Kemarau Panjang, Dewan Syura PKB Ajak Masyarakat Salat Istisqo

INFONAS.ID||KUNINGAN- Hujan tak kunjung turun, kemarau melanda berkepanjangan, sampai kekeringan terjadi disana-sini. Bukan hanya tanah pertanian yang mengering, di beberapa tempat malah sampai terjadi kebakaran lahan. Lebih parahnya, masyarakat sampai banyak yang kekurangan air bersih.

Musim kemarau diperkirakan juga masih panjang. Setidaknya dalam perkiraan BMKG, musim hujan baru akan datang pada akhir bulan Oktober ke depan. Di beberapa tempat malah mujim hujan baru datang November mendatang.

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH Maman Imanulhaq pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan Salat Istisqo atau salat meminta hujan. Kata Kiai Maman, sebagai negara yang berlandaskan ketuhanan, bila negeri tengah ditimpa bencana kekeringan, patutnya warga negara memohon pertolongan dari Tuhan YMK.

"Semoga dengan shalat istisqa ini akan turun rahmat Allah SWTberupa hujan sebagai sumber kehidupan," kata Kiai Maman kepada media di Kuningan, Jawa Barat, Jumat (22/9).

Apalagi, kata Kiai Maman yang juga merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI ini, kemarau yang terjadi berbulan-bulan ini sudah banyak menyusahkan masyarakat, termasuk memicu kenaikan harga pangan, kebakaran hutan, krisis air, sampai polusi udara.

"Kekeringan, sulit air, gagal panen padi. Akibatnya secara ekonomi harga bahan pokok melambung, harga beras sudah merangkak naik, di beberapa wilayah bahkan di dekat ibu kota masyarakat kekurangan air bersih," tuturnya.

Kiai Maman pun menghimbau aparat daerah dari level desa sampai kabupaten untuk dapat memfasilitasi warga masyarakat dengan mengadakan Salat Istisqo berjamaah yang dipimpin oleh ulama-ulama setempat.

Selain mengajak masyarakat untuk memohon pertolongan kepada Tuhan, Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi, Majalengka, ini juga mendukung usaha pemerintah dalam hal ini BNPB dan BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca.

"Dalam kondisi sekarang, saya pikir ada urgensi yang mendesak agar BNPB bersama lembaga lainnya untuk terus membuat hujan buatan tidak hanya di sekitar ibu kota, namun juga di wilayah-wilayah lainnya yang kekeringan," kata Kiai Maman menutup. (FT)

Wajib Ganti Bupati Blitar " Jeritan Rakyat Tak Digubris"

INFONAS.ID// BLITAR - Banyaknya persoalan masyarakat di Kabupaten Blitar, membuat para tokoh berkomentar pedas. Ketua Umum Ormas Radja, Tugas Naggolo Dili Prasetiono dan Koordinator Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar, Sutarto.

Keprihatinan para tokoh masyarakat ini, memicu infrastruktur jalan khususnya di wilayah Blitar Selatan yang rusak parah. Selain itu juga pelayanan kesehatan yang tidak memadai, serta banyaknya dugaan'pungli' di dunia pendidikan yang dikemas dengan sumbangan mulai dari tingkat SMP dan SMA.

“Kami berdiskusi dengan Ketum Radja, karena prihatin dengan kondisi pemerintahan sekarang. Banyaknya aksi, demo dimana-mana tentang kebijakan bupati yang tidak berpihak kepada masyarakat,” ungkap Sutarto saat diskusi di Rumah Makan Bu Mamik, Kota Blitar, Jumat (22/9/2023).

Bahkan Sutarto menyikapi pelayanan kesehatan, seperti pembangunan Puskesmas yang tidak merata. “Warga Blitar Selatan khususnya yamg di ujung-ujung sana, jika ingin berobat harus menempuh perjalanan yang jauh. Sudah rusak, keburu meninggal di jalan. Sepertinya bupati sudah tidak ada kepedulian terhadap masyarakat, khususnya warga Blitar Selatan,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Bagas, sapaan akrab Ketum Ormas Radja. Dirinya menilai semua ini terjadi karena ada komunikasi yang tidak jalan antara eksekutif dan legislatif.

Coba lihat, sudah berapa kali ada demo, itu menandakan ada komunikasi yang mentok antara legislatif dan eksekutif. Harusnya ada prioritas mana yang mendesak dan mana yang tidak. Kalau teriakan dan tangisan masyarakat sudah tidak diperhatikan, wajib hukumnya bupati diganti saja lah,” kata Bagas.

“Belum lagi permasalahan pembangunan rumah sakit, puskesmas, infrastruktur jalan, hingga jual-beli proyek ugal-ugalan. Bisa dibilang kepemimpinan Bupati Blitar sekarang, gagal,” sambungnya.

Bagas juga menyebut, masyarakat berhak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Ia menilai selama ini rakyat Blitar, khususnya di wilayah selatan untuk mendapatkannya.

“Saya harap aspek-aspek tersebut terpenuhi, karena itu amanah undang-undang. Bupati selaku pemimpin pemerintahan daerah, wajib melaksanakan apa yang disebut diundang-undang. Kalau memang tidak mampu, berarti gagal, wajib diganti,” tutupnya. (Ayu)

Kadis Perikanan dampingi Bupati Sukabumi dalam kegiatan sosialisasi GEMARIKAN Di GOR CISAAT

Infonas.id | Sukabumi

Memasyarakatkan makan ikan dalam rangka HJKS ke 153 di laksanakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Cisaat Sukabumi pada Kamis 21 September 2023 pukul 07.30.00- 11.00 wib.

Acara tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama generasi muda mengenai keutamaan ikan sebagai bahan pangan pokok yang ekonomis untuk meningkatkan kualitas bangsa, serta mengkampanyekan untuk pembiasaan makan ikan sebagai salah satu upaya pencegahan stunting di Kabupaten Sukabumi dengan di perkuat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 523/Kep.79-Diskan/2022 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Upaya Gemar Makan Ikan dan Budidaya Ikan .

Acara yang di hadiri dari berbagai OPD diantaranya Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP ,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat ,Ketua FORIKAN Jawa Barat ,Kepala BBPP3KP , Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat , Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum , Kepala Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah ,Kepala Badan Pendapatan Daerah , Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ,Inspektorat ,Kepala Dinas Pendidikan , Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga , Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kepala Dinas Pertanian , Kepala Dinas Peternakan ,Kepala Dinas Ketahanan Pangan , Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ,Kepala Dinas Kesehatan ,Kepala Dinas Pendidikan , Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ,Kepala Dinas Pariwisata , Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan ,Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ,Camat Cisaat ,Kepala Desa se Kecamatan Cisaat , Kepala PPNP , Kepala BBPBAT Sukabumi , Kepala BJB Cabang Palabuhanratu , Kepala Perumda BPR Sukabumi , Pengurus Forikan , SDN Cikiray (1 Kepala Sekolah, 2 Guru Pendamping dan 38 Anak), SDN Rambay Kulon  , SDN Sukamanah , SDN Sukamanah , serta MI Rambay .

Sasaran Kegiatan ini di fokuskan pada anak- anak pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Cisaat  dan lokasi yang fokus untuk penanganan stunting, selain itu acara ini menyasar ke para OPD terkait untuk dapat bersinergi dalam upaya peningkatan Konsumsi makan ikan di Kabupaten Sukabumi, upaya pelestarian ekosistem perairan darat dan program perikanan lainnya

GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) adalah program nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan mulai tahun 2004 yang bertujuan untuk mengkampanyekan akan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini karena banyaknya kandungan gizi yang terdapat pada ikan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak.

Kegiatan GEMARIKAN ini akan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan di setiap tahunnya dengan tujuan untuk meningkatkan  angka konsumsi ikan khususnya di Kabupaten Sukabumi.

Oleh karena itu FORIKAN melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menjadikan acara GEMARIKAN ini sebuah event besar yang dirangkaikan dalam peringatan HJKS ke 153 dengan harapan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya anak- anak yang hadir  sehingga mampu mengedukasi orang tua di rumah untuk dapat menyiapkan makanan bergizi agar kabupaten sukabumi memiliki SDM yang mumpuni dan berkualitas.

Dinas Perikanan saat ini juga tengah gencarnya mensosialisasikan mengenai program IMAH, Program IMAH merupakan sebuah program yang dicanangkan untuk memotivasi masyarakat secara luas agar gemar mengonsumsi ikan secara teratur, agar terbentuk manusia yang sehat, cerdas, dan kuat. Selain itu tujuan dari program ini merupakan sebuah program terintegrasi melalui penetapan kampung unggulan perikanan guna meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Sukabumi

Kegiatan dimulai dengan mendengarkan laporan dari Ketua Forikan Sukabumi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi dari FORIKAN (Forum Peningkatan Makan Ikan) Kabupaten Sukabumi, KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) dan FAO Indonesia , disampaikan pula bahwa jumlah anak sekolah dasar yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 250 peserta, yang di hadiri juga oleh pada kepala OPD  

Bupati Sukabumi dalam sambutannya pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada para hadirin yang sudah hadir dan turut mensosialisasikan makan ikan ini, dimana kandungan omega yang terdapat pada ikan tentunya sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak usia dini. 

Bupati Sukabumi  memberikan semangat dan mendorong agar anak-anak rajin mengkonsumsi ikan, dengan di selingi pemberian doorprize dan kuis interaktif mengenai pengenalan jenis ikan dan manfaat dari makan ikan. 

Lebih lanjut Bupati juga menyampaikan potensi sukabumi khususnya di Kecamatan Cisaat, yang merupakan salah satu Kawasan yang memiliki potensi perikanan darat yang sangat baik, meskipun saat ini terkendala pada ketersediaan air di musim kemarau, tetapi pemerintah daerah terus berupaya agar hal tersebut tidak menjadi penghalan untuk Sukabumi dapat terus memproduksi ikan sebagai pemenuhan pasar saat ini. Selain itu disampaikan bahwa Sukabumi juga memiliki balai perikanan yang berfungsi sebagai akses ilmu pengetahuan dan pembelajaran untuk usaha budidaya ikan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia pun menyampaikan agar masyarakat dapat memahami bagaimana cara mengolah ikan yang baik agar tidak merusak nutrisinya, sehingga manfaat dari ikan tersebut dapat terserap dengan maksimal. 

Dalam kesempatan itu Kementrian kelautan dan Perikanan (Innes Rahmania,  A.Pi., S.Sos., M.M)  memberikan pengetahuan dengan Materi ”Kandungan Gizi dan Manfaat Makan Ikan”. Pada pemaparan juga di jelaskan mengenai jenis- jenis ikan air laut dan darat yang memiliki kandungan gizi tinggi agar meningkatkan minat anak terhadap makan ikan, KKP juga mendorong agar semua generasi muda dapat menjaga ekosistem ikan dan ikut andil dalam upaya pelestarian ikan sidat di kabupaten Sukabumi 

Acara dilanjutkan dengan melakukan senam gemarikan oleh para undangan yang diiringi oleh Dinas Perikanan,  kemudian memakan olahan ikan secara serentak dan ditutup dengan adanya kuis menarik yang berisi mengenai pengetahuan tentang ikan, sehingga anak- anak yang hadir mampu berpartisipasi secara aktif dan semangat dalam memeriahkan rangkaian acara

Dengan adanya kegiatan Gemarikan diharapkan para generasi muda dapat mengenal jenis ikan, manfaat dan upaya pelestariannya di Kabupaten Sukabumi dengan baik , selain itu diharapkan hadirnya potensi perikanan ini dapat memberikan efek domino pada peningkatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan untuk menunjang ekonomi keluarganya.

(Red)

GANAS Soroti Pemkab Blitar Terkaid Fasilitasi Perdagangan Prodak Ilegal

Blitar, INFONAS.ID - Organisasi Masyarakat Gerakan Anak Nasionalis (GANAS) mengadakan hearing bersama Komisi II DPRD Kabupaten Blitar di Ruang Rapat Kerja DPRD Kabupaten Blitar, Rabu 20 September 2023. 

Hearing di pimpin Ketua Komisi II, Candra Purnama didampingi sejumlah Anggota DPRD dihadiri sejumlah OPD terkait dan Direktur PT. BPR HAS membahas tentang himbauan pembelian beras lokal bagi ASN dan gerakan menabung di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. 

Usai hearing, Joko Wiyono selaku Ketua Ganas mengatakan, bahwa hearing kali ini kita menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Bupati Blitar Nomor 912/68/409.1.4/2023 tentang Gerakan Gemar Menabung dan Surat Edaran (SE) Bupati Blitar Nomor 510/61/409.1.4/2023 perihal himbauan pembelian beras lokal bagi ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.

"Jadi masing-masing surat itu di tandatangani juga dan lampiran surat dinas dari Sekda, kalau klausulnya surat lampiran dinas yang ditujukan kepada opd-opd berarti itu kan surat pengakuan secara administratif," ucapnya. 

"Kalau surat edaran, kan cukup surat edaran saja, ternyata setelah kita hearing tadi kwalitas berasnya juga belum bagus ada yang dikembalikan juga serta merk dagang pena itu masih dalam proses untuk pendaftaran," sambungnya. 

Joko meminta untuk dihentikan atau dipercepat prosesnya, seperti yang kita ketahui tidak semudah itu proses izin edar, dan perlu diketahui pena hanya mengakomodir dari pokmas dan bumdes. 

"Artinya hanya mengemas saja dan mengambil dari bumdes-bumdes seperti dari Selopuro, Wonodadi yang dikemas didalam pena. Dan seharusnya ada pengawasan disitu," imbuhnya.

Sedangkan untuk gerakan menabung, Joko menekankan harus benar-benar tepat dalam pengamanan dana tersebut. 

"Karena kita tahu dan mendengar tadi sebagian aset yang di korupsi belum dikembalikan, sekian milyar itu," ungkap Joko. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Candra Purnama mengatakan, sebenarnya dalam Surat Edaran (SE) tersebut maksudnya baik akan tetapi dalam sisi pelaksanaan belum maksimal. 

"Nanti kita juga mendorong untuk memperbaiki mekanisme, memperbaiki produk yang berkenaan dengan pembelian produk dalam daerah, untuk itu mungkin dalam waktu kedepan kita juga ingin tahu progresnya tentang hal tersebut," tuturnya. 

Kalau tidak kita siapa lagi yang akan mengingatkan pemerintah daerah, untuk berusaha semaksimal mungkin, secepat mungkin melakukan pembenahan-pembenahan yang mungkin belum tepat, tandasnya.( ayu)

PLN Paparkan Komitmen Melaksanakan Transisi Energi di Hadapan Jokowi

INFONAS.ID||JAKARTA - PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam melaksanakan transisi energi di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, para menteri dan pejabat setingkat menteri.

Komitmen yang ditegaskan dalam acara puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena, Senayan Senin, 18 September 2023, sejalan dengan persiapan Indonesia untuk Konferensi ke-28 Para Pihak (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab pada November mendatang.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ancaman perubahan iklim telah menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Ini mendorong semua negara untuk melakukan transisi energi.

"Sekali lagi, kita menuju ke arah ekonomi hijau. Sekarang, hampir semua negara melakukan daur ulang sampah, produksi industri yang ramah lingkungan meningkat, dan kendaraan listrik mulai dikembangkan di negara-negara yang siap," ucap Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Puncak Festival LIKE.

Masih dikatakan Jokowi, sapaan Presiden Joko Widodo, biodiesel dan bioetanol digunakan secara luas, semua yang berkaitan dengan konsep 'hijau' sedang dikerjakan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar, menyatakan bahwa partisipasi semua pihak menjadi kekuatan Indonesia dalam aksi iklim global dan merupakan kontribusi yang sangat berarti untuk aksi iklim serta persiapan COP28 di Dubai.

"Ini merupakan upaya nyata dari masyarakat bersama pemerintah dalam meningkatkan perlindungan lingkungan iklim dan tindakan untuk kelestarian alam," ujar Siti.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, dalam upaya perusahaan untuk melakukan transisi ke energi bersih, salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan pengembangan Accelerated Renewable Energy. 

Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebanyak 75 persen atau setara dengan 60 Gigawatt (GW) hingga tahun 2040.

Melalui program Accelerated Renewable Energy Development, PLN akan membangun pemerataan penyediaan listrik nasional dengan menghubungkan pembangkit energi baru terbarukan melalui Green Enabling Super Grid. 

Infrastruktur ini akan menghubungkan sistem kelistrikan antarpulau di Indonesia yang sebelumnya terfragmentasi. "Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan EBT," kata Darmawan saat Presiden mengunjungi booth PLN dalam Festival LIKE. 

Namun, sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan dalam kesesuaian lokasi sumber EBT dengan kebutuhan listrik pusat. Untuk mengatasi tantangan ini, tegas Darmawan, PLN mengembangkan Green Enabling Super Grid.

Inovasi Green Enabling Super Grid akan menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam COP28 di Dubai pada bulan November ini. Melalui inovasi ini, PLN berencana untuk menyatukan sistem ketenagalistrikan di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN Power Grid.

"Selain itu, PLN juga tengah mengembangkan Smart Grid dan Flexible Generation yang terintegrasi dengan Green Enabling Super Grid. Ini akan menjadikan sistem kelistrikan yang dulunya rapuh dan tidak stabil menjadi semakin kokoh dan andal," tambah Darmawan.

Tidak hanya itu, untuk mengatasi fluktuasi pasokan energi dari pembangkit EBT yang bersifat intermiten, PLN juga sedang mengembangkan Smart Power Plant, Smart Transmission, Smart Control Center, Smart Distribution, dan Smart Meter.

"Inilah langkah nyata yang diambil oleh Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi global. Kami tidak hanya mengakselerasi penggunaan energi terbarukan, tetapi juga memperkuat kapasitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berusaha mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060," tegas Darmawan. (rls)