Tajuk Opini : Menakar Fakta Hukum Kasus BGN di Purwakarta, adakah peran Koorwil SPPG di Purwakarta dalam kasus "jual beli titik"?

Foto: Ilustrasi

​Kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat tiga mantan pimpinan teras Badan Gizi Nasional (BGN)—Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung—bukan lagi sekadar isu miring, melainkan skandal hukum nyata yang sedang diusut intensif oleh Jampidsus Kejaksaan Agung.

Di tingkat tapak, publik kini mempertanyakan sejauh mana dampak kerusakan sistemik dari modus "jual beli titik dapur" ini, termasuk desas-desus mengenai keterlibatan Koordinator Wilayah (Koorwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwakarta.

​Sebagai media yang berdiri di atas prinsip jurnalisme berimbang, kita harus meletakkan perkara ini pada porsi fakta hukum yang objektif.

​Fakta pertama, Kejaksaan Agung secara resmi belum menetapkan status hukum apa pun, baik sebagai saksi maupun tersangka, terhadap Koorwil SPPG Purwakarta. Berdasarkan alat bukti yang dikantongi penyidik saat ini, episentrum manipulasi verifikasi berada di portal BGN tingkat pusat.

Para tersangka memanfaatkan otoritas mereka untuk meloloskan yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka, menerabas aturan main, dan menyingkirkan potensi lokal.

​Namun, fakta kedua yang tidak kalah krusial adalah adanya tautan geografis materiil dalam pusaran kasus ini. Salah satu tersangka, Sony Sonjaya, tercatat memiliki aset tanah hasil lonjakan harta signifikan yang berada di wilayah Purwakarta, Bandung, dan Sumedang.

Berangkat dari fakta kepemilikan aset inilah, wajar jika penyidik Kejagung melakukan penelusuran mendalam ke Purwakarta untuk mencocokkan aliran dana (money trail) dengan proses penunjukan mitra SPPG di lapangan.

​Langkah Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, dalam merombak total sistem verifikasi di daerah merupakan pengakuan faktual bahwa sistem yang lama memang korup dan rentan diintervensi. Daerah sering kali menjadi korban dari "atensi" dan tekanan struktural pimpinan pusat.

​Oleh karena itu, redaksi memandang bahwa pemeriksaan dan audit lapangan yang dilakukan Kejagung di wilayah Purwakarta tidak boleh diartikan sebagai penghakiman dini terhadap aparat daerah.

Langkah tersebut adalah prosedur wajib untuk menguji fakta: apakah Koorwil SPPG Purwakarta murni menjalankan instruksi kedinasan yang telah dimanipulasi dari pusat, atau justru ikut membuka ruang bagi praktik transaksional tersebut.

​Publik Purwakarta dan Indonesia pada umumnya berhak mendapatkan jawaban berbasis fakta yang benderang. Pengajuan diri Sony Sonjaya sebagai justice collaborator ke LPSK harus menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut ini secara jujur.

Kita mendukung penuh penegakan hukum yang transparan demi menyelamatkan hak gizi anak-anak bangsa, seraya tetap menghormati asas praduga tak bersalah hingga pengadilan ketukan palu terakhir. (Redaksi)

Perkara Gugatan KTC Masuki Tahap Akhir, Putusan PTUN Bandung Segera Ditunggu

Bandung – Perkara gugatan Nomor 29/G/2025/PTUN.BDG yang diajukan Kerukunan Tani Cimande (KTC) terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PT Panorama Agro Lemah Duhur kini memasuki tahap akhir persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Setelah seluruh proses pembuktian selesai dilaksanakan, agenda persidangan selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan melalui sistem e-Court sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan atas sengketa tersebut.

Ketua Umum Kerukunan Tani Cimande (KTC), H. Suhaimi, menyampaikan bahwa selama proses persidangan berlangsung, pihak Tergugat I, yakni BPN, dan Tergugat II Intervensi, PT Panorama Agro Lemah Duhur, tidak menghadirkan saksi untuk memperkuat dalil bantahan mereka.

Selain itu, menurut Suhaimi, kedua pihak tergugat juga menolak dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek tanah yang menjadi pokok sengketa.

"Sidang Pemeriksaan Setempat sangat penting untuk membuktikan kondisi dan penguasaan fisik lahan secara langsung di lapangan. Penolakan tersebut telah dicatat oleh majelis hakim. Kami optimistis majelis akan menilai seluruh fakta persidangan secara objektif dan adil," ujar Suhaimi.

KTC menilai Pemeriksaan Setempat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian, mengingat objek sengketa berupa lahan yang selama ini digarap oleh para petani di Blok Pasir Ipis, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Suhaimi menegaskan, dalam sengketa tata usaha negara, pembuktian memiliki peran sentral dalam menentukan arah putusan.

"Dalam sengketa tata usaha negara, pembuktian adalah kunci. Ketika pihak tergugat tidak menghadirkan saksi dan menolak Pemeriksaan Setempat, maka fakta-fakta yang diajukan penggugat menjadi salah satu pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menilai perkara," katanya.

Kerukunan Tani Cimande berharap putusan yang akan dijatuhkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi para petani penggarap yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari lahan tersebut.

Bagi para petani, lahan yang disengketakan bukan sekadar aset atau dokumen sertifikat, melainkan sumber kehidupan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

"Tanah ini bukan sekadar sertipikat. Di sinilah kami lahir, tumbuh, dan membesarkan keluarga. Dari tanah ini pula anak cucu kami mendapatkan penghidupan. Hingga hari ini, cangkul kami masih menancap di tanah yang kami garap. Kini kami menunggu keadilan dari Majelis Hakim PTUN Bandung," tutur Suhaimi.

KTC menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga putusan dibacakan dan berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang berlandaskan pada fakta-fakta persidangan serta rasa keadilan bagi masyarakat tani.

Panggung Al-Qur’an PAUDQu Nasional 2026 Meriah di Majalengka, Cetak Generasi Qurani Berkarakter

MAJALENGKA – Puncak kegiatan Panggung Al-Qur’an PAUDQu Nasional 2026 yang diselenggarakan oleh Ikatan Pendidik PAUD Al-Qur’an Indonesia (IPPAQI) berlangsung meriah di Pondok Pesantren Al-Mizan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. 

Ajang berskala nasional ini mempertemukan peserta didik PAUD Al-Qur’an dari berbagai provinsi di Indonesia yang telah lolos seleksi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Peserta yang hadir berasal dari berbagai daerah, di antaranya Kalimantan, Sulawesi, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, serta DKI Jakarta. Mereka mengikuti berbagai perlombaan yang bertujuan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur’an dan membentuk karakter Islami sejak usia dini.

Sejumlah cabang lomba yang dipertandingkan meliputi hafalan hadis putra, mewarnai putra, praktik salat, hafalan surat pendek, hingga tari kreasi Islami. Beragam penampilan peserta menunjukkan kreativitas sekaligus kemampuan mereka dalam memahami nilai-nilai keislaman.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Anggota DPR RI sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, KH Maman Imanulhaq. Dalam sambutannya, Kiai Maman mengapresiasi konsistensi IPPAQI dalam mengembangkan pendidikan Al-Qur’an usia dini di Indonesia.

“IPPAQI terus menjaga semangat mendidik anak-anak Indonesia agar dekat dengan Al-Qur’an. Kegiatan seperti ini bukan sekadar perlombaan, tetapi merupakan investasi peradaban untuk melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak, serta mencintai agama dan bangsanya,” ujar Kiai Maman.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Panggung Al-Qur’an PAUDQu Nasional menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan nonformal memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Di tengah tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks, ruang-ruang pembinaan yang memperkuat nilai moral dan spiritual anak dinilai semakin dibutuhkan.

Sementara itu, Kasubdit Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kementerian Agama, Aziz Syafiuddin, berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan Al-Qur’an di seluruh Indonesia.

“Anak-anak yang hadir hari ini adalah aset bangsa dan calon pemimpin masa depan. Kami berharap PAUD Al-Qur’an terus berkembang menjadi ruang pembentukan karakter, kecerdasan spiritual, serta kecintaan terhadap nilai-nilai Islam yang moderat,” katanya.

Aziz menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Agama terus mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan Al-Qur’an, termasuk PAUD Al-Qur’an, agar mampu menjawab kebutuhan pendidikan keagamaan yang terus berkembang.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal IPPAQI, Indah Wahyuningsih, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan nasional tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, pemerintah, Pondok Pesantren Al-Mizan, para kiai, guru PAUD Al-Qur’an, orang tua, sponsor, dan semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Indah menjelaskan bahwa Panggung Al-Qur’an PAUDQu Nasional merupakan puncak dari rangkaian kompetisi yang telah digelar secara berjenjang di berbagai daerah. Tingginya partisipasi masyarakat, menurutnya, menjadi bukti besarnya perhatian terhadap pendidikan Al-Qur’an bagi anak usia dini.

IPPAQI, lanjutnya, akan terus memperkuat jaringan pendidikan PAUD Al-Qur’an di seluruh Indonesia guna mencetak generasi Qurani yang berkarakter, kreatif, serta memiliki semangat cinta tanah air.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dewan Pembina IPPAQI, KH Saifullah Mahsum, para kiai dari berbagai daerah, serta dewan juri yang terdiri dari praktisi pendidikan Islam dan tokoh pendidikan Al-Qur’an nasional. Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan Tari Saman yang memukau para peserta dan tamu undangan.

Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana penuh semangat dan keceriaan mewarnai arena perlombaan. Para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan dewan juri dan para pendamping. Dukungan dari orang tua dan guru yang hadir turut menambah semarak acara.

Panggung Al-Qur’an PAUDQu Nasional 2026 menjadi bukti bahwa pendidikan Al-Qur’an usia dini terus berkembang dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. 

Melalui kegiatan ini, IPPAQI berharap lahir generasi Qurani yang tidak hanya unggul dalam hafalan dan praktik ibadah, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat sebagai bekal membangun Indonesia di masa depan. (RED)

Dandim 0622/Kab sukabumi Hadiri Rakor Penanganan Persampahan Dan Mitigasi Kemarau Panjang

 

Sukabumi - Dandim 0622/Kab SukabumiLetkol Inf Agung Ariwibowo, S.Hub.Int, Bersama Wakil Bupati Sukabumi H. AndreasYang mewakili Bupati menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Persampahan dan Mitigasi Dampak Kemarau Panjang yang diselenggarakan di Aula A.H. Nasution Lantai 3, Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jalan Veteran No. 5, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (04/06/2026).

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh musim kemarau panjang yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah percepatan penanganan persoalan persampahan, mulai dari peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di daerah, penguatan edukasi kepada masyarakat, hingga optimalisasi kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain itu, rapat juga menyoroti upaya mitigasi dampak kemarau panjang, seperti antisipasi krisis air bersih, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengamanan sektor pertanian, serta penguatan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana yang dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem.

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun kesamaan langkah dan strategi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Turut hadir pada kesempatan tersebut  Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kab. Sukabumi serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Sukabumi.  (ADV) 

Perkuat Edukasi dan Transparansi, IWO Indonesia DPD Sukabumi Ajak Dinas Peternakan Berkolaborasi Membangun Daerah

 

Infonas.Id  | Sukabumi,- Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi yang diketuai Heriyadi, menggelar kegiatan silaturahmi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, sebagai langkah awal memperkuat sinergi antara media dan pemerintah dalam membangun sektor peternakan Sukabumi.kamis 04 Juni 2026.

Dalam diskusi tersebut, Heriyadi bersama jajaran pengurus IWO DPD Kab. Sukabumi menyampaikan kesiapan IWO untuk menjadi mitra strategis Dinas Peternakan. Fokus kolaborasi meliputi edukasi publik, publikasi capaian program, serta pengawalan transparansi agar program-program seperti pengembangan Sumber Daya Genetik Hewan, penyaluran hibah ke kelompok tani, dan penguatan kesehatan hewan dapat dirasakan langsung oleh peternak dan masyarakat.

“InsyaAllah melalui silaturahmi ini, IWO Indonesia DPD Kab. Sukabumi siap mendukung Dinas Peternakan dalam menyampaikan informasi positif dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kami percaya, sinergi media dan pemerintah adalah kunci untuk mewujudkan Sukabumi yang lebih maju, khususnya di sektor peternakan,” ujar Heriyadi.

Pihak Dinas Peternakan menyambut baik inisiatif IWO dan berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut. Dengan kolaborasi yang solid, program-program Dinas Peternakan diharapkan semakin tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan peternak di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama membangun Sukabumi melalui penguatan sektor peternakan. ( ADV)