Kunjungan Kapolres Purwakarta ke Presidium Organisasi Media: Usung Semangat "Bangun Peradaban Baru Menuju Purwakarta Kondusif"

Gambar : Foto bersama kapolres Purwakarta beserta Koorpres dan para ketua organisasi media

​PURWAKARTA — Dalam upaya memperkuat kerja sama strategis serta menjaga kondusivitas wilayah, Kapolres Purwakarta melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat Presidium Organisasi Media Kabupaten Purwakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi antara jajaran kepolisian dan insan pers di daerah.

​Dalam kunjungan tersebut, Koordinator Presidium (Koorpres) Organisasi Media Purwakarta Lamber Lilipaly menegaskan komitmen bersama melalui gema semangat "Bangun Peradaban Baru Menuju Purwakarta Kondusif". Konsep peradaban baru ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi, profesionalisme pers, dan edukasi publik yang sehat guna menciptakan iklim kemasyarakatan yang aman, damai, serta harmonis.

​Koorpres menyampaikan bahwa media memiliki peran sentral tidak hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai pilar kontrol sosial dan mitra strategis Polri dalam meredam potensi konflik maupun peredaran informasi hoaks di masyarakat.

​"Sinergi antara media dan kepolisian harus berlandaskan semangat membangun peradaban baru. Artinya, tata kelola komunikasi publik dilakukan secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kondusivitas Purwakarta," ujar Lambert Koorpres Presidium Organisasi Media Purwakarta.

​Sementara itu, Kapolres Purwakarta mengapresiasi kehangatan sambutan dan gagasan yang disampaikan oleh jajaran Presidium Organisasi Media. Pihak Polres Purwakarta berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi yang transparan, siap menerima masukan, serta mendukung kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.

​Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk:

1. ​Meningkatkan komunikasi dan koordinasi berkala terkait isu-isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

2. ​Edukasi dan Literasi Media: Bersama-sama membentengi masyarakat Purwakarta dari hoaks dan ujaran kebencian.

3. ​Mendukung Pembangunan Daerah: Mengawal iklim investasi, sosial, dan politik di Purwakarta agar tetap kondusif melalui pemberitaan yang berimbang.

​Kunjungan silaturahmi diakhiri dengan diskusi santai dan foto bersama sebagai simbol soliditas antara Polres Purwakarta dan Presidium Organisasi Media.

​Tentang Presidium Organisasi Media Purwakarta

Presidium Organisasi Media merupakan wadah berhimpunnya berbagai organisasi pers dan media massa lokal di Kabupaten Purwakarta yang berkomitmen mendorong jurnalisme berkualitas, independen, dan beretika demi kemajuan daerah. (***)

Muktamar NU Usai, Saatnya Kembali ke Jalan Besar Khidmah

OPINI

Oleh: Dr. KH. Maman Imanulhaq

Ketua Lembaga Dakwah PBNU, 2014–2019

Muktamar telah usai.

Tambakberas kembali kepada ritmenya. Para kiai, ulama, pengurus, kader, dan peserta muktamar telah meninggalkan arena dengan membawa keputusan, harapan, dan mungkin pula kekecewaan masing-masing.

Semua itu adalah bagian dari dinamika sebuah organisasi besar.

Namun, ketika riuh muktamar mulai mereda, ada satu pertanyaan yang justru semakin penting: apa yang akan kita lakukan setelah semua kursi terisi?

Pertanyaan ini penting karena Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar organisasi yang membutuhkan pergantian kepengurusan. NU adalah jam'iyyah yang membawa amanat sejarah, tradisi keilmuan, warisan pesantren, sekaligus tanggung jawab kebangsaan.

Karena itu, muktamar seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang memimpin, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: untuk apa kepemimpinan itu dijalankan dan ke mana NU diarahkan?

Dari “Siapa” Menuju “Untuk Apa”

Salah satu dinamika yang menyita perhatian dalam Muktamar ke-35 adalah persoalan mekanisme suksesi.

Saya tidak mempersoalkan apakah AHWA atau pemilihan langsung merupakan mekanisme yang paling ideal. Keduanya dapat diperdebatkan dari perspektif fikih organisasi, tradisi jam'iyyah, maupun demokrasi.

Yang lebih menggelisahkan adalah ketika perdebatan mengenai siapa yang memimpin menjadi jauh lebih besar daripada pembicaraan mengenai apa yang harus dilakukan oleh kepemimpinan tersebut.

Padahal, tantangan NU hari ini tidak sederhana. Anak-anak muda hidup dalam dunia digital yang bergerak sangat cepat. Pesantren menghadapi perubahan teknologi dan ekonomi. Dunia pendidikan mengalami disrupsi. Ketimpangan ekonomi masih nyata. Lingkungan semakin rusak. Politik semakin pragmatis.

Di tengah situasi tersebut, umat membutuhkan bukan hanya nasihat keagamaan, tetapi juga jalan keluar atas persoalan kehidupan.

Karena itu, energi terbesar setelah muktamar semestinya diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Jangan sampai NU terlalu sibuk menentukan siapa yang duduk di kursi, tetapi lupa menyiapkan apa yang harus dikerjakan setelah kursi itu diduduki.

Muhasabah sebagai Tradisi Organisasi

Dalam tradisi pesantren, kita mengenal muhasabah: keberanian untuk menghitung diri sendiri sebelum menghitung orang lain. Tradisi ini perlu menjadi bagian dari tata kelola NU.

Laporan pertanggungjawaban jangan hanya dipahami sebagai kewajiban administratif. Ia harus menjadi ruang untuk bertanya secara jujur: apa yang berhasil, apa yang belum berhasil, dan mengapa?

Kita perlu bergerak dari budaya activity menuju budaya impact. Bukan sekadar berapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi berapa banyak kader yang tumbuh.

Bukan sekadar berapa lembaga yang dibentuk, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan. Bukan sekadar berapa banyak kegiatan yang digelar, tetapi berapa banyak kehidupan warga yang berubah menjadi lebih baik.

NU membutuhkan ukuran kinerja yang jelas dan dapat dibaca oleh semua generasi. Dengan begitu, setiap kepengurusan tidak hanya meninggalkan daftar kegiatan, tetapi juga jejak perubahan yang dapat diukur dan dilanjutkan.

Transparansi adalah Bagian dari Amanah

Dalam khazanah Islam, kekuasaan bukan sekadar hak. Ia adalah amanah. Karena itu, transparansi bukan semata konsep modern. Nilai tersebut memiliki akar yang kuat dalam tradisi keislaman.

Saya memahami bahwa musyawarah membutuhkan ruang tertentu yang tidak selalu dapat dibuka kepada publik. Namun, keputusan yang menyangkut masa depan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada warga.

NU perlu membangun sistem keterbukaan yang sehat. Dokumen strategis dipersiapkan dengan baik, aspirasi warga dihimpun, keputusan diterbitkan secara jelas, dan perubahan penting dapat dijelaskan argumentasinya.

Keterbukaan bukan berarti membuka seluruh rahasia organisasi. Keterbukaan berarti memastikan amanah tidak berjalan dalam gelap.

NU Digdaya 2050 Harus Menjadi Gerakan

Saya menyambut baik gagasan NU Digdaya 2050. Namun, visi besar membutuhkan langkah yang konkret. Kita tidak cukup mengatakan bahwa NU akan menjadi kuat pada 2050. Kita harus mampu menjawab: kuat dalam hal apa?

Kuat dalam pendidikan? Kuat secara ekonomi? Kuat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi? Kuat dalam layanan kesehatan? Kuat dalam diplomasi perdamaian? Atau kuat sebagai kekuatan masyarakat sipil dunia?

Semua itu harus diterjemahkan ke dalam target yang jelas. Kita membutuhkan tonggak 2030, 2035, 2040, 2045, hingga 2050. Setiap tonggak harus memiliki ukuran keberhasilan.

Sebab, visi tanpa ukuran mudah berubah menjadi slogan. Sebaliknya, visi yang memiliki target dapat berkembang menjadi gerakan.

Warga NU Harus Menjadi Subjek

NU memiliki jumlah warga yang besar. Namun, kebesaran jumlah bukanlah tujuan akhir. Warga NU tidak boleh hanya dipandang sebagai massa yang hadir ketika organisasi membutuhkan dukungan. Mereka harus menjadi subjek yang memperoleh manfaat nyata dari keberadaan jam'iyyah.

Petani Nahdliyin harus semakin kuat. Pedagang kecil harus naik kelas. UMKM warga harus memperoleh akses pasar dan pembiayaan. Pesantren harus mampu menjadi pusat ekonomi. Anak-anak muda NU harus memiliki ruang untuk berinovasi.

Karena itu, NU membutuhkan ekosistem ekonomi yang menghubungkan pesantren, koperasi, wakaf produktif, BMT, UMKM, pendidikan, industri halal, pertanian, teknologi, hingga pasar digital.

Kekuatan NU tidak boleh berhenti pada besarnya jumlah jamaah. Kekuatan itu harus terlihat dalam meningkatnya kualitas hidup jamaah. Itulah makna pemberdayaan yang sesungguhnya.

Dari Keputusan Menjadi Gerakan

NU memiliki tradisi intelektual yang kuat, Bahtsul Masail menghasilkan pandangan keagamaan. Komisi rekomendasi menghasilkan gagasan kebangsaan. Muktamar menghasilkan keputusan.

Namun, keputusan tidak boleh berhenti menjadi dokumen. Kita membutuhkan mekanisme follow up yang jelas. Setiap keputusan strategis seharusnya memiliki target, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi.

Jika Muktamar berbicara tentang lingkungan, maka harus ada gerakan lingkungan.

Jika berbicara tentang ketahanan pangan, harus ada program ketahanan pangan.

Jika berbicara tentang ekonomi warga, harus ada desain pemberdayaan ekonomi yang nyata.

Gagasan yang tidak dikerjakan akan menjadi arsip. Gagasan yang dikerjakan akan menjadi sejarah.

Dekat dengan Negara, Tidak Larut dalam Kekuasaan Sebagai bagian dari perjalanan bangsa, NU tentu tidak mungkin mengambil jarak dari negara.

NU harus bekerja bersama pemerintah ketika kerja sama tersebut membawa kemaslahatan.

Namun, NU juga harus memiliki keberanian moral untuk mengingatkan pemerintah ketika kebijakan negara tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Di sinilah posisi NU sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting.

NU tidak harus selalu berhadap-hadapan dengan pemerintah. Tetapi NU juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengatakan bahwa sesuatu itu salah.

Bersahabat dengan kekuasaan tidak berarti kehilangan independensi. Justru semakin dekat seseorang dengan kekuasaan, semakin besar tanggung jawab moralnya untuk mengingatkan.

Muktamar Selesai, Khidmah Tidak Boleh Berhenti Saya pernah berada dalam struktur PBNU dan merasakan sendiri bahwa mengurus NU bukan pekerjaan ringan.

Di dalamnya terdapat banyak kepentingan, harapan, tradisi, karakter, dan latar belakang. Tidak semua perbedaan harus dihapus. Yang diperlukan adalah kemampuan mengelola perbedaan menjadi energi bersama.

Karena itu, setelah Muktamar ke-35, saya berharap kita tidak lagi terlalu sibuk menghitung siapa yang menang dan siapa yang kalah. Muktamar telah memilih. Kini saatnya bekerja.

Yang menang harus merangkul. Yang belum mendapatkan amanah harus tetap berkhidmah.

Para kiai memberikan arah. Para intelektual memperkuat gagasan. Para pengusaha membangun kemandirian ekonomi. Anak-anak muda membawa inovasi. Dan seluruh warga NU menjadi bagian dari perubahan.

Sebab, NU bukan milik satu kelompok. NU adalah rumah besar tempat tradisi dan masa depan harus bertemu. Rumah besar itu tidak akan menjadi kuat hanya karena penghuninya berebut kamar. Ia menjadi kuat ketika semua penghuninya bersedia merawat rumah bersama.

Mengubah Kebesaran Menjadi Kemanfaatan

Muktamar ke-35 telah memberikan NU kepemimpinan baru dan sejumlah keputusan penting. Kini tantangannya jauh lebih besar: mengubah keputusan menjadi kerja, gagasan menjadi kebijakan, dan kebesaran menjadi kemanfaatan.

NU tidak perlu lagi membuktikan bahwa dirinya besar. Itu sudah terbukti oleh sejarah.

Yang perlu dibuktikan sekarang adalah apakah kebesaran tersebut mampu menjawab kebutuhan zaman.

Apakah NU mampu melahirkan generasi unggul tanpa kehilangan akar pesantren?

Apakah NU mampu membangun ekonomi warga tanpa kehilangan nilai-nilai keadilan?

Apakah NU mampu dekat dengan negara tanpa kehilangan daya kritis?

Apakah NU mampu menjadi organisasi modern tanpa kehilangan ruh khidmah?

Dan yang paling penting:

Apakah keberadaan NU benar-benar membuat kehidupan warga Nahdliyin, umat Islam, bangsa Indonesia, dan kemanusiaan menjadi lebih baik?

Bagi saya, itulah ukuran terbesar keberhasilan Muktamar ke-35.

Sebab, pada akhirnya, muktamar bukan tentang siapa yang mendapatkan kursi, tetapi tentang bagaimana amanah yang lahir dari kursi tersebut digunakan untuk menghadirkan kemaslahatan.

Setelah muktamar selesai, mari kita kembali kepada jalan besar NU:

berkhidmah, memberdayakan, mencerdaskan, menjaga persatuan, dan menghadirkan Islam yang rahmah bagi semua.

EDITOR : MURFITO ADI 

Maulid Nabi di Desa Cimahi, Pesan Camat Campaka Jadi Sorotan

PURWAKARTA – Pemerintah Desa (Pemdes) Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan pengajian rutin malam Rabu.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah unsur pemerintahan, aparat keamanan, tokoh agama, serta masyarakat. 

Di antaranya Camat Campaka Dikky Sukmawijaya, S.IP., M.KP., Kapolsek Campaka, perwakilan Koramil 1904 Campaka, serta Pimpinan Pondok Pesantren Al-Haromain Cirangin, Abuya Hasan Asy’ari yang bertindak sebagai pemberi tausyiah utama.

Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut.

Menurutnya, momentum Maulid Nabi tidak hanya menjadi ajang untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kecintaan dan meneladani perjuangan serta akhlak beliau.

"Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dilaksanakan bertepatan dengan pengajian rutin malam Rabu. Saya berharap semua warga masyarakat untuk turut andil dalam mengagungkan kelahiran junjungan seluruh alam, Nabi Muhammad SAW, agar keberkahan dan kecintaan kepada beliau tetap langgeng di hati kita," ujar Asep Saepul Bahrie.

Sementara itu, Camat Campaka Dikky Sukmawijaya menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau ritual tahunan semata.

Menurutnya, nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, khususnya dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.

"Pelaksanaan Maulid Nabi bukan saja memperingati, tapi menjadi suri tauladan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana membangun akhlak manusia sehingga tercipta budaya silih asah, silih asih, dan silih asuh," tegas Dikky Sukmawijaya.

Ia menambahkan, meneladani akhlak Rasulullah SAW dapat menjadi kekuatan moral dalam membangun kehidupan yang lebih baik, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh, kata Dikky, juga penting untuk terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang saling menghargai, menjaga, dan menyayangi.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Cimahi semakin khidmat dengan tausyiah yang disampaikan Abuya Hasan Asy’ari. Pesan-pesan keagamaan yang disampaikan diharapkan dapat memberikan penguatan spiritual sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dengan dukungan pemerintah desa, unsur Forkopimcam, tokoh agama, dan masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu memperkuat nilai-nilai keislaman serta mendorong lahirnya generasi yang memiliki akhlak mulia.

Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakat Desa Cimahi juga diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi dan bersama-sama membangun kehidupan sosial yang rukun, harmonis, serta berlandaskan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW. (Agus)

Kejar Target Sebelum Hujan, Pemkab Majalengka Kucurkan Rp110 Miliar

 

MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran sekitar Rp110 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk mempercepat perbaikan ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah.

Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus mewujudkan visi pembangunan “Majalengka Langkung SAE”.

Anggaran Rp110 miliar tersebut diprioritaskan untuk penanganan jalan kabupaten yang mengalami kerusakan. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 220 paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, terdiri dari 20 paket melalui proses lelang dan 200 paket melalui mekanisme Juksung.

Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Mamat, mengatakan pihaknya terus mempercepat pengerjaan perbaikan jalan, terutama sebelum memasuki musim hujan.

“Perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Majalengka terus dipercepat sebelum waktu hujan turun, supaya hasilnya bagus,” kata Mamat, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, Dinas PUTR berupaya memastikan seluruh pekerjaan infrastruktur tersebut dapat memberikan hasil maksimal dan sesuai dengan arahan Bupati Majalengka.

“Intinya kami dari Dinas PUTR terus berusaha agar hasilnya maksimal. Ini juga sesuai arahan Pak Bupati Majalengka, tujuannya untuk Majalengka Langkung SAE,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang kepala bidang di lingkungan Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Boyzan, menyampaikan bahwa dirinya baru sekitar satu bulan ditempatkan pada posisi tersebut. Meski demikian, ia mengaku akan berupaya maksimal untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan perbaikan jalan yang tengah berjalan.

“Kalau saya di sini baru ditempatkan kurang lebih satu bulan. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin agar bisa menyelesaikan perbaikan yang sedang berjalan pada tahun ini,” ujar Boyzan.

Ia menjelaskan, progres pekerjaan saat ini berbeda-beda. Sebagian ruas jalan telah selesai diperbaiki, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan ada pula yang belum dimulai.

“Ada yang sudah selesai, ada juga yang sedang berjalan, ada juga yang belum. Tapi saya tegaskan, sebelum hujan turun, perbaikan jalan agar bisa selesai,” tegasnya.

Pemkab Majalengka berharap percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp110 miliar dan ratusan paket pekerjaan, program perbaikan jalan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur sekaligus mendukung terwujudnya Majalengka yang semakin baik.

(ROJAN)

Dilematika Sang "Legenda" dalam Pusaran Tupertrans DPRD

Foto: Ilustrasi 

OPINI - ​Di panggung politik lokal, ada satu rumus yang tak pernah gagal: Rakyat yang kepanasan di angkot, wakilnya yang kepanasan memikirkan cicilan Alphard.

​Ketika nama "Sang Legenda"—sosok senior yang dulu dikenal sebagai benteng moral dan penyambung lidah rakyat—tiba-tiba terseret dalam polemik Tupertrans (Tunjangan Perumahan dan Transportasi) DPRD, publik tidak cuma kecewa. Publik mengalami krisis kepercayaan tingkat tinggi.

Bagaimana mungkin seorang figur yang puluhan tahun meniti reputasi sebagai kesatria kesederhanaan, justru tergelincir pada fasilitas tempat tinggal dan roda empat?

​Anatomi Skandal Tupertrans

​Di atas kertas, Tunjangan Perumahan dan Transportasi dirancang agar para wakil rakyat bisa bekerja "layak dan bermartabat". Namun dalam praktiknya, angka yang fantastis sering kali berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat.

​Tunjangan Perumahan

Anggarannya menyamai sewa penthouse di pusat kota, padahal sang legislator sudah punya rumah pribadi tiga lantai berpagar tinggi di dapilnya sendiri. Rumah dinas tak terpakai, dana sewa tetap cair penuh setiap bulan.

Tunjangan Transportasi

Nilainya cukup untuk mencicil SUV mewah tiap tahun, sementara jalanan di dapilnya masih berlubang dan kebanjiran setiap kali hujan deras turun.

Logika Kesetaraan

Alasan resminya adalah "penyesuaian standar pejabat negara", meski standar hidup konstituennya masih berjuang menyeimbangkan harga beras dan tarif listrik.

​Dilema Tragis Sang Legenda

​Di titik inilah Sang Legenda berada dalam jepitan yang amat serba salah.

Antara "Hak Prosedural" dan "Pantas Sosial" Secara aturan, pencairan Tupertrans mungkin sah dan mengantongi payung hukum Perda atau Perbup/Perwali. Namun secara etika publik, menerima dana hunian dan kendaraan bernilai fantastis di tengah efisiensi anggaran daerah adalah bunuh diri moral. Sang Legenda terjebak: mengambilnya dianggap tamak, menolaknya dianjurkan rekan sejawat agar "tidak merusak kekompakan fraksi".

Pengabdian yang Terukur Horsepower dan Luas Tanah

Dulu, kebesaran nama Sang Legenda diukur dari seberapa keras beliau menyuarakan isi hati rakyat di mimbar sidang. Kini, integritas itu terancam diukur dari berapa kapasitas mesin kendaraan operasional dan seberapa mewah kawasan hunian yang ditanggung APBD. Warisan reputasi puluhan tahun terancam menguap hanya demi kenyamanan suspensi mobil dan keasrian pekarangan.

Retorika "Peningkatan Kinerja"

Saat didesak media, narasi klasik yang keluar selalu sama: "Tunjangan ini penting untuk menunjang mobilitas dan efektivitas kerja dewan turun ke masyarakat." Sebuah ironi yang indah, karena semakin tinggi tunjangan transportasinya, semakin jarang roda mobil mewah itu benar-benar menggilas tanah becek di pemukiman warga miskin.

​Ketika Legenda Kehilangan Pijakan

​Kasus Tupertrans membuktikan bahwa ujian terberat seorang figur publik bukanlah saat beliau dihantam gelombang kritik oposisi, melainkan saat disuguhi kenyamanan anggaran yang dilegalkannya sendiri.

​Sang Legenda kini berada di persimpangan jalan sejarah. Apakah beliau akan tetap bertahan dalam sangkar emas Tupertrans sambil menyaksikan sisa-sisa idealismenya tergerus, atau berani melangkah keluar dan berkata: rumah terbaik bagi wakil rakyat adalah kepercayaan konstituennya, bukan angka tunjangan di slip gaji.