Ketua DPC HAPI Sumedang: Dugaan Makanan Tidak Layak di MBG Cimanggung Akan Dilaporkan ke Aparat

SUMEDANG (17 Febuari 2026) — Dugaan pembagian makanan tidak layak konsumsi di Dapur MBG SPPG Cimanggung 6, Kabupaten Sumedang, menuai sorotan publik.

Isu tersebut mencuat setelah beredarnya unggahan seorang konten kreator di TikTok yang menampilkan dugaan pemberian roti kedaluwarsa dan buah yang tidak layak konsumsi kepada penerima manfaat.

Ketua DPC Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Kabupaten Sumedang, Surya Dinata, S.H., menanggapi serius dugaan tersebut. 

Ia menyatakan pihaknya tengah menelaah informasi yang beredar dan berencana menempuh langkah hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

“Kami menyoroti dugaan pemberian makanan tidak layak konsumsi, seperti roti kedaluwarsa dan buah yang sudah busuk, yang diduga diberikan oleh SPPG Cimanggung 6. Dalam waktu dekat, kami akan membuat pengaduan kepada Badan Gizi Nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Surya Dinata ketika dikonfirmasi diruang kerjanya. Selasa (17/02/2026)

Selain itu, lanjutnya, pihak HAPI juga mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan tersebut ke Kejaksaan apabila terdapat unsur pidana, termasuk kemungkinan pelanggaran terkait tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surya menegaskan bahwa kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, harus menjadi perhatian utama. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk segera melakukan klarifikasi dan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Dapur MBG SPPG Cimanggung 6 belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Publik pun menunggu penjelasan dari pihak terkait guna memastikan kebenaran informasi yang beredar. (DDN)

Sekwil WRC Jawa Barat Harap Program Pemprov Berdampak Nyata bagi Masyarakat

SUMEDANG — Sekretaris Wilayah (Sekwil) WRC Provinsi Jawa Barat, Deden Mulyana, menyampaikan pandangannya terkait sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM.

Menurut Deden, kepemimpinan Dedi Mulyadi dikenal memiliki karakter kuat dengan pendekatan langsung kepada masyarakat.

Ia menilai gaya komunikasi yang sederhana dan kedekatan dengan warga menjadi salah satu faktor yang membuat figur KDM mendapat perhatian luas di Jawa Barat.

“Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM memiliki gaya kepemimpinan yang komunikatif dan dekat dengan masyarakat. Beliau kerap turun langsung ke lapangan dan aktif berinteraksi dengan warga, sehingga membangun kedekatan emosional yang cukup kuat,” ujar Deden dalam keterangannya kepada media, Senin (16/2/2026).

Deden juga menilai, upaya mengangkat nilai budaya lokal dan kearifan daerah menjadi ciri khas kepemimpinan Dedi Mulyadi. Hal tersebut, menurutnya, mampu memperkuat identitas daerah sekaligus membangun rasa kebersamaan di tengah masyarakat Jawa Barat.

“Pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal yang sering disampaikan KDM menjadi warna tersendiri dalam kepemimpinan di Jawa Barat. Ini menjadi nilai positif karena dapat memperkuat jati diri masyarakat dan mendorong kebersamaan,” katanya.

Meski demikian, Deden menilai kepemimpinan daerah tetap perlu diimbangi dengan perencanaan program yang terukur dan berkelanjutan agar dampaknya dapat dirasakan secara luas.

Ia berharap berbagai program pembangunan dan kebijakan yang dijalankan dapat terus berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya di daerah.

“Kami berharap setiap kebijakan yang diambil dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, maupun pemberdayaan sosial,” tambahnya.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, lanjut Deden, WRC di Jawa Barat akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada rakyat serta tetap memberikan masukan konstruktif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (FT)

MERAYAKAN "PRESTASI" DI ATAS PIRING KOSONG

Foto: doc/net

​PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan bangga (dan sedikit kurang peka) mempersembahkan atraksi sulap terbaru: "The Magic of 52 Miliar." Sebuah angka spektakuler senilai Rp52.539.831.850 kini resmi dipajang sebagai trofi pencapaian, sementara ribuan Tenaga Ahli dan Tenaga Harian Lepas (THL) dipaksa belajar ilmu saktinya: bertahan hidup tanpa honor.

​Prestasi dalam Deretan Digit

​Pemkab tampaknya sedang jatuh cinta pada estetika angka. Bagi para pemangku kebijakan, deretan digit tersebut mungkin terlihat seperti karya seni yang layak dipamerkan dalam laporan pertanggungjawaban yang berkilau. Namun, bagi para pejuang lapangan, angka itu hanyalah sekumpulan karakter tanpa makna yang berbanding terbalik dengan saldo rekening mereka yang menyentuh titik nadir.

​"Kami sangat mengapresiasi kemampuan Pemkab dalam menata angka-angka besar di atas kertas. Sangat rapi. Sayangnya, angka-angka itu tidak bisa kami bawa ke warung nasi atau untuk membayar kontrakan," ujar salah satu perwakilan THL yang enggan disebut namanya (karena takut 'anggarannya' makin hilang).

​Inovasi baru Diet Honor Paksa

​Di tengah gegap gempita kebanggaan atas nominal tersebut, Pemkab Purwakarta secara tidak langsung sedang memelopori program kesejahteraan baru yang revolusioner: "Diet Honor Paksa." Program ini dirancang khusus untuk Tenaga Ahli dan THL agar mereka semakin mahir dalam:

• ​Seni Menabung Harapan: Karena uang tunai sudah terlalu mainstream.
• ​Negosiasi dengan Ibu Kantin: Menguji kemampuan diplomasi di tingkat akar rumput.
• ​Fisiologi Puasa Berkelanjutan: Meningkatkan ketahanan tubuh terhadap rasa lapar demi efisiensi birokrasi.

​Menambah Luka dengan Garam Berbungkus Sertifikat

​Langkah memamerkan puluhan miliar rupiah di tengah tunggakan hak pegawai adalah sebuah langkah satir tingkat tinggi yang bahkan pelawak profesional pun sulit menandinginya. Ini adalah bentuk empati visual: Pemerintah kenyang dengan angka, rakyat (pegawai) kenyang dengan janji.

​Pemerintah Kabupaten Purwakarta nampaknya ingin berpesan bahwa Rp52.539.831.850 adalah bukti kemakmuran daerah. Jika ada Tenaga Ahli yang belum dibayar, anggap saja itu sebagai bentuk "sumbangan sukarela paksa" untuk mempercantik infografis prestasi daerah di media sosial.(***)

Apresiasi untuk Bupati dan DPRD Atas "Inspired City of Spiderman" menciptakan Estetika Instalasi Kabel Udara yang Sangat "Ekspresif" di Purwakarta

Foto : doc/net

Penulis : Mahesa Jenar

​PURWAKARTA – Hari ini, segenap warga imajiner yang tergabung dalam Aliansi Pengagum Visual Ruwet menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Bupati.red) dan DPRD Kabupaten Purwakarta. Hal ini diberikan sebagai bentuk "kekaguman" atas dedikasi tanpa batas dalam membiarkan kabel-kabel WiFi dan serat optik menjuntai dengan semangat kebebasan di sepanjang langit kota.

​Berbeda dengan kota-kota lain yang membosankan dengan sistem ducting bawah tanah, Purwakarta tampil berani dengan konsep "Urban Jungle Fiber". Kabel-kabel yang menjuntai rendah, saling melilit, dan bergelantungan tak beraturan ini bukan sekadar infrastruktur internet; ini adalah instalasi seni kontemporer yang mengingatkan kita pada kerumitan mi kocok khas Jawa Barat.

​"Kami sangat berterima kasih karena kini warga tidak perlu jauh-jauh ke museum untuk melihat seni abstrak. Cukup dongakkan kepala ke atas saat macet di jalan, dan Anda akan melihat jaringan kabel yang lebih rumit daripada drama percintaan remaja," ujar perwakilan warga dengan nada haru yang fiktif.

Jalinan kabel yang begitu rapat di beberapa titik berfungsi sebagai penghalau sinar matahari meskipun risikonya sedikit tersengat listrik saat hujan, menjadi "Peneduh alami"

Kabel menjuntai Menjadi "wahana latihan akrobat " tersendiri bagi petugas pemeliharaan pohon dan petugas PLN untuk bermain "limbo" atau "labirin" di antara kabel-kabel tersebut.

Bentangan kabel semerawut Menjadikan Purwakarta punya "identitas visual baru" sebagai kota pionir dengan dekorasi Gothic-Industrial yang membuat tiang listrik terlihat seperti pohon beringin versi masa depan.

​Dengan demikian Warga sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten dan para wakil rakyat terus mempertahankan "prestasi" ini. Jangan sampai ada tindakan tegas terhadap provider nakal yang asal pasang, karena keteraturan hanya akan membunuh kreativitas kekacauan visual yang sudah susah payah dibentuk selama bertahun-tahun ini.

​Terima kasih, Pemkab dan DPRD, karena telah memastikan bahwa setiap sudut kota kami memiliki "tali jemuran" digital yang estetikanya melampaui logika tata kota pada umumnya. (Red)

Ditengah harapan dibayarkan Honor Non-ASN ada tarian Indah Air mancur Taman Sribaduga malam ini

Foto : Ilustrasi

PURWAKARTA — Sejumlah komponen pembayaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dilaporkan belum terealisasi hingga Februari 2026. Keterlambatan tersebut tidak hanya terjadi pada Tenaga Harian Lepas (THL), tetapi juga mencakup tenaga ahli, tim pakar, penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, hingga biaya perjalanan dinas (SPPD) anggota DPRD.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebagian pihak yang berhak menerima pembayaran masih menunggu pencairan sejak akhir tahun anggaran 2025. Kondisi ini memunculkan sorotan publik, terutama karena di saat bersamaan sejumlah kegiatan hiburan daerah, termasuk pementasan air mancur dan panggung seni, tetap berlangsung menggunakan anggaran pemerintah.

Salah seorang tenaga non-ASN yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran honor cukup berdampak terhadap kondisi ekonomi penerima, mengingat sebagian besar bergantung pada penghasilan rutin tersebut.

“Bukan hanya THL, tenaga ahli dan beberapa komponen lain juga masih menunggu pembayaran. Kami berharap ada kepastian kapan hak-hak tersebut dicairkan,” ujarnya.

Sejumlah pihak menilai pemerintah daerah perlu segera memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab keterlambatan sekaligus memastikan jadwal pencairan dilakukan dalam waktu dekat agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pegawai maupun perangkat pemerintahan.

Sorotan juga diarahkan kepada Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, agar memastikan prioritas belanja daerah menempatkan kewajiban pembayaran hak pegawai dan perangkat pemerintahan sebagai hal utama sebelum pelaksanaan kegiatan seremonial.

Semburan Air Mancur Sribaduga ditengan penantian panjang honor non-ASN

Langit malam Purwakarta kembali berpendar. Pertunjukan megah air mancur menari di Taman Air Mancur Sri Baduga sukses memukau ribuan mata pengunjung malam ini. Namun, di balik gemerlap cahaya dan liukan air yang mengikuti irama musik, terselip sebuah harapan besar yang tengah membuncah di hati para tenaga honorer daerah.

​Momen dibukanya kembali ikon wisata kebanggaan Jawa Barat ini seolah menjadi oase visual bagi warga. Namun bagi para Pegawai Non-ASN, malam ini bukan sekadar tentang estetika, melainkan simbol harapan agar realisasi pencairan honor mereka mengalir selancar debit air di taman tersebut.

​Kontras Keindahan dan Perjuangan

Apresiasi Wisata

Mereka mengapresiasi upaya pemerintah dalam menghidupkan kembali denyut ekonomi melalui pariwisata.

Harapan Kesejahteraan

Ada keinginan kuat agar momentum kegembiraan ini dibarengi dengan kabar baik terkait administrasi dan pencairan honor yang menjadi tumpuan hidup keluarga.

​"Tarian air mancurnya sangat indah malam ini, seperti memberi semangat baru. Kami berharap, indahnya malam ini juga segera disusul dengan realisasi hak-hak kami yang sedang dalam proses," ujar salah seorang tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya.




​"​Pemerintah daerah diharapkan mampu menyeimbangkan antara pemeliharaan aset wisata publik dengan pemenuhan hak-hak dasar para pejuang pelayanan publik di garis depan. Keindahan Taman Sri Baduga malam ini menjadi pengingat bahwa di balik megahnya infrastruktur, ada dedikasi manusia-manusia di baliknya yang juga membutuhkan perhatian." Tambahnya

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai penyebab keterlambatan pembayaran honor non-ASN, siltap desa, maupun SPPD dewan. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut untuk memperoleh penjelasan resmi pemerintah daerah. (***)