Semarak HUT ke-81 RI, Yayasan Kasih Bapa Gelar Bakti Sosial Gratis di Semarang

SEMARANG – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Yayasan Kasih Bapa–Tangerang menggelar kegiatan pelayanan sosial bagi masyarakat di Kota Semarang.

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan kepada jemaat Gereja GIA yang berlokasi di Jalan Cemara 2 Nomor 24, Banyumanik, Kota Semarang, yang dipimpin oleh Pdt. Andreas selaku Gembala Sidang. (Minggu, 16/08/2026)

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dan jemaat mendapatkan sejumlah layanan sosial dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Di antaranya pemberian kacamata gratis, pemeriksaan tekanan darah, pengecekan gula darah, hingga pemeriksaan kadar kolesterol.

Pimpinan Yayasan Kasih Bapa, Ihwan Mulianto, yang akrab disapa Pak Mul, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen yayasan untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Pak Mul, momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya dapat diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi sosial dan pelayanan kepada sesama.

“Kasih Bapa adalah sebuah yayasan sosial yang rindu melayani masyarakat. Kami ingin kehadiran yayasan dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat,” ujar Pak Mul.

Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Selain pemeriksaan kesehatan, pemberian kacamata gratis menjadi salah satu bentuk pelayanan yang mendapat perhatian. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami kendala penglihatan sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih baik.

Sementara itu, salah satu anggota Yayasan Kasih Bapa, Yosep Setiawan, mengaku merasa bahagia dapat ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial tersebut.

“Saya sungguh merasa bahagia dapat ikut serta berpartisipasi dalam acara ini. Bisa berbagi dan memberikan pelayanan kepada sesama merupakan pengalaman yang sangat berarti,” kata Yosep.

Ia menilai kegiatan sosial semacam ini memiliki nilai positif karena tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga mempererat kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Kegiatan pelayanan sosial Yayasan Kasih Bapa tersebut menjadi salah satu bentuk pengisian momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan semangat berbagi, kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Yayasan Kasih Bapa berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (YOSEP)

"Iuran Rakyat untuk Pesta Kemerdekaan" Mahesa Jenar : Menguji Hak Segala Bangsa di Atas Panggung Oligarki?"

Foto: Mahesa Jenar Humas Markas Besar Barisan Rakyat Indonesia 

​Setiap bulan Agustus, bendera merah putih berkibar di setiap sudut gang sempit dan perkampungan padat. Warga sibuk mengumpulkan iuran swadaya—merogoh kocek yang sudah tipis demi membeli bambu, cat, dan hadiah perlombaan anak-anak.

Di saat yang sama, beberapa kilometer dari sana, para penguasa berpidato penuh khidmat di gedung-gedung kokoh yang dibangun dari uang pajak, menggemakan kembali kalimat legendaris"Kemerdekaan ialah hak segala bangsa."

​Namun, realitas di lapangan menunjukkan jurang yang makin menganga.

Humas Barak Indonesia, Mahesa Jenar, melontarkan kritik menohok atas ironi "pesta rakyat hasil iuran" ini. Menurutnya, ada pergeseran makna yang tragis ketika rakyat harus membiayai sendiri kebahagiaannya untuk merayakan kemerdekaan dari negara yang justru sering kali membebani mereka dengan berbagai regulasi mencekik.

​Mahesa Jenar membeberkan benturan keras antara esensi kemerdekaan ideal dan kenyataan pahit di lapangan

Pesta Patungan vs Anggaran Kemewahan

Rakyat kecil rela menyisihkan uang belanja harian demi memeriahkan HUT RI di tingkat RT/RW. Sementara di sisi lain, elite politik menggelar perayaan megah berbiaya fantastis menggunakan APBN—uang yang ditarik dari potongan pajak rakyat yang sama.

Kemerdekaan Membayar, Bukan Mengakses

UUD 1945 menjamin kesejahteraan, namun fakta di lapangan menunjukkan rakyat harus "membeli" hak dasar mereka. Pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang layak, hingga kepastian hukum kini menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati secara utuh oleh penghuni "bangunan kokoh".

Dualisme Makna 'Hak Segala Bangsa'

Dalam wacana resmi, kemerdekaan milik seluruh rakyat. Namun dalam praktiknya, kebijakan ekonomi dan hukum lebih sering memihak pada segelintir pemilik modal dan pejabat yang memanipulasi aturan demi mengamankan kekuasaan.

​"Ada ironi yang sangat dalam ketika rakyat berdarah-darah mengumpulkan iuran hanya untuk merasa 'merdeka' selama sehari melalui lomba balap karung dan makan kerupuk," tegas Mahesa Jenar.

"Sementara mereka yang duduk di dalam gedung-gedung megah menikmati kemerdekaan sejati setiap hari: merdeka dari jerat hukum, merdeka dari beban pajak tinggi, dan merdeka memanfaatkan uang rakyat." tambahnya

​Ia menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa pesta kemerdekaan yang dibiayai dari kantong rakyat kecil adalah bukti nyata ketahanan dan kebesaran jiwa masyarakat, sekaligus tamparan keras bagi pejabat yang terus berlindung di balik benteng kekuasaan tanpa pernah sungguh-sungguh memerdekakan rakyatnya. (***)

Proyek Rehabilitasi SDN 2 Siwarak Disorot, Papan Proyek Tak Terpasang di Lokasi

 

PURBALINGGA – Aktivitas pembongkaran bagian atap bangunan SDN 2 Siwarak, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Purbalingga, menjadi perhatian warga sekitar. Pada Sabtu (15/8/2026), sejumlah bagian atap sekolah tampak dibongkar, sementara material bangunan berupa bambu dan seng terlihat diturunkan dari bangunan.

Dari pantauan di lokasi, terdapat pula material baru yang diduga akan digunakan dalam proses pembangunan atau rehabilitasi bangunan sekolah tersebut. Namun, hingga pantauan dilakukan, belum terlihat papan informasi proyek yang menjelaskan secara rinci jenis kegiatan, nilai anggaran, sumber dana, maupun pihak pelaksana pekerjaan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai status pekerjaan yang sedang berlangsung. Warga mempertanyakan apakah kegiatan tersebut merupakan rehabilitasi bangunan atau bagian dari pembongkaran yang lebih menyeluruh.

Pasalnya, secara kasatmata kondisi bangunan sekolah masih terlihat cukup baik. Sejumlah bagian kayu bangunan juga tampak masih kokoh. Namun demikian, pembongkaran terhadap bagian atap serta beberapa pintu sekolah tetap dilakukan.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB juga tidak terlihat adanya aktivitas pekerja yang sedang melakukan proses pembangunan maupun perbaikan.

Ketiadaan papan informasi kegiatan di lokasi membuat masyarakat kesulitan mengetahui secara pasti proyek yang tengah dikerjakan. Terlebih, apabila pekerjaan tersebut merupakan kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah, informasi mengenai kegiatan semestinya dapat diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi publik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak terkait mengenai jenis pekerjaan, nilai anggaran, sumber pembiayaan, maupun pelaksana proyek di SDN 2 Siwarak.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak sekolah, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang berimbang mengenai kegiatan tersebut.

Catatan: Ketiadaan papan informasi di lokasi perlu dikonfirmasi kepada pihak pelaksana dan instansi terkait untuk memastikan ketentuan administrasi dan transparansi proyek yang berlaku. (SOLIHIN)

Pidato Presiden Disorot, KH Maman Imanulhaq: Daya Beli, Lapangan Kerja dan Keadilan Harus Dikawal

JAKARTA – Pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI menjadi sorotan berbagai kalangan. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, KH. Maman Imanulhaq, menilai pidato tersebut menunjukkan arah pemerintahan yang cukup jelas, terutama dalam menjaga stabilitas sekaligus melanjutkan agenda pembangunan nasional.

Menurut KH. Maman, kekuatan utama pidato Presiden terletak pada penegasan visi dan arah pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa visi tersebut harus diterjemahkan secara konsisten oleh seluruh jajaran birokrasi melalui kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pidatonya cukup kuat karena menunjukkan arah pemerintahan yang jelas: menjaga stabilitas, melanjutkan pembangunan, sekaligus menjawab berbagai persoalan rakyat. Yang penting semua jajaran birokrasi konsisten antara visi, kebijakan, dan hasil yang dirasakan masyarakat,” ujar KH. Maman.

Terkait sikap Presiden yang tetap teguh pada keyakinannya dan tidak menjadikan penilaian negatif di media sosial sebagai penentu kebijakan, KH. Maman melihat hal tersebut sebagai bentuk keteguhan kepemimpinan.

Menurutnya, media sosial memang menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, opini yang berkembang di ruang digital tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan kenegaraan.

“Menurut saya, itu justru menunjukkan keteguhan kepemimpinan. Presiden tidak boleh menjadikan opini media sosial sebagai satu-satunya ukuran kebijakan. Kritik harus didengar, tetapi keputusan negara harus berpijak pada data, kepentingan rakyat, konstitusi, dan visi jangka panjang,” katanya.

Ia menilai pemerintah tetap perlu membuka ruang kritik dan evaluasi. Dengan demikian, keteguhan dalam mengambil keputusan dapat berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat.

Gaya Pidato Dinilai Textbook

Mengenai gaya penyampaian pidato Presiden yang dinilai cenderung textbook dan minim improvisasi, KH. Maman memandangnya sebagai pilihan komunikasi politik.

Menurutnya, pidato kenegaraan memang membutuhkan ketepatan pesan, kehati-hatian, serta substansi yang terukur. Kendati demikian, ia menilai gaya penyampaian dapat diperkuat dengan sentuhan personal agar pesan yang disampaikan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Saya melihatnya sebagai pilihan komunikasi politik. Pidato kenegaraan memang membutuhkan ketepatan pesan dan kehati-hatian. Namun, ke depan akan lebih kuat jika ketegasan substansi berpadu dengan sentuhan personal dan improvisasi, sehingga pesan Presiden terasa lebih dekat dengan emosi dan pengalaman rakyat,” ungkapnya.

Dalam melihat perjalanan pemerintahan dan capaian yang disampaikan melalui pidato Presiden, KH. Maman menilai pemerintah saat ini tengah membangun fondasi untuk agenda jangka panjang.

Ia mengakui terdapat sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan besar yang harus mendapat perhatian serius, terutama menyangkut daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, serta efektivitas berbagai program pemerintah.

“Pidato itu memberi gambaran bahwa pemerintah sedang membangun fondasi untuk agenda jangka panjang. Ada capaian yang patut diapresiasi, tetapi tantangannya juga besar: daya beli, lapangan kerja, pemerataan, dan efektivitas program harus terus dikawal,” tegasnya.

KH. Maman menambahkan, keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program atau panjangnya daftar capaian yang disampaikan.

“Ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan panjangnya daftar capaian, tetapi seberapa nyata kesejahteraan dan rasa keadilan dirasakan rakyat,” pungkasnya. (FT)

FKP Watukumpul Soroti Dugaan Penggelembungan Biaya Nikah, KUA Bantah Ada Pungutan

PEMALANG – Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Kamis (13/8/2026), diwarnai sorotan terkait dugaan penggelembungan biaya pernikahan yang disebut terjadi di lapangan.

Dalam forum tersebut, pembahasan utama berkaitan dengan perekaman administrasi kependudukan bagi warga Kecamatan Watukumpul yang hingga kini belum melakukan perekaman.

Namun, forum berkembang ketika salah satu perwakilan media mempertanyakan adanya dugaan perbedaan biaya pernikahan. Disebutkan, terdapat biaya yang semestinya sekitar Rp600 ribu, tetapi di lapangan diduga mencapai Rp1,5 juta atau lebih.

Sorotan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watukumpul.

Pihak KUA membantah adanya penggelembungan biaya pernikahan untuk wilayah Kecamatan Watukumpul, khususnya bagi pasangan yang melangsungkan akad nikah di kantor KUA.

“Saya rasa untuk daerah Kecamatan Watukumpul tidak ada pembengkakan biaya pernikahan. Langsung ditransfer ke negara, itu jika menikah di kantor KUA. Jika menikah di rumah, saya tidak tahu mengenai itu,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pihak KUA Watukumpul meyakini tidak terdapat pembengkakan biaya pada layanan pernikahan yang dilaksanakan di kantor KUA.

Meski demikian, dugaan adanya perbedaan biaya di lapangan menjadi perhatian peserta forum. Persoalan tersebut dinilai perlu diperjelas agar masyarakat memperoleh informasi yang transparan mengenai ketentuan biaya pernikahan, mekanisme pembayaran, serta pihak yang menerima pembayaran.

Forum Konsultasi Publik diharapkan tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat, tetapi juga momentum untuk memastikan pelayanan publik berjalan transparan, sesuai ketentuan dan tidak membebani masyarakat dengan biaya di luar aturan.

(SOLIHIN)