Kiai Maman: Biaya Haji 2027 Disepakati! Jamaah Efektif Bayar Rp23,24 Juta

JAKARTA — Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi. Berdasarkan kesepakatan tersebut, jamaah haji reguler rata-rata memiliki kewajiban pelunasan sebesar Rp26.248.825.

Namun, setelah memperhitungkan subsidi pemerintah sebesar Rp3 juta, biaya yang secara efektif harus disiapkan jamaah untuk pelunasan menjadi sekitar Rp23.248.825.

Anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah yang telah diputuskan dalam rapat Komisi VIII.

“Jamaah secara efektif hanya membayar sekitar Rp23,24 juta. Ini setelah pelunasan Rp26,24 juta dikurangi subsidi pemerintah Rp3 juta,” ujar Maman Imanulhaq di Kompleks DPR RI, Rabu (7/10/2026).

Menurut Maman, bagi calon jamaah, angka pelunasan menjadi salah satu poin penting karena berkaitan langsung dengan dana yang harus disiapkan sebelum keberangkatan.

“Ini sudah disepakati dan diketok di Komisi VIII DPR RI. Jadi yang penting bagi jamaah adalah berapa uang yang harus disiapkan untuk pelunasan. Setelah subsidi, sekitar Rp23,24 juta,” katanya.

BPIH Rata-Rata Rp98,46 Juta

Dalam keputusan rapat antara DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah, rata-rata BPIH untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M ditetapkan sebesar Rp98.466.351,35 per jamaah.

Dari jumlah tersebut, komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jamaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825. Sementara itu, sebesar Rp43.817.526,35 bersumber dari Nilai Manfaat.

Perhitungan kewajiban pelunasan tersebut turut memperhitungkan setoran awal jamaah sebesar Rp25 juta, serta Nilai Manfaat rata-rata sekitar Rp3,4 juta yang tercatat dalam rekening virtual jamaah.

Dengan skema tersebut, pemerintah dan DPR berupaya menjaga agar beban biaya yang ditanggung langsung oleh jamaah tetap terjangkau, tanpa mengabaikan kualitas pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji.

Indonesia Dapat Kuota 221.000 Jamaah

Untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jamaah.

Kuota tersebut terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus.

Maman mengatakan kesepakatan mengenai skema pembiayaan haji tersebut tidak terlepas dari komunikasi antara DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden RI menjadi bagian dari upaya mencari formula pembiayaan yang dapat meringankan beban jamaah.

“Komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden menjadi bagian dari upaya mencari formula agar beban jamaah bisa lebih ringan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” ujar Maman.

Dewan Syuro DPP PKB itu menegaskan bahwa keterjangkauan biaya bagi jamaah harus berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan.

“Prinsipnya sederhana, biaya jamaah harus terjangkau dan pelayanan harus tetap baik. Jangan sampai biaya turun, tetapi kualitas pelayanan ikut turun,” kata Maman.

(Redaksi)

DARI PRESIDEN KE KEJARI LAPORAN DBHP PURWAKARTA KINI DITINDAKLANJUTI

PURWAKARTA — Laporan Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta TA 2016–2025 memasuki babak baru.

Setelah KMP menyampaikan laporan kepada Presiden RI melalui Surat Nomor 0235/KMP/PWK/I/2026 tanggal 21 Januari 2026, kini laporan tersebut secara resmi mendapat tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Purwakarta.

Melalui surat Nomor B-3419/M.2.14.2/Dek.1/10/2026 tanggal 6 Oktober 2026, Kejari Purwakarta menyatakan bahwa laporan/pengaduan KMP “ditindaklanjuti dengan penelitian.”

Sebelumnya, laporan tersebut telah diteruskan oleh Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui surat tanggal 3 Agustus 2026.

BUKAN SEKADAR PERSOALAN SATU TAHUN

Dalam Executive Brief yang disampaikan kepada Presiden, KMP mempersoalkan pola pengelolaan DBHP yang disebut berlangsung selama 10 tahun anggaran, 2016–2025, antara lain dugaan tidak dibayarkannya DBHP secara penuh dan tepat waktu, penghilangan kewajiban DBHP tahun berjalan, pembayaran lintas tahun anggaran, serta penggunaan APBD untuk menyelesaikan kewajiban tahun sebelumnya.

Berdasarkan rekapitulasi KMP atas dokumen BPK RI dan dokumen APBD, antara lain tercatat:

TA 2016–2017: DBHP yang tidak dibayarkan sekitar Rp47,25 miliar;

TA 2018: tunggakan meningkat menjadi sekitar Rp71,70 miliar;

TA 2019: DBHP tahun berjalan sekitar Rp26,63 miliar tidak dibayarkan, sementara APBD digunakan untuk pembayaran kewajiban lintas tahun sekitar Rp48,66 miliar;

TA 2025: DBHP yang seharusnya sekitar Rp74,96 miliar, dibayarkan sekitar Rp28,09 miliar, sehingga terdapat selisih sekitar Rp 46,87 miliar.

Executive Brief KMP juga mencatat adanya pembayaran lintas tahun TA 2016 melalui SP2D TA 2025 sekitar Rp19,74 miliar.

Bagi KMP, rangkaian tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar:

Apakah ini sekadar persoalan administrasi anggaran, atau terdapat pola pengelolaan DBHP yang perlu diuji secara hukum?

KMP: INI BARU AWAL

Ketua KMP Ir. Zaenal Abidin, MP. menyatakan bahwa KMP mengapresiasi langkah Kejaksaan yang mulai meneliti laporan tersebut.

“Kami mengapresiasi bahwa laporan KMP kini bergerak dari Presiden ke institusi penegak hukum. Tetapi ini baru awal. Kami berharap penelitian dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta, konstruksi peristiwa, pihak yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.”

KMP menegaskan bahwa pihaknya tidak menghakimi siapa pun. Seluruh dugaan harus diuji melalui proses hukum berdasarkan bukti dan kewenangan aparat penegak hukum.

Namun, menurut KMP, apabila persoalan DBHP benar berlangsung secara berulang selama satu dekade, maka yang perlu dicari bukan hanya kesalahan administrasinya, tetapi juga pola, keputusan, kewenangan, dan pertanggungjawaban di baliknya.

Kini publik menunggu: ke mana arah penelitian kasus DBHP Purwakarta ini?

KMP akan terus mengawal prosesnya. Pungkas Zaenal Abidin. (***)

Bupati Sukabumi Dukung Kasepuhan Gelar Alam Jadi Warisan Budaya Takbenda di Seren Taun ke-658

 

Infonas.id | Sukabumi,-Tradisi ratusan tahun masih terjaga di Kasepuhan Gelar Alam, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok. Puncak Upacara Adat Seren Taun ke-658 digelar Minggu (4/10/2026) dengan mengusung tema "Nyoreang Alam Katukang, Nyawang Alam Nu Bakal Datang".

Bupati Sukabumi H Asep Japar bersama Wakil Bupati H Andreas dan unsur Forkopimda, Forkopimcam turut hadir dalam perayaan tersebut.

Beragam tradisi khas Kasepuhan mewarnai perayaan tersebut. Mulai dari prosesi angkat ampih pare ka leuit, sarasehan bersama Baris Olot Kasepuhan, hingga pertunjukan Dongdang, Dog-dog Lojor, Debus, Lisung, Rengkong, Gondang Buhun dan Tari Tani.

Bagi Bupati H Asep Japar, keberlangsungan Seren Taun hingga generasi ke-658 menjadi bukti kuat masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam tetap memegang teguh warisan leluhur di tengah perkembangan zaman.

"Pelaksanaan Seren Taun ke-658 ini merupakan bukti keteguhan, konsistensi, dan kecintaan masyarakat adat dalam melestarikan warisan budaya," ujarnya.

Menurutnya, pelestarian adat tidak hanya berkaitan dengan budaya, tetapi memiliki nilai penting bagi ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat.

Kendati begitu, Pemkab Sukabumi terus mendorong pengakuan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) bagi Kasepuhan Gelar Alam.

"Pemkab. Sukabumi berkomitmen mendukung pelestarian adat serta pengembangan potensi kawasan ini sebagai destinasi wisata budaya unggulan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Adat Kasepuhan Gelar Alam, Abah Ugi Sugriana Rakasiwi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Seren Taun.

"Alhamdulillah, penyelenggaraan Seren Taun berjalan lancar," singkatnya. ( adv )

Pemkab Sukabumi Bangun Sarana Pengairan, Kepala UPTD Cicurug : Irigasi DI Cipamatutan Airi 54 Hektare Sawah Warga

 

Infonas.Id  | Sukabumi,- Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berkomitmen membangun sarana pengairan untuk masyarakat demi mewujudkan Sukabumi Mubarakah. Salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Daerah Irigasi (DI) Cipamatutan di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, wilayah kerja UPTD PU Wilayah III Cicurug.

Kepala UPTD PU Wilayah Cicurug, Yasin Latif, S.T., menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Sukabumi dan Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi atas terlaksananya pembangunan irigasi tersebut.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Salam Mubarakah. Kami dari UPTD PU Wilayah Cicurug mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Sukabumi dan juga kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi yang mana telah terlaksananya kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan pada daerah irigasi Cipamatutan," ujar Yasin Latif, S.T. dalam keterangannya.

Hal senada disampaikan Dadan Setiadarma, selaku Ketua P3A Mitra Cai DI Cipamatutan Wilayah PU Kecamatan Cicurug. Ia mengungkapkan rasa syukur karena pembangunan irigasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh petani.

"Kami atas nama P3A Mitra Cai DI Cipamatutan Wilayah III Cicurug mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas terselenggaranya pembangunan jaringan irigasi permukaan yang dapat kami manfaatkan untuk mengairi sawah kurang lebih sekitar 54 hektar," terang Dadan.

Dadan berharap program pembangunan infrastruktur pertanian ini terus berlanjut dan membawa keberkahan bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan program ini selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadikan ladang amal bagi kita semua," pungkasnya.

Dengan terbangunnya jaringan irigasi DI Cipamatutan ini, diharapkan produktivitas pertanian warga meningkat, suplai air lebih lancar, dan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi semakin kuat sejalan dengan visi Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah (Mubarakah).    ( ADV )

Pemkab Sukabumi Proaktif Tangani Dampak Cuaca Ekstrem, Wabup Andreas Turun Langsung ke Cicurug

 

Infonas.Id  | Sukabumi,-Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas turun ke lapangan untuk memantau wilayah yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrem di Kecamatan Cicurug, Sabtu (3/10/2026).

Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut, Camat Cicurug, Perwakilan BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Perkim

Seperti diketahui Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi berdampak pada kerusakan sejumlah infrastruktur dan tumbangnya pepohonan

Karenanya Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap titik-titik rawan. Masyarakat pun diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika hujan deras berlangsung dalam waktu cukup lama.

Dalam kesempatan itu Monitoring dipusatkan di SMPN 2 Cicurug Desa Purwasari, Dari lokasi tersebut, Wakil Bupati melihat langsung kondisi wilayah terdampak sekaligus menerima laporan mengenai situasi terkini dari unsur kewilayahan dan perangkat daerah terkait.

Pemerintah daerah memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi, terutama dalam menyikapi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Wabup juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh unsur di lapangan. Informasi mengenai perkembangan kondisi wilayah harus terus diperbarui agar langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat dan cepat.

Bagi pemerintah daerah, penanganan bencana bukan sekadar soal bergerak ketika musibah terjadi. Yang tak kalah penting adalah memastikan informasi bergerak cepat, koordinasi berjalan dan masyarakat mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. ( ADV )