Maknai Idul Adha, DPD Golkar Gelar Kurban: Sekretaris Dias Rukmana Praja Tegaskan Bukan Sekadar Seremonial, Tapi Implementasi Kewajiban Berbagi

Foto: Sekretaris DPD Golkar Purwakarta Dias Rukmana Praja saat tinjau pemotongan 

​Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar menggelar kegiatan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini menjadi momentum penting bagi seluruh kader berlambang pohon beringin tersebut untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui aksi sosial nyata.

​Sekretaris DPD Partai Golkar, Dias Rukmana Praja, menyampaikan bahwa esensi dari ibadah kurban yang dilakukan oleh keluarga besar Golkar tahun ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar rutinitas tahunan.

​"Kegiatan kurban yang dilakukan DPD Golkar ini bukan hanya sekadar seremonial belaka. Ini adalah bentuk implementasi nyata dari sebuah kewajiban untuk berbagi dengan sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan," ujar Dias Rukmana Praja di sela-sela peninjauan lokasi pemotongan hewan kurban.

​Dias menambahkan, Golkar berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, baik dalam momentum politik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan yang diajarkan dalam ibadah kurban harus diinternalisasi oleh seluruh kader dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian demi kepentingan rakyat.

"Mengubah ritual keagamaan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, Seluruh daging kurban didistribusikan secara langsung kepada masyarakat yang berhak, kaum dhuafa, serta warga di sekitar kantor DPD Golkar melalui sistem kupon guna menghindari kerumunan," ungkapnya

Lanjut dikatakan Dias, Hewan kurban yang dihimpun merupakan hasil gotong royong dan partisipasi aktif dari para pengurus, anggota legislatif, serta kader simpatisan Partai Golkar, melalui kegiatan ini, DPD Partai Golkar berharap dapat sedikit meringankan beban masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi dan rasa kebersamaan antara partai dengan konstituennya.

​"Golkar ingin memastikan bahwa kebahagiaan hari raya ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Semangat berbagi inilah yang akan terus kami jaga dan rawat ke depannya," tutup Dias. (***)

Spirit Khutbah Wada’: Kiai Maman Ajak Umat Bangun Peradaban dengan Kasih Sayang dan Ilmu

MAJALENGKA - Di hadapan anggota DPR RI yang menjadi Pengawas Haji 2026, Maman Imanulhaq menegaskan bahwa inti ajaran Nabi Muhammad SAW adalah spiritualitas kemanusiaan, yakni agama yang menjaga martabat manusia, menebarkan kasih sayang, serta membangun peradaban.

Menurutnya, pesan kemanusiaan itu telah diwariskan Rasulullah SAW melalui Khutbah Wada’ yang disampaikan di Padang Arafah pada tahun 632 M. Khutbah tersebut menjadi fondasi penting dalam ajaran Islam yang menempatkan manusia pada posisi mulia tanpa membedakan suku, ras, maupun warna kulit.

Dalam khutbahnya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan manusia adalah suci serta tidak boleh dirusak oleh kebencian, kekuasaan, ataupun fanatisme.

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

“Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah suci sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini, dan negeri ini.”

Rasulullah SAW juga menekankan persamaan derajat seluruh manusia di hadapan Tuhan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

“Wahai manusia, Tuhan kalian satu dan ayah kalian satu. Semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada keutamaan Arab atas non-Arab ataupun non-Arab atas Arab, tidak pula yang putih atas yang hitam kecuali karena takwa.”

Kiai Maman menjelaskan, di tengah masyarakat yang kala itu dibangun atas dasar kasta dan kesukuan, Islam hadir membawa revolusi kemanusiaan. Salah satu simbol kuatnya adalah dimuliakannya Bilal bin Rabahah, seorang bekas budak berkulit hitam, hingga dipercaya mengumandangkan azan dari atas Ka’bah.

“Hal itu bukan sekadar simbol ibadah, tetapi deklarasi bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh iman dan akhlak, bukan warna kulit maupun keturunan,” ujarnya.

Ia juga mengutip pandangan penulis dan sejarawan asal Inggris, Karen Armstrong, yang menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai sosok pembawa perdamaian.

“Muhammad was not a man of violence. His essential genius was peace-making.”

Menurut Kiai Maman, kejeniusan Rasulullah SAW terletak pada kemampuannya membangun perdamaian, merawat welas asih, dan menghadirkan masyarakat berkeadaban sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah.

Spirit Arafah itu, lanjutnya, kemudian melahirkan peradaban besar Islam di Andalusia setelah dibuka oleh Thariq bin Ziyad pada tahun 711 M. Namun kejayaan Islam di Andalusia tidak dibangun semata-mata dengan kekuatan militer, melainkan melalui ilmu pengetahuan, toleransi, dan akhlak.

Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla menjadi pusat cahaya peradaban dunia ketika sebagian Eropa masih berada dalam masa kegelapan. Dari rahim peradaban Islam lahir banyak ilmuwan besar, seperti Ibnu Sina dengan karya The Canon of Medicine, Al-Khawarizmi dengan ilmu aljabar dan algoritma, serta Ibnu Rusyd yang dikenal melalui gagasan filsafat dan rasionalitasnya.

Selain itu, nama Imam Asy-Syathibi turut dikenang melalui gagasan besar Maqāṣid al-Syarī‘ah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama syariat.

Masjid Cordoba dan Istana Alhambra, menurut Kiai Maman, menjadi bukti bahwa iman mampu melahirkan keindahan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan peradaban.

Namun sejarah juga mencatat bahwa peradaban besar dapat runtuh ketika persatuan melemah dan orientasi spiritual memudar. Granada jatuh pada tahun 1492 bukan karena lemahnya bangunan fisik, melainkan karena rapuhnya jiwa dan hilangnya visi peradaban.

Karena itu, pesan Khutbah Wada’ dinilai tetap relevan hingga hari ini. Masa depan umat, kata Kiai Maman, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kemanusiaan, ilmu pengetahuan, persaudaraan, serta akhlak.

“Arafah mengajarkan bahwa spiritualitas sejati harus melahirkan kasih sayang, keadilan, dan peradaban,” pungkasnya. (RED)

Kemdiktisaintek Dituding Lepas Tangan, Konflik Unbari Jambi Kian Memanas

 

Jambi – Konflik pengelolaan Universitas Batanghari (Unbari) kembali memanas. Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (YPBJ) selaku badan pengelola sah Unbari menuding Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Republik Indonesia tidak menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Kuasa Hukum YPBJ, Vernandus Hamonangan, menyebut Kemdiktisaintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dinilai “lepas tangan” dalam penyelesaian polemik pengelolaan kampus terbesar di Jambi tersebut.

“Putusan pengadilan saja tidak dihargai. Kemdiktisaintek terkesan melarikan diri dan lepas tangan dari persoalan ini,” ujar Vernandus dalam keterangan tertulis yang diterima media, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jambi, putusan banding hingga kasasi Mahkamah Agung yang telah inkracht, YPBJ dinyatakan sebagai pihak yang sah mengelola Universitas Batanghari. Dalam putusan itu pula, Kemdiktisaintek sebagai turut tergugat diwajibkan menyerahkan pengelolaan kampus kepada YPBJ.

Vernandus menegaskan, Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) disebut tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola Unbari. Karena itu, penunjukan pejabat rektor oleh pihak lain dinilai tidak memiliki dasar hukum.

“Poinnya jelas, YPJ tidak berwenang mengelola Universitas Batanghari dan Kemdiktisaintek wajib menyerahkan pengelolaan kepada YPBJ sebagai pihak yang sah,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat yayasan bersama senat kampus, YPBJ resmi menunjuk Fadil Iskandar, S.E., M.M. sebagai Pejabat (Pj) Rektor Unbari pada Kamis (21/5/2026).

Ketua YPBJ, Drs. H. Husin Syakur, kembali memaparkan perjalanan panjang konflik internal di tubuh Unbari. Ia menegaskan, secara hukum YPBJ telah diakui sebagai pengelola sah universitas tersebut.

Terkait adanya pihak lain yang mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Jambi 2010 dan disebut mengangkat pejabat rektor melalui LLDIKTI Wilayah X Padang, Husin menilai langkah tersebut tidak memiliki legitimasi hukum.

“Bagaimana mungkin yayasan yang telah divonis melakukan perbuatan melawan hukum masih melakukan pengangkatan rektor?” katanya.

Husin juga mengungkapkan bahwa pihaknya bersama kuasa hukum telah melakukan audiensi dengan Direktur Kelembagaan Dikti guna memperjuangkan kepastian hukum pengelolaan kampus.

YPBJ sebelumnya juga telah mengajukan permohonan perlindungan hukum dan percepatan pelaksanaan eksekusi kepada Presiden Republik Indonesia. Langkah itu ditempuh lantaran putusan pengadilan terkait pengelolaan Unbari hingga kini belum dieksekusi, meski telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dasar hukum yang dimaksud yakni Putusan PN Jambi Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Jmb yang diperkuat melalui Putusan Banding Nomor 56/PDT/2024/PT Jmb serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6456 K/Pdt/2024.

“Keputusan pengadilan sudah inkracht, tetapi sampai sekarang eksekusinya masih terhambat. Ini berdampak besar terhadap kelangsungan akademik dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” ujar Husin.

Menurut YPBJ, konflik berkepanjangan tersebut berdampak serius terhadap kondisi kampus. Jumlah mahasiswa Unbari disebut menurun drastis, dari sekitar 7.000 mahasiswa menjadi hanya sekitar 1.500 mahasiswa.

Situasi itu dinilai menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Meski putusan telah berkekuatan hukum tetap, proses eksekusi disebut masih terkendala masalah administratif dan teknis.

YPBJ menyebut permohonan eksekusi telah diajukan melalui Nomor 1/Pen.Aan/Pdt.Eks/2024/PN Jmb. Proses aanmaning atau teguran juga telah dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada 18 Maret, 16 April, dan 30 April 2025.

Namun hingga kini, proses penyerahan aset dan pengelolaan kampus belum berjalan sebagaimana mestinya. YPBJ menilai hal tersebut dipicu belum terbentuknya panitia juru sita eksekutif serta ketidakhadiran pihak kementerian terkait dalam proses aanmaning.

Akibatnya, eksekusi dinilai mandek dan diperlukan langkah eksekusi paksa dari pengadilan.

Di sisi lain, pihak lawan diketahui mengajukan gugatan administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membatalkan legalitas pengesahan YPBJ.

Namun, YPBJ menilai gugatan tersebut hanya upaya mengulur waktu, karena sengketa hak pengelolaan universitas telah diputus secara perdata oleh Mahkamah Agung.

Karena itu, YPBJ meminta Presiden RI dan kementerian terkait untuk menghormati putusan Mahkamah Agung, mempercepat proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jambi, serta memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dinyatakan sah berdasarkan putusan pengadilan. (RED)

Di Balik Gelar Juara Persib, Ada Trofi Sultan Karya Seniman Lokal Yogyakarta

 

Bandung – Keberhasilan Persib Bandung menjuarai BRI Super League 2025/2026 pada Sabtu (23/5/2026) tidak hanya menghadirkan euforia di lapangan hijau. Di balik pesta kemenangan Maung Bandung, hadir sebuah karya seni bernilai tinggi yang menjadi simbol kejayaan mereka, yakni trofi baru Super League hasil karya para seniman lokal asal Yogyakarta.

Trofi yang diangkat kapten Persib usai memastikan gelar juara tersebut merupakan karya dari Sweda, brand custom jewelry ternama yang dikenal dengan detail pengerjaan presisi dan sentuhan artistik bernilai tinggi. 

Kehadiran trofi anyar ini sekaligus menjadi saksi sejarah keberhasilan Persib mencatatkan three-peat atau tiga gelar juara liga secara beruntun di bawah asuhan pelatih Bojan Hodak.

Berbeda dengan trofi kompetisi olahraga pada umumnya yang diproduksi secara massal, operator liga musim ini memilih pendekatan eksklusif dengan menunjuk Sweda sebagai perancang utama. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga prestise kasta tertinggi sepak bola nasional.

Trofi bergengsi itu dibuat menggunakan perpaduan material tembaga dan kuningan pilihan yang kemudian dilapisi perak murni di seluruh permukaannya. Kilau elegan dari lapisan perak tersebut semakin mempertegas kemewahan trofi saat berada di bawah sorotan lampu stadion.

Trofi karya Sweda itu menjadi semakin sakral setelah berhasil diamankan Persib Bandung melalui persaingan ketat hingga pekan ke-34. Persib memastikan gelar juara usai mengoleksi 79 poin, jumlah yang sama dengan Borneo FC Samarinda, namun unggul dalam regulasi head-to-head.

Dengan keberhasilan tersebut, trofi berlapis perak murni itu kini resmi menjadi milik Kota Bandung dan menandai status baru Persib sebagai salah satu klub dengan koleksi gelar liga terbanyak di era sepak bola modern Indonesia sejak 1994.

Pada Minggu (24/5/2026) pagi, trofi mewah buatan Yogyakarta tersebut langsung diarak dalam konvoi kemenangan di Kota Bandung. Ribuan Bobotoh memadati sepanjang rute dari Gedung Sate hingga kawasan Jalan Asia-Afrika untuk menyaksikan langsung kemegahan trofi baru simbol supremasi tertinggi sepak bola nasional itu.

Dalam perayaan tersebut, Dedi Mulyadi turut mendampingi skuad Persib Bandung di atas kendaraan konvoi sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas pencapaian bersejarah Maung Bandung musim ini. (RED)

Nyali Anggota DPRD Diuji Publik! Aktivis: Berani Tidak DPRD Panggil Bupati dan Wakil Bupati Selesaikan Konflik Internal?

Foto: Ilustrasi/net

​Ketegangan hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati yang kian meruncing kini menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis dan masyarakat sipil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta dinilai tengah menghadapi ujian pemenuhan fungsi pengawasan yang sesungguhnya. Publik kini menantang keberanian dan nyali para wakil rakyat untuk segera mengambil tindakan nyata.

​Yosep Sekretaris LSM BARAK Indonesia markas cabang Purwakarta, menyatakan bahwa perseteruan internal di pucuk pimpinan eksekutif sudah bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan komoditas publik yang merugikan kepentingan rakyat.

​"Rakyat tidak butuh tontonan drama politik murahan. Akibat konflik yang tidak berkesudahan ini, jalannya roda pemerintahan menjadi pincang, pelayanan publik berpotensi terbengkalai, dan pembangunan daerah menjadi taruhannya," tegas yosep dalam keterangannya hari ini.

​Aktivis menilai, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki hak konstitusional—seperti Hak Interpelasi atau Hak Angket—untuk memanggil kedua belah pihak guna meminta klarifikasi dan mendesak penyelesaian masalah. Namun hingga saat ini, langkah konkret dari gedung dewan masih terkesan melempem.

​"DPRD harus segera melayangkan surat panggilan resmi kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk duduk bersama dalam rapat dengar pendapat (RDP) terbuka," ucapnya

Lanjut dikatakan, Publik berhak tahu apa akar masalah yang membuat hubungan kedua pemimpin ini retak, agar tidak terjadi spekulasi dan kegaduhan yang berlarut-larut.

"DPRD jangan hanya menjadi mediator yang 'masuk angin', tetapi harus mampu melahirkan rekomendasi politik yang mengikat demi menyelamatkan jalannya pemerintahan," tuturnya

Selain itu ​Konflik internal ini menjadi batu ujian terbesar bagi integritas Anggota DPRD periode ini. Apakah mereka benar-benar bekerja sebagai penyambung lidah rakyat, atau justru terjebak dalam pusaran kompromi politik praktis.

​"Kami menantang nyali ketua dan seluruh anggota DPRD. Berani tidak mereka menggunakan hak pengawasannya secara jantan? Kalau memanggil Bupati dan Wakil Bupati saja tidak berani, lebih baik angkat kaki dari gedung rakyat. Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada titik terang dan rekonsiliasi nyata demi kepentingan daerah yang kita cintai," pungkas yosep. (***)