Diduga Bermasalah, Proyek Pemeliharaan Trotoar Jalan Taman Pahlawan Bernilai Ratusan Juta Tuai Keluhan Warga

Foto: Pemeliharaan Trotoar di Jalan Taman Pahlawan, Purwakarta.

Proyek pemeliharaan trotoar yang berlokasi di ruas Jalan Taman Pahlawan, Kelurahan Nagri Kaler, Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan dan menuai keluhan dari sejumlah warga.

Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp193.589.000 tersebut dinilai belum memberikan hasil yang memuaskan, meskipun pelaksanaannya masih berlangsung.

 

Berdasarkan informasi yang tertera pada papan proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan, kegiatan ini merupakan paket pemeliharaan trotoar jalan yang dilaksanakan oleh CV Dalista Karya.

Waktu pelaksanaannya ditetapkan berlangsung mulai tanggal 4 Mei hingga 2 Juli 2026. Kendati pekerjaan belum selesai sepenuhnya, sejumlah warga yang melintas dan tinggal di sekitar lokasi mulai mengeluhkan kualitas pengerjaan yang dinilai kurang rapi dan tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dialokasikan.

 

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kondisi yang menjadi perhatian. Beberapa bagian permukaan trotoar terlihat kurang presisi dalam penyusunannya.

Susunan batu paving serta jalur pemandu bagi penyandang disabilitas tampak tidak rata di beberapa titik. Bahkan pada sebagian area, sudah terlihat adanya celah antar material yang cukup lebar serta tanda-tanda kerusakan ringan yang berpotensi bertambah parah dan mengurangi kenyamanan bagi pejalan kaki.

 

Selain soal kualitas konstruksi, masyarakat juga menyoroti aspek estetika. Trotoar yang berada di kawasan pusat kota ini dinilai kurang sedap dipandang karena hasil pengerjaannya terlihat tidak seragam dan kurang rapi.

Padahal, keberadaan trotoar tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung kenyamanan berjalan kaki, tetapi juga menjadi bagian dari wajah kota yang seharusnya ditata dengan baik dan teratur.

 

“Melihat nilai anggarannya yang mendekati Rp200 juta, tentu harapan masyarakat adalah hasilnya bisa lebih baik, rapi, kuat, dan nyaman digunakan. Jangan sampai baru selesai dikerjakan saja sudah terlihat ada bagian yang rusak atau tidak layak pakai,” ungkap Deni, seorang warga Nagrikaler, Kamis (18/6/2026).

 

Kondisi yang terjadi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pengawasan teknis selama proses pengerjaan berlangsung. 

Masyarakat berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta selaku instansi yang membidangi urusan tersebut dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

 

Warga juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan lapangan secara teliti oleh pihak yang berwenang sebelum proyek dinyatakan selesai dan dilakukan proses serah terima.

Langkah ini dinilai sangat diperlukan agar anggaran yang bersumber dari uang rakyat benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan memiliki daya tahan yang baik dalam jangka waktu panjang.

 

Sebagai fasilitas umum yang digunakan setiap hari oleh berbagai lapisan masyarakat, trotoar seharusnya dibangun dengan mengedepankan aspek kualitas, fungsi, keamanan, dan estetika. 

Oleh karena itu, transparansi dalam pelaksanaan serta pengawasan yang ketat di setiap tahapan pekerjaan menjadi hal yang sangat penting dilakukan, guna menghindari dugaan bahwa pekerjaan dilaksanakan secara asal-asalan dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak pelaksana pekerjaan pemeliharaan trotoar. (***)

Ketika Kesakralan Milangkala Purwakarta tergerus perayaan Pesta, anggaran milyaran turut digelontorkan pemkab Purwakarta?

Foto: Ilustrasi/Net

Anggaran untuk penyelenggaraan Hari Jadi Purwakarta Tahun 2026 menjadi sorotan publik. Berdasarkan penelusuran terhadap data realisasi pengadaan yang tercatat dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), tercatat sedikitnya ada 25 paket pengadaan yang terkait dengan kegiatan tersebut dengan total nilai mencapai Rp1.933.918.363.

Seluruh paket pekerjaan ini dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung atau non-tender, dan tersebar ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretariat, badan, hingga sejumlah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Sebagian besar paket menggunakan nama yang seragam, yaitu Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Hari Jadi Purwakarta, HUT Purwakarta, atau sebutan lain yang memiliki makna serupa.

Dari data yang dihimpun, terlihat pola alokasi anggaran yang cukup khas. Sebagian besar OPD menerima anggaran dengan nilai yang hampir seragam, berkisar di angka Rp99 juta per paket.

Beberapa di antaranya adalah:

- Dinas Perhubungan: Rp99.575.000

- Kecamatan Purwakarta: Rp99.557.500

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Rp99.521.500

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian: Rp99.500.000

- Inspektorat Daerah: Rp99.479.000

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: Rp99.466.500

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Rp99.428.100

- Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan: Rp99.384.689

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman: Rp99.382.500

- Sekretariat DPRD: Rp99.350.550

- Dinas Komunikasi dan Informatika: Rp99.283.950

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan: Rp99.260.000

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Rp99.230.000

- Sekretariat Daerah: Rp98.245.100

Sementara itu, untuk lingkup kecamatan, alokasi anggaran yang diberikan memiliki besaran yang lebih rendah dan relatif seragam pula. Sebanyak 11 kecamatan menerima anggaran berkisar antara Rp48 juta hingga Rp49 juta per paket kegiatan.

*Sejumlah Penyedia Mendapat Lebih dari Satu Paket*

Penelusuran lebih lanjut terhadap data penyedia barang dan jasa menunjukkan adanya sejumlah perusahaan yang berhasil mendapatkan lebih dari satu paket pekerjaan dari kegiatan Hari Jadi tersebut.

Salah satunya adalah CV Santika Jaya, yang tercatat menangani enam paket kegiatan yang tersebar di Kecamatan Sukatani, Maniis, Darangdan, Tegalwaru, Sukasari, dan Babakancikao. Kemudian, CV Cipta Sarana Kreasi Papoy memperoleh tiga paket pekerjaan, masing-masing berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, terdapat pula beberapa perusahaan yang mendapatkan dua paket pekerjaan, yaitu CV Azimuth Production, CV Purwa Satya, Poetra Boediman, dan CV Dewi Fortuna. Sementara penyedia lainnya yang tercatat mendapatkan satu paket pekerjaan meliputi CV Cahaya Indah Bakti Subur, CV Andromeda Sentosa, CV Fata Production, CV Jaya Mukti Rahayu TWB, PT Riksa Cipta Sinergi, CV Putra Joeragan, dan CV Dietin Official.

Pola besarnya nilai anggaran serta cara penyebaran paket pekerjaan ke berbagai perangkat daerah memunculkan sejumlah pertanyaan yang wajar dan layak mendapatkan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Publik mempertanyakan alasan mengapa penyelenggaraan Hari Jadi Purwakarta tidak dikelola secara terpusat oleh satu perangkat daerah yang secara khusus membidangi penyelenggaraan acara atau kegiatan daerah, melainkan dibagi-bagi ke banyak OPD dan kecamatan.

Masyarakat juga berhak mengetahui secara rinci bentuk kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sehingga memerlukan anggaran tersendiri, serta apakah setiap paket tersebut merupakan rangkaian acara yang berbeda atau justru merupakan bagian dari satu kegiatan besar yang sama.

Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, ditegaskan bahwa setiap proses pengadaan harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan tersebut juga melarang penyusunan paket pekerjaan yang bertujuan untuk menghindari metode pemilihan penyedia yang seharusnya diterapkan sesuai ketentuan.

Meskipun demikian, berdasarkan data yang tersedia dalam sistem LKPP, belum dapat ditarik kesimpulan pasti apakah penyebaran 25 paket ini merupakan bentuk penyesuaian atas kebutuhan nyata masing-masing perangkat daerah atau didasarkan pada pertimbangan lain. Hal ini memerlukan klarifikasi resmi dan penjelasan rinci dari pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Hingga tulisan ini disusun, seluruh analisis didasarkan pada data realisasi pengadaan yang terekam dalam sistem LKPP. Pihak redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, atau hak jawab guna melengkapi informasi yang disampaikan kepada publik. (***)

Foto: Warga Purwakarta saksikan rangkaian Hari Jadi Purwakarta/Net.

Ketua XTC Purwakarta Desak Bupati Bubarkan RBA, Soroti Pentingnya Sikap Tegas KDM Soal Relawan

Foto: Ketua XTC DPC Purwakarta Hengky Suan S.H 

​PURWAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) XTC Indonesia Kabupaten Purwakarta, Hengky Suan.S.H, melayangkan kritik keras dan tuntutan tegas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Hengki mendesak Bupati Purwakarta untuk segera membubarkan Relawan Bupati Aing (RBA). Jika pemerintah daerah tidak mampu mengambil tindakan nyata, Hengki meminta Bupati untuk mundur dari jabatannya.

​Pernyataan ini dikeluarkan menyusul meningkatnya keresahan masyarakat terkait keberadaan dan aktivitas kelompok tersebut yang dinilai mengganggu kondusifitas serta ketertiban umum di wilayah Purwakarta.

​Garis Bawahi Pernyataan KDM: Relawan Tidak Punya Imunitas

​Hengky Suan juga menyoroti dan sependapat dengan penegasan yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). KDM sebelumnya mengingatkan dengan keras agar tidak melibatkan relawan secara serampangan, karena pada hakikatnya relawan tidak memiliki imunitas hukum jika terjadi pelanggaran atau gesekan di lapangan.

​"Kami sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM). Relawan itu tidak memiliki imunitas di mata hukum. Oleh karena itu, jangan ikut sertakan relawan dalam pusaran yang bisa memicu konflik, apalagi jika keberadaannya justru meresahkan," ujar Hengky dalam keterangan tertulisnya.

​Menurut Hengky, peringatan dari KDM seharusnya menjadi alarm keras bagi Bupati Purwakarta untuk segera mengevaluasi dan membubarkan RBA agar tidak terjadi benturan sosial yang lebih besar di masyarakat.

​Desakan Mundur Jika Tidak Mampu

​XTC Purwakarta menilai kepemimpinan daerah saat ini terkesan lambat dan gamang dalam menyikapi persoalan yang mengancam stabilitas wilayah. Pembiaran terhadap kelompok yang dinilai bermasalah hanya akan memperburuk situasi.

​"Kami mendesak Bupati Purwakarta untuk segera mengambil langkah konkret. Bubarkan RBA demi menjaga kondusifitas. Jika Bupati memang sudah tidak mampu lagi bersikap tegas dan menjaga kondusifitas Purwakarta, lebih baik mundur saja," tegas Hengky.

​Di akhir pernyataannya, XTC Purwakarta menegaskan komitmennya untuk tetap bersinergi dengan aparat penegak hukum (TNI/Polri) dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga Purwakarta yang aman, damai, dan kondusif tanpa adanya intimidasi dari pihak mana pun. (***)

Bapenda Sukabumi Sabet 2 Gellar Juara 1 Sekaligus , Di ajang AAI Award 2026

 

Infonas.Id | Sukabumi,-Pemerintah kabupaten sukabumi memberika  penghargaan pada perangkat Daerah Dinas dan lembaga sebagai pengelola arsip terbaik, 

Penghargaan tersebut diberikan dalam Asosiasi Arsip Indonesia (AAI) Award dalam acara peringatan hari ke arsipan  Nasional ke -55 dan Perpustakaan nasional 

Penghargaan tersebut di berikan bupati sukabumi  H asep jafar di pendopo sukabumi Jln achmad yani kota sukabumi, senin 15 Juni 2026

"Arsip menjaga memori, dan kunci perjalanan bangsa,Perpustakaan dan kearsipan ini sangat penting, bukan hanya  dokumen yang disimpan, namun bukti hukum dan bukti akuntabilitas kinerja serta sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan dan evaluasi di masa depan" ucap Bupati sukabumi.

Asep jafar menambahkan arsip itu harus tetap di jaga dengan baik karena akan menjadi bukti sejarah dan menjaga identitas sejarah dan ke arifan lokal.

Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi Herdy Somantri menyampaika  rasa syukur atar penghargaan yang diberikan.

Bapenda menyabet 2 gelar juara sekaligus, yaitu juara  1 (satu)  arsiparis terbaik dengan kategori rekord center terbaik tingkat Sekretariat /dinas / badan dan  juara 1(satu) kategori  Arsiparis Berkinerja  baik

" Alhamdulilah kami mendapat dua gelar juara sekaligus, yaitu juara 1 dari dua kategori di ajang AAI award ini" ucapnya.

Menurut bima sapaan akrab kepala bapenda, 

ini merupakan vitamin bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik terutama pengelolaan arsip, 

" dan kami memberikan apresiasi kepada  seluruh pegawai yang sudah bekerja keras dalam pengelola arsip, khususnya ibu levi yang di nobatkan mrnjadi juara 1 arsiparis terbaik tingkat kabupaten Sukabumi" jelasnya.

Bima berharap kedepan akan semakin baik dan semakin maksimal lagi untuk pengelolaan arsip sehingga akan mudah melakukan penelusuran terutama berkaitan dengan pajak dan status tanah.

" di bapenda  kebanyakan arsip aktif yang berkaitan pajak dengan status kepemilikan lahan, sehingga harus betul betul di susun dengan baik  dan tidak boleh hilang karena riwayatnya harus jelas" pungkasnya.  ( ADV )

PKB Jabar Fest, Gus Muhaimin Tegaskan Politik Pelayanan untuk Rakyat

Bandung — Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya politik yang hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan kerja-kerja kemanusiaan. Pesan itu menjadi semangat utama dalam gelaran PKB Jabar Fest dan Inagurasi DPAC PKB se-Jawa Barat yang berlangsung di Youth Centre Arcamanik, Bandung, Minggu (15/6).

Menurut Gus Muhaimin, begitu biasa ia disapa, partai politik tidak cukup hanya hadir menjelang pemilu. Kehadiran partai harus dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai tantangan sosial lainnya.

PKB, imbuh Menko Pemberdayaan Masyarakat itu, harus menjadi partai yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Partai tidak boleh hanya hadir saat pemilu, tetapi harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan, membutuhkan solusi, dan membutuhkan harapan

Sementara itu, Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, mengatakan PKB Jabar Fest merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan partai dengan masyarakat sekaligus meneguhkan tradisi pengabdian yang selama ini menjadi karakter PKB.

“PKB ingin memastikan bahwa kerja politik berjalan seiring dengan kerja sosial dan kerja kemanusiaan. Karena itu, konsolidasi organisasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Huda.

Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB KH Maman Imanulhaq, menilai tema “Padamu Jawa Barat, PKB Berkhidmat” mencerminkan identitas dasar partai yang lahir dari tradisi pesantren dan perjuangan para ulama.

Menurut Kiai Maman, khidmat bukan sekadar slogan politik, melainkan nilai yang harus diterjemahkan dalam tindakan nyata. Karena itu, kader PKB dituntut hadir di tengah masyarakat sebagai pelayan, pendamping, sekaligus penyambung aspirasi rakyat.

“PKB dibangun oleh para ulama dengan semangat melayani. Ukuran keberhasilan partai bukan hanya jumlah kursi yang diraih, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat,” ujar Maman.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menambahkan, tantangan sosial yang semakin kompleks membutuhkan kehadiran politik yang tidak berjarak dengan rakyat. Kader PKB, kata dia, harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, pendidikan, pemberdayaan pesantren, hingga perlindungan kelompok rentan.

Kiai Maman juga mengapresiasi berbagai kegiatan pelayanan sosial yang ditampilkan dalam PKB Jabar Fest, termasuk penguatan layanan ambulans siaga dan berbagai program kemanusiaan yang telah dijalankan kader PKB di Jawa Barat.

“Politik yang bermakna adalah politik yang menghadirkan harapan. Ketika masyarakat membutuhkan bantuan, kader PKB harus menjadi yang pertama hadir dan yang terakhir meninggalkan mereka,” katanya.

Melalui pengukuhan DPAC se-Jawa Barat, PKB berharap struktur partai di tingkat akar rumput semakin kuat sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan efektif.

Bagi PKB, kata Kiai Maman, konsolidasi organisasi bukan semata agenda internal partai, melainkan sarana memperkuat pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara.

“Khidmat kepada rakyat adalah jalan perjuangan PKB. Dari Jawa Barat, semangat itu harus terus dirawat dan diperkuat untuk Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat,” ujar Kiai Maman.