Mahesa Jenar Ultimatum Dapur SPPG: "Akomodir Produk UMKM Lokal atau Kami Desak Penutupan!"

Foto : Ilustrasi/net

​Purwakarta – Pegiat sosial sekaligus aktivis pemberdayaan ekonomi rakyat, Mahesa Jenar, mengeluarkan pernyataan keras terkait operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia memberikan ultimatum kepada pengelola SPPG di seluruh wilayah agar konsisten menyerap produk UMKM, petani, dan peternak lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2026.

​Mahesa menegaskan bahwa keberadaan dapur SPPG tidak boleh menjadi "menara gading" yang hanya menguntungkan korporasi besar, melainkan harus menjadi penggerak ekonomi di akar rumput.

​Peringatan Keras terhadap Pelanggaran Juknis

​Mahesa mengingatkan para pengelola dapur tentang Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025. Menurutnya, regulasi tersebut sudah sangat jelas mengatur kewajiban penyerapan bahan pangan lokal.

​"Kami tidak akan tinggal diam jika ada dapur SPPG yang menolak pasokan dari petani atau UMKM lokal dengan alasan yang dibuat-buat. Jika mereka lebih memilih produk pabrikan besar padahal bahan baku lokal tersedia, kami akan melaporkan dan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menjatuhkan sanksi suspend hingga penutupan operasional," tegas Mahesa Jenar dalam pernyataan resminya hari ini.

Mahesa Jenar Mendesak transparansi daftar pemasok bahan baku di setiap dapur SPPG agar dapat dipantau oleh masyarakat dan media.

"Kami Menolak keras penggunaan bahan pangan industri berskala besar (pabrikan) jika komoditas serupa bisa dipasok oleh BUMDes atau pelaku usaha mikro setempat," ucapnya

Lanjut dikatakan Mahesa. "Kami Menuntut SPPG menjalankan fungsinya untuk membina UMKM agar memenuhi standar gizi, bukan justru menyingkirkan mereka karena alasan standar kualitas yang kaku," katanya

Mahesa Jenar mengajak para Gubernur, Bupati, hingga Lurah untuk menggunakan wewenang sidak mereka secara maksimal. Ia menilai pengawasan di lapangan adalah kunci agar anggaran MBG tidak bocor ke luar daerah, melainkan berputar di sirkulasi ekonomi desa.

​"Ini adalah mandat konstitusi ekonomi kita. SPPG yang anti-UMKM tidak punya tempat dalam program nasional ini. Sanksi tegas dari BGN harus benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu," tutup Mahesa.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak SPPG dapur MBG. (***)

Di Bulan Suci Ramadan, YBGS Hadirkan Harapan Baru bagi Penyandang Disabilitas di Sumedang

SUMEDANG, 2 Maret 2026 – Yayasan Badega Garuda Sakti (YBGS) menggelar kegiatan sosial bertajuk “Ramadan Berbagi: Bulan Penuh Berkah, Bahagiakan Sesama” di Dusun Cilencar RT 01/11, Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Senin (2/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, YBGS menyalurkan bantuan berupa kaki palsu dan paket sembako kepada warga kurang mampu, khususnya penyandang disabilitas.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Badega Garuda Sakti sebagai bentuk peneguhan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.

Ketua YBGS, Murfito Adi, menyampaikan bahwa Ramadan menjadi momentum strategis untuk memperkuat nilai empati dan solidaritas di tengah masyarakat.

“Ramadan adalah bulan penuh berkah. Kami ingin kehadiran yayasan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua YBGS juga menyampaikan bahwa yayasan tersebut merupakan transformasi dari gerakan relawan yang sebelumnya digagas oleh Dedi Mulyadi, yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Semangat kerelawanan yang pernah digagas Kang Dedi kini berkembang menjadi wadah kelembagaan yang konsisten menghadirkan program sosial, terutama bagi masyarakat kecil dan penyandang disabilitas,” pungkasnya.

Pembina YBGS, H. Irwan, menegaskan pentingnya keberlanjutan program sosial agar bantuan yang diberikan tidak bersifat seremonial semata.

“Yang terpenting bukan sekadar memberi, tetapi memastikan bantuan tersebut benar-benar membantu dan memulihkan rasa percaya diri penerima,” katanya.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Desa Cigendel, H. Mulyana. Ia menilai bantuan tersebut sangat berarti bagi warganya yang membutuhkan perhatian dan dukungan nyata.

“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami. Semoga seluruh pihak yang terlibat diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah,” ucapnya.

Momen penyerahan kaki palsu kepada dua penerima manfaat, Ibu Ikah dan Dani, menjadi bagian paling emosional dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran keluarga yang mendampingi semakin memperkuat suasana haru. Bantuan itu dinilai bukan sekadar alat mobilitas, melainkan simbol harapan untuk kembali melangkah dengan lebih percaya diri.

Sekretaris DPC Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sumedang, Wihartini, menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperluas akses bantuan bagi penyandang disabilitas.

“Penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan alat bantu, tetapi juga perhatian serta pendampingan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan PT Malahayati Nusantara Raya, Muhammad Ali, menyatakan partisipasi perusahaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Kami hadir bukan hanya memperkenalkan lembaga kami, tetapi juga ingin berbagi kebahagiaan di bulan penuh berkah ini,” katanya.

Kegiatan ini turut melibatkan KPM Kaki Palsu Mandiri serta didukung sejumlah mitra media dan organisasi kemasyarakatan. YBGS menegaskan bahwa program Ramadan Berbagi akan terus diupayakan sebagai agenda sosial berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Ketua YBGS juga menyampaikan bahwa yayasan tersebut merupakan transformasi dari gerakan relawan yang sebelumnya digagas oleh Dedi Mulyadi, yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Semangat kerelawanan yang pernah digagas Kang Dedi kini berkembang menjadi wadah kelembagaan yang konsisten menghadirkan program sosial, terutama bagi masyarakat kecil dan penyandang disabilitas,” pungkasnya. (FT)

Rakor Lintas Sektor Bidang Operasional Tingkat Menteri, Forkopimda Dan Perangkat Daerah Ikuti Secara Virtual

 

Infonas.Id  | Sukabumi,-Polres Sukabumi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Bidang Operasional Tingkat Menteri secara virtual di Aula Mapolres Sukabumi, Senin (2/3/2026). Dengan mengusung tema 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia', Rakor ini dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 harus berjalan maksimal guna memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Operasi Ketupat tahun ini akan dilaksanakan pada 13 hingga 25 Maret 2026, dengan fokus pengamanan di sejumlah objek vital seperti masjid, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, hingga lokasi wisata.

Kapolri menekankan pentingnya manajemen rekayasa lalu lintas secara matang, khususnya di ruas tol. Sejumlah langkah strategis yang disiapkan antara lain penempatan personel di titik rawan kemacetan, pengaturan arus lalu lintas, serta penerapan sistem one way dan contra flow sesuai tahapan yang telah ditentukan.

Rekayasa juga mencakup pembatasan kendaraan angkutan barang sumbu tiga ke atas, penerapan sistem ganjil-genap, serta optimalisasi gardu tol berdasarkan tingkat kepadatan arus lalu lintas.

Dua jam sebelum penerapan rekayasa arus, petugas diwajibkan melakukan penyisiran guna memastikan jalur dalam kondisi aman.

Kapolri juga meminta jajaran untuk menyiapkan pos pengamanan (Pospam) dan memaksimalkan layanan di posko terpadu, mengingat potensi mobilisasi masyarakat yang tinggi selama Lebaran.

Pengawasan terhadap pengemudi, termasuk pemeriksaan terkait konsumsi alkohol, menjadi perhatian khusus guna menekan angka kecelakaan.

Lonjakan wisatawan ke sejumlah destinasi seperti kawasan Puncak Bogor dan kebun binatang turut menjadi atensi. Aparat diminta mengatur sistem keluar masuk kendaraan, menyiapkan kantong parkir tambahan, serta membentuk tim evakuasi di titik rawan kepadatan.

Selain pengamanan arus mudik, Kapolri mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi terorisme dan kejahatan lainnya.

"Wilayah rawan bencana seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur diminta menyiapkan jalur alternatif serta memberikan imbauan kepada masyarakat secara masif. Aparat juga diinstruksikan menguasai tahapan penanganan mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana dan pemulihan,"tegasnya.

Pemerintah daerah turut diminta aktif memantau stabilitas harga kebutuhan pokok serta memastikan distribusi berjalan lancar.

Kapolri menegaskan, kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2026 terletak pada sinergitas seluruh unsur pemerintah dan stakeholder terkait.

"Keberhasilan pengamanan ini adalah keberhasilan bersama. Sinergi yang kuat menjadi penentu utama," tegas Kapolri. ( Adv )

BPK RI Lakukan Pemeriksaan Interim , Bupati Sukabumi " Jadikan Rekomendasi Sebagai Bahan Perbaikan Kelanjutan "

 

Kilasinfo.Id | Sukabumi,-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan pemeriksaan interim di Kabupaten Sukabumi. Pemeriksaan yang melibatkan tujuh auditor ini, dilaksanakan sejak 13 Februari-14 Maret 2026.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan mengatakan, kehadirannya k"e Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pemeriksaan tahap awal. Hal itu untuk memastikan pengelolaan keuangan telah sesuai aturan.

"Ini merupakan amanah untuk pemeriksaan keuangan rutin setiap tahun. Tim sudah hadir di sini sejak 13 Februari lalu," ujarnya dalam Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Pendopo Sukabumi, Senin, 2 Maret 2026.

Menurutnya, pemeriksaan interim ini langkah awal sebelum intensif. Sehingga di pemeriksaan ini, masih tahapan melengkapi kekurangan dalam laporan yang ada.

Maka dari itu, dalam pemeriksaan interim ini akan ada catatan- catatan penting. Di mana catatan itu dapat menjadi rujukan agar laporan pertanggungjawaban bisa lebih berkualitas.

"Enaknya, segala catatan itu langsung ditampung. Apalagi kehadiran kami mengajak bapak/ibu lebih awal mengindentifikasi permasalahan," ungkapnya

Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengatakan, Pemda selalu melaksanakan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hal itu pula yang membuat Pemda Kabupaten Sukabumi terus meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .

"Kali ini pun, kami berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh perangkat daerah. Sehingga dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat," bebernya.

Selain itu, dirinya pun menegaskan agar seluruh perangkat daerah memenuhi setiap kebutuhan data dan dokumen oleh BPK RI.

"Penuhi kebutuhan data dan dokumen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Jadikan setiap masukan, rekomendasi, maupun yang lainnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah," tegasnya. ( ADV )

Apakah Wakil Kepala Daerah hanya jabatan Inkonstitusional sebagai penyeimbang?

Foto: Dokumentasi/net

Konstitusi tidak pernah menyebut wakil kepala daerah. Jabatan wakil merupakan jabatan inkonstitusionil yang bertugas “membantu”, dan “menerima tugas” dari kepala daerah. Wakil kepala daerah hanya menjadi “ban serep’ atau “aksesoris” belaka, bahkan lebih banyak menganggur.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan efektivitas pemerintahan daerah adalah harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Fakta menunjukkan bahwa di sejumlah daerah di Indonesia keharmonisan antara kepala daerah dengan wakilnya hanya bertahan antara enam bulan hingga satu tahun pemerintahan. Sesudah itu, mulai muncul konflik dan hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Selain persoalan ketidakharmonisan, wakil kepala daerah juga dalam pelaksanaan pemerintahan dianggap tidak penting.

Sebab seringnya terjadi ketidakharmonisan di berbagai daerah antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka muncul pertanyaan mendasar, apakah wakil kepala daerah perlu tetap ada atau dihapus? Jika tetap ada, maka harus ada argumen yang memadai sehingga wakil kepala daerah memang tetap harus ada.

Satu-satunya alasan yang sampai saat ini bisa relevan untuk itu adalah posisi wakil kepala daerah sebagai representasi dari berbagai kelompok politik, ataupun kelompok sosial di masyarakat. Wakil kepala daerah hanya sebagai simbol dalam meraih dukungan pemilih dan sebagai representasi yang bersifat simbolik terutama pada daerah-daerah yang rentan terjadi konflik.

Undang-undang Dasar 1945 tidak pernah menyebut secara eksplisit mengenai wakil kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan dalam UUD 1945 ini menimbulkan konsekuensi untuk diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang dikenal sebagai Pilkada.

Selain itu, ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dapat pula disimpulkan bahwa yang dipilih secara demokratis adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Sedangkan jabatan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota) tidak diatur sehingga tidak diharuskan dipilih satu paket dengan kepala daerah. Jabatan wakil kepala daerah yang tidak tersurat dalam konstitusi tersebut bersifat fakultatif yang dapat ditiadakan atau dihilangkan dalam sistem pemerintahan daerah. Bahkan merupakan jabatan inkonstitusionil bila konsisten dengan UUD 1945.

Sangat berbeda dengan jabatan wakil presiden, yang di dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Selain tidak tersurat dalam konstitusi, fakta menunjukkan bahwa dari beberapa daerah di Indonesia yang terjadi kekosongan wakil dalam waktu yang cukup lama, disebabkan wakil tak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu yang lama, toh administrasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 57 menyebutkan bahwa, Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam Pasal 59 ayat (1) dikatakan bahwa setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Pada ayat (2) dikatakan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

Secara jelas dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak menyebutkan bahwa wakil kepala daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Juga tidak menyebutkan bahwa wakil kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah. Sehingga disimpulkan bahwa wakil kepala daerah bukan penyelenggara pemerintahan di daerah. Frasa “wakil kepala daerah” muncul pada pasal-pasal berikutnya yakni pasal 63 dan seterusnya, tetapi hanya sebagai “pembantu” kepala daerah yang harus bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah dan sekertaris daerah sama-sama membantu dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Peran wakil kepala daerah tumpang tindih dengan sekertaris daerah.

Selanjutnya pada Pasal 63 ayat (1) dikatakan bahwa kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Ayat (2) menyatakan, wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.

Lalu, apa saja tugas-tugas wakil kepala daerah. Pada Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah. Pada ayat (2) disebutkan, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Sedangkan pada ayat (3) menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Jadi, tugas wakil kepala daerah adalah “membantu”, dan “menerima tugas” dari kepala daerah.

Sejak awal pencalonan sebenarnya calon wakil kepala daerah harus memahami dengan betul tugas dan kewenangan wakil kepala daerah. Selain tugas dan kewenangannya memang tidak jelas, seorang wakil hanyalah pembantu, dan lebih banyak hanya menerima delegasi tugas dari kepala daerah. Serta wakil kepala daerah harus bertanggung jawab kepada kepala daerah. Tidak ada tugas wakil yang bersifat kebijakan. Jadi, sebenarnya kewenangan dan tugas seorang wakil kepala daerah sangat bergantung kepada “kebaikan hati” sang kepala daerah.

Sementara itu pada Pasal 67, kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan memiliki kewajiban yang sama. Sanksi yang bisa diberikan berupa sanksi administratif sampai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 68 pada kepala daerah dan wakil kepala daerah juga sama bilamana melanggar pasal 67 huruf f. Begitu juga larangan-larangan berlaku sama bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Simpelnya, terjadi ketidakseimbangan dalam peran, tetapi sama dalam hal kewajiban dan larangan.

Sehingga seharusnyalah peran wakil kepala daerah tidak sekedar “membantu kepala daerah”, atau “diberikan tugas oleh kepala daerah” sebab keduanya dipilih melalui mekanisme yang sama yakni secara berpasangan melalui pemilihan langsung. Posisi wakil kepala daerah saat ini hanya bersifat pelengkap komposisi birokrasi. Tugasnya pun bersifat delegasi dan mandat yang tergantung distribusi kewenangan dari kepala daerah.

Jabatan wakil kepala daerah ini, bila masih dipertahankan, perlu dilakukan penguatan mulai dari konstitusi sampai kepada Undang-undang Pemerintahan Daerah dengan mengatur secara jelas kewenangan dan tugas wakil kepala daerah untuk meminimalisir disharmoni hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak sekedar membantu kepala daerah, tetapi mesti ada keseimbangan peran antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peran Tak Adil

Jika mencermati tugas-tugas wakil kepala daerah sebagaimana dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, sangat nampak ketidakseimbangan peran antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Saat berlangsung pertarungan di Pilkada, tugas dan beban sama. Tetapi, setelah dilantik, semuanya tidak sama.

Fakta-fakta tersebut di atas semakin menguatkan anggapan bahwa kebanyakan wakil kepala daerah hanya menjadi “ban serep’ atau “aksesoris” belaka, bahkan lebih banyak menganggur, yang hanya difungsikan ketika kepala daerah tidak sedang berada di daerah, itupun jika kepala daerahnya sedang berbaik hati.

Sesungguhnya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan proses rekruitmen kepala daerah dan wakilnya yang dilakukan dengan mekanisme yang sama yakni melalui pemilihan langsung, bukan penunjukan.

Sehingga sepintas dapat dipandang bahwa antara kepala daerah dan wakil memiliki legitimasi yang sama yang selanjutnya pula disertai dengan peran keduanya yang sama atau tidak terlalu jauh berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kenyataannya kekuasaan terpusat di kepala daerah, sementara wakil kepala daerah tidak jelas tugas dan fungsinya.

Jika mencermati tugas-tugas wakil, tugas wakil kepala daerah dalam hal membantu kepala daerah terbatas pada hal-hal yang bersifat administrasif saja. Sedangkan hal yang menyangkut kebijakan strategis, peran wakil kepala daerah sangat minim. Tugas yang relatif sangat besar dan akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan, lebih banyak sang wakil tidak diikutkan. Begitu juga dalam tugas pemantauan, tugas wakil kepala daerah hanya bersifat administratif, sebab telah dilaksanakan bagian-bagian terkait. Tugas wakil yang ditonjolkan terkesan hanya sebagai peran pembantu yang menunggu perintah.

Selanjutnya, wakil kepala daerah pun sangat jarang terlibat dalam mekanisme dimintai saran dan pertimbangan oleh kepala daerah, apalagi jika hubungan keduanya sudah tidak harmonis. Saran dan pertimbangan itupun tidak mengikat untuk dilaksanakan artinya dapat dihiraukan. Meskipun kewenangan dan peran wakil kepala daerah diatur sendiri melalui Peraturan Daerah, tetapi payung hukum yang kuat tentang kewenangan dan tugas adalah undang-undang sebab menyangkut pertanggungjawaban dan mengikat secara nasional. Juga pembagian tugas dan kewenangan ini merupakan wilayah yang rawan konflik apabila tidak diatur secara tegas dan dalam kedudukan hukum yang kuat pula.

Sebab wakil kepala daerah dianggap sebagai jabatan yang tidak penting, sering terdengar seorang wakil kepala daerah mengeluh bahwa dirinya tidak dapat berperan secara maksimal. Sehingga hal itu menjadi alasan untuk mencoba tampil mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau bupati atau wali kota dengan berkompetisi dengan kepala daerah incumbent. Saat itu pula memunculkan istilah “matahari kembar” yang akan menjadi benih-benih persaingan yang berujung pada pecah kongsi.

Solusi ke Depan

Sudah saatnya pada Pilkada ke depan, kepala daerah saja yang dipilih secara langsung oleh rakyat tanpa dipilih secara paket dengan wakil kepala daerah. Wakil dapat dipilih oleh sang kepala daerah terpilih dari kalangan birokrat yang telah berpengalaman dalam pemerintahan. Boleh juga dari kalangan professional yang dianggap mampu dan cakap mengemban jabatan wakil.

Pilkada yang hanya memilih kepala daerah, berarti telah sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, yaitu hanya memilih kepala daerah saja (gubernur, walikota, bupati). Tidak ada ketentuan secara eksplisit di dalam konstitusi yang mengatur tentang wakil kepala daerah, sebagaimana diaturnya ketentuan tentang wakil presiden.

Wakilnya dipilih sendiri oleh kepala daerah terpilih. Sebab itu Pilkada masa mendatang, sistem pemilihan kepala daerah perlu ditinjau ulang. Seperti di beberapa negara lain, wakil kepala daerah tidak dipilih secara langsung tetapi ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Lalu kemudian, tugas dan kewenangan wakil kepala daerah harus jelas dan seimbang yang tertuang dalam regulasi.

Sebagai pertimbangan bahwa sudah ada sekretaris daerah yang memiliki posisi strategis sebab memiliki peran yang jelas sebagai chief administrative officer dalam menjalankan roda aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah. Selain itu, sekertaris daerah merupakan karier tertinggi dalam jabatan puncak eksekutif (top executive) pada pemerintahan daerah. Sekda juga sebagai unsur pelaksana yang membantu dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah dan sebagai manajer dalam mengelola setiap kebijakan di daerah.

Faktanya juga kepala daerah lebih banyak memberdayakan sekretaris daerah dan lebih mudah menterjemahkan setiap keinginan kepala daerah tanpa melalui perantara. Segala tugas-tugas yang bersifat teknis administratif dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama perangkatnya sehingga secara faktual memiliki kuasa kuat terhadap birokrasi.

Selain itu, sangat jarang ditemukan terjadinya konflik antara kepala daerah dan sekretaris. Padahal, mestinya wakil kepala daerah yang lebih berperan, lebih dekat, dan lebih pantas mengendalikan birokrasi setelah kepala daerah mengingat keduanya dipilih secara berpasangan dalam pemilukada. (*)