FORUM ORMAS DAN LSM KABUPATEN PURWAKARTA DESAK PELAKSANAAN SPMB YANG ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF

Foto: foto bersama forium Ormas dan LSM 

Purwakarta, 30 Juni 2026 – Forum Ormas dan LSM Kabupaten Purwakarta hari ini mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV yang beralamat di Jalan Gudang, Kabupaten Purwakarta, untuk menyampaikan aspirasi dan keprihatinan masyarakat terkait pelaksanaan Proses dan Sistem Penerimaan Murid Baru (PCMB/SPMB) Tahun Ajaran 2026.

Kedatangan Forum Ormas dan LSM tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah agar memastikan seluruh calon peserta didik memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan tanpa diskriminasi dan tanpa terhambat oleh persoalan administratif maupun kendala teknis sistem digital yang digunakan dalam proses penerimaan siswa baru.

Namun demikian, pada saat kunjungan berlangsung, Kepala KCD Wilayah IV sedang tidak berada di tempat sehingga aspirasi dan tuntutan masyarakat belum dapat disampaikan secara langsung kepada pimpinan instansi tersebut.

Forum Ormas dan LSM Kabupaten Purwakarta menilai bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi pelayanan pendidikan merupakan langkah positif, namun tidak boleh mengesampingkan hak dasar setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Sistem dan server seharusnya menjadi alat bantu pelayanan, bukan menjadi penghalang yang menyebabkan calon siswa kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena kendala teknis, keterbatasan akses teknologi, kesalahan unggah dokumen, atau persoalan administratif lainnya yang berada di luar kemampuan masyarakat.

Forum Ormas dan LSM Kabupaten Purwakarta mendesak pemerintah, khususnya penyelenggara SPMB, untuk mengakomodir seluruh calon siswa secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. Kebijakan pendidikan harus berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi.

"Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Jangan sampai proses dan tahapan yang diatur oleh sistem dan server justru mengesampingkan hak dasar calon siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Regulasi dan teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya," tegas pernyataan Forum Ormas dan LSM Kabupaten Purwakarta.

Forum Ormas dan LSM Kabupaten Purwakarta juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan SPMB serta menghadirkan solusi yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Forum Ormas dan LSM Kabupaten Purwakarta menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga seluruh calon siswa mendapatkan kepastian akses pendidikan yang adil dan tidak ada anak yang kehilangan haknya hanya karena keterbatasan sistem administratif maupun teknologi.

Festival Dayung Sispala Siap Ubah BKT Jadi Pusat Olahraga Air Jakarta

Keterangan Foto : Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie SH bersama Ketua Dewan Pembina Sispala Komjen Pol (Purn) Boy Rafli Amar, M.Si

JAKARTA – Festival Dayung Alumni Sispala Jakarta 2026 resmi ditutup di kawasan Pintu Air Banjir Kanal Timur (BKT), Malaka Sari, Minggu (28/6/2026). Penutupan ajang yang diikuti ratusan atlet pelajar itu bukan sekadar menandai berakhirnya kompetisi, tetapi juga menjadi momentum penguatan komitmen Sispala untuk menjadikan Festival Dayung sebagai agenda tahunan sekaligus ikon olahraga air di Jakarta Timur.

Ketua Umum Sispala, Adjie Rimbawan, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan festival yang memasuki tahun kedua tersebut. Menurutnya, keberhasilan acara tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, komunitas, dunia usaha, sekolah, relawan hingga media.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Festival Dayung Alumni Sispala 2026 dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sukses. Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama," ujar Adjie.

Ia menegaskan, Sispala berkomitmen mengembangkan Festival Dayung menjadi agenda rutin tahunan dengan cakupan peserta yang semakin luas. Ke depan, lebih banyak sekolah, komunitas, hingga peserta dari berbagai daerah akan dilibatkan agar festival tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga wadah pembinaan karakter generasi muda, pelestarian lingkungan sungai, serta penggerak ekonomi masyarakat.

Menurut Adjie, kawasan BKT Malaka Sari memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat olahraga dayung sekaligus destinasi wisata air di Jakarta Timur. Karena itu, penyelenggaraan festival secara konsisten diyakini mampu memperkuat identitas kawasan tersebut sebagai ruang publik yang produktif dan bernilai ekonomi.

Pada kesempatan itu, Adjie juga menyampaikan apresiasi kepada MIO Indonesia atas dukungan publikasi yang diberikan sejak awal hingga berakhirnya Festival Dayung Alumni Sispala 2026.

Sebagai bentuk penghargaan atas sinergi tersebut, Sispala menetapkan MIO Indonesia sebagai media partner resmi pada berbagai agenda organisasi di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Sispala, Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H., menilai Festival Dayung telah berkembang menjadi wadah pembinaan generasi muda yang memadukan olahraga, pendidikan karakter, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Menurutnya, olahraga dayung mengajarkan nilai disiplin, kerja sama, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah. Selain itu, pemanfaatan kawasan sungai sebagai arena olahraga juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan perairan.

Boy Rafli berharap Festival Dayung Alumni Sispala terus berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi sekaligus menjadikan BKT sebagai salah satu pusat olahraga air yang membanggakan Jakarta.

Dukungan serupa disampaikan Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, yang secara resmi menutup festival tersebut. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi pembinaan olahraga pelajar sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat di kawasan BKT.

Munjirin memastikan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur siap mendukung penyelenggaraan Festival Dayung pada tahun-tahun mendatang, terlebih pada 2027 yang bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta.

"Kami siap memberikan dukungan penuh agar Festival Dayung Sispala terus berkembang dan menjadi bagian dari kemeriahan HUT ke-500 Kota Jakarta," katanya.

Suasana penutupan semakin meriah saat Munjirin dan Boy Rafli Amar tampil menghibur peserta serta tamu undangan. Gelak tawa pecah ketika pembawa acara memperkenalkan penampilan Munjirin dengan candaan yang mengaitkan lagu "Kehilangan" milik Firman, yang kemudian dibawakannya di atas panggung. Penampilannya dilanjutkan dengan lagu "Separuh Nafas" dari Dewa dan disambut antusias para penonton.

Tak kalah memukau, Boy Rafli Amar juga menunjukkan kemampuan bernyanyinya dengan membawakan beberapa lagu yang mengajak seluruh peserta dan tamu undangan bernyanyi bersama, menciptakan suasana akrab dan penuh kebersamaan.

Sebelumnya, panitia menyerahkan piala kepada para juara dari berbagai kategori perlombaan. Festival Dayung Alumni Sispala Jakarta 2026 sendiri diikuti sebanyak 265 atlet pelajar dari 35 sekolah.

Turut hadir dalam acara penutupan antara lain Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie, Sekretaris Jenderal LAKRI Ical Syamsudin, S.H., S.Sos., jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, para kepala sekolah, sponsor, komunitas olahraga, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Berakhirnya Festival Dayung Alumni Sispala Jakarta 2026 menjadi awal dari langkah yang lebih besar. Dengan dukungan berbagai pihak, Sispala optimistis festival ini akan berkembang menjadi agenda olahraga tahunan yang mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi sekaligus mengangkat BKT Malaka Sari sebagai ikon wisata olahraga air dan ruang publik kebanggaan Jakarta Timur.

Sumber: Divisi Humas MIO Indonesia.

Duga Ada KKN Proyek Pipa SPAM Purwakarta Senilai Rp43 Miliar, LSM-PABI Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa di BPBPK dan Kejati Jabar

Foto: Ilustrasi/net

​Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Anak Bangsa Indonesia (DPP LSM-PABI) secara resmi menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Bandung pada awal Juli mendatang. 

Langkah ini diambil sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai sarat akan kejanggalan.

​Aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh hasil investigasi internal LSM-PABI yang menemukan adanya dugaan kelalaian serius, penyalahgunaan wewenang, serta indikasi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Dugaan penyimpangan ini dilaporkan terjadi dalam proses perencanaan hingga pengawasan pengadaan pada proyek infrastruktur di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum yang dikerjakan oleh Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat.

​Secara spesifik, LSM-PABI menyoroti paket kegiatan pembangunan infrastruktur dengan detail sebagai berikut:

• ​Paket Kegiatan: Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Kabupaten Purwakarta
• ​Instansi: Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Provinsi Jawa Barat
• ​Nilai Kontrak: Rp 43.489.090.380,- (Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)
• ​Sumber Anggaran: APBN Tahun Anggaran 2026
• ​Kontraktor Pelaksana: PT SUMBER CIPTA YOENANDA

​LSM-PABI menegaskan bahwa kondisi pengelolaan proyek tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, tetapi juga secara nyata merugikan masyarakat luas, khususnya warga Kabupaten Purwakarta yang terancam gagal menikmati manfaat dari pembangunan sarana air minum tersebut secara optimal akibat buruknya mutu pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Foto: Surat pemberitahuan aksi LSM PABI

​Sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan desakan penegakan hukum, LSM-PABI telah melayangkan surat pemberitahuan resmi bernomor 1771/DPP-LSM PABI/PAUR/VI/2026 kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Cq. Dir Intelkam) untuk melaksanakan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada:

• ​Hari / Tanggal: Kamis, 02 Juli 2026
• ​Waktu: Pukul 08.30 WIB s/d Selesai
• ​Estimasi Massa: ± 250 Orang
• ​Lokasi Target Aksi: 1. Kantor Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat 2. Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat

​Melalui siaran pers ini, LSM-PABI mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera proaktif mengusut tuntas indikasi KKN ini serta memanggil pihak-pihak terkait, baik dari lingkungan BPBPK Jawa Barat maupun PT Sumber Cipta Yoenanda selaku pelaksana proyek, demi tegaknya keadilan dan transparansi penggunaan uang negara. (***)

Tak Cukup Cari Nafkah! Bupati Eman Minta Para Ayah Aktif Mengasuh Anak

 

MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di Lapangan Upacara Setda Majalengka, Senin (29/6/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Majalengka.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutan Menteri yang dibacakan Bupati, ditegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Di tengah derasnya perubahan global, keluarga dihadapkan pada tantangan era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity), yang ditandai dengan disrupsi teknologi, perubahan nilai sosial, hingga ancaman siber yang masuk ke lingkungan keluarga melalui perangkat digital.

"Tantangan yang dihadapi keluarga saat ini bukan lagi sekadar tantangan konvensional. Kita menghadapi disrupsi teknologi digital yang radikal, pergeseran nilai sosial, hingga ancaman siber yang masuk langsung ke ruang-ruang keluarga melalui gawai di genggaman anak-anak kita," ujar Bupati saat membacakan sambutan Menteri.

Menurutnya, membangun keluarga yang tangguh bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dan menjadi kepentingan nasional agar Indonesia mampu menghadapi dinamika perubahan dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya peran seorang ayah dalam keluarga. Seorang ayah tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga harus hadir secara emosional, memberikan bimbingan moral, serta aktif mendampingi tumbuh kembang anak.

"Para ayah diharapkan terlibat secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan sehari-hari, mulai dari mendengarkan, merespons, hingga menemani proses tumbuh kembang anak," kata Bupati.

Ia menegaskan, kehadiran ayah dalam pengasuhan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun keluarga harmonis serta mencegah berbagai persoalan sosial di lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, sambutan Menteri juga menyoroti pentingnya memanfaatkan Bonus Demografi yang saat ini sedang dinikmati Indonesia. Dominasi penduduk usia produktif dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia, namun di sisi lain juga berpotensi menjadi ancaman apabila tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah mengingatkan bahwa bonus demografi hanya datang sekali dalam sejarah bangsa. Karena itu, kualitas keluarga menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menutup sambutannya, Menteri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengubah paradigma bahwa keluarga bukan sekadar unit terkecil dalam masyarakat, melainkan titik awal lahirnya generasi unggul dan seluruh keberhasilan pembangunan nasional.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada keluarga, memperkuat jaring pengaman sosial, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Namun demikian, tanggung jawab utama dalam membentuk karakter anak tetap berada di tangan orang tua.

"Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau infrastruktur yang megah jika generasi yang mewarisinya adalah generasi yang rapuh moralnya dan rusak mentalnya," tegas Bupati menutup pidato.

Momentum peringatan Harganas ke-33 diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh elemen bangsa untuk membangun keluarga Indonesia yang sehat, cerdas, harmonis, dan tangguh sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (ROJAN)

Purwanto, Ketua MIO Sukabumi Geram dengan Sikap Sekdis Dinas Pertanian, Sorot Rangkaian Masalah Pengelolaan Proyek

Infonas.id | SUKABUMI 

Ketua Media Independen Online (MIO) Indonesia DPD Sukabumi Raya, Purwanto, menyatakan kekecewaan mendalam dan kemarahan atas sikap yang tidak profesional yang ditunjukkan jajaran pimpinan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dalam pertemuan audiensi pada Rabu (24/6/2026). Pada kesempatan tersebut, Purwanto berhalangan hadir secara langsung dan menugaskan Sekretaris Jenderal serta jajaran pengurus sebagai wakil resmi organisasi.

Meskipun tidak hadir langsung, laporan yang diterima dari perwakilan menyampaikan bahwa diskusi yang seharusnya menjadi ruang masukan konstruktif justru berjalan kurang serius dan tertutup. Di hadapan Sekretaris Dinas Pertanian, Denis Eriska, S.P., M.Si., serta Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Deni Ruslan, SP., MP., sikap yang diperlihatkan dinilai tidak pantas bagi pejabat penyelenggara pelayanan publik.

“Berdasarkan laporan tim yang saya wakilkan, terlihat jelas bahwa Sekdis lebih banyak sibuk dengan gawai dan menerima telepon saat pembahasan berlangsung. Di sisi lain, Kabid Sarpras justru merespons masukan penting dengan senyuman dan cengesan yang seolah meremehkan. Padahal yang dibahas adalah persoalan nyata yang menyangkut penggunaan uang rakyat,” tegas Purwanto dalam pernyataannya.

Selain ketidaksopanan dalam berinteraksi, pihak dinas juga dinilai menutup akses dengan menolak memberikan saluran komunikasi resmi untuk tindak lanjut, hal yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi serta peraturan pelayanan publik yang berlaku.

Purwanto menegaskan, sikap yang terlihat ini semakin menguatkan kekhawatiran yang selama ini disampaikan masyarakat. Di lapangan, banyak pembangunan saluran irigasi yang hasilnya tidak sesuai standar, cacat konstruksi, hingga cepat rusak meski pekerjaan baru saja rampung. 

“Kami menyoroti peran Konsultan Teknik maupun Konsultan Pengawas yang fungsinya seolah hilang. Ada dugaan kuat terjadinya praktik ‘main mata’ atau kesepakatan di balik layar, sehingga dokumen serah terima tetap ditandatangani padahal kualitas pekerjaan jelas di bawah standar. Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen pun harus ditinjau ulang,” tambahnya.

Masalah lain yang belum terjawab adalah ketidakjelasan penggunaan anggaran sekitar Rp 14 miliar. Hingga kini belum ada rincian jelas alokasi untuk program non‑fisik maupun UMKK, serta data lokasi dan persentase realisasi yang terukur. Penjelasan yang disampaikan saat pertemuan dinilai baru sebatas uraian umum tanpa bukti pertanggungjawaban yang nyata.

Menurut Purwanto, jawaban administratif saja tidak cukup menyelesaikan masalah yang menumpuk ini. “Jangan sampai anggaran habis, tapi petani tak merasakan manfaatnya. Kami meminta penelusuran sampai ke akar masalah, perbaikan sistem pengawasan, serta penegakan kode etik yang tegas. Sikap yang dilaporkan dari pertemuan itu adalah gambaran nyata lemahnya budaya kerja yang harus segera dibenahi,” tandasnya.

Hingga saat ini, MIO masih menunggu tanggapan mendalam serta langkah nyata dari Dinas Pertanian maupun pihak berwenang guna melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja dan transparansi pengelolaan proyek di lingkungan dinas tersebut.

 

#Humasmiosukabumi