Diduga Outsourcing milik oknum Anggota DPRD melalui inisial M Rugikan Masyarakat hingga belasan juta ?

Foto : Gedung DPRD Purwakarta

Hati-hati! Diduga terjadi tindakan penipuan rekrutmen tenaga kerja di Purwakarta yang sudah merugikan warga hingga jutaan rupiah. Seorang warga Babakan Cikao, sebut saja D, jadi korban. Dia kehilangan uang banyak karena ditipu orang yang mengaku bisa memasukkannya kerja sebagai tenaga outsourcing di lingkungan DPRD Purwakarta.

Ceritanya begini: Oktober 2024 lalu, D dapat informasi lowongan kerja dari seseorang berinisial M. Informasinya meyakinkan, tapi setelah menunggu sampai April 2025, ternyata itu bohong. D baru sadar kalau dirinya ditipu setelah menunggu berbulan-bulan tanpa kejelasan.

"Katanya sih masih nunggu mutasi pegawai. Saya sudah capek nunggu hampir 6 bulan," kata D kepada wartawan, belum lama ini.

Pelaku berinisial M, meminta uang berkali-kali ke D dengan alasan biaya administrasi dan proses rekrutmen. Total kerugian D mencapai 17 juta rupiah. Selain kehilangan uang, D juga stres dan khawatir. Bekali-kali bolak-balik ke ke kantor Setwan, namun pekerjaan tak kunjung ada.

Kejadian ini bikin warga lain khawatir. Pemerintah Purwakarta harus segera bertindak untuk menangkap M dan mencegah penipuan serupa. Perusahaan outsourcing juga harus diawasi lebih ketat. Dari informasi yang dikumpulkan awak media, perusahaan outsourcing itu ditenggarai dikelola oleh oknum anggota dewan.

Kita semua harus lebih waspada saat mencari kerja. Jangan mudah percaya informasi lowongan kerja yang tidak jelas sumbernya dan meminta uang di awal. Lebih baik cari informasi lowongan kerja lewat jalur resmi. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi!

Hingga naskah ini ditulis, awak media belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Purwakarta. (***)

Kisruh LPK Azumy, Dede: Harusnya Dewan Punya Inisiatif, Tak Perlu Tunggu Laporan

Foto : aktivis Lembaga Kajian Publik

Aktivis dari Lembaga Kajian Publik Analitika Purwakarta, Dede Mulyadi, mengkritik pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, yang menyebut belum menerima laporan resmi dari para korban kasus LPK Azumy.

Menurut Dede, sikap pasif DPRD yang menunggu laporan justru memperlihatkan minimnya inisiatif dan kepedulian terhadap warga yang dirugikan, apalagi isu ini sudah ramai diperbincangkan publik.

"Kalau harus menunggu laporan dulu, kasihan masyarakat yang kemampuan dan aksesnya terbatas. Ketika masalah ini sudah viral di media sosial, seharusnya para anggota DPRD yang terhormat punya inisiatif untuk turun tangan," ujar Dede, Jumat (18/4/2025).

Ia menilai, banyak warga korban penipuan yang tidak memiliki pemahaman atau kekuatan untuk menyusun laporan resmi ke DPRD, dan inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama para wakil rakyat.

"Wakil rakyat harus peka dan responsif. Kalau ada isu yang sudah menjadi perhatian publik, DPRD jangan menunggu didatangi, tapi harus proaktif mendatangi warga dan memberikan solusi," tegasnya.

Dede juga mengingatkan bahwa tanggung jawab legislatif tak hanya di ruang rapat, tapi juga menyentuh langsung persoalan-persoalan sosial yang dialami masyarakat.

Kritik ini muncul sebagai kelanjutan dari polemik pemanggilan LPK Azumy oleh Komisi IV DPRD Purwakarta tanpa menghadirkan korban. Dugaan penipuan yang dilakukan lembaga tersebut telah merugikan puluhan warga dengan janji bekerja ke Jepang.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi komisi 4. (***)

Waduh..kok bisa komisi IV Ngundang LPK Azumi tanpa Ngundang Korban ? Ketua Komisi IV : Kami hanya jalankan pungsi pengawasan

Foto: Saat Komisi IV gelar rapat dengan LPK Azumi

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, membantah keras tudingan cawe-cawe dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Azumy. Ia menegaskan bahwa Komisi IV hanya menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

“Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Ricky melalui sambungan telepon, Jumat (18/4/2025).

“Pemanggilan Disdik, Disnakertrans, dan pihak LPK Azumy bertujuan untuk menggali informasi lebih detail terkait permasalahan yang terjadi,” tambah Ricky.

Ia juga menjelaskan bahwa Komisi IV memanggil pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi kejadian dan mencari solusi terbaik. Ricky menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut.

Terkait dengan korban dugaan pelanggaran yang dilakukan LPK Azumy, Ricky menyatakan bahwa hingga saat ini Komisi IV belum menerima laporan resmi.

Namun, ia memastikan akan terus mendorong pihak LPK Azumy untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan dengan para korban.

“Kami mendesak LPK Azumy untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan para korban dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Ricky, seraya mengatakan bahwa Komisi IV akan terus mengawasi proses penyelesaian ini dan memastikan keadilan ditegakkan.

Pernyataan Legislator dari Fraksi Gerindra ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait keterlibatan Komisi IV dalam kasus LPK Azumy. Ricky menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional.

Disclaimer:

Artikel ini merupakan hak jawab dari Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, berkaitan dengan artikel berjudul “Waduh..kok bisa komisi IV Ngundang LPK Azumi tanpa Ngundang Korban ?” yang tayang pada media yang sama. (***)

Waduh..kok bisa komisi IV Ngundang LPK Azumi tanpa Ngundang Korban ?

Foto : Data para korban

Pertemuan Komisi IV DPRD Purwakarta dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Azumy, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Pendidikan, belum lama ini menuai kontroversi.

Pertemuan yang membahas dugaan penipuan program magang ke Jepang tersebut digelar tanpa kehadiran para korban. Ketiadaan korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam dugaan penipuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan komitmen Komisi IV dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Dede Mulyadi dari Lembaga Kajian Publik Analitika Purwakarta menyoroti ketidakhadiran korban sebagai sebuah ironi. "Proses pencarian kejelasan kasus tanpa mendengarkan langsung kesaksian korban sama saja dengan "sidang tanpa saksi" atau hanya sekedar "cawe-cawe," kata Dede kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran akan kurangnya komitmen Komisi IV untuk mencari keadilan bagi para korban.

Pertanyaan mengenai motif di balik ketidakhadiran korban pun mengemuka. Dede Mulyadi mempertanyakan posisi Komisi IV yang seharusnya berpihak pada masyarakat, namun justru terkesan melindungi LPK Azumy yang tengah menjadi sorotan.

Dugaan penipuan yang dilakukan LPK Azumy, yang telah merugikan puluhan warga Purwakarta dengan iming-iming kerja di Jepang, semakin memperkuat kecurigaan tersebut. Korban telah membayar puluhan juta, namun hingga kini belum diberangkatkan sesuai janji.

Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Komisi IV DPRD Purwakarta terkait alasan ketidakhadiran korban dalam pertemuan tersebut. Hal ini semakin memperkuat keraguan publik terhadap keseriusan Komisi IV dalam menangani kasus ini secara adil dan transparan.

Kata Dede, kejadian ini menunjukkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan keadilan ditegakkan. Ketiadaan transparansi dalam proses penyelesaian kasus ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat.

Sampai narasi diterbitkan, awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak terkait. (***)

Kades Kiarapedes : Pentingnya Jalan Lingkungan dalam Kehidupan Sehari-hari Warga

INFONAS.ID||PURWAKARTA - Kepala Desa Kiarapedes, Eden Sundana, S.S., menegaskan pentingnya keberadaan dan fungsi jalan lingkungan dalam mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat.

Jalan lingkungan memiliki peran vital, mulai dari menunjang aktivitas transportasi, memperlancar kegiatan ekonomi, hingga mempererat interaksi sosial warga.Kamis,(17/25).

“Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan mampu meningkatkan kualitas hidup serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya bagi para petani dan pelaku usaha di Desa Kiarapedes,” ujar Eden saat dimintai keterangan di sela kegiatan yang sudah berjalan pembangunan, baru-baru ini.

Salah satu bentuk realisasi dari Dana Desa tahap I tahun ini adalah pembangunan jalan lingkungan dengan lapisan hotmix yang berlokasi di Kampung Ciloji RT 01 RW 01, Gang Kramat. Proyek ini memiliki panjang 38 meter dan lebar 1 meter, dengan masa pelaksanaan selama 30 hari kalender. 

Total anggaran yang digunakan sebesar Rp 8.330.000,00, yang mencakup pajak dan biaya administrasi, sebagaimana tercantum dalam APBDes.

Secara keseluruhan, terdapat tiga titik pembangunan jalan lingkungan di Desa Kiarapedes yang dibiayai dari Dana Desa tahap pertama. Rincian ukuran dan lokasi tiap pembangunan telah dicantumkan secara transparan di papan kegiatan proyek.

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan akses yang layak bagi masyarakat. 

“Kami ingin memastikan jalan tidak lagi bergelombang atau rusak. Akses jalan yang baik sangat penting, karena sebagian besar warga bekerja sebagai petani, buruh ladang, maupun karyawan pabrik,” ungkapnya.

Salah satu warga, Ujang, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah desa. 

“Alhamdulillah, desa kami memperhatikan kebutuhan warga. Dengan adanya akses jalan ini, kami lebih mudah beraktivitas. Terima kasih kepada Pak Kades,” ucapnya.

Pemerintah Desa Kiarapedes terus berkomitmen untuk memanfaatkan Dana Desa secara transparan dan tepat sasaran demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber DPD MIO indonesia Kabupaten Purwakarta