Mengintip Vihara Tertua di Indonesia: Warisan Budaya yang Sarat Sejarah dan Cerita

RELIGI – Indonesia memiliki sejumlah vihara tua yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah panjang komunitas Tionghoa dan perkembangan ajaran Buddha di Nusantara.

Beberapa vihara yang dikenal sebagai yang tertua antara lain Vihara Avalokitesvara yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-16, serta Vihara Dharma Bhakti yang didirikan pada tahun 1650. Selain itu, terdapat pula Vihara Boen Tek Bio dan Vihara Tay Kak Sie yang hingga kini menjadi pusat aktivitas keagamaan dan budaya masyarakat.

Dalam praktiknya, masyarakat seringkali menyamakan istilah vihara, klenteng, dan kelenteng Tri Dharma. Padahal, ketiganya memiliki perbedaan mendasar.

Vihara merupakan tempat ibadah umat Buddha yang berfokus pada ajaran Siddhartha Gautama, sementara klenteng berkaitan dengan kepercayaan tradisional Tionghoa yang memuja dewa-dewi serta leluhur.

Adapun kelenteng Tri Dharma merupakan bentuk sinkretisme yang menggabungkan ajaran Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme.

Tata cara ibadah di masing-masing tempat juga berbeda. Di vihara, ibadah dilakukan secara hening melalui meditasi, pembacaan paritta, serta persembahan sederhana.

Sementara di klenteng, ritual lebih bersifat personal dengan penggunaan dupa, doa permohonan, serta penghormatan kepada berbagai altar dewa. Pada kelenteng Tri Dharma, praktik ibadah umumnya merupakan kombinasi dari keduanya.

Di sisi lain, sejumlah vihara tua juga kerap dikaitkan dengan cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Beberapa pengunjung mengaku merasakan suasana berbeda atau pengalaman subjektif saat berada di lokasi tersebut.

Namun, bagi umat yang beribadah, vihara tetap dipandang sebagai tempat suci yang memberikan ketenangan dan kedamaian.

Vihara Tua di Indonesia diantaranya:

1 Vihara Avalokitesvara

Tahun: ± abad ke-16

Lokasi: Banten

Mitos:

Dipercaya masyarakat bahwa patung Dewi Kwan Im pernah memancarkan cahaya sebagai tanda perlindungan dari bahaya.

2. Vihara Dharma Bhakti

Tahun: 1650

Lokasi: Jakarta Barat

Mitos:

Kerap dikaitkan dengan kejadian mistis seperti suara langkah kaki di malam hari, serta diyakini memiliki “penjagaan spiritual” karena sejarah panjangnya.

3. Vihara Boen Tek Bio

Tahun: 1684

Lokasi: Tangerang

Mitos:

Diyakini dijaga oleh roh leluhur masyarakat Tionghoa Benteng yang membawa keberuntungan bagi warga sekitar.

4. Vihara Tay Kak Sie

Tahun: 1746

Lokasi: Semarang

Mitos:

Beberapa pengunjung mengaku mencium aroma dupa tanpa sumber jelas dan merasakan suasana berbeda saat berada di dalam vihara.

Keberadaan vihara-vihara tua ini tidak hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga warisan budaya yang memperkaya keberagaman Indonesia. 

Selain sebagai destinasi religi, tempat-tempat tersebut kini juga menarik minat wisatawan yang ingin memahami sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat.

Meski sebagian cerita mistis berkembang secara turun-temurun, hal tersebut lebih mencerminkan perspektif budaya dan pengalaman subjektif masyarakat. 

Sementara itu, bagi umat Buddha dan pengunjung yang datang untuk beribadah, vihara tetap menjadi ruang suci yang menghadirkan ketenangan dan kedamaian.(Red)

JK Tegaskan Ceramah di UGM Bukan Manuver Politik: Ini Penjelasan Lengkapnya

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, memberikan klarifikasi terkait ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang belakangan menjadi sorotan publik. Klarifikasi tersebut disampaikan pada Sabtu, 18 April 2026, dalam konferensi pers yang berlangsung di kediamannya di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam keterangannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa ceramah yang disampaikannya di UGM bukan merupakan bentuk keberpihakan politik kepada pihak tertentu, melainkan pandangan sebagai tokoh nasional mengenai kondisi bangsa, demokrasi, serta pentingnya menjaga persatuan nasional.

Ia menjelaskan, kampus merupakan ruang diskusi terbuka yang memiliki peran penting dalam menjaga tradisi intelektual dan kebebasan berpikir.

Menurutnya, berbagai gagasan, kritik, serta pandangan terhadap situasi politik nasional seharusnya dapat disampaikan secara akademis, objektif, dan bertanggung jawab.

Jusuf Kalla juga menyoroti pentingnya demokrasi yang sehat melalui ruang dialog yang terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan kalangan akademisi.

Ia menilai bahwa kritik terhadap pemerintah maupun kondisi politik nasional tidak selalu berarti serangan terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari mekanisme kontrol publik dalam sistem demokrasi.

Terkait polemik ceramahnya yang menyinggung istilah “mati syahid” dan konflik agama, Jusuf Kalla menegaskan bahwa pernyataannya telah dipotong di luar konteks.

Ia menjelaskan bahwa yang dibahas dalam ceramah tersebut adalah upaya perdamaian serta pembelajaran dari konflik sosial seperti yang pernah terjadi di Ambon dan Poso, bukan penistaan agama maupun provokasi terhadap kelompok tertentu.

Menurutnya, seorang pemimpin harus siap menerima kritik, masukan, serta perbedaan pandangan dari masyarakat.

Oleh karena itu, ia berharap publik tidak salah menafsirkan isi ceramahnya sebagai manuver politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Melalui klarifikasi tersebut, Jusuf Kalla menegaskan posisinya sebagai negarawan yang menyampaikan pandangan demi kepentingan nasional, bukan sebagai bagian dari kontestasi politik sesaat. (Red)

Selat Hormuz Memanas, Tanker Pertamina Tertahan, Bagaimana Nasib BBM Indonesia?

JAKARTA – Memanasnya situasi geopolitik di kawasan Selat Hormuz kembali memicu kekhawatiran terhadap distribusi energi global, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk Indonesia. Sejumlah kapal tanker milik Pertamina dilaporkan masih tertahan di kawasan Teluk Persia dan belum sepenuhnya dapat melintasi jalur pelayaran strategis tersebut.

Berdasarkan data pelacakan kapal atau Automatic Identification System (AIS) serta laporan dari sejumlah sumber pelayaran internasional, kapal tanker VLCC Pertamina Pride terpantau berada dalam posisi siaga dan menunggu kondisi keamanan yang lebih kondusif untuk melintas. Selain Pertamina Pride, kapal tanker Gamsunoro juga dilaporkan sempat tertahan di kawasan yang sama.

Situasi ini terjadi seiring kebijakan buka-tutup jalur pelayaran oleh Iran di tengah meningkatnya dinamika konflik di kawasan Timur Tengah. Sejumlah media internasional, termasuk Bloomberg, menyebut Selat Hormuz sempat dibuka secara terbatas, namun kembali dibatasi dalam waktu singkat, sehingga arus pelayaran tanker menjadi tidak stabil.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia. Gangguan di kawasan ini berpotensi memengaruhi rantai pasok minyak global, termasuk pengiriman crude oil yang menjadi bahan baku utama kebutuhan energi domestik Indonesia.

Pasokan BBM Nasional Masih Aman

Pengamat energi menilai, meskipun terjadi gangguan jalur logistik internasional, dampak langsung terhadap pasokan BBM di dalam negeri masih relatif terkendali. Indonesia masih memiliki cadangan stok nasional yang dinilai cukup untuk menopang kebutuhan selama beberapa pekan ke depan.

Selain itu, pemerintah juga memiliki sejumlah opsi pasokan alternatif untuk menjaga stabilitas distribusi energi nasional jika gangguan berlangsung lebih lama.

Namun demikian, kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan di Timur Tengah berpotensi meningkatkan biaya impor energi. Dampak ini dinilai dapat lebih cepat dirasakan pada BBM non-subsidi, sementara untuk BBM subsidi akan sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah.

Risiko Jika Berlangsung Lebih Lama

Apabila gangguan di Selat Hormuz berlangsung lebih dari satu bulan, dampaknya diperkirakan mulai terasa pada distribusi di sejumlah wilayah tertentu. Keterlambatan pengiriman crude oil dapat memicu gangguan pasokan lokal, meskipun belum tentu menyebabkan kelangkaan BBM secara nasional.

Selain persoalan distribusi, lonjakan harga minyak global juga berpotensi menambah beban anggaran negara melalui peningkatan subsidi energi.

Menunggu Jalur Aman

Hingga saat ini, kapal-kapal tanker cenderung memilih menunggu “window” atau celah aman untuk melintas dibanding mengambil risiko di tengah ketidakpastian keamanan kawasan.

Langkah tersebut dinilai sebagai strategi yang wajar dalam industri pelayaran energi, mengingat tingginya nilai muatan serta besarnya risiko geopolitik yang dapat mengancam keselamatan kapal dan awak

Pemerintah bersama Pertamina terus memantau perkembangan situasi secara intensif sambil menunggu momentum yang aman bagi kapal untuk melintasi Selat Hormuz.

Meski kondisi saat ini belum mengganggu pasokan BBM nasional secara signifikan, kewaspadaan tetap diperlukan apabila ketegangan geopolitik tidak segera mereda. Pemerintah dan pelaku industri energi diharapkan terus menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga ketahanan energi nasional. (Red)

Oknum ASN Purwakarta Ngaku Ajudan Wabup, Diskannak: Tidak Benar

PURWAKARTA – Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskannak) Kabupaten Purwakarta angkat bicara terkait viralnya oknum aparatur sipil negara (ASN) yang mengaku sebagai ajudan Wakil Bupati (Wabup) Purwakarta dan diduga terlibat hubungan dengan wanita bersuami.

Helmi Setiawan, AP., MM Kepala Diskannak Purwakarta menegaskan bahwa oknum tersebut merupakan pegawai di lingkungan dinasnya, namun tidak memiliki posisi atau tugas sebagai ajudan resmi Wabup.

Ia menjelaskan, klaim yang bersangkutan sebagai ajudan tidak benar dan tidak pernah ada penugasan resmi dari pemerintah daerah terkait hal tersebut.

"Yang bersangkutan memang ASN di Diskannak, tetapi bukan ajudan Wakil Bupati,” tegasnya. Jumat (17/04/2026)

Kasus ini mencuat setelah beredarnya informasi di masyarakat terkait dugaan hubungan pribadi oknum ASN tersebut dengan seorang wanita yang masih berstatus istri orang lain. Isu tersebut kemudian berkembang luas dan menimbulkan polemik di ruang publik.

Diskannak memastikan bahwa persoalan yang terjadi merupakan ranah pribadi yang bersangkutan. Meski demikian, instansi tetap akan melakukan pembinaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN.

Pihaknya juga mengingatkan seluruh pegawai agar menjaga etika, integritas, serta tidak menyalahgunakan identitas atau jabatan yang dapat mencoreng nama baik institusi.

Sementara itu, kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan aparatur atau pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat publik kerap menjadi sorotan, terutama setelah sejumlah kasus serupa sebelumnya viral di media sosial dan ditangani aparat terkait

Diskannak menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalitas ASN serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh persoalan pribadi pegawai. (Red)

Publik Tercengang! Ketua Ombudsman RI Ditangkap Saat Baru Mulai Bertugas

JAKARTA - Publik dikejutkan dengan penangkapan Hery Susanto oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Rabu (16/4/2026). Ia baru saja menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia selama kurang dari satu pekan.

Penangkapan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Hery resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031.

Hery Susanto sebelumnya ditetapkan sebagai Ketua Ombudsman RI oleh DPR RI pada 26 Januari 2026 dan disahkan melalui rapat paripurna sehari setelahnya. Setelah melalui proses administratif, ia kemudian dilantik pada awal April 2026.

Namun, belum genap satu minggu menjalankan tugas, Kejaksaan Agung menetapkan Hery sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan sektor pertambangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Hery diduga menerima suap dengan nilai mencapai sekitar Rp1,5 miliar. Uang tersebut diduga berkaitan dengan intervensi atau pengaruh terhadap kebijakan tertentu di sektor tambang.

Pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup.

"Penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan telah melalui proses penyidikan dan didukung alat bukti yang cukup. Kami memastikan penanganan perkara ini berjalan transparan dan akuntabel,” ujar perwakilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kasus ini memicu reaksi keras dari publik dan pengamat, mengingat posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang seharusnya menjunjung tinggi integritas.

Penangkapan ini juga berpotensi memengaruhi stabilitas internal Ombudsman RI, termasuk kemungkinan penunjukan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan ketua.

Peristiwa ini menjadi salah satu kasus paling mencolok dalam sejarah lembaga negara, karena jarak waktu antara pelantikan dan penangkapan yang sangat singkat.

Sejumlah pihak menilai kasus ini sebagai peringatan keras terhadap pentingnya integritas dalam proses seleksi pejabat publik. (Red)