Skandal Penyadapan Presiden! LSP dan Dua Perwira Polri Ditetapkan Tersangka

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya disebut berasal dari kalangan perwira tinggi dan purnawirawan Polri.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.

Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.

Menurut penjelasan Kabareskrim, ketiganya diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana, antara lain akses ilegal, penghapusan data elektronik, serta penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah atau illegal tapping.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System selama periode 2025 hingga 2026.

Asep menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dengan pendekatan scientific crime investigation, khususnya terkait dugaan manipulasi sistem intersepsi.

Para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik maupun laporan polisi (LP).

Nomor-nomor yang diduga dimasukkan ke dalam sistem tersebut tidak hanya milik Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat sipil (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Selain menetapkan tiga tersangka, Bareskrim Polri juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perwira tinggi berinisial SU yang disebut sebagai Irjen Pol. Slamet Uliandi. Hingga konferensi pers berlangsung, yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi.

Sementara itu, situasi di sekitar gedung Mabes Polri terpantau mendapat pengamanan ketat. Sejumlah kendaraan taktis Brimob disiagakan untuk mengantisipasi perkembangan situasi.

Bareskrim Polri menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik akan mendalami dugaan keterlibatan masing-masing pihak, motif, serta kemungkinan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyangkut kepala negara, tetapi juga sejumlah pejabat dan tokoh dari berbagai sektor. (FT)

Mabes Polri Buka Suara! Isu Pengamanan Pati Jadi Sorotan

JAKARTA – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dijadwalkan menyampaikan keterangan resmi pada Selasa (3/11/2026) terkait isu pemeriksaan internal dan pengamanan sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri yang belakangan menjadi perhatian publik.

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat, khususnya di ruang digital, agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang menyesatkan.

Isu yang mencuat sejak Senin malam itu turut dikaitkan dengan dugaan akses elektronik ilegal atau penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga kini, informasi mengenai dugaan tersebut masih memerlukan penjelasan dan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.

Di sisi lain, situasi di sekitar kompleks Mabes Polri dilaporkan mengalami peningkatan pengamanan. Sejumlah kendaraan taktis Barracuda terlihat disiagakan di beberapa gerbang utama kompleks kepolisian tersebut.

Menanggapi perkembangan informasi yang beredar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Ia meminta publik untuk menunggu penjelasan resmi dari pemerintah maupun institusi kepolisian guna memperoleh informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa Polri berkomitmen memberikan penjelasan secara komprehensif dalam waktu dekat.

Keterangan resmi tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus memberikan kejelasan mengenai isu yang berkembang, termasuk kabar pemeriksaan internal dan pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri.

Publik kini menantikan penjelasan langsung dari Mabes Polri untuk memastikan fakta sebenarnya di balik isu yang telah memicu perhatian luas tersebut. (FT)

Dias Aklamasi Jadi Ketua DPD Golkar Purwakarta, Siapa Suksesornya di Posisi Sekretaris?

Foto:doc/net 

Perhelatan Musda XI DPD Golkar Purwakarta telah berhasil digelar. Sebagaimana diketahui, Dias Rukmana Praja terpilih dengan suara bulat alias aklamasi. Perolehan 16 suara Pimpinan Kecamatan dan Hasta Karya membuat Wakil Ketua DPRD itu melenggang sebagai pemenang.

Selanjutnya, menarik untuk dicermati, kini Dias harus menyiapkan suksesornya sendiri di posisi Sekretaris DPD Golkar Purwakarta. Posisi strategis itu disinyalir sedang menjadi rebutan kader DPD Golkar Purwakarta.

Menanggapi hal tersebut, Vice President Central & Strategic Communication, Ridwan Hidayat memberikan analisisnya. Menurut dia, terdapat beberapa nama yang digadang-gadang akan menjadi co-pilot bagi Ketua DPD Golkar Purwakarta.

"Kita tidak bisa menghapus nama Haji Ahmad Sanusi alias Amor dalam kandidasi posisi Sekretaris. Pengalaman 'raja pileg' itu tidak bisa dikesampingkan" katanya melalui pernyataan tertulis pada Selasa (3/10/2026).

Untuk diketahui, Haji Ahmad Sanusi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta periode 2019-2024. Selain itu, Anggota DPRD daerah pemilihan II itu pun pernah menjabat Sekretaris DPD Golkar Purwakarta pada Tahun 2022.

Nama kedua yang disebut oleh Ridwan dalam rilisnya adalah John Kamal. Menurut dia, Sekretaris Komisi IV itu merupakan sosok vokal dalam isu strategis di DPRD Kabupaten Purwakarta. Sehingga, jabatan Sekretaris dapat memperkuat posisi tawar penguasa dapil III itu ketika menggulirkan program.

"Apalagi John Kamal adalah Ketua PSSI Kabupaten Purwakarta. Kita bisa membayangkan ada kekuatan eksternal yang solid memback up Partai Golkar. Sumber simpatisan dan ceruk suara yang setia," katanya.

Ridwan pun meminta semua pihak untuk tidak mengabaikan nama Haji Elan Sofyan. Menurut dia, kepiawaiannya mengelola Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM tidak bisa diragukan lagi.

"Ketua Komisi III DPRD Purwakarta sekaligus 'mbahnya' LSM di Purwakarta. Beliau juga tokoh Aliansi Kian Santang. Kinerjanya terkait pengendalian massa sangat efektif. Ini penting untuk menambah suara Partai Golkar yang sedang menargetkan penambahan kursi di Pileg 2029," katanya.

Sang Kuda Hitam

Sebagai pengamat atmosfer sosial politik Purwakarta, Ridwan menilai akan ada sosok 'kuda hitam'. Dia menyebut Asep Kurniawan alias Papet tidak bisa dinegasikan dari perebutan posisi Sekretaris.

"Ketua Organizing Committe Musda XI DPD Golkar harus dimasukan ke dalam list pilihan Ketua DPD baru untuk posisi Sekretaris. Kinerjanya mengelola Musda itu sangat luar biasa. Ditambah, Asep Kurniawan adalah Sekretaris Pemuda Pancasila. Dia punya pengalaman," ujarnya.

Terakhir, Ridwan menilai Golkar Purwakarta sudah menyuguhkan dinamika yang terkelola kepada seluruh masyarakat. Bagi dia, hal itu merupakan modal dasar untuk konsolidasi organisasi.

"Ada dinamika tapi berhasil aklamasi. Itu sebenarnya pendidikan politik, bahwa setiap perbedaan harus melahirkan kesimpulan positif bagi masyarakat," katanya (*)

Warga Vs Pekerja Tambang Morowali Memanas, Enam Orang Terluka

MOROWALI, INFONAS – Bentrokan antara warga setempat dan pekerja tambang terjadi di Desa Matarape, Kecamatan Sombori Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (2/10/2026). Insiden tersebut mengakibatkan enam orang mengalami luka-luka, terdiri atas lima warga lokal dan satu warga negara asing (WNA).

Peristiwa ini diduga dipicu persoalan aktivitas pertambangan PT Astima Konstruksi (PT Askon), terutama terkait keluhan warga mengenai polusi debu yang disebut berdampak terhadap kebun dan akses jalan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan bermula sekitar pukul 10.00 WITA ketika sejumlah warga melakukan pemblokiran jalan hauling perusahaan. Aksi tersebut dilakukan setelah proses mediasi antara warga dan pihak perusahaan tidak mencapai kesepakatan.

Persoalan yang dipermasalahkan antara lain nilai kompensasi lahan. Perwakilan warga menyebut perusahaan hanya menawarkan ganti rugi sebesar Rp50 juta per hektare, sementara nilai yang sebelumnya dibicarakan mencapai Rp300 juta per hektare.

"Kami memprotes karena perusahaan hanya mau membayar ganti rugi lahan Rp50 juta per hektare, padahal sebelumnya nilai lahan sudah Rp300 juta per hektare. Bahasa perusahaan sangat memancing emosi dan tidak kondusif," ungkap perwakilan warga.

Situasi kemudian memanas sekitar pukul 12.15 WITA. Berdasarkan keterangan dalam informasi awal, sejumlah pekerja asing datang membawa senjata tajam hingga terjadi bentrokan fisik antara kedua kelompok.

Akibat kejadian tersebut, enam orang dilaporkan terluka. Lima di antaranya merupakan warga lokal yang mengalami luka akibat sabetan senjata tajam, sedangkan satu korban lainnya merupakan WNA.

Kapolres Morowali, AKBP Reza Khomeini, menyampaikan bahwa kepolisian telah melakukan langkah pengamanan dan mengevakuasi 75 WNA ke Polda Sulawesi Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami telah mengevakuasi 75 WNA ke Polda Sulteng untuk pemeriksaan mendalam. Ada enam korban luka, lima warga terkena sabetan senjata tajam dan satu WNA. Kami mengimbau semua pihak untuk menahan diri agar tidak terprovokasi," ujar AKBP Reza Khomeini.

Hingga informasi ini disusun, sebanyak 75 WNA tersebut masih berstatus sebagai saksi dan menjalani pendataan bersama pihak Imigrasi.

DPRD Akan Panggil Manajemen Perusahaan

Pasca-bentrokan, aparat kepolisian bersama unsur terkait meningkatkan pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bentrokan susulan.

Sementara itu, DPRD Sulawesi Tengah dikabarkan akan memanggil manajemen PT Askon guna meminta penjelasan mengenai legalitas dokumen perusahaan serta dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.

Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan melalui dialog terbuka, transparansi pengelolaan kompensasi lahan, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara objektif oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait, sehingga hak-hak warga terlindungi dan situasi keamanan di wilayah Morowali kembali kondusif. (Red)

Tanggul Jebol! Warga Terisolasi, Jembatan Lumpuh

LUMAJANG, INFONAS – Hujan deras yang mengguyur kawasan Gunung Semeru sejak Minggu malam hingga Senin pagi memicu banjir lahar hujan di sejumlah wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terjangan aliran air bercampur material vulkanik mengakibatkan tanggul sungai jebol, akses transportasi terputus, hingga mengancam permukiman warga.

Salah satu wilayah terdampak paling parah berada di Sungai Glidik, Dusun Pasir Rejo, Desa Purorejo, Kecamatan Tempursari. Derasnya aliran lahar menyebabkan tanggul sungai di kawasan tersebut jebol setelah tidak mampu menahan tekanan material vulkanik.

Jembatan Limpas yang berada di Sungai Glidik juga terendam sehingga tidak dapat dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Akibatnya, warga RT 02 dan RT 03 RW 07 Desa Purorejo sempat terisolasi karena akses keluar wilayah terputus.

Kondisi semakin mengkhawatirkan lantaran aliran lahar dilaporkan hanya berjarak sekitar lima meter dari sejumlah rumah penduduk.

Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Semeru, Senin (2/11/2026), aktivitas getaran banjir lahar tercatat berlangsung selama enam jam, mulai pukul 00.00 hingga 06.00 WIB. Amplitudo maksimum mencapai 65 milimeter dengan durasi 21.600 detik.

Selain aktivitas banjir lahar, pemantauan vulkanik juga mencatat satu kali gempa guguran dengan amplitudo 6 milimeter serta 14 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 10–25 milimeter.

Tiga Kecamatan Terdampak

Dampak banjir lahar tidak hanya dirasakan warga Tempursari. BPBD Kabupaten Lumajang mencatat sedikitnya tiga kecamatan terdampak, yakni Pasirian, Jatiroto, dan Tempursari.

Di Kecamatan Jatiroto, genangan banjir merendam kawasan Desa Rojopolo dengan jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai 500 jiwa.

Sementara di Kecamatan Pasirian, tanggul aliran Sungai Regoyo di Desa Gondoruso dilaporkan terdampak. Adapun di Kecamatan Tempursari, luapan Sungai Rawaan dan Sungai Dol menyebabkan genangan di sejumlah desa.

Selain banjir, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di jalur Tamansari–Iburaja, Desa Kaliuling.

Kerusakan infrastruktur akibat bencana tersebut terbilang serius. BPBD mencatat tiga rumah mengalami kerusakan berupa bagian teras yang ambruk, sedangkan 10 rumah lainnya terancam mengalami kerusakan serupa.

Akses jalan Purorejo–Tamansari Bawah sepanjang kurang lebih 100 meter juga dilaporkan terputus. Aktivitas pada jembatan penghubung Malang–Lumajang turut lumpuh akibat terjangan banjir.

Masyarakat Diminta Waspada Lahar Susulan

Di tengah penanganan dampak bencana, ancaman banjir lahar susulan masih menjadi perhatian serius. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan Gunung Semeru masih berada pada Status Level III atau Siaga.

Masyarakat, penambang pasir, serta pengemudi angkutan material diimbau menghentikan seluruh aktivitas di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru.

Rekomendasi keselamatan juga mencakup larangan beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 kilometer dari puncak.

Di luar kawasan tersebut, masyarakat diminta menjauhi area sejauh 500 meter dari tepi sungai karena potensi perluasan awan panas dan aliran lahar yang dapat mencapai 17 kilometer dari puncak.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas mulai melakukan identifikasi terhadap kerusakan infrastruktur. Sejumlah alat berat juga disiapkan untuk mendukung penanganan dampak banjir lahar.

Pemerintah mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan petugas, dan tidak mendekati aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru demi menghindari risiko banjir lahar susulan. (FT)