Perkuat Sinergitas, Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi Bersama

Foto: Rapat koordinasi KPU,Bawaslu dan Kesbangpol di aula Kesbangpol Purwakarta 

​Purwakarta – Dalam rangka mengoptimalkan kerja sama dan menyamakan langkah dalam mengawal proses demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi Sinergitas.

​Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat kantor setempat ini dihadiri oleh pimpinan serta jajaran dari ketiga lembaga terkait. Pertemuan ini berfokus pada penguatan koordinasi lintas instansi guna memastikan setiap tahapan kegiatan kepemiluan maupun agenda demokrasi daerah dapat berjalan dengan lancar, transparan, serta berintegritas.

​Dalam arahannya, perwakilan Kesbangpol menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara unsur pemerintah daerah melalui Kesbangpol, penyelenggara pemilu (KPU), dan pengawas pemilu (Bawaslu). Sinergi yang terbangun secara aktif diyakini mampu mengantisipasi potensi kendala di lapangan serta mewujudkan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

​Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi yang terjalin semakin erat, sehingga komitmen bersama dalam menyukseskan agenda demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis dapat tercapai secara optimal. (***)

Pertahankan Kemajuan Desa, Calon Petahana Kades Kalihurip Jajang Herman Sapa Warga Lewat Dialog Kreatif

Foto: dok/Net

​KALIHURIP — Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, Calon Kepala Desa (Kades) Kalihurip petahana, Jajang Herman, kembali turun langsung menyapa warganya. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Dialog Kreatif ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Desa Kalihurip.

​Acara tersebut menjadi wadah interaktif bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta berdiskusi langsung mengenai langkah-langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kemajuan desa ke depan.

​Melalui dialog ini, Jajang Herman menegaskan komitmennya untuk terus mendengar kebutuhan masyarakat secara dekat. Kehadiran dan antusiasme warga yang memadati lokasi acara menunjukkan tingginya dukungan serta kebersamaan dalam membangun Desa Kalihurip agar semakin maju, sejahtera, dan berkembang.

​Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah serta foto bersama warga yang menunjukkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang erat di antara warga Desa Kalihurip.(***)

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan, Wakil Bupati Didampingi Kadiskominfo

Foto: Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin bersama Kajari Purwakarta Dr. Yudhi Kurniawan, S.H., M.H.

PURWAKARTA - Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin menghadiri acara pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta, 9 November 2026.

Kehadiran Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut didampingi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Hendra Fadly Supratman, S.E., QRMP, CFA (akrab disapa Ucok).

​Acara pemusnahan barang bukti ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat di lingkungan penegak hukum, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari berbagai kasus tindak pidana yang ditangani oleh kejaksaan selama kurun waktu tertentu, mulai dari narkotika, senjata tajam, hingga barang bukti kejahatan lainnya.

​Dalam keterangannya, Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin mengapresiasi sinergi yang terjalin erat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penegakan hukum serta pemberantasan tindak pidana di wilayah Hukum Kabupaten Purwakarta.

​"Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi langkah tegas dan transparan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta. Pemusnahan barang bukti ini adalah wujud nyata dari tuntasnya proses penegakan hukum sekaligus komitmen bersama kita dalam menciptakan rasa aman dan kondusif bagi masyarakat," ujar Bang Ijo Wakil Bupati Purwakarta.

​Sementara itu, Kadiskominfo Hendra Fadly Supratman (akrab disapa Ucok). menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh penyebarluasan informasi terkait kinerja penegakan hukum dan transparansi publik kepada masyarakat luas melalui kanal-kanal komunikasi resmi pemerintah daerah.

​Pemusnahan barang bukti dilakukan secara simbolis dan terbuka, dengan cara dibakar, dihancurkan menggunakan alat berat, serta dilarutkan ke dalam cairan kimia agar tidak dapat dipergunakan kembali. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan tetap mematuhi protokol yang berlaku. (***)

Wabup Sukabumi Minta Anggota Pramuka Jaga Kedisiplinan dan Kepedulian Terhadap Sesama

 

Infonas.Id | Sukabumi,-Wakil Bupati Sukabumi H Andreas berpesan agar anggota Pramuka terus menjaga kedisiplinan, kebersamaan, sarta kepedulian terhadap sesama.

Menurutnya Pramuka adalah wadah pembentukan tunas muda menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu karakter dan kepribadian anggota pramuka terus dibangun agar ke depan siap menjadi penerus bangsa

Hal itu disampaikan Wabup saat menyerahkan piala juara umum Lomba Tingkat II Kwartir Ranting (Kwarran) Pramuka Cidahu di SDN 1 Cidahu, Kecamatan Cidahu, Sabtu (7/11/2026).

Penyerahan piala secara simbolis itu menandai berakhirnya kompetisi Pramuka Penggalang tingkat kecamatan. Regu terbaik yang meraih juara umum ini berhak menjadi utusan Kwarran Cidahu untuk berlaga di Lomba Tingkat III (LT III) Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Sukabumi.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang dicapai para peserta.

"Selamat bagi pemenang yang akan mewakili Cidahu ke tingkat kabupaten. Jadikan ini kehormatan dan kebanggaan untuk membahagiakan orang tua, guru, serta wilayah adik-adik sekalian," ujarnya.

Wabup berharap regu utusan Cidahu mampu mempertahankan tradisi juara hingga menembus tingkat nasional. ( ADV )

Picu kemacetan hampir 2 kilo meter akibat penutupan, Proyek Hotmik Ruas jalan Cianjur

Foto: Pengerjaan pengaspalan Hotmik ruas jalan cianjur-Padaluyu - Cikadu yang dikerjakan oleh PT Trimukti

CIANJUR – Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan hotmix di ruas jalan Cianjur–Padaluyu–Cikadu menuai sorotan pengguna jalan. Proyek yang dikerjakan PT Trimukti, perusahaan berdomisili di Tasikmalaya, diduga kurang memperhatikan kelancaran arus lalu lintas selama proses pengerjaan berlangsung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan pengaspalan tersebut memiliki spesifikasi lebar jalan 5 meter, ketebalan 10 sentimeter, dengan panjang penanganan mencapai 18 kilometer.

Namun, pelaksanaan pekerjaan justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat. Akses jalan dilaporkan ditutup total selama hampir dua jam lebih tanpa menerapkan sistem buka-tutup kendaraan secara bergantian.

Akibatnya, kemacetan panjang tidak terhindarkan. Antrean kendaraan dari kedua arah dilaporkan mengular hingga kurang lebih 2 kilometer. Kondisi tersebut membuat banyak warga, pengendara, dan pengguna jalan lainnya terhambat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pengawasan Konsultan Bina Marga Ikut Disorot

Selain pelaksana proyek, perhatian masyarakat juga tertuju kepada konsultan pengawas yang berkaitan dengan Bina Marga. Pengawasan di lapangan dinilai terkesan terlalu santai dan kurang responsif dalam mengantisipasi dampak kemacetan akibat pekerjaan tersebut.

Padahal, pekerjaan infrastruktur jalan seharusnya tidak hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

Pengaturan lalu lintas semestinya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk penyediaan petugas pengatur kendaraan, pemasangan rambu peringatan, serta penerapan sistem buka-tutup jalan apabila kondisi teknis memungkinkan.

Masyarakat Pertanyakan Tanggung Jawab Pengawasan

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa jalan harus ditutup total dalam waktu yang cukup lama? Apakah rekayasa lalu lintas sudah direncanakan sebelum pekerjaan dimulai? Sejauh mana konsultan pengawas menjalankan fungsi pengawasannya?

Masyarakat berharap PT Trimukti, konsultan pengawas, serta instansi Bina Marga terkait segera melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Jangan sampai proyek yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur justru mengorbankan kepentingan masyarakat akibat minimnya antisipasi terhadap dampak lalu lintas.

Pembangunan memang diperlukan, tetapi hak pengguna jalan untuk mendapatkan akses yang aman, tertib, dan lancar juga harus diperhatikan. (Yos)