Maulid Nabi di Desa Cimahi, Pesan Camat Campaka Jadi Sorotan

PURWAKARTA – Pemerintah Desa (Pemdes) Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan pengajian rutin malam Rabu.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah unsur pemerintahan, aparat keamanan, tokoh agama, serta masyarakat. 

Di antaranya Camat Campaka Dikky Sukmawijaya, S.IP., M.KP., Kapolsek Campaka, perwakilan Koramil 1904 Campaka, serta Pimpinan Pondok Pesantren Al-Haromain Cirangin, Abuya Hasan Asy’ari yang bertindak sebagai pemberi tausyiah utama.

Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut.

Menurutnya, momentum Maulid Nabi tidak hanya menjadi ajang untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kecintaan dan meneladani perjuangan serta akhlak beliau.

"Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dilaksanakan bertepatan dengan pengajian rutin malam Rabu. Saya berharap semua warga masyarakat untuk turut andil dalam mengagungkan kelahiran junjungan seluruh alam, Nabi Muhammad SAW, agar keberkahan dan kecintaan kepada beliau tetap langgeng di hati kita," ujar Asep Saepul Bahrie.

Sementara itu, Camat Campaka Dikky Sukmawijaya menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau ritual tahunan semata.

Menurutnya, nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, khususnya dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.

"Pelaksanaan Maulid Nabi bukan saja memperingati, tapi menjadi suri tauladan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana membangun akhlak manusia sehingga tercipta budaya silih asah, silih asih, dan silih asuh," tegas Dikky Sukmawijaya.

Ia menambahkan, meneladani akhlak Rasulullah SAW dapat menjadi kekuatan moral dalam membangun kehidupan yang lebih baik, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh, kata Dikky, juga penting untuk terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang saling menghargai, menjaga, dan menyayangi.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Cimahi semakin khidmat dengan tausyiah yang disampaikan Abuya Hasan Asy’ari. Pesan-pesan keagamaan yang disampaikan diharapkan dapat memberikan penguatan spiritual sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dengan dukungan pemerintah desa, unsur Forkopimcam, tokoh agama, dan masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu memperkuat nilai-nilai keislaman serta mendorong lahirnya generasi yang memiliki akhlak mulia.

Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakat Desa Cimahi juga diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi dan bersama-sama membangun kehidupan sosial yang rukun, harmonis, serta berlandaskan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW. (Agus)

Kejar Target Sebelum Hujan, Pemkab Majalengka Kucurkan Rp110 Miliar

 

MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran sekitar Rp110 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk mempercepat perbaikan ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah.

Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus mewujudkan visi pembangunan “Majalengka Langkung SAE”.

Anggaran Rp110 miliar tersebut diprioritaskan untuk penanganan jalan kabupaten yang mengalami kerusakan. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 220 paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, terdiri dari 20 paket melalui proses lelang dan 200 paket melalui mekanisme Juksung.

Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Mamat, mengatakan pihaknya terus mempercepat pengerjaan perbaikan jalan, terutama sebelum memasuki musim hujan.

“Perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Majalengka terus dipercepat sebelum waktu hujan turun, supaya hasilnya bagus,” kata Mamat, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, Dinas PUTR berupaya memastikan seluruh pekerjaan infrastruktur tersebut dapat memberikan hasil maksimal dan sesuai dengan arahan Bupati Majalengka.

“Intinya kami dari Dinas PUTR terus berusaha agar hasilnya maksimal. Ini juga sesuai arahan Pak Bupati Majalengka, tujuannya untuk Majalengka Langkung SAE,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang kepala bidang di lingkungan Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Boyzan, menyampaikan bahwa dirinya baru sekitar satu bulan ditempatkan pada posisi tersebut. Meski demikian, ia mengaku akan berupaya maksimal untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan perbaikan jalan yang tengah berjalan.

“Kalau saya di sini baru ditempatkan kurang lebih satu bulan. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin agar bisa menyelesaikan perbaikan yang sedang berjalan pada tahun ini,” ujar Boyzan.

Ia menjelaskan, progres pekerjaan saat ini berbeda-beda. Sebagian ruas jalan telah selesai diperbaiki, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan ada pula yang belum dimulai.

“Ada yang sudah selesai, ada juga yang sedang berjalan, ada juga yang belum. Tapi saya tegaskan, sebelum hujan turun, perbaikan jalan agar bisa selesai,” tegasnya.

Pemkab Majalengka berharap percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp110 miliar dan ratusan paket pekerjaan, program perbaikan jalan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur sekaligus mendukung terwujudnya Majalengka yang semakin baik.

(ROJAN)

Dilematika Sang "Legenda" dalam Pusaran Tupertrans DPRD

Foto: Ilustrasi 

OPINI - ​Di panggung politik lokal, ada satu rumus yang tak pernah gagal: Rakyat yang kepanasan di angkot, wakilnya yang kepanasan memikirkan cicilan Alphard.

​Ketika nama "Sang Legenda"—sosok senior yang dulu dikenal sebagai benteng moral dan penyambung lidah rakyat—tiba-tiba terseret dalam polemik Tupertrans (Tunjangan Perumahan dan Transportasi) DPRD, publik tidak cuma kecewa. Publik mengalami krisis kepercayaan tingkat tinggi.

Bagaimana mungkin seorang figur yang puluhan tahun meniti reputasi sebagai kesatria kesederhanaan, justru tergelincir pada fasilitas tempat tinggal dan roda empat?

​Anatomi Skandal Tupertrans

​Di atas kertas, Tunjangan Perumahan dan Transportasi dirancang agar para wakil rakyat bisa bekerja "layak dan bermartabat". Namun dalam praktiknya, angka yang fantastis sering kali berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat.

​Tunjangan Perumahan

Anggarannya menyamai sewa penthouse di pusat kota, padahal sang legislator sudah punya rumah pribadi tiga lantai berpagar tinggi di dapilnya sendiri. Rumah dinas tak terpakai, dana sewa tetap cair penuh setiap bulan.

Tunjangan Transportasi

Nilainya cukup untuk mencicil SUV mewah tiap tahun, sementara jalanan di dapilnya masih berlubang dan kebanjiran setiap kali hujan deras turun.

Logika Kesetaraan

Alasan resminya adalah "penyesuaian standar pejabat negara", meski standar hidup konstituennya masih berjuang menyeimbangkan harga beras dan tarif listrik.

​Dilema Tragis Sang Legenda

​Di titik inilah Sang Legenda berada dalam jepitan yang amat serba salah.

Antara "Hak Prosedural" dan "Pantas Sosial" Secara aturan, pencairan Tupertrans mungkin sah dan mengantongi payung hukum Perda atau Perbup/Perwali. Namun secara etika publik, menerima dana hunian dan kendaraan bernilai fantastis di tengah efisiensi anggaran daerah adalah bunuh diri moral. Sang Legenda terjebak: mengambilnya dianggap tamak, menolaknya dianjurkan rekan sejawat agar "tidak merusak kekompakan fraksi".

Pengabdian yang Terukur Horsepower dan Luas Tanah

Dulu, kebesaran nama Sang Legenda diukur dari seberapa keras beliau menyuarakan isi hati rakyat di mimbar sidang. Kini, integritas itu terancam diukur dari berapa kapasitas mesin kendaraan operasional dan seberapa mewah kawasan hunian yang ditanggung APBD. Warisan reputasi puluhan tahun terancam menguap hanya demi kenyamanan suspensi mobil dan keasrian pekarangan.

Retorika "Peningkatan Kinerja"

Saat didesak media, narasi klasik yang keluar selalu sama: "Tunjangan ini penting untuk menunjang mobilitas dan efektivitas kerja dewan turun ke masyarakat." Sebuah ironi yang indah, karena semakin tinggi tunjangan transportasinya, semakin jarang roda mobil mewah itu benar-benar menggilas tanah becek di pemukiman warga miskin.

​Ketika Legenda Kehilangan Pijakan

​Kasus Tupertrans membuktikan bahwa ujian terberat seorang figur publik bukanlah saat beliau dihantam gelombang kritik oposisi, melainkan saat disuguhi kenyamanan anggaran yang dilegalkannya sendiri.

​Sang Legenda kini berada di persimpangan jalan sejarah. Apakah beliau akan tetap bertahan dalam sangkar emas Tupertrans sambil menyaksikan sisa-sisa idealismenya tergerus, atau berani melangkah keluar dan berkata: rumah terbaik bagi wakil rakyat adalah kepercayaan konstituennya, bukan angka tunjangan di slip gaji.

Kolaborasi Industri dan Warga: Tokoh Kawasan Serukan Dukungan Penuh untuk Keberlanjutan Program Pemberdayaan Desa "Kang Jahe"

Foto: Kang Jahe kades kalihurip 

​Cikampek — Para tokoh masyarakat, perwakilan serikat pekerja, hingga tokoh pemuda di sekitar kawasan perindustrian menyerukan pentingnya menjaga keberlanjutan program pemberdayaan desa yang digagas oleh "Kang Jahe". Program ini dinilai sukses membangun sinergi harmonis antara pertumbuhan sektor industri dan kemandirian ekonomi warga sekitar kawasan.

​Inisiatif Kang Jahe hadir sebagai jembatan yang mengubah dinamika kawasan perindustrian—yang kerap diwarnai ketimpangan sosial—menjadi ekosistem yang saling menguntungkan. Melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM rantai pasok (supply chain) pendukung industri, hingga pengelolaan lingkungan berbasis zero-waste, program ini membuktikan bahwa warga desa tidak sekadar menjadi penonton di tengah pesatnya pabrik dan kawasan manufaktur.

​Tokoh Pemuda Kawasan Perindustrian, Hidayat SH, menegaskan bahwa program Kang Jahe berhasil membuka jalur kearsipan kerja dan kewirausahaan yang nyata bagi pemuda setempat.

​"Kehadiran kawasan industri sering kali membuat warga lokal merasa tersisih. Namun lewat program pendampingan Kang Jahe, anak-anak muda desa dibekali keahlian teknis dan peluang usaha catering, pengolahan limbah non-B3, serta jasa pendukung pabrik. Keberlanjutan program ini adalah kunci agar warga lokal terus berdaya di rumah sendiri," tegas Hidayat

​Perwakilan Tokoh Perempuan dan Penggerak Usaha Lingkungan Kawasan, Desi , turut menyoroti dampak keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan keluarga sekitar pabrik.

​"Kang Jahe tidak hanya bicara bisnis, tapi juga menciptakan ruang hijau dan program tanggung jawab lingkungan yang menyentuh langsung pemukiman warga. Ibu-ibu rumah tangga kini memiliki penghasilan tambahan dari olahan pangan lokal yang diserap oleh kantin-kantin pabrik. Kita tidak boleh membiarkan program sebaik ini terhenti," ungkapnya.

​Melalui siaran pers ini, Forum Tokoh Masyarakat Kawasan Perindustrian menyampaikan 3 poin imbauan strategis.

Penguatan Kemitraan Industri-Desa

Mendorong pihak manajemen perusahaan di dalam kawasan industri untuk terus menjadikan program Kang Jahe sebagai mitra utama dalam penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan lokal.

Perlindungan dan Integrasi Tenaga Kerja Lokal

Memastikan program pelatihan vokasi dan kewirausahaan bagi warga penyangga kawasan industri terus berjalan secara konsisten.

Menjaga Kondusivitas Sosial

Mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku industri untuk bersatu menjaga iklim investasi yang sehat seraya memastikan kesejahteraan warga penyangga kawasan terus meningkat.

​Para tokoh sepakat untuk terus mengawal dan memperluas jangkauan program ini agar harmoni antara kemajuan industri dan kesejahteraan desa sekitar dapat terus terwujud secara berkelanjutan.

Indahnya Kotaku Dalam Buaian Slogan "Istimewa" ?

PURWAKARTA - OPINI — Tagline bernada manis "Jalan mulus, imah alus, rakyat kaurus" yang kerap digelorakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kini dinilai publik tak ubahnya sekadar hiasan baliho. Di tengah klaim sosok pimpinan yang dikenal "sangat responsif", kenyataan di lapangan justru memperlihatkan kontras yang tajam terkait kinerja tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

​Publik menyoroti kegagalan Pemkab Purwakarta dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta lambannya realisasi pembangunan infrastruktur dasar. Bukannya fokus mengurai benang kusut defisit anggaran dan jalan rusak yang mengganggu mobilitas warga, prioritas kepemimpinan daerah dianggap telah bergeser.

​Istilah “nunutur buntut dunungan” atau sekadar mengekor agenda dan kepentingan patron politik kini garing terlontar dari kritik masyarakat. Sang Bupati dinilai lebih sigap mendampingi dan mengawal kegiatan elit ketimbang duduk bersama jajarannya untuk membedah masalah finansial daerah yang kian mengkhawatirkan.

​"Kehadiran pimpinan daerah sangat responsif jika menyangkut seremoni atau agenda yang beririsan dengan patron politiknya. Namun, begitu dihadapkan pada persoalan krusial seperti anjloknya PAD dan mangkraknya perbaikan jalan, respons yang diberikan justru terkesan normatif dan minim aksi nyata," ujar salah seorang warga yang mengeluhkan kondisi jalan penghubung antar-kecamatan.

​Dampak dari ketidakfokusan ini dirasakan langsung oleh masyarakat

​Target PAD Terabaikan

Potensi pendapatan daerah tidak tergarap maksimal sehingga mengancam pembiayaan program-program prioritas.

Infrastruktur Mangkrak

Sejumlah ruas jalan kabupaten rusak berat tanpa ada kepastian perbaikan, bertentangan dengan janji "jalan mulus".

Janji "imah alus" dan "rakyat kaurus" dinilai baru menyentuh tataran retorika politik, belum dirasakan merata oleh warga miskin.

​Kondisi ini memicu desakan agar Pemkab Purwakarta segera melakukan evaluasi total. Masyarakat menuntut janji politik tidak hanya dijadikan komoditas pencitraan, melainkan diwujudkan dalam bentuk kerja nyata yang berfokus pada kesejahteraan warga, bukan demi mengamankan karir dan relasi politik semata.