Skandal Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar, Siapa Dalang di Baliknya?

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus mendalami dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. Penyidik kini turut menelusuri kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar di balik praktik penyadapan tersebut.

Penyelidikan difokuskan pada dugaan adanya motif tersembunyi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam upaya yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan yang sah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026) malam, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah mengetahui persoalan tersebut setelah menerima laporan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Dalam keterangan pers lanjutan di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026), Yusril menyampaikan bahwa penyidik membuka kemungkinan untuk mengkaji perkara tersebut menggunakan ketentuan pidana terkait makar.

"Penyidik sedang mendalami apakah ada motif tersembunyi untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo atau melibatkan aktor intelektual lain," ujar Yusril.

Menurutnya, penyidik juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan Pasal 191 KUHP Nasional, dengan mempertimbangkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ditemukan.

Kasus yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026 tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keamanan kepala negara dan perlindungan sistem komunikasi kenegaraan.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penyadapan tanpa hak terhadap kepala negara, terlebih disertai dugaan penghapusan jejak elektronik atau log system, merupakan persoalan serius yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.

"Kami berpendapat, apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap perbuatan mengarah ke perbuatan makar karena membahayakan keselamatan pimpinan negara," tegas Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin.

Dua nama perwira tinggi Polri aktif yang disebut dalam pengumuman tersebut adalah Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Selain itu, nama Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo juga dikaitkan dengan perkara tersebut.

Berdasarkan pemaparan Kabareskrim, dugaan modus operandi dalam kasus ini dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan pengusaha ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa dilengkapi surat perintah resmi.

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak digital atau log system yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan.

Perkembangan kasus ini turut mendapat perhatian kalangan akademisi dan pakar hukum pidana.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal pada dasarnya dapat dijerat menggunakan ketentuan hukum terkait tindak pidana siber maupun aturan mengenai penyadapan.

Namun, menurutnya, perkara tersebut berpotensi berkembang ke arah tindak pidana makar apabila dalam proses pembuktian ditemukan adanya niat jahat (mens rea) untuk melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Pandangan serupa disampaikan mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Nasser. Ia menilai pembuktian adanya permufakatan jahat menjadi salah satu aspek penting yang harus didalami penyidik.

Menurutnya, penyidik perlu menemukan bukti konkret melalui pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti yang telah disita, termasuk 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mengungkap tujuan penggunaan sistem penyadapan, pihak-pihak yang terlibat, serta ada atau tidaknya hubungan antara aktivitas tersebut dengan dugaan upaya mengganggu stabilitas pemerintahan.

Hingga Rabu (4/11/2026), pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar penanganan kasus dilakukan secara transparan, objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Proses penyidikan selanjutnya diharapkan mampu mengungkap secara terang rangkaian peristiwa, motif, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut. (FT)

Pasca-Isu Mantan Kapolri Jadi Tersangka, Puluhan Ribu Prajurit TNI Disebut Siaga, Ada Apa?

JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan tanggapan resmi terkait isu pengerahan pasukan besar-besaran dari tiga matra (AD, AL, AU) ke wilayah DKI Jakarta. Pergerakan prajurit ini mulai mencuat ke publik sejak Selasa (3/11/2026).

Isu pengerahan puluhan ribu personel ini berembus kencang tidak lama setelah penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mantan Kapolri tersebut terjerat skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, menegaskan bahwa pergerakan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam pelaksanaan tugas negara. 

Menurutnya, TNI dituntut untuk selalu dalam kondisi siap siaga untuk melindungi segenap bangsa serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"TNI senantiasa siap siaga menjaga NKRI dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Mayjen Muhammad Nas dalam keterangan resminya.

Meski demikian, pihak Mabes TNI enggan merinci maksud operasi dan agenda khusus di balik pengondisian pasukan ini. 

Kapuspen TNI juga tidak memberikan komentar saat dikonfirmasi apakah penyiagaan prajurit ini berkaitan dengan antisipasi aksi demonstrasi atau gejolak massa dalam waktu dekat.

Mengenai jumlah personel, Mabes TNI tidak merilis angka resmi. Namun, berdasarkan dokumen rencana operasional yang beredar di kalangan media, salah satu matra seperti TNI Angkatan Laut diduga telah menyiapkan tahapan siaga yang totalnya bisa mencapai puluhan ribu personel demi mengantisipasi perkembangan situasi keamanan di Ibu Kota. (FT)

Skandal Penyadapan Presiden! LSP dan Dua Perwira Polri Ditetapkan Tersangka

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya disebut berasal dari kalangan perwira tinggi dan purnawirawan Polri.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.

Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.

Menurut penjelasan Kabareskrim, ketiganya diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana, antara lain akses ilegal, penghapusan data elektronik, serta penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah atau illegal tapping.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System selama periode 2025 hingga 2026.

Asep menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dengan pendekatan scientific crime investigation, khususnya terkait dugaan manipulasi sistem intersepsi.

Para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik maupun laporan polisi (LP).

Nomor-nomor yang diduga dimasukkan ke dalam sistem tersebut tidak hanya milik Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat sipil (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Selain menetapkan tiga tersangka, Bareskrim Polri juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perwira tinggi berinisial SU yang disebut sebagai Irjen Pol. Slamet Uliandi. Hingga konferensi pers berlangsung, yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi.

Sementara itu, situasi di sekitar gedung Mabes Polri terpantau mendapat pengamanan ketat. Sejumlah kendaraan taktis Brimob disiagakan untuk mengantisipasi perkembangan situasi.

Bareskrim Polri menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik akan mendalami dugaan keterlibatan masing-masing pihak, motif, serta kemungkinan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyangkut kepala negara, tetapi juga sejumlah pejabat dan tokoh dari berbagai sektor. (FT)

Mabes Polri Buka Suara! Isu Pengamanan Pati Jadi Sorotan

JAKARTA – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dijadwalkan menyampaikan keterangan resmi pada Selasa (3/11/2026) terkait isu pemeriksaan internal dan pengamanan sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri yang belakangan menjadi perhatian publik.

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat, khususnya di ruang digital, agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang menyesatkan.

Isu yang mencuat sejak Senin malam itu turut dikaitkan dengan dugaan akses elektronik ilegal atau penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga kini, informasi mengenai dugaan tersebut masih memerlukan penjelasan dan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.

Di sisi lain, situasi di sekitar kompleks Mabes Polri dilaporkan mengalami peningkatan pengamanan. Sejumlah kendaraan taktis Barracuda terlihat disiagakan di beberapa gerbang utama kompleks kepolisian tersebut.

Menanggapi perkembangan informasi yang beredar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Ia meminta publik untuk menunggu penjelasan resmi dari pemerintah maupun institusi kepolisian guna memperoleh informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa Polri berkomitmen memberikan penjelasan secara komprehensif dalam waktu dekat.

Keterangan resmi tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus memberikan kejelasan mengenai isu yang berkembang, termasuk kabar pemeriksaan internal dan pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri.

Publik kini menantikan penjelasan langsung dari Mabes Polri untuk memastikan fakta sebenarnya di balik isu yang telah memicu perhatian luas tersebut. (FT)

Dias Aklamasi Jadi Ketua DPD Golkar Purwakarta, Siapa Suksesornya di Posisi Sekretaris?

Foto:doc/net 

Perhelatan Musda XI DPD Golkar Purwakarta telah berhasil digelar. Sebagaimana diketahui, Dias Rukmana Praja terpilih dengan suara bulat alias aklamasi. Perolehan 16 suara Pimpinan Kecamatan dan Hasta Karya membuat Wakil Ketua DPRD itu melenggang sebagai pemenang.

Selanjutnya, menarik untuk dicermati, kini Dias harus menyiapkan suksesornya sendiri di posisi Sekretaris DPD Golkar Purwakarta. Posisi strategis itu disinyalir sedang menjadi rebutan kader DPD Golkar Purwakarta.

Menanggapi hal tersebut, Vice President Central & Strategic Communication, Ridwan Hidayat memberikan analisisnya. Menurut dia, terdapat beberapa nama yang digadang-gadang akan menjadi co-pilot bagi Ketua DPD Golkar Purwakarta.

"Kita tidak bisa menghapus nama Haji Ahmad Sanusi alias Amor dalam kandidasi posisi Sekretaris. Pengalaman 'raja pileg' itu tidak bisa dikesampingkan" katanya melalui pernyataan tertulis pada Selasa (3/10/2026).

Untuk diketahui, Haji Ahmad Sanusi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta periode 2019-2024. Selain itu, Anggota DPRD daerah pemilihan II itu pun pernah menjabat Sekretaris DPD Golkar Purwakarta pada Tahun 2022.

Nama kedua yang disebut oleh Ridwan dalam rilisnya adalah John Kamal. Menurut dia, Sekretaris Komisi IV itu merupakan sosok vokal dalam isu strategis di DPRD Kabupaten Purwakarta. Sehingga, jabatan Sekretaris dapat memperkuat posisi tawar penguasa dapil III itu ketika menggulirkan program.

"Apalagi John Kamal adalah Ketua PSSI Kabupaten Purwakarta. Kita bisa membayangkan ada kekuatan eksternal yang solid memback up Partai Golkar. Sumber simpatisan dan ceruk suara yang setia," katanya.

Ridwan pun meminta semua pihak untuk tidak mengabaikan nama Haji Elan Sofyan. Menurut dia, kepiawaiannya mengelola Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM tidak bisa diragukan lagi.

"Ketua Komisi III DPRD Purwakarta sekaligus 'mbahnya' LSM di Purwakarta. Beliau juga tokoh Aliansi Kian Santang. Kinerjanya terkait pengendalian massa sangat efektif. Ini penting untuk menambah suara Partai Golkar yang sedang menargetkan penambahan kursi di Pileg 2029," katanya.

Sang Kuda Hitam

Sebagai pengamat atmosfer sosial politik Purwakarta, Ridwan menilai akan ada sosok 'kuda hitam'. Dia menyebut Asep Kurniawan alias Papet tidak bisa dinegasikan dari perebutan posisi Sekretaris.

"Ketua Organizing Committe Musda XI DPD Golkar harus dimasukan ke dalam list pilihan Ketua DPD baru untuk posisi Sekretaris. Kinerjanya mengelola Musda itu sangat luar biasa. Ditambah, Asep Kurniawan adalah Sekretaris Pemuda Pancasila. Dia punya pengalaman," ujarnya.

Terakhir, Ridwan menilai Golkar Purwakarta sudah menyuguhkan dinamika yang terkelola kepada seluruh masyarakat. Bagi dia, hal itu merupakan modal dasar untuk konsolidasi organisasi.

"Ada dinamika tapi berhasil aklamasi. Itu sebenarnya pendidikan politik, bahwa setiap perbedaan harus melahirkan kesimpulan positif bagi masyarakat," katanya (*)