kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak kepolisian dan berharap agar penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif sesuai aturan yang berlaku. (***)

Duka di Pemalang, Kematian Siswa Baru SMP Picu Dugaan Perundungan, Ini Penjelasan Polisi

 

PEMALANG – Duka menyelimuti keluarga Ahmad Al Fian (14), siswa baru SMP Negeri 4 Randudongkal, Kabupaten Pemalang, yang meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di RS Muhammadiyah Mardhatillah Randudongkal, Minggu (2/8/2026) malam.

Peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan adanya perundungan di lingkungan sekolah. Meski demikian, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Hasil autopsi juga masih dinantikan sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Berdasarkan keterangan keluarga, Al Fian mulai mengeluhkan nyeri pada tangan, badan terasa lemas, dan gelisah sejak Senin (27/7/2026). Orang tuanya kemudian membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis.

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyarankan agar korban menjalani pemeriksaan rontgen karena ditemukan pembengkakan pada tangan disertai keluhan sesak napas. Saat itu, korban hanya menjalani rawat jalan dan diperbolehkan pulang.

Namun kondisi kesehatannya terus memburuk. Pada Jumat (31/7/2026), keluarga kembali membawa Al Fian ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Muhammadiyah Mardhatillah Randudongkal. 

Menurut pihak keluarga, saat itu ruang IGD dalam kondisi penuh sehingga korban belum dapat memperoleh penanganan dan akhirnya dibawa pulang.

Keesokan harinya, Sabtu (1/8/2026), kondisi korban kembali menurun hingga mengalami muntah darah. Pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 17.00 WIB, keluarga kembali membawanya ke rumah sakit. Korban kemudian menjalani perawatan intensif di ruang ICU.

Meski telah mendapatkan penanganan medis, nyawa Al Fian tidak dapat diselamatkan. Korban dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 19.30 WIB atau sekitar dua setengah jam setelah menjalani perawatan intensif.

Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Semingkir, Kecamatan Randudongkal. Sehari berikutnya, jenazah kembali dibawa ke rumah sakit untuk menjalani autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya.

Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Faizal Wildan, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait kasus tersebut.

"Masih proses penyelidikan. Kami masih mencari tahu penyebab kematiannya. Dari hasil pemeriksaan luar sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan," ujarnya melalui pesan singkat.

Ia menegaskan, Polres Pemalang berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Apabila nantinya ditemukan adanya unsur pidana, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegasnya.

Keluarga Berharap Kasus Diungkap Secara Tuntas. Ayah korban, Saefudin, mengaku sangat terpukul atas kepergian putranya yang dinilai berlangsung begitu cepat.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat mengusut kasus tersebut secara tuntas. Menurutnya, apabila hasil penyelidikan nantinya membuktikan adanya unsur tindak pidana, pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Saya berharap jika memang ini merupakan tindak kejahatan, pelakunya diproses sesuai hukum yang berlaku dan dihukum setimpal," ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti meninggalnya Ahmad Al Fian masih menunggu hasil autopsi dan proses penyelidikan kepolisian. Dugaan perundungan yang beredar di tengah masyarakat juga masih dalam tahap pendalaman sehingga belum dapat disimpulkan sebagai penyebab kematian korban. (SLH)

Proyek Rp2,3 Miliar Jadi Sorotan, Kantor Penyedia Disebut Rumah Tinggal, Begini Faktanya

PEKALONGAN – Keberadaan alamat kantor salah satu pemenang tender proyek Pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 senilai lebih dari Rp2,3 miliar menjadi sorotan publik.

Sorotan tersebut muncul setelah tim wartawan melakukan penelusuran langsung ke alamat perusahaan yang tercantum dalam dokumen administrasi, yakni CV. RM di wilayah Babakan Keramat, Kabupaten Tegal, pada Senin (27/7/2026). 

Dari hasil penelusuran, bangunan yang tercantum sebagai alamat perusahaan diketahui merupakan sebuah rumah tinggal dan tidak tampak aktivitas perkantoran sebagaimana lazimnya sebuah kantor operasional.

Sejumlah warga di sekitar lokasi mengaku mengenal bangunan tersebut sebagai rumah tinggal.

"Setahu kami itu rumah tinggal. Pemiliknya memang sering keluar mencari pekerjaan atau mencari order ke berbagai daerah seperti Pekalongan dan tempat lainnya," ujar salah seorang warga setempat.

Saat mendatangi alamat tersebut, wartawan ditemui seorang perempuan yang memperkenalkan diri sebagai Bu Rubi. Ia membenarkan bahwa bangunan tersebut merupakan rumah tinggal keluarganya.

"Ini memang rumah tinggal kami. Untuk kantor operasional dan gudang ada di Balamoa, Kebandingan," jelasnya kepada wartawan.

Dalam kesempatan tersebut, wartawan juga sempat mengamati kondisi bagian dalam rumah. Berdasarkan pengamatan di lokasi, tidak terlihat adanya perlengkapan administrasi maupun fasilitas yang secara fisik menunjukkan aktivitas perkantoran. Ruang tamu tampak sederhana dengan beberapa kursi tanpa meja, serta terdapat tumpukan pakaian di salah satu sudut ruangan.

Menanggapi temuan tersebut, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pekalongan, Zaenuri, menegaskan bahwa proses pengadaan proyek telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Zaenuri, regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak mengharuskan penyedia memiliki kantor berupa bangunan perkantoran khusus.

"Pelaksanaan pengadaan sudah sesuai mekanisme yang ada. Untuk lokasi kantor penyedia bisa menggunakan rumah tinggal, rumah kontrakan, maupun gudang, selama memenuhi ketentuan administrasi yang dipersyaratkan," ujar Zaenuri saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (28/7/2026).»

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penggunaan rumah tinggal sebagai alamat perusahaan tidak secara otomatis bertentangan dengan ketentuan pengadaan pemerintah, sepanjang seluruh persyaratan administrasi dan legalitas perusahaan telah dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku.

Meski demikian, hasil penelusuran lapangan terkait kondisi fisik alamat perusahaan menjadi perhatian publik dan memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara alamat administrasi dengan aktivitas operasional perusahaan. 

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak CV. RM mengenai sistem operasional perusahaan maupun penggunaan alamat yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

(Har/Sol)

Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Anggota Dewan "AS", LSM Barak Indonesia Siapkan Aksi Kepung Kantor DPRD Karawang

Foto: Humas Markas Besar LSM Barak Indonesia Mqhesa Jenar

​KARAWANG — Markas Besar Organisasi Kemasyarakatan Barisan Rakyat Indonesia (Ormas Barak Indonesia) menyatakan sikap tegas akan menggelar aksi unjuk rasa berskala besar di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang. Aksi ini digelorakan sebagai bentuk protes keras dan pengawasan publik atas dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang melibatkan salah satu oknum anggota DPRD Karawang berinisial "AS".

​Langkah mengepung kantor wakil rakyat tersebut diambil lantaran pihak Barak Indonesia menilai tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota dewan "AS" telah mencederai integritas lembaga legislatif, mencoreng kepercayaan masyarakat Karawang, serta melanggar etika dan aturan hukum yang berlaku.

​Humas Markas Besar LSM Barak Indonesia menegaskan bahwa lembaga DPRD seharusnya menjadi tempat memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan dijadikan tameng atau sarana untuk mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu melalui wewenang jabatan.

​"Kami tidak akan tinggal diam melihat dugaan kesewenang-wenangan ini. Anggota dewan itu dipilih oleh rakyat dan dibayar oleh uang rakyat, maka integritasnya harus dijaga. Jika ada indikasi penyalahgunaan jabatan oleh oknum 'AS', harus diusut tuntas tanpa tebang pilih! Kami siap menurunkan ribuan kader untuk mengepung DPRD Karawang sampai ada kejelasan hukum dan tindakan tegas dari BK (Badan Kehormatan) DPRD," tegas nya

​Poin Demontrasi & Tuntutan Utama

​Dalam aksi kepung gedung DPRD Karawang mendatang, Ormas Barak Indonesia membawa beberapa tuntutan utama, di antaranya:

• Mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Karawang untuk segera memanggil, memeriksa, dan memproses oknum anggota dewan "AS" secara transparan.

• ​Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan mengusut tuntas indikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan wewenang tersebut.

• ​Menuntut Transparansi Lembaga agar DPRD Karawang tidak terkesan melindungi oknum anggota dewan yang bermasalah.

​Lsm Barak Indonesia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat Karawang yang peduli akan keadilan dan kebersihan tata kelola pemerintahan untuk bersatu mengawal kasus ini hingga tuntas.

​Mengenai jadwal dan estimasi massa, pihak Barak Indonesia memastikan surat pemberitahuan aksi sesuai prosedur perundang-undangan akan segera disampaikan kepada pihak Kepolisian Resort (Polres) Karawang.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak DPRD Karawang dalam hal ini Badan Kehormatan DPRD Karawang. (***)

Usai Penangkapan di Ligung, Dugaan Jaringan Obat-obatan Terlarang Merambah Kasokandel

MAJALENGKA – Dugaan adanya peredaran obat-obatan terlarang di Kabupaten Majalengka kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah informasi yang dihimpun menyebutkan adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran obat-obatan terlarang di beberapa wilayah.

Beberapa hari lalu, dua orang yang diduga mengedarkan obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Ligung diamankan oleh anggota LMPI Majalengka. Keduanya kemudian diserahkan kepada pihak Polsek Ligung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kedua orang tersebut diduga merupakan anak buah seseorang yang dikenal dengan nama panggilan "Pablo". Sosok tersebut dikabarkan masih dalam pencarian aparat penegak hukum. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari kepolisian yang mengonfirmasi identitas maupun status hukum yang bersangkutan.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dua orang yang diamankan, muncul informasi yang menyebutkan adanya dugaan lokasi lain yang dijadikan tempat aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka.

Seorang warga Desa Gandasari, Kecamatan Kasokandel, yang enggan disebutkan namanya mengaku telah melihat aktivitas mencurigakan di sebuah bangunan yang merupakan bekas rumah makan.

«"Kurang lebih sudah dua bulan, bekas rumah makan itu diduga dijadikan tempat transaksi obat-obatan terlarang. Banyak anak muda yang keluar masuk ke lokasi tersebut," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).»

Sementara itu, Sekretaris LMPI Majalengka menyatakan pihaknya akan terus memantau lokasi yang dimaksud. Ia berharap aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum.

"Kami akan terus memantau lokasi tersebut. Apabila memang ditemukan adanya aktivitas peredaran obat-obatan terlarang, kami berharap aparat kepolisian segera mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut dengan nama panggilan "Pablo" belum dapat dikonfirmasi. Redaksi juga masih menunggu keterangan resmi dari Polres Majalengka maupun Polsek Ligung terkait informasi yang beredar tersebut.

Berita ini akan diperbarui apabila terdapat perkembangan maupun keterangan resmi dari pihak kepolisian atau pihak-pihak terkait. (ZAN)

LMPI Majalengka Grebeg Pengedar Obat Terlarang di Ligung, Ketua: Harap Bos Pablo Ikut Diburu

 

MAJALENGKA – Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Cabang Kabupaten Majalengka berhasil melakukan operasi penertiban dan mengamankan dua pelaku pengedar obat narkotika golongan G di wilayah Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka.

Ketua LMPI Marcab Majalengka, Kaji Mustari, menyampaikan bahwa pengamanan ini belum menjadi titik akhir. Ia menegaskan pihaknya berharap kepolisian tidak berhenti pada penangkapan dua pelaku lapangan, namun terus menelusuri hingga ke jaringan utama.

“Tidak hanya dua orang yang diamankan ini. Kami berharap pihak kepolisian juga segera menangkap para bos di balik peredaran tersebut. Apalagi kedua pelaku ini sudah menyebutkan nama pengelola utamanya yaitu Pablo. Saya harap Pablo juga segera ditangkap agar peredarannya benar-benar terputus,” ujar Kaji Mustari di lokasi operasi. Minggu (12/7).

Sementara itu, Humas LMPI Marcab Majalengka, Ugih, menambahkan bahwa operasi ini merupakan wujud kepedulian nyata organisasi terhadap keamanan dan masa depan masyarakat, khususnya generasi muda di Majalengka.

“Kami tidak bisa membiarkan narkotika berkembang biak dan merusak lingkungan serta anak-anak kita. LMPI akan terus bersinergi dan mendukung penuh upaya aparat kepolisian. Jika diperlukan bantuan data maupun dukungan di lapangan, kami siap bergerak bersama demi menjaga wilayah Majalengka bebas dari bahaya narkoba,” tegas Ugih.

Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti yang disita telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum yang berlaku. Pihak LMPI berkomitmen memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas.(zan)

SKANDAL OMPRENG SUPREME: KETIKA MAKAN GRATIS JADI REJEKI NOMPLOK TUAN - TUAN DI DAERAH BERJARGON ISTIMEWA

Foto: ilustrasi 

OPINI - Selamat datang di negeri di mana menu makan siang anak sekolah bisa berubah wujud menjadi mobil mewah dan kavling tanah. Kejaksaan Agung dikabarkan sedang sibuk-sibuknya bermain detektif dengan dua bintang tamu baru kita pekan ini: Yang Terhormat Tuan S dan tuan AK.

​Keduanya diperiksa bukan karena salah takaran garam atau lupa memasukkan lauk pauk ke dalam wadah, melainkan karena diduga sukses mengoperasikan jaringan "Gurita Ompreng" dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah prestasi luar biasa di mana anggaran gizi anak-anak berhasil "didistribusikan secara adil" menjadi gizi rekening para pejabat.

​Berdasarkan bisik-bisik di koridor Korps Adhyaksa, posisi S dan AK ini sangat mulia, mereka adalah seksi sibuk yang memastikan bahwa vendor makanan tidak perlu repot-repot ikut tender yang transparan. 

Cukup lewat "jalur langit" alias restu dari penguasa di sebuah Daerah Berjargon Istimewa—daerah yang tampaknya memang sangat istimewa dalam hal meloloskan anggaran di bawah meja. 

Celah regulasi lokal yang fleksibel kabarnya berhasil disulap menjadi karpet merah bagi bisnis omprengan ini, semuanya tentu demi jargon klasik: "kearifan lokal."

​Kejagung sendiri tampil seperti biasa, sangat sopan, diplomatis, dan penuh inisial misterius yang membuat netizen merangkap jabatan sebagai cenayang. Para pengamat politik pun mulai maklum, melempar inisial S dan AK ke media adalah taktik klasik test the water. 

Bahasa kerennya: mencolek pelan-pelan, sambil melihat apakah sang penguasa daerah di atas sana mulai keringat dingin atau langsung sibuk mencari nomor telepon darurat.

​"Kita harus mengapresiasi kreativitas ini. Mengubah program pemenuhan gizi balita menjadi program pemenuhan gizi koalisi politik adalah sebuah masterclass dalam ilmu ekonomi bayangan," sindir seorang pengamat yang meminta namanya disamarkan demi keselamatan omprengan rumah tangganya.

​Kini, publik tinggal duduk manis sambil memesan kopi. Apakah Kejagung bakal sukses menggulung gurita ini sampai ke kepala-kepalanya yang bertahta di kursi empuk daerah istimewa? 

Atau, seperti episode-episode seru sebelumnya, kasus ini akan berakhir dengan ritual "potong ekor"? Di mana S dan AK yang menanggung dinginnya sel penjara, sementara sang penguasa daerah tetap bisa tersenyum lebar sambil menikmati makan siang gratis yang sesungguhnya. Kita tunggu saja kelanjutan sinetron keadilan ini. (JNR)

Pengusutan Skandal Kasus BGN: Kejari Purwakarta Periksa Ratusan Dapur SPPG, Kejagung Bidik 3 Orang Dekat Tersangka Sony Sonjaya?

Gambar: Ilustrasi/net

Pusaran kasus dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN kini memasuki babak baru dan kian meluas. Kejaksaan Negeri Purwakarta dilaporkan tengah melakukan pemeriksaan skala besar terhadap pengelolaan ratusan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayahnya.

Sementara itu di tingkat pusat, Kejaksaan Agung kini membidik tiga orang warga Purwakarta berinisial M.A.S yang diduga kuat bertindak sebagai Customer Service atau orang dekat dari tersangka utama, Sony Sonjaya.

Langkah bersih-bersih dalam proyek strategis nasional pemenuhan gizi masyarakat terus dikebut aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri Purwakarta bergerak cepat melakukan pemeriksaan maraton terhadap ratusan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai titik di Kabupaten Purwakarta.

​Penyidikan ini difokuskan pada dugaan penyimpangan anggaran operasional, pemotongan dana logistik, hingga ketidaksesuaian realisasi menu gizi di lapangan. Jaksa penyidik kini tengah menyisir dokumen pengadaan serta memanggil para pengelola dapur guna menghitung total kerugian negara.

Tak hanya di daerah, pusaran kasus korupsi ini juga digarap intensif di ibu kota oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejagung kini secara resmi membidik tiga orang asal Purwakarta yang berinisial, M.A.S.

​Ketiganya diduga kuat berperan sebagai Customer Service (CS) atau kaki tangan dari Sony Sonjaya—figur yang telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam korupsi BGN ini. Pemeriksaan terhadap M.A.S ini dilakukan guna mendalami peran mereka dalam memuluskan transaksi keuangan, menyamarkan aset, serta mengondisikan proyek distribusi logistik dari hulu hingga ke hilir.

Kolaborasi antara Kejari Purwakarta dan Kejaksaan Agung ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak main-main dalam mengawal program gizi nasional. Kita akan tunggu bagaimana hasil pemeriksaan terhadap inisial M.A.S dan nasib hukum dari Sony Sonjaya selanjutnya. (***)

Duga Ada KKN Proyek Pipa SPAM Purwakarta Senilai Rp43 Miliar, LSM-PABI Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa di BPBPK dan Kejati Jabar

Foto: Ilustrasi/net

​Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Anak Bangsa Indonesia (DPP LSM-PABI) secara resmi menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Bandung pada awal Juli mendatang. 

Langkah ini diambil sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai sarat akan kejanggalan.

​Aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh hasil investigasi internal LSM-PABI yang menemukan adanya dugaan kelalaian serius, penyalahgunaan wewenang, serta indikasi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Dugaan penyimpangan ini dilaporkan terjadi dalam proses perencanaan hingga pengawasan pengadaan pada proyek infrastruktur di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum yang dikerjakan oleh Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat.

​Secara spesifik, LSM-PABI menyoroti paket kegiatan pembangunan infrastruktur dengan detail sebagai berikut:

• ​Paket Kegiatan: Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Kabupaten Purwakarta
• ​Instansi: Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Provinsi Jawa Barat
• ​Nilai Kontrak: Rp 43.489.090.380,- (Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)
• ​Sumber Anggaran: APBN Tahun Anggaran 2026
• ​Kontraktor Pelaksana: PT SUMBER CIPTA YOENANDA

​LSM-PABI menegaskan bahwa kondisi pengelolaan proyek tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, tetapi juga secara nyata merugikan masyarakat luas, khususnya warga Kabupaten Purwakarta yang terancam gagal menikmati manfaat dari pembangunan sarana air minum tersebut secara optimal akibat buruknya mutu pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Foto: Surat pemberitahuan aksi LSM PABI

​Sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan desakan penegakan hukum, LSM-PABI telah melayangkan surat pemberitahuan resmi bernomor 1771/DPP-LSM PABI/PAUR/VI/2026 kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Cq. Dir Intelkam) untuk melaksanakan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada:

• ​Hari / Tanggal: Kamis, 02 Juli 2026
• ​Waktu: Pukul 08.30 WIB s/d Selesai
• ​Estimasi Massa: ± 250 Orang
• ​Lokasi Target Aksi: 1. Kantor Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat 2. Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat

​Melalui siaran pers ini, LSM-PABI mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera proaktif mengusut tuntas indikasi KKN ini serta memanggil pihak-pihak terkait, baik dari lingkungan BPBPK Jawa Barat maupun PT Sumber Cipta Yoenanda selaku pelaksana proyek, demi tegaknya keadilan dan transparansi penggunaan uang negara. (***)

Kasus Kematian Almarhum Yogi saleh masih misteri, Ketua LBH Mandalika Minta Gubernur Turun tangan

Foto : Ketua Labah Arya Mandalika (baju merah)

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Arya Mandalika, Hendra Supriatna, SH., MH., menyampaikan harapan agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga memberikan perhatian serius terhadap peristiwa yang merenggut nyawa salah seorang pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasalnya, hingga kini, latar belakang maupun motif kejadian tersebut belum terungkap sepenuhnya menjadi terang benderang di mata publik.

Menurut penjelasan Hendra saat berbicara kepada awak media pada Jumat (26/6/2026), perhatian khusus yang ditunjukkan terhadap kasus lain seharusnya juga diterapkan di sini demi menjaga keadilan yang setara bagi seluruh warga Jawa Barat.

“Seharusnya, tidak hanya ada perhatian dan sayembara khusus untuk kasus penyekapan yang terjadi di wilayah Bandung. Demi tegaknya keadilan yang sesungguhnya, Bapak Gubernur juga harus menaruh perhatian mendalam terhadap peristiwa berdarah yang merenggut nyawa pegawai Pemkab Purwakarta ini. Apalagi perlu diingat, beliau pun pernah menjabat sebagai Bupati di daerah ini, sehingga tentu memiliki kedekatan dan kepedulian tersendiri terhadap lingkungan birokrasi serta masyarakat Purwakarta,” ujarnya.

Kasus yang dimaksud menyangkut meninggalnya Yogi Saleh, yang menjabat sebagai Kepala Bidang di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Purwakarta. Hingga saat ini, kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi tanda tanya besar.

“Apabila kita meninjau kembali kondisi dan gambaran yang ditemukan di lokasi kejadian, masih banyak hal yang belum terjawab dengan pasti. Apakah ini benar‑benar merupakan tindakan yang dilakukan atas kemauan sendiri semata, atau justru tersembunyi latar belakang maupun motif lain yang belum terungkap sepenuhnya?” papar Hendra, menggarisbawahi masih samarnya fakta di balik peristiwa tersebut.

Ia juga turut menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan belasungkawa yang tulus bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Yogi Saleh.

Hal ini disampaikan tak lama setelah perhatian publik tertuju pada langkah tegas yang diambil oleh Gubernur Dedi Mulyadi terkait kasus penganiayaan yang menimpa YTR (29). 

Sebelumnya, Gubernur telah menetapkan sayembara berupa hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapa saja yang berhasil memberikan informasi hingga pelaku utama, yaitu Taufik Hidayat (30), dapat ditemukan dan ditangkap.

Dalam keterangannya yang disampaikan pada Kamis (25/6/2026), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa masa penawaran sayembara tersebut telah berakhir setelah pelaku berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat.

“Kami sampaikan dengan tegas bahwa janji sayembara bagi siapa pun yang dapat menemukan pelaku kebiadaban terhadap korban telah kami tetapkan sebesar Rp250 juta. Kini proses itu telah selesai karena pelaku kejahatan tersebut sudah berhasil ditangkap oleh Polda Jabar,” jelas Dedi sebagaimana dikutip dari sejumlah media daring.

Terkait penyaluran hadiah tersebut, Gubernur memastikan bahwa dana sebesar Rp250 juta itu nantinya akan diserahkan kepada pihak korban dalam bentuk tabungan deposito. 

Keputusan ini diambil setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, guna menjamin penggunaan dana yang lebih terarah dan bermanfaat bagi masa depan korban. (*)

Menyikapi perbedaan penanganan yang terlihat, Hendra berharap agar prinsip keadilan dan kepedulian yang sama juga segera diterapkan dalam penelusuran kasus yang menimpa aparatur sipil negara di Purwakarta ini, sehingga kebenaran dapat terungkap sepenuhnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. (***)

Perkara Gugatan KTC Masuki Tahap Akhir, Putusan PTUN Bandung Segera Ditunggu

Bandung – Perkara gugatan Nomor 29/G/2025/PTUN.BDG yang diajukan Kerukunan Tani Cimande (KTC) terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PT Panorama Agro Lemah Duhur kini memasuki tahap akhir persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Setelah seluruh proses pembuktian selesai dilaksanakan, agenda persidangan selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan melalui sistem e-Court sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan atas sengketa tersebut.

Ketua Umum Kerukunan Tani Cimande (KTC), H. Suhaimi, menyampaikan bahwa selama proses persidangan berlangsung, pihak Tergugat I, yakni BPN, dan Tergugat II Intervensi, PT Panorama Agro Lemah Duhur, tidak menghadirkan saksi untuk memperkuat dalil bantahan mereka.

Selain itu, menurut Suhaimi, kedua pihak tergugat juga menolak dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek tanah yang menjadi pokok sengketa.

"Sidang Pemeriksaan Setempat sangat penting untuk membuktikan kondisi dan penguasaan fisik lahan secara langsung di lapangan. Penolakan tersebut telah dicatat oleh majelis hakim. Kami optimistis majelis akan menilai seluruh fakta persidangan secara objektif dan adil," ujar Suhaimi.

KTC menilai Pemeriksaan Setempat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian, mengingat objek sengketa berupa lahan yang selama ini digarap oleh para petani di Blok Pasir Ipis, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Suhaimi menegaskan, dalam sengketa tata usaha negara, pembuktian memiliki peran sentral dalam menentukan arah putusan.

"Dalam sengketa tata usaha negara, pembuktian adalah kunci. Ketika pihak tergugat tidak menghadirkan saksi dan menolak Pemeriksaan Setempat, maka fakta-fakta yang diajukan penggugat menjadi salah satu pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menilai perkara," katanya.

Kerukunan Tani Cimande berharap putusan yang akan dijatuhkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi para petani penggarap yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari lahan tersebut.

Bagi para petani, lahan yang disengketakan bukan sekadar aset atau dokumen sertifikat, melainkan sumber kehidupan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

"Tanah ini bukan sekadar sertipikat. Di sinilah kami lahir, tumbuh, dan membesarkan keluarga. Dari tanah ini pula anak cucu kami mendapatkan penghidupan. Hingga hari ini, cangkul kami masih menancap di tanah yang kami garap. Kini kami menunggu keadilan dari Majelis Hakim PTUN Bandung," tutur Suhaimi.

KTC menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga putusan dibacakan dan berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang berlandaskan pada fakta-fakta persidangan serta rasa keadilan bagi masyarakat tani.

Klaim Asuransi Ditolak, Ahli Waris Gugat Perusahaan dan Lembaga Pembiayaan

BANDUNG – Asuransi pada dasarnya hadir sebagai instrumen perlindungan yang memberikan kepastian finansial ketika terjadi risiko atau musibah. Dengan membayar premi secara rutin, nasabah berharap memperoleh manfaat sesuai perjanjian apabila terjadi peristiwa yang dijamin dalam polis.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan sulitnya proses pencairan klaim. Kemudahan yang ditawarkan saat pendaftaran sering kali berbanding terbalik ketika nasabah atau ahli waris mengajukan klaim. Berbagai alasan kerap muncul yang berujung pada penolakan pembayaran manfaat asuransi.

Salah satu kasus yang tengah menjadi perhatian berkaitan dengan penolakan klaim asuransi jiwa kredit yang dialami seorang ahli waris di Jawa Barat.

Klaim Ditolak Setelah Tertanggung Meninggal Dunia

Kasus bermula ketika seorang nasabah mengajukan pembiayaan kredit rumah. Sebagai bagian dari persyaratan pembiayaan, nasabah tersebut juga didaftarkan dalam program asuransi jiwa kredit yang pengurusannya difasilitasi oleh pihak pembiayaan.

Menurut keterangan ahli waris, selama proses pengajuan tidak ada penjelasan rinci mengenai isi polis, termasuk ketentuan pengecualian yang dapat menyebabkan klaim ditolak. Nasabah hanya diminta menyerahkan dokumen identitas dan menandatangani sejumlah dokumen yang telah disiapkan.

Selain itu, tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun pengisian formulir terkait riwayat penyakit. Setelah seluruh dokumen ditandatangani, polis diterbitkan dan premi langsung diperhitungkan dalam nilai pembiayaan.

Permasalahan muncul ketika tertanggung meninggal dunia dan ahli waris mengajukan klaim. Pihak perusahaan asuransi menolak pembayaran manfaat dengan alasan tertanggung memiliki penyakit yang telah ada sebelum polis berlaku dan kondisi tersebut termasuk dalam klausul pengecualian pertanggungan.

Alasan tersebut dipersoalkan oleh ahli waris karena sejak awal tidak pernah ada pemeriksaan kesehatan maupun penjelasan mengenai adanya pengecualian tersebut. Menurut ahli waris, penolakan klaim tersebut dinilai merugikan dan tidak sesuai dengan proses penerbitan polis yang dilakukan.

Saat ini, keluarga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada perusahaan terkait, melaporkan persoalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta mempertimbangkan langkah hukum melalui pengadilan. Gugatan tidak hanya diarahkan kepada perusahaan asuransi, tetapi juga kepada pihak pembiayaan yang dinilai tidak memberikan penjelasan memadai mengenai isi perjanjian asuransi.

Pentingnya Memahami Isi Polis

Praktisi hukum sekaligus advokat, Riki Baehaki, S.H., M.H., menilai kasus semacam ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih teliti sebelum menandatangani perjanjian asuransi.

Menurutnya, konsumen tidak seharusnya hanya mengandalkan penjelasan lisan dari petugas. Seluruh ketentuan mengenai manfaat pertanggungan, pengecualian, prosedur klaim, hingga batas waktu pengajuan klaim harus dipahami secara menyeluruh sebelum polis disetujui.

“Banyak masyarakat yang hanya fokus pada manfaat yang ditawarkan tanpa memahami risiko dan batasan yang tercantum dalam polis. Padahal dokumen tersebut menjadi dasar utama ketika terjadi sengketa,” ujarnya.

Konsumen Memiliki Perlindungan Hukum

Dalam aspek perlindungan konsumen, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk jasa yang ditawarkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen sebelum suatu perjanjian disepakati. Klausul yang membatasi atau menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dapat dipersoalkan apabila tidak disampaikan secara transparan dan dipahami oleh konsumen.

Selain itu, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan prinsip itikad baik oleh seluruh pihak yang terlibat.

Simpan Dokumen dan Bukti Pendukung

Masyarakat juga diimbau untuk menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan asuransi, mulai dari formulir pendaftaran, polis, bukti pembayaran premi, hingga rekaman komunikasi dengan pihak perusahaan asuransi maupun lembaga pembiayaan.

Dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti penting apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau penolakan klaim.

Menjadi Pelajaran Bersama

Kasus penolakan klaim asuransi yang dialami ahli waris tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan asuransi tidak hanya bergantung pada pembayaran premi, tetapi juga pada transparansi informasi dan pemahaman terhadap isi perjanjian.

Masyarakat yang merasa dirugikan akibat penolakan klaim atau tidak mendapatkan penjelasan yang memadai terkait polis asuransi dapat menyampaikan pengaduan kepada perusahaan terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Penulis: Riki Baehaki, S.H., M.H.

Sumber: Pengalaman penanganan perkara oleh penulis sebagai advokat yang diselesaikan melalui mediasi di pengadilan.

Darurat Obat Golongan G di Sumberjaya, Warga Desak Polisi Bertindak Tegas

Majalengka – Peredaran obat-obatan keras golongan G diduga semakin marak di wilayah Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Kondisi tersebut membuat masyarakat resah dan meminta aparat penegak hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas guna memberantas peredaran obat ilegal yang dinilai dapat merusak generasi muda.

Salah satu lokasi yang disebut menjadi tempat maraknya peredaran obat golongan G berada di Desa Rancaputat, Kecamatan Sumberjaya. Obat-obatan tersebut diduga diperjualbelikan secara bebas tanpa izin resmi maupun pengawasan apoteker.

Seorang warga Desa Rancaputat yang enggan disebutkan namanya dan hanya memberikan inisial YT mengaku khawatir dengan semakin bebasnya peredaran obat-obatan tersebut, terutama di kalangan remaja dan anak di bawah umur.

“Kami berharap aparat penegak hukum segera memberantas peredaran obat-obatan terlarang yang dijual bebas kepada remaja dan anak di bawah umur,” ujar YT kepada awak media, Kamis (29/5/2026).

Menurutnya, keresahan masyarakat sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Warga berharap pihak kepolisian, baik dari tingkat Polsek maupun Polres Majalengka, dapat segera bertindak sebelum semakin banyak korban yang terdampak akibat penyalahgunaan obat-obatan tersebut.

“Masyarakat sudah lama resah. Kami meminta pihak kepolisian segera membasmi para pengedar obat-obatan terlarang sebelum memakan lebih banyak korban,” tambahnya.

Sementara itu, pihak yang diduga terlibat dalam peredaran obat-obatan tersebut belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada terduga bandar berinisial NR juga belum mendapatkan respons hingga berita ini diterbitkan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan peredaran obat golongan G di wilayah tersebut. (ROJAN)