-->

NASIONAL

PENDIDIKAN

Kamis, 13 Juni 2024

Jalur Lalu Lintas Wisatawan di Jalan Kemetiran Kidul Kota Yogyakarta Dipenuhi dengan Sampah

INFONAS.ID||YOGYAKARTA - Keberadaan sampah liar di sekitar pinggir jalan Kampung Kemetiran Kidul, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, sangat mengganggu masyarakat setempat.

Lokasi ini merupakan akses utama bagi wisatawan yang melintas, namun tumpukan sampah dengan aroma tak sedap membuat daerah ini terlihat kumuh. Kawasan ini terkenal sebagai penghasil yammie pangsit pethuk.

Tentu, berikut ini revisi dari kalimat Anda:

"Sangat membahayakan pengguna jalan dan juga berpotensi menurunkan daya tarik pariwisata karena tumpukan sampah yang semakin meningkat beberapa hari ini," ujar Candra Novita salah satu Warga setempat. Rabu (12/06/2024)

Menurutnya bahwa sampah liar tersebut menimbulkan aroma yang tidak sedap, suasana menjadi kurang nyaman dan terkesan kumuh.

Sampah yang sebagian besar berasal dari rumah tangga, terutama plastik bekas, terlihat tersebar di sepanjang jalan di kampung Kemetiran Kidul yang memiliki sedikit Tempat Penampungan Sampah sementara (TPS).

Dikonfirmasi terkait dengan situasi tersebut, pihak kelurahan menyatakan telah memberitahukan hal tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta.

"Kami telah menghubungi DLH dan mengimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan," kata Eko dari Kelurahan Pringgokusuman. (BRAM)


Rabu, 12 Juni 2024

Ormas Banaspati dan Grib Jaya Geruduk PT.JWS MITSUYOSHI

Ormas Banaspati dan Grib Jaya Geruduk PT.JWS MITSUYOSHI


Purwakarta - Atas dasar tiga kali kemenangan didalam persidangan, PT.Mandiri Pratama Inti Logam akhirnya geruduk PT.JWS MITSUYOSHI Bersama pengawalan dari Ormas Banaspati dan Grib Jaya untuk pertanyakan Kewajiban perusahaan yang sudah berkekuatan hukum tetap di Desa Cinangka Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Jawabarat. Rabu (12/06/2024)

Telah tiga kali memenangkan persidangan, PT.Mandiri Pratama Inti Logam merasa telah cukup untuk menahan kesabarannya, yang akhirnya dengan didampingi ormas antara lain Banaspati & Grib Jaya Geruduk ke PT.JWS MITSUYOSHI.

Kedatangan Ratusan ormas Banaspati & Grib Jaya disambut oleh pengamanan ketat dari pihak TNI & POLRI, sehingga kedatanganya dapat dikendalikan serta kondusif.

Namun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan yang entah apa maksudnya menyiapkan sekumpulan masyarakat didalam areal pabrik, dan patut diduga akan merencanakan hal negatif.

Namun ketua Grib Jaya Jabar Gabriel sebelumnya telah berikan komando kepada seluruh jajaranya agar tidak terpengaruh oleh seluruh pancingan-pancingan yang dapat menimbulkan keributan.

Akhirnya perwakilan dari PT.Mandiri Pratama Inti Logam bersama Ormas Banaspati & Grib Jaya yang diwakilkan pula diterima masuk kedalam perusahaan untuk berunding dalam penyelesaian terkait penyelesaian konflik tersebut.

Di dalam ruangan yang terbatas, mereka beradu argumen dan saling mempertahankan haknya masing-masing, namun perwakilan yang di hadirkan oleh pihak perusahaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mengingat orang tersebut tidak memiliki kebijakan untuk mengambil keputusan.

Perdebatan hangat pun terjadi, pihak perusahaan yang diwakilkan oleh seorang kuasa hukum sangat tidak mengarah kepada pembicaraan yang nyaman, mengingat ia hanya berbicara bahwa dirinya mewakili perusahaan tidak pernah mengatakan akan melaksanakan kegiatan keputusan pengadilan secara suka rela, Serta mempersilahkan pihak PT.Mandiri Pratama Inti Logam untuk lakukan. Proses hukum.

PT.Mandiri Pratama Inti Logam kecewa mendengar keputusan perusahaan yang di kuasakan kepada kuasa hukumnya.

Mendengar keputusan tersebut, PT.Mandiri Pratama Inti Logam bersama Ormas Banaspati & Grib Jaya berencana akan mendatangkan massa ormasnya lebih banyak lagi dengan tema yang sama, yakni menagih hasil keputusan yang sudah berstatus hukum tetap.

Ditempat berbeda, Ketua Umum Banaspati H.Sanusi Jaya Sukma Sampurna, SH. MH menyatakan kekecewaannya, pasalnya perusahaan yang ia kenal sedari awal berdiri dan telah menjalin komunikasi dengan baik, telah lakukan hal tersebut, hingga masuk ke meja hijau dan dimenangkan pihaknya pun, perusahaan tersebut masih tidak menjalankan hasil keputusan yang sudah berstatus hukum tetap.

Hal senada disampaikan Regi sebagai kuasa hukum PT.Mandiri Pratama Inti Logam, yang menambahkan bahwa SPK yang dimiliki oleh Pihaknya hanya tercatat hingga Tahun 2025, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah upaya sengaja yang dilakukan agar mengulur waktu hingga masa SPK habis, sehingga seluruh upaya yang dilakukan akan sia-sia.

Kedatangan Ormas Banaspati & Grib Jaya ke PT.JWS MITSUYOSHI dalam pendampingan PT.Mnadiri Pratama Inti Logam yang tuntut perusahaan mengembalikan pengelolaan limbahnya ditolak oleh kuasa hukumnya, akhirnya ditolak, dan perusahaan menantang untuk persilahkan proses secara hukum, sehingga Ormas Banaspati & Grib Jaya akan datang kembali ke perusahaan tersebut dengan masa yang lebih besar lagi.

(TEDI RONAL)


Ada Apa Polsek Benoa Mendadak Periksa Mobil Pick up, Ini Penjelasannya

INFONAS.ID||Benoa - Menindak lanjuti arahan dari Kapolresta Denpasar KBP Wisnu Prabowo, S.Ik,M.M.dalam menekan Tindak Pidana Curanmor Personil Polsek Benoa intensifkan Patroli di wilayah Kawasan Pelabuhan Benoa.

Pawas Polsek Benoa Polresta Denpasar Ipda I Gusti Kade Arimbawa, S.H.Ketika melakukan Blue Light Patroli pada dini hari Rabu tgl (12/6) pkl 02.00 wita di jln Raya Pelabuhan Benoa, melihat satu unit kendaraan Pick up No. Pol : P 9530 GD melintas mengangkut enam Unit Kendaraan Sepeda motor, selanjutnya langsung mencegat seraya melakukan pengecekan terhadap sopir dan kendaraan yang dibawa.

Dari hasil pengecekan Pawas Ipda Gusti Arimbawa terhadap Sopir An. Moh. Fitriyanto bahwa kendaraan tersebut adalah hasil sitaan dari pihak Finance atau lising FIF yang gagal bayar yang akan di bawa ke Pulau jawa, dan mereka berperan sebagai pihak jasa ekspedisi yang mengamgkut Spm dan barang barang lainnya.

Menurut Ipda Arimbawa yang kesehariannya sebagai Panit Opsnal Reskrim Polsek Benoa menjelasakan, Mengintensifkan Blue light Patrol adalah melaksanakan perintah langsung dari Kapolsek Benoa Kompol I Wayan Sueca, S.Pd dan Kapolresta Denpasar dalam menekan Tindak Pidana Curanmor di wilayah Benoa.

Kapolsek Benoa Kompol Sueca ketika dikonfirmasi menambahkan, Kasus Curanmor di wilayah hukum Polresta Denpasar belakangan ini menjadi perhatian Pimpinan, untuk itu kami akan selalu mengintesifkan Patroli, Mengingatkan warga, dan atensi perparkiran agar kami tidak kecolongan dengan Tindakn Pidana Curanmor.

" Kami juga menghimbau kepada warga pelabuhan Benoa agar tetap waspada terhadap kendaraan masing - masing, pastikan kendaraannya parkir di tempat yang aman serta jangan lupa untuk mengunci Stang kendaraannya, Ujarnya." ( Bna 33/BRAM )


Selasa, 11 Juni 2024

Tokoh Masyarakat Nilai Anton ST MT Layak Jadi Bupati Rohul


INFONAS.ID||ROKAN HULU -Tokoh Masyarakat Negeri Seribu Suluk Sumadi HS, mengapresiasi niat dari Anton ST MT yang hendak maju  menjadi Bupati Rokan Hulu (Rohul) Periode 2024-2029

"Kami  bangga dengan tekat dari Anton ST MT yang saat ini menjabat menjabat Kepala Dinas PUPR Rohul yang berkeinginan untuk memajukan daerah ini untuk Lima Tahun mendatang," tutur Sumadi HS yang juga Mantan  Anggota BPD Rambah Tengah Barat ini, di Kota Pasir Pangaraian, Senin (10/6/2024).

Sumadi yang juga seorang Aktif sebagai  Pengurus di berbagai Organisasi Masyarakat, Dirinya siap menjadi Garda Terdepan untuk memenangkan Anton ST MT pada Pilkada Rohul Tahun 2024

"Kami mengajak  para kerabat, kaum famili untuk menyatukan kekuatan, saling bahu-membahu untuk kemangan  Anton ST MT pada Pemilihan Bupati Rohul yang Insha Allah akan digelar pada November 2024 ini," tutur Sumadi yang juga Pengurus IWO Rohul ini.

Sebelumnya, Anton ST MT dikonfirmasi terkait Apakah akan  ikut mencalonkan Diri menjadi  Bupati Rohul pada Pilkada Rohul Tahun ini.

"Insha Allah, jika ada dukungan dan dorongan dari Masyarakat, kita maju, ini demi kemajuan dan pembangunan Rohul kedepannya," tutupnya.
(Raja Paluta) 


Senin, 10 Juni 2024

Pj Gubernur Sultra Pertanggungjawabkan APBD TA 2023 Dalam Paripurna DPRD Sultra

INFONAS.ID||Kendari – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Paripurna yang digelar oleh DPRD Provinsi Sultra, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin sore (10/06/24).

Agenda utama dalam Rapat Paripurna tersebut yakni penyampaian pidato pengantar Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sultra tahun anggaran 2023.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur mengatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada para Kepala Perangkat Daerahnya untuk segera menindaklanjuti dengan cermat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku rekomendasi DPRD pada LKPJ Gubernur Sultra tahun 2023.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sultra tahun 2023 dirumuskan juga dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov Sultra tahun 2023.

"BPK RI telah menyampaikan 15 permasalahan atas LK Pemprov Sultra, kami juga telah menindaklanjuti melalui rencana aksi pada 29 Mei 2024 lalu," ujarnya.

Pj Gubernur menyampaikan Pemprov Sultra telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini ini menjadi yang ke-11 yang diraih oleh Pemprov Sultra.

"Semoga opini tersebut memacu kita untuk lebih meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Andap.

"Saya berharap pencapaian ke depan, bukan hanya berorientasi pada laporan keuangan yang tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntasi pemerintah. Penting kiranya kita dapat membangun kesadaran dan keinsafan bahwa orientasi utama kita sebagai pelayan publik adalah maksimalisasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMD untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat Sultra," harapnya.
Pj Gubernur juga menekankan pentingnya perspektif ini agar pemerintahan daerah tidak terjebak pada birokrasi formal yang berjarak dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pemenuhan hak konstitusional masyarakat.

Selanjutnya, Pj Gubernur menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana yang tertuang dalam Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut : 

1. Realisasi pendapatan daerah berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dengan target sebesar Rp4.871.130.474.944,00 terealisasi sebesar Rp4.610.446.114.003,99. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan pendapatan lain yang sah;

2. Realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait Belanja Daerah dan Transfer. Sesuai APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, target belanja daerah sebesar Rp5.531.802.803.623,00 terealisasi sebesar Rp5.000.414.624.756,00 atau mencapai 90,39% terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer.

"Selanjutnya, terkait surplus (defisit) daerah sebesar Rp389.968.510.752,00 yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah," ungkapnya.

"Adapun realisasi terkait pembiayaan daerah sesuai APBD Perubahan TA 2023, pembiayaan netto direncanakan Rp660.672.328.679,00 untuk realisasinya sebesar Rp653.016.653.647,38 atau mencapai 98,84%," tambahnya.

Menutup sambutannya, Andap menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sultra sebagai bagian dari Pemda, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang telah bersinergi dalam berbagai kebijakan yang tertuang dalam APBD TA 2023.

"Kami haturkan juga terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya rakyat Sultra atas dukungan untuk perbaikan pelayanan publik yang tertuang dalam kebijakan anggaran TA 2023," ujarnya.

"Mohon awasi terus kinerja kami, berikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan," tutup Andap.

Turut hadir dalam sidang paripurna tersebut yakni Ketua, Wakil Ketua, beserta Anggota DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Tingkat I, Pimti Pratama Pemprov Sultra, Komandan TNI Sultra, Pimpinan BUMN dan BUMD Provinsi Sultra. (*)


INTERNASIONAL

RELIGI

SPORT

TNI POLRI




WISATA

© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved