Anggaran Perawatan SMKN Talaga Rp656 Juta Disorot, Kepsek Bungkam

MAJALENGKA – Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMK Negeri Talaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, menjadi sorotan. Sejumlah pos anggaran dengan nilai ratusan juta rupiah memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.

Berdasarkan informasi anggaran yang menjadi sorotan, terdapat sejumlah alokasi dana BOS pada 2025, di antaranya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp656 juta, pengembangan perpustakaan sebesar Rp274 juta, serta penyelenggaraan bursa kerja lapangan sebesar Rp212 juta.

Besarnya alokasi anggaran tersebut, terutama untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang mencapai Rp656 juta dalam satu tahun, menjadi perhatian publik. Muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, termasuk dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dan laporan kegiatan yang dipertanyakan.

Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, laporan realisasi anggaran, bukti transaksi, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan demikian, belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana BOS tersebut.

Kepala Sekolah Belum Memberikan Klarifikasi

Untuk memperoleh keterangan yang berimbang, awak media berupaya menghubungi Kepala SMK Negeri Talaga melalui sambungan telepon. Namun, panggilan tersebut belum mendapatkan jawaban. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp juga belum memperoleh tanggapan.

Pada kesempatan lain, awak media mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan secara langsung. Akan tetapi, kepala sekolah tidak berada di tempat karena, menurut keterangan yang diperoleh saat itu, sedang mengikuti rapat di Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah Kertajati.

Hingga berita ini diterbitkan pada 27 Oktober 2026, pihak SMK Negeri Talaga belum memberikan keterangan resmi mengenai rincian penggunaan dan realisasi anggaran dana BOS Tahun Anggaran 2025 tersebut.

Publik berharap pihak sekolah dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar penggunaan dana BOS dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Media ini tetap membuka ruang bagi Kepala SMK Negeri Talaga maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab guna melengkapi pemberitaan.

(ROJAN)

Buntut Dugaan Penahanan Jenazah Bayi di RS Siloam, Forum Ormas dan LSM Layangkan Surat Audensi dan akan Surati Kementrian dan Ombudsman

Foto: Ilustrasi

OPINI -Pelayanan kesehatan kembali mendapat sorotan tajam dari publik. Rumah Sakit (RS) Siloam diduga lebih mengedepankan aspek finansial dan keuntungan komersial ketimbang memberikan pelayanan darurat dan asas kemanusiaan kepada pasien.

​Dugaan ini mencuat setelah terjadi insiden penahanan pemulangan jenzah seorang bayi akibat kendala administrasi dan pembayaran. Kejadian tersebut dinilai sangat bertentangan dengan semangat pelayanan kesehatan universal dan keselamatan jiwa pasien (safety first).

​Ketua Gibas Resort Purwakarta Dede Supriatna yang akrab di sapa Deblenk sekaligus paman dari almarhum bayi tersebut, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini.

"Kesehatan dan keselamatan jiwa manusia adalah hak dasar yang wajib diutamakan di atas kepentingan finansial. Tindakan mengulur waktu penanganan medis demi kelengkapan administrasi atau jaminan biaya adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan dan etika rumah sakit," tegasnya.

​Pihaknya menyoroti pentingnya kepatuhan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terhadap regulasi yang berlaku, di mana setiap rumah sakit wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam kondisi gawat darurat tanpa mendahulukan urusan finansial.

​Atas kejadian ini, FORUM ORMAS DAN LSM akan menyampaikan menyampaikan tuntutan resmi lewat audensi dan menyurati Kementrian Kesehatan juga Ombudsman, adapun tuntunannya:

1. ​Mendorong Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat untuk segera melakukan evaluasi serta investigasi menyeluruh terhadap standar pelayanan di RS Siloam.

2. ​Meminta pihak manajemen RS Siloam memberikan klarifikasi transparan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban/keluarga korban.

3. ​Meminta penegakan sanksi tegas apabila terbukti adanya pelanggaran prosedur ketanggapdaruratan medis.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak rumah sakit Siloam. (JNR)

Soliditas Squad Nusantara Jateng Menggema di Deklarasi Kota Pekalongan

PEKALONGAN – Semangat kebersamaan dan soliditas organisasi mewarnai deklarasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Squad Nusantara Kota Pekalongan yang digelar di GOR Setayu, Kota Pekalongan, Minggu (25/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus dan anggota Squad Nusantara dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan informasi panitia, sekitar 700 anggota turut menghadiri kegiatan tersebut, termasuk rombongan DPC Squad Nusantara Kabupaten Pemalang yang datang menggunakan satu bus dengan membawa 57 orang.

Rombongan DPC Squad Nusantara Kabupaten Pemalang dipimpin jajaran pengurus yang terdiri atas Ketua Surinto, Sekretaris Slameto, S.E., Bendahara Yudha Anggoro, serta Dewan Penasihat AKBP (Purn.) Puji Purwanto bersama sejumlah anggota.

Deklarasi tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP Squad Nusantara, RM Jalu Seno Aji, Ketua DPW Squad Nusantara Jawa Tengah, Didi Nalogo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekalongan, serta tamu undangan dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Kota Pekalongan.

Ketua DPC Squad Nusantara Kota Pekalongan, Muhamad Arifin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran DPC Squad Nusantara se-Jawa Tengah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Menurut Arifin, partisipasi dan kekompakan para anggota dari berbagai daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran acara.

“Berkat dukungan teman-teman DPC Squad Nusantara se-Jawa Tengah, acara yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB ini berjalan dengan sukses,” ujar Muhamad Arifin.

Ia kembali menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh jajaran pengurus dan anggota yang telah menunjukkan semangat kebersamaan dalam momentum deklarasi tersebut.

Arifin berharap kekompakan yang terbangun melalui kegiatan ini dapat terus dipertahankan dan menjadi modal bagi Squad Nusantara dalam memperkuat koordinasi serta menjalankan kegiatan organisasi di tengah masyarakat.

Deklarasi DPC Squad Nusantara Kota Pekalongan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus mempererat hubungan antarpengurus dan anggota Squad Nusantara di wilayah Jawa Tengah.

Dengan dukungan dari berbagai daerah, Squad Nusantara diharapkan dapat terus menjaga soliditas, membangun sinergi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. (SOLIHIN)

Mediasi Buntu, Korban Dugaan Malapraktik Puskesmas Belik Ancam Demo

PEMALANG – Perkara gugatan pasien terhadap Puskesmas Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, terkait dugaan malapraktik kembali menjadi sorotan. Dalam agenda persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pemalang, Senin (26/10/2026), pihak tergugat disebut kembali tidak hadir memenuhi panggilan pengadilan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak Puskesmas Kecamatan Belik yang disebut sebagai tergugat I dan tergugat II telah beberapa kali tidak menghadiri agenda persidangan. Ketidakhadiran tersebut menjadi perhatian pihak penggugat yang tengah menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kejelasan dan penyelesaian atas perkara yang diajukan.

Di sisi lain, upaya mediasi antara kedua belah pihak juga belum menghasilkan kesepakatan. Mediasi yang disebut telah berlangsung sebanyak tiga kali itu belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan sengketa.

Aktivis Kabupaten Pemalang, Slamet Roto, yang mendampingi pihak penggugat, mengatakan masyarakat masih menunggu perkembangan dan hasil mediasi melalui jalur pengadilan.

Menurut Slamet, agenda mediasi berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai panggilan terakhir dalam proses mediasi yang sedang ditempuh.

“Masyarakat akan menunggu hasil mediasi. Jumat depan adalah panggilan terakhir mediasi kedua belah pihak. Kalau pihak tergugat tidak hadir, pihak korban dugaan malapraktik akan mengambil langkah demonstrasi,” ujar Slamet Roto kepada wartawan seusai dari PN Pemalang.

Ia menegaskan, rencana aksi demonstrasi tersebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan pihak pendamping penggugat apabila proses mediasi kembali tidak berjalan sesuai harapan.

Meski demikian, penyelesaian perkara ini tetap harus mengacu pada proses hukum yang berlaku. Dugaan malapraktik yang menjadi dasar gugatan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan bukti dan fakta hukum dalam proses peradilan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai alasan ketidakhadiran pihak tergugat maupun tanggapan dari Puskesmas Kecamatan Belik terkait gugatan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan untuk memastikan pemberitaan tetap berimbang.

Masyarakat kini menantikan kelanjutan proses mediasi yang dijadwalkan pada Jumat mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka peluang penyelesaian sengketa sekaligus memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak.

Catatan redaksi: Status dan perkembangan perkara tetap mengacu pada proses hukum yang berjalan. Penyebutan dugaan malapraktik dalam pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa pelanggaran telah terbukti. (KHUSAENI)

Perkuat Komitmen Jaga Keberlangsungan Ekosistem Perairan PJT II Tebar Benih Ikan Secara Serentak

Foto: Penebaran Bibit ikan oleh PJT II

Purwakarta – Perum Jasa Tirta II (PJT II) memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air melalui kegiatan Penebaran Benih Ikan Bersama yang dilaksanakan secara serentak di beberapa lokasi yang tersebar di lingkungan wilayah kerja perusahaan, pada Jumat (23/10).

Mengusung tema "Employee Engagement for Sustainable Aquatic Ecosystem", kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membangun budaya kepedulian lingkungan sekaligus mendorong keterlibatan aktif seluruh insan PJT II dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan.

Acara ini dihadiri oleh Direksi Perum Jasa Tirta II dan melibatkan seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II. Penebaran benih ikan ini merupakan bentuk kontribusi nyata PJT II dalam mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, menjaga keberlangsungan ekosistem perairan, serta memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya air.

Adapun jumlah total benih ikan yang ditebar yaitu k 27.915 ekor ikan dari jenis ikan balida dan ikan mas serta melibatkan peserta sejumlah 1.027 karyawan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara serentak di sejumlah lokasi strategis, meliputi Kawasan Waduk Jatiluhur, Rawakalong-Bekasi, Situ Wanayasa-Purwakarta, Tujuh Muara Sumur-Subang, Bendungan Cipanas-Sumedang, Unit Wilayah VI-Serang, Bendung Argoguruh-Lampung.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso menyampaikan kegiatan penebaran benih ikan menjadi salah satu wujud komitmen perusahaan untuk memastikan pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan keberlangsungan fungsi ekologisnya.

"Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, juga merupakan ruang kehidupan bagi berbagai ekosistem yang harus kita jaga bersama. Melalui kegiatan penebaran benih ikan secara serentak ini, Kami berharap langkah ini dapat berkontribusi terhadap kelestarian ekosistem perairan sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk semakin peduli terhadap lingkungan," ujar Imam Santoso.

Ia menambahkan, keberlanjutan sumber daya air harus memberikan manfaat yang seimbang antara kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sumber daya air tidak hanya diukur dari kemampuan perusahaan menjaga ketersediaan dan distribusi air, tetapi juga dari upaya mempertahankan kualitas lingkungan dan keberlanjutan manfaat sumber daya air bagi generasi mendatang.

Dalam jangka panjang, upaya ini berpotensi memberikan sejumlah manfaat, antara lain mendukung keanekaragaman hayati perairan, mempertahankan fungsi ekologis waduk dan sungai, serta memperkuat keberlanjutan sumber daya perikanan darat yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara bertanggung jawab.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Jasa Tirta II, Anton Mardiyono, menekankan bahwa menjaga ekosistem perairan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Ia menambahkan bahwa pelestarian ekosistem perairan membutuhkan partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar wilayah pengelolaan sumber daya air.

"Keberhasilan menjaga kelestarian perairan membutuhkan peran bersama. Karena itu, kami ingin mengajak masyarakat untuk turut menjaga kebersihan sungai dan waduk, tidak membuang sampah maupun limbah ke badan air, serta memanfaatkan sumber daya perikanan secara bijaksana. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, manfaat sumber daya air dapat terus dirasakan oleh masyarakat hingga generasi mendatang," tambahnya.

Melalui sinergi antara perusahaan, karyawan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan, PJT II berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi lingkungan, kehidupan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. (Rls)