Kades Cijaya Tegas! Jam Malam Siswa dan Ronda Diperketat

PURWAKARTA — Pemerintah Desa (Pemdes) Cijaya, Kabupaten Purwakarta, bergerak menindaklanjuti arahan Bupati Purwakarta terkait penerapan jam malam bagi siswa dan penguatan kegiatan ronda malam guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Kepala Desa Cijaya, H. Tri Sutisna, memberikan arahan langsung kepada jajaran Perlindungan Masyarakat (Linmas) agar pelaksanaan program tersebut berjalan disiplin, konsisten, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam arahannya, H. Tri Sutisna menegaskan bahwa penerapan jam malam siswa dan peningkatan ronda malam merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, sekaligus melindungi generasi muda dari berbagai potensi risiko pada malam hari.

“Sesuai arahan Bupati Purwakarta, saya menginstruksikan seluruh personel Linmas untuk melaksanakan program jam malam siswa dan kegiatan ronda malam dengan sungguh-sungguh. Ini demi keamanan lingkungan dan masa depan anak-anak kita,” tegas H. Tri Sutisna saat memberikan pengarahan kepada petugas Linmas.

Ia meminta personel Linmas meningkatkan patroli, khususnya pada jam-jam rawan, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada malam hari.

Penerapan jam malam bagi siswa diharapkan dapat membantu mencegah kenakalan remaja dan mengurangi potensi keterlibatan anak dalam aktivitas berisiko. Sementara itu, penguatan ronda malam ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan warga serta mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

H. Tri Sutisna juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan humanis dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, petugas harus tetap mengedepankan pembinaan dan komunikasi yang baik, dengan menjalankan setiap tindakan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat dinilai penting untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di lingkungan warga.

Melalui langkah tersebut, Pemdes Cijaya berharap kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan semakin meningkat, sehingga tercipta suasana desa yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.

(AGUS)

Berlatih Dilapangan Rusak, Atlet Menembak Purwakarta Bawa Pulang 3 Medali Emas

PURWAKARTA — Keterbatasan fasilitas latihan tak menyurutkan semangat atlet menembak Kabupaten Purwakarta untuk mengukir prestasi di tingkat nasional. 

Kontingen Purwakarta berhasil membawa pulang dua medali emas dan satu medali perunggu dalam Kejuaraan Nasional Pistol dan Senapan Angin Dewasa (Kejurnas PPAD) 2026 yang berlangsung pada 12–17 Oktober 2026 di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat.

Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga Purwakarta. Pasalnya, para atlet harus menjalani persiapan di tengah kondisi lapangan tembak Perbakin Purwakarta yang dilaporkan mengalami kerusakan dan belum sepenuhnya memadai untuk menunjang latihan secara optimal.

Salah satu atlet yang mencuri perhatian adalah Serda Wirafi Akhmad Dzaki. Ia berhasil meraih medali perunggu pada nomor individu Air Rifle Man 10 meter.

Tak hanya itu, Serda Wirafi juga turut menyumbangkan medali emas pada nomor beregu Team Air Rifle Match 10 Meter bersama Fathur Gustavian dan Davin Rosid Wibowo. Kekompakan serta konsistensi para atlet menjadi bagian penting dalam keberhasilan tim tersebut bersaing dengan kontingen dari berbagai daerah.

Prestasi membanggakan juga datang dari kategori Youth atau kelompok usia muda. Tim Air Rifle 10 Meter Youth putra Purwakarta sukses meraih medali emas melalui penampilan Wirafa Abiyu Dzaki, Nauffal Rashid Maulana, dan Irsyad Oktaleka Nezril.

Keberhasilan tersebut menjadi sinyal positif bagi pembinaan dan regenerasi atlet menembak di Purwakarta. Di tengah keterbatasan sarana latihan, para atlet muda tetap mampu menunjukkan kemampuan dan daya saing di ajang nasional.

Sementara itu, pada nomor Air Rifle Women 10 Meter Youth, dua atlet putri Purwakarta, Nurhanifah Ahmad dan Ivana Amelia Ambarwati, berhasil menembus babak final. Keduanya masing-masing menempati peringkat keenam dan ketujuh.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa atlet menembak Purwakarta memiliki potensi untuk terus berkembang dan bersaing, baik pada kategori putra maupun putri.

Ketua Umum Perbakin Purwakarta, Guntur Era Putra, mengungkapkan kebanggaannya atas perjuangan dan dedikasi para atlet yang tetap mampu menorehkan prestasi di tengah keterbatasan fasilitas latihan.

Menurutnya, kondisi lapangan tembak yang mengalami kerusakan serta tertundanya proses renovasi tidak membuat para atlet kehilangan semangat untuk berjuang membawa nama baik daerah.

“Meskipun lapangan tembak kami sedang dalam kondisi rusak dan proses renovasi tertunda, anak-anak kita tidak pernah mengeluh. Mereka justru menjadikan kekurangan ini sebagai motivasi untuk berjuang lebih keras demi membawa nama baik Purwakarta,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti pentingnya dukungan terhadap fasilitas olahraga daerah agar pembinaan atlet dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

Raihan dua medali emas dan satu medali perunggu dalam Kejurnas PPAD 2026 menjadi capaian penting bagi kontingen menembak Purwakarta. Keberhasilan tersebut juga memperlihatkan potensi atlet daerah yang mampu bersaing di tengah berbagai keterbatasan.

Namun, prestasi tersebut perlu diikuti perhatian serius terhadap kondisi sarana dan prasarana olahraga. Fasilitas latihan yang layak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kemampuan atlet, menjaga kualitas pembinaan, serta mempersiapkan regenerasi atlet berprestasi.

Karena itu, kondisi lapangan tembak Perbakin Purwakarta diharapkan menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Perbaikan fasilitas diperlukan agar para atlet memiliki tempat latihan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.

Prestasi di Senayan telah membuktikan bahwa semangat juang atlet Purwakarta tetap menyala. Kini, dukungan nyata terhadap fasilitas olahraga menjadi bagian penting agar potensi tersebut dapat terus berkembang dan melahirkan prestasi yang lebih tinggi. (AGUS)

Kiai Maman Desak Azerbaijan Cabut Larangan Jilbab: Jangan Diskriminasi Perempuan Muslim!

JAKARTA, INFONAS — Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. KH. Maman Imanulhaq, MM, mendesak pemerintah Azerbaijan mencabut larangan penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim serta meninjau kebijakan yang dinilai berpotensi mendiskriminasi perempuan berdasarkan keyakinan agama.

Menurut Maman, persoalan jilbab tidak semata-mata berkaitan dengan atribut keagamaan, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama, kesetaraan perempuan, dan upaya melawan Islamofobia.

“Saya mendesak pemerintah Azerbaijan segera mencabut larangan jilbab. Jangan sampai kebijakan negara justru membatasi hak perempuan Muslim untuk menjalankan keyakinannya. Kebebasan beragama adalah hak fundamental, bukan privilese yang boleh diberikan atau dicabut oleh kekuasaan,” tegas Maman, Minggu (18/10/2026).

Ia menilai, negara seharusnya menjamin setiap warga dapat menjalankan keyakinan agamanya tanpa menghadapi intimidasi maupun perlakuan diskriminatif. Perbedaan ekspresi keagamaan, menurutnya, tidak semestinya menjadi alasan untuk membatasi akses warga terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, ataupun partisipasi dalam kehidupan sosial.

Maman juga menekankan bahwa setiap kebijakan yang membatasi kebebasan beragama perlu dikaji berdasarkan prinsip hak asasi manusia, tujuan yang sah, proporsionalitas, dan larangan diskriminasi.

Menurutnya, demokrasi dan modernisasi seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberagaman. Karena itu, pemerintah Azerbaijan didorong untuk mengevaluasi kebijakannya dan memastikan perempuan Muslim dapat menjalankan keyakinan secara bebas dan bermartabat.

Selain mendesak pemerintah Azerbaijan, Maman mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia agar menyampaikan aspirasi tersebut melalui jalur diplomatik. Ia juga meminta Kedutaan Besar Azerbaijan di Indonesia meneruskan desakan itu kepada otoritas terkait.

“Hubungan baik antarnegara harus menjadi ruang untuk membangun dialog dan menyampaikan prinsip-prinsip kemanusiaan secara tegas. Indonesia perlu mengambil sikap yang jelas bahwa diskriminasi berbasis agama tidak dapat dibenarkan dan kebebasan beragama harus dihormati di mana pun,” ujarnya.

Maman menilai, diplomasi tidak hanya berfungsi menjaga hubungan bilateral, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, ia menegaskan bahwa perlindungan kebebasan beragama merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI dan Dewan Syura DPP PKB, Maman juga menekankan pentingnya memperjuangkan nilai keadilan, toleransi, serta penghormatan terhadap hak setiap manusia tanpa membedakan latar belakang keyakinan.

“Jilbab bukan ancaman bagi negara. Diskriminasi terhadap perempuan karena keyakinannya justru menjadi ancaman bagi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Azerbaijan harus mencabut larangan tersebut dan mengembalikan hak perempuan Muslim untuk menjalankan agamanya secara bebas dan bermartabat,” pungkasnya.

EDITOR: MURFITO 

Uji Kemampuan Sanggar Tari Widya Loka, Kades Cimahi Turun Langsung

PURWAKARTA — Sanggar Budaya Widya Loka menggelar kegiatan Evaluasi Lokal Sanggar Budaya sebagai upaya melestarikan sekaligus mengembangkan seni tradisi di Desa Cimahi, Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, yang menilai keberadaan sanggar budaya memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya lokal.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Owner Sanggar Budaya Widya Loka, Sri Mulyani, S.Pd., yang akrab disapa Bunda Laras. Sementara itu, Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, bertindak sebagai penanggung jawab utama kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, para peserta menampilkan tarian tradisional secara bergiliran di hadapan tim juri. Setiap penampilan langsung mendapatkan penilaian setelah peserta menyelesaikan tariannya.

Mekanisme evaluasi tersebut dirancang untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada para peserta. Dengan demikian, para penari diharapkan dapat meningkatkan kualitas teknik gerak, penghayatan, serta pemahaman terhadap karakter dan makna tarian yang dibawakan.

Selain menjadi ajang evaluasi kemampuan, kegiatan ini juga mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang edukatif dan kompetitif secara sehat. Para peserta diharapkan tidak hanya menguasai teknik menari, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam seni tradisi.

Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, menegaskan bahwa kegiatan pelestarian seni budaya perlu terus didukung agar warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda.

Menurutnya, sanggar budaya bukan sekadar tempat untuk mempelajari gerakan tari, melainkan juga ruang pembelajaran yang dapat membantu membentuk karakter, menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah, serta memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Aep Syaepul Bahri, S.H., yang membidangi hukum dan advokasi. Kehadirannya menjadi bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan seni budaya yang tertib dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan Evaluasi Lokal Sanggar Budaya ini, Sanggar Widya Loka berharap dapat terus mengembangkan potensi para penari, khususnya generasi muda, agar mampu menjadi penerus seni tradisi yang berkualitas.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kesenian daerah sekaligus menanamkan pemahaman bahwa setiap gerakan tari tidak hanya mengandung unsur keindahan, tetapi juga menyimpan nilai, filosofi, dan identitas budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

(Agus)

Bukan Sekadar Pencitraan! Kebiasaan Mantan PM Jepang Ini Tampar Budaya Politik Elitis

OPINI  — Sikap rendah hati seorang pemimpin kembali menjadi sorotan setelah mantan Perdana Menteri Jepang, Yoshihiko Noda, terlihat membagikan selebaran kepada masyarakat di sebuah stasiun kereta di Jepang. Pemandangan tersebut menghadirkan pesan penting tentang kedekatan pemimpin dengan rakyat, bahkan setelah menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan.

Noda, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 2011–2012, dilaporkan membagikan selebaran di Stasiun Minami-Funabashi, Prefektur Chiba, pada 18 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi perhatian karena ia melakukannya secara langsung di tengah aktivitas masyarakat.

Kebiasaan turun ke stasiun untuk menyampaikan informasi politik kepada masyarakat bukanlah hal baru bagi Noda. Ia dilaporkan telah melakukan kegiatan serupa sejak 1986, jauh sebelum menduduki kursi perdana menteri.

Jabatan Tinggi Bukan Alasan Menjauh dari Rakyat

Apa yang dilakukan Noda memberikan gambaran bahwa aktivitas politik tidak selalu harus dilakukan melalui panggung besar, acara seremonial, atau pertemuan formal.

Menyapa masyarakat, membagikan informasi, dan membuka ruang komunikasi secara langsung merupakan bagian dari upaya membangun hubungan antara pemimpin dan warga.

Kebiasaan tersebut juga mengingatkan bahwa jabatan publik bukan sekadar simbol kekuasaan. Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab, kerendahan hati, serta kesediaan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Pelajaran bagi Politik Indonesia

Di Indonesia, fenomena tersebut relevan untuk menjadi bahan refleksi bagi para pejabat publik, anggota DPR, kepala daerah, hingga politikus di tingkat lokal.

Kedekatan dengan masyarakat idealnya tidak hanya terlihat menjelang pemilihan umum. Kehadiran pemimpin di tengah warga semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten.

Pasar tradisional, permukiman, terminal, dan berbagai ruang publik dapat menjadi tempat bagi pejabat untuk mendengar persoalan masyarakat secara langsung, mulai dari kesulitan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hingga kualitas pelayanan publik.

Namun, turun ke lapangan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan simbolis atau sekadar pencitraan. Aspirasi yang diterima harus ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bukan Hanya Penampilan, tetapi Bukti Kerja

Sikap sederhana seorang pemimpin memang patut diapresiasi. Akan tetapi, ukuran keberhasilan kepemimpinan tidak cukup dinilai dari kesediaan menyapa rakyat atau membagikan selebaran.

Masyarakat juga membutuhkan bukti nyata berupa pelayanan publik yang semakin baik, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum, serta penyelesaian persoalan yang selama ini mereka hadapi.

Karena itu, teladan yang dapat dipetik dari kebiasaan Yoshihiko Noda bukan semata-mata soal membagikan pamflet, melainkan tentang pentingnya menjaga komunikasi dengan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang hadir ketika membutuhkan dukungan, melainkan mereka yang tetap bersedia mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam setiap kesempatan.

Bagi Indonesia, pesan tersebut layak menjadi bahan evaluasi bersama. Sebab, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu berbicara di hadapan publik, tetapi juga pemimpin yang mau turun langsung, mendengar keluhan, dan membuktikan tanggung jawabnya melalui kerja nyata.

Catatan redaksi: Informasi mengenai kegiatan dan riwayat Yoshihiko Noda perlu dicocokkan kembali dengan sumber berita primer sebelum diterbitkan. Naskah ini merupakan artikel analisis dan opini berbasis peristiwa yang dilaporkan, bukan pernyataan bahwa Noda bermaksud menyindir politikus Indonesia.

EDITOR: MURFITO ADI