Audiensi MIO INDONESIA dengan Dinas Perikanan Bahas beberapa point krusial

Infonas id | Sukabumi 

Suasana ruang rapat Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi mendadak hangat. Sejumlah pengurus dan jurnalis yang tergabung dalam Media Indonesia Online (MIO) Sukabumi Raya berkumpul untuk mengurai benang kusut yang selama ini melilit kehidupan para nelayan di pesisir selatan Jawa tersebut. Agenda audiensi yang digelar pada Juli 2026 ini sejatinya dirancang untuk membedah potret buram sektor perikanan Kabupaten Sukabumi sepanjang periode 2025 hingga 2026, hari Kamis, tanggal (02/07/2026).

Pihak dinas memang tampak serius menyambut kehadiran jurnalis dengan menerjunkan langsung lima Kepala Bidang (Kabid). Mulai dari Pak Johan (Kabid Program Keuangan Perencanaan), Pak Indra (Kabid Perikanan Budidaya), Ibu Santi (Perikanan Tangkap), hingga Pak Iwan (Kabid Pengolahan dan Pemasaran). Namun, ada satu kursi utama yang kosong: kursi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi.

​Meskipun ketidakhadiran sang Kepala Dinas tersebut dikonfirmasi telah memiliki pemberitahuan resmi dan izin logis sebelumnya kepada pihak MIO Sukabumi Raya, absennya sang nahkoda tertinggi di kedinasan tetap meninggalkan celah besar. Audiensi yang berlangsung berjam-jam itu dinilai kehilangan taji dan arah kebijakan yang tegas.

​"Kami sangat menghargai komitmen jajaran dinas, dan memang sudah ada pemberitahuan sebelumnya dari Pak Kadis terkait absennya beliau. Kehadiran lima Kabid ini juga luar biasa dalam memaparkan data teknis. Namun jujur saja, tanpa kehadiran pengambil kebijakan tertinggi, audiensi ini rasanya tetap seperti sayur tanpa garam! Banyak pertanyaan strategis dan krusial yang akhirnya mengambang dan belum terjawab tuntas karena para Kabid terbentur batas kewenangan," ujar salah satu pengurus MIO Sukabumi Raya usai pertemuan.

​Rentetan Masalah Lapangan yang Menguap Tanpa Eksekusi Kebijakan

​Kekecewaan insan pers bukan tanpa alasan. Kehadiran mereka membawa setumpuk jeritan dari bawah, mulai dari nelayan tangkap kecil hingga pelaku budidaya tradisional yang hidupnya kian terjepit dan membutuhkan kepastian hukum serta anggaran.

​1. Dilema "Perut" Nelayan BBL: Regulasi Setengah Hati?

​Salah satu topik paling panas yang diperdebatkan adalah nasib nelayan Benih Bening Lobster (BBL). Di lapangan, saat cuaca buruk melanda Palabuhanratu hingga Ujunggenteng, benur menjadi satu-satunya penyambung nyawa. Ironisnya, mereka kerap dikejar-kejar regulasi yang dinilai tidak sinkron dengan urusan isi piring di rumah.

​Dinas memang mengklaim tengah mendorong transisi nelayan dari "pemburu" menjadi "pembudidaya". Namun, argumen tersebut langsung dipatahkan oleh realita ekonomi di tingkat bawah.

​"Proses budidaya itu memakan waktu 3 sampai 6 bulan! Pertanyaan kami, bagaimana mereka menghidupi anak istrinya setiap hari selama masa tunggu itu? Kalau perut lapar, jangankan berpikir regulasi atau kuota AKP/KBP, yang ada mereka kembali ke habit lama, hajar saja apa yang ada di laut. Di sinilah harusnya ada win-win solution berupa insentif harian atau bantalan ekonomi dari dinas. Tapi apa jawabannya? Para Kabid hanya bisa menampung tanpa bisa memutuskan anggaran," cecar salah satu jurnalis di dalam forum.

​2. Jeritan HNSI: Kelangkaan BBM dan Fenomena "Ping-Pong" Anggaran

​Keluhan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sukabumi mengenai ketiadaan pasokan BBM bersubsidi jenis solar juga menjadi bola panas. Ketiadaan stok yang stabil di SPBU Nelayan (SPBUN) memaksa nelayan kecil merogoh kocek lebih dalam, membuat biaya operasional (Opex) membengkak luar biasa hingga meruntuhkan kesejahteraan mereka.

​Ketika MIO mempertanyakan realisasi anggaran kedinasan untuk mengintervensi masalah ini, ketidakpastian kembali terjadi. Rekan-rekan media yang sering bergerak di lapangan membeberkan fakta adanya fenomena "ping-pong" birokrasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Dinas Perikanan.

​"Kami lelah mendengar argumen 'katanya' dan saling lempar tanggung jawab di lapangan. Kami butuh fakta eksekusi! Sayangnya, sinkronisasi anggaran dan ketegasan sikap politik untuk mengeksekusi program pro-rakyat ini hanya bisa dijawab oleh Kepala Dinas. Para Kabid di sini hanya menjawab sesuai kapasitas kemampuan dan pengetahuan yang mereka lakukan saja," tambah perwakilan media.

​Komoditas Unggulan yang Berjalan di Tempat

​Meskipun para Kabid memaparkan sejumlah keberhasilan historis sejak tahun 2005—seperti budidaya rumput laut yang mampu mendongkrak berat komoditas dari 50 gram hingga di atas 1 won dalam kurun waktu beberapa bulan—tantangan riil tahun 2026 jauh lebih kompleks dan butuh solusi makro.

​Mulai dari masalah klasik dropnya salinitas air saat musim hujan, gangguan sosial berupa pencurian udang dan lobster yang bernilai tinggi seperti emas, hingga krisis listrik di wilayah pesisir seperti Sangrawayan yang tak kunjung usai. Ditambah lagi, urusan pasca-panen seperti minimnya fasilitas cold storage berskala besar membuat harga ikan kerap hancur lebur saat panen raya tiba.

​Di sektor hilir, program inkubasi bisnis (seperti Inbis Invapro KP) untuk produk olahan mikro serta kampanye Gemarikan guna menekan angka stunting di wilayah pelosok non-pesisir juga dinilai masih berjalan merangkak akibat keterbatasan wewenang eksekusi di tingkat kabid.

​MIO Siap Membantu, Tapi Tuntut Kehadiran Kadis di Forum Lanjutan

​Di akhir audiensi, MIO Sukabumi Raya menegaskan komitmennya untuk membantu Dinas Perikanan dalam melakukan edukasi publik dan kampanye masif melalui media digital, terutama untuk menyasar generasi muda dan komunitas pesantren agar mau terjun ke sektor perikanan modern. Namun, kerja sama ini harus dibarengi dengan transparansi dan komitmen penuh dari pucuk pimpinan dinas.

​Rekan-rekan media kini menuntut adanya pertemuan tatap muka lanjutan yang wajib dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perikanan beserta pihak BPKAD agar tidak ada lagi sekat informasi.

​"Hari ini kami mengapresiasi keterbukaan para Kabid, namun kami pulang membawa laporan yang belum tuntas terjawab. Kami akan bantu beritakan potensi dan tantangan perikanan Sukabumi, tetapi kami minta penentu kebijakan tertinggi hadir di pertemuan berikutnya. Sukabumi itu kalau tidak ada Palabuhanratu, belum menjadi Sukabumi. Laut adalah kekuatan kita, dan nelayan tidak bisa kenyang hanya dengan regulasi di atas kertas yang tidak dieksekusi oleh pengambil keputusan!" tutup rilis resmi MIO Sukabumi Raya dengan tegas. (Yp)

Pelantikan Pengurus Kormi Periode 2026 – 2030 , Bupati Sukabumi “ Kormi Harus Bermanfaat Nyata Bagi Masyarakat “

 

Infonas.Id | Sukabumi,-Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengajak semua pihak untuk bersinergi dan mendukung berbagai program Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sukabumi. Terutama dalam membangun ekosistem olahraga masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

"Sebagai mitra strategis Pemerintah, Kormi berperan penting dalam membudayakan dan melestarikan olahraga tradisional, sekaligus mengembangkan olahraga rekreasi dan olahraga petualangan. Jadi,mari kita dukung program Kormi," ujarnya saat menghadiri Pelantikan Pengurus Kormi periode 2026-2030 di GOR Pemuda Cisaat, Kamis, 2 Juli 2026.

Namun tak hanya itu saja, bupati pun mendorong pengurus Kormi untuk menyusun program kerja yang terukur dan menyentuh hingga seluruh kecamatan. Termasuk memperbanyak festival olahraga masyarakat.

"Kormi harus menjadi organisasi yang aktif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi," tegasnya.

Hal senada pun disampaikan Ketua Kormi Jawa Barat, Denda Alamsyah. Bahkan dirinya meyakini Kormi Kabupaten Sukabumi dapat melampaui daerah lain di Jawa Barat.

"Melihat semangat dan dukungan yang luar biasa, saya yakin Kormi Kabupaten Sukabumi akan melampaui yang lainnya," ungkapnya

Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Sukabumi Santi Sulastri mengaku siap menjadi mitra strategis pemerintah. Terutama mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.

"Kami siap mengembangkan olahraga dan memasyarakatkan olahraga," bebernya.

Apalagi di era saat ini, olahraga sudah menjadi lifestyle masyarakat. Terutama para generasi generasi muda.

"Anak muda sekarang flexingnya olahraga. Tempat olahraga ramai, event olahraga pun ramai. Ini menjadi kebahagiaan dan tantangan agar olahraga semakin masif di masyarakat," pungkasnya . ( ADV )

Wabup Ajak Petani Tingkatkan Kapasitas Dan Menyusuaikan Diri Dengan Kebutuhan Pasar

 

Infonas.Id | Sukabumi,-Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas mengajak para petani untuk memiliki kemampuan yang lebih beragam. Bahkan harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar.

"Kita harus menjadi petani yang multitalenta. Apapun yang bisa ditanam dan menghasilkan, harus dikembangkan," ujarnya saat berdiskusi dan menanam tanaman holtikultura bersama para petani di Kawasan Desa Sudajaya Girang, Kecamatan Sukabumi, Kamis, 2 Juli 2026.

Apalagi jika melihat posisi Kabupaten Sukabumi, terutama Kecamatan Sukabumi yang dekat dengan kawasan perkotaan. Hal itu dapat menjadi peluang besar untuk memperluas pasar pertanian.

"Melihat banyak kafe dan restoran di Kota Sukabumi, kita bisa menjadi pemasok dalam skala bisnis. Ini peluang yang harus dimanfaatkan petani," ucapnya.

Namun di sisi lain, Wabup mengingatkan pentingnya pemanfaatan ruang pertanian secara tepat. Hal itu dengan memperhatikan kesesuaian jenis tanaman, terutama tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

"Di sini masih banyak tanaman keras produktif, seperti alpukat dan lainnya. Ini sangat bagus," ungkapnya.

Dalam memajukan sektor pertanian, Wabup pun menekankan pentingnya regenerasi petani. Menurutnya, ilmu dan semangat bertani harus diwariskan kepada generasi muda agar sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

"Pertanian harus ditularkan kepada anak-anak muda. Mereka yang nantinya akan melanjutkan dan mengembangkan potensi pertanian Sukabumi di masa depan," bebernya. ( ADV )

Lagu Baru Bupati Purwakarta Menuai Polemik, Mahesa Jenar Pertanyakan: Strategi Komunikasi atau Ketidaksengajaan?

​PURWAKARTA – Langkah kreatif Bupati Purwakarta dalam mengekspresikan diri lewat seni musik baru-baru ini justru memicu gelombang perbincangan hangat di tengah masyarakat. Karya lagu terbaru yang diciptakan oleh orang nomor satu di Purwakarta tersebut menuai sorotan tajam karena liriknya yang dinilai sebagian pihak "nyeleneh" bahkan dianggap menjurus pada pelecehan terhadap kaum perempuan.

​Menanggapi kontroversi yang tengah bergulir, Mahesa Jenar, angkat bicara. Ia menilai fenomena ini memunculkan pertanyaan besar mengenai motif dan sensitivitas di balik pembuatan karya tersebut.

​"Kita harus melihat ini dari dua kemungkinan sudut pandang. Apakah ini sebuah gimmick politik dan strategi komunikasi yang sengaja dirancang untuk memancing perhatian publik (shock advertising), ataukah murni sebuah ketidaksengajaan akibat kurangnya sensitivitas gender dalam proses kreatif?" ujar Mahesa Jenar.

​Menurut Mahesa, jika hal ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan popularitas atau mendekatkan diri ke segmen masyarakat tertentu, maka cara ini dinilai sangat berisiko. Di era sekarang, publik—khususnya kaum perempuan—sudah semakin kritis terhadap produk digital maupun seni yang bias gender.

​Di sisi lain, jika narasi lirik tersebut lahir tanpa kesengajaan, Mahesa menilai perlu adanya evaluasi mendalam dari tim komunikasi publik atau dewan kreatif yang mendampingi sang kepala daerah sebelum sebuah karya dilempar ke ranah publik.

​Hingga saat ini, polemik lagu tersebut terus menggelinding di media sosial dan menjadi ruang debat terbuka. Sebagian masyarakat mendesak adanya klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta guna meluruskan makna dan tujuan asli dari lagu yang kontroversial tersebut agar tidak menimbulkan salah paham yang berlarut-larut.(***)

Haflah Akhirussanah Ponpes Al-Qur'an Alqirom Asysyamsiah, Wabup" Jaga Semangat Belajar"

 

Infonas.Id | Sukabumi,-Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyatakan apresiasi kepada seluruh pengurus, dewan asatidz, santri, serta wali santri yang telah bersama-sama mendukung proses pendidikan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Alqirom Asysyamsiah.

Hal itu disampaikan Wabup saat menghadiri Tabligh Akbar sekaligus Haflah Akhirussanah Pondok Pesantren Al-Qur'an Alqirom Asysyamsiah di Kampung Ciheulang Girang, Desa Sukamulya, Kecamatan Caringin, Rabu Malam(1/7/2026).

Menurut wabup, Haflah Akhirussanah bukan sekadar seremoni kelulusan, tetapi menjadi momentum untuk mensyukuri capaian para santri sekaligus memotivasi mereka agar terus mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.

Wakil Bupati juga mengajak para santri untuk terus menjaga semangat belajar, mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi generasi yang mampu memberikan manfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan daerah.

Sementara itu pimpinan Pondok Pesantren Asysyamsiah KH. Asep Saepuzaman, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas perhatian dan dukungannya karena telah membantu kemajuan Pondok Pesantren Asysyamsiah.

Acara Tabligh Akbar berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan, diisi dengan tausiyah keagamaan, penampilan para santri, serta doa bersama. ( ADV )