PKB Jabar Fest, Gus Muhaimin Tegaskan Politik Pelayanan untuk Rakyat

Bandung — Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya politik yang hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan kerja-kerja kemanusiaan. Pesan itu menjadi semangat utama dalam gelaran PKB Jabar Fest dan Inagurasi DPAC PKB se-Jawa Barat yang berlangsung di Youth Centre Arcamanik, Bandung, Minggu (15/6).

Menurut Gus Muhaimin, begitu biasa ia disapa, partai politik tidak cukup hanya hadir menjelang pemilu. Kehadiran partai harus dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai tantangan sosial lainnya.

PKB, imbuh Menko Pemberdayaan Masyarakat itu, harus menjadi partai yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Partai tidak boleh hanya hadir saat pemilu, tetapi harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan, membutuhkan solusi, dan membutuhkan harapan

Sementara itu, Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, mengatakan PKB Jabar Fest merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan partai dengan masyarakat sekaligus meneguhkan tradisi pengabdian yang selama ini menjadi karakter PKB.

“PKB ingin memastikan bahwa kerja politik berjalan seiring dengan kerja sosial dan kerja kemanusiaan. Karena itu, konsolidasi organisasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Huda.

Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB KH Maman Imanulhaq, menilai tema “Padamu Jawa Barat, PKB Berkhidmat” mencerminkan identitas dasar partai yang lahir dari tradisi pesantren dan perjuangan para ulama.

Menurut Kiai Maman, khidmat bukan sekadar slogan politik, melainkan nilai yang harus diterjemahkan dalam tindakan nyata. Karena itu, kader PKB dituntut hadir di tengah masyarakat sebagai pelayan, pendamping, sekaligus penyambung aspirasi rakyat.

“PKB dibangun oleh para ulama dengan semangat melayani. Ukuran keberhasilan partai bukan hanya jumlah kursi yang diraih, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat,” ujar Maman.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menambahkan, tantangan sosial yang semakin kompleks membutuhkan kehadiran politik yang tidak berjarak dengan rakyat. Kader PKB, kata dia, harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, pendidikan, pemberdayaan pesantren, hingga perlindungan kelompok rentan.

Kiai Maman juga mengapresiasi berbagai kegiatan pelayanan sosial yang ditampilkan dalam PKB Jabar Fest, termasuk penguatan layanan ambulans siaga dan berbagai program kemanusiaan yang telah dijalankan kader PKB di Jawa Barat.

“Politik yang bermakna adalah politik yang menghadirkan harapan. Ketika masyarakat membutuhkan bantuan, kader PKB harus menjadi yang pertama hadir dan yang terakhir meninggalkan mereka,” katanya.

Melalui pengukuhan DPAC se-Jawa Barat, PKB berharap struktur partai di tingkat akar rumput semakin kuat sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan efektif.

Bagi PKB, kata Kiai Maman, konsolidasi organisasi bukan semata agenda internal partai, melainkan sarana memperkuat pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara.

“Khidmat kepada rakyat adalah jalan perjuangan PKB. Dari Jawa Barat, semangat itu harus terus dirawat dan diperkuat untuk Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat,” ujar Kiai Maman.

HUT Purwakarta 2026: Soroti Absennya Abang Ijo, Publik Pertanyakan Kekompakan Pasangan "ZeinJo"

Foto: perbedaan Saat perayaan HUT Purwakarta dalam gelaran Muru indung cai tahun 2025 dan 2026 di taman sri baduga air mancur Purwakarta 

PURWAKARTA – Ada yang berbeda dan memicu tanda tanya besar dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Purwakarta tahun 2026 kali ini. Publik dan awak media menyoroti perbedaan kontras pada pelaksanaan prosesi adat sakral tahunan yang menjadi ikon hari jadi kabupaten tersebut.

​Jika berkaca pada dokumentasi momen2025 sebelumnya seperti yang terlihat pada berkas gambar, perayaan ritual adat berjalan komplit. Pasangan pemimpin "ZeinJo" tampak kompak hadir bersama berlutut di barisan depan di atas tikar pandan, didampingi jajaran Forkopimda dan tokoh adat dalam kekhidmatan prosesi Muru Indung Cai. 

Keserasian dan kebersamaan tersebut mencerminkan kesolidan kepemimpinan di awal masa jabatan mereka.

​Namun, pemandangan berbeda justru tertangkap kamera pada acara perayaan muru indung cai 2026 di area Taman Air Mancur Sri Badak (Situ Buleud), sebagaimana terekam dalam berkas gambar. Dalam prosesi adat di atas karpet merah tersebut, hanya terlihat Om Zein (Bupati) yang duduk bersila di barisan depan bersama sejumlah jajaran dinas dan tokoh masyarakat, tanpa didampingi oleh Abang Ijo (Wakil Bupati).

​Ketidakhadiran Abang Ijo di sisi Om Zein dalam momen sepenting perayaan hari jadi daerah ini langsung memantik spekulasi liar di tengah masyarakat. "Ada apa dengan pasangan ZeinJo? Apakah keretakan politik di antara keduanya sudah mulai mengemuka pasca-pelantikan?

​Menanggapi rumor yang berkembang, perwakilan tim komunikasi pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi untuk meredam polemik. Pihaknya menegaskan bahwa absennya Wakil Bupati bukan karena masalah keretakan hubungan, melainkan murni pembagian tugas kedinasan yang mendesak di luar daerah demi efisiensi penataan birokrasi baru.

​Meskipun demikian, bagi sebagian warga Purwakarta yang terbiasa melihat kekompakan pasangan ini sejak masa kampanye, hilangnya sosok Abang Ijo di samping Om Zein pada perayaan HUT kali ini tetap meninggalkan ruang kosong yang memicu diskusi hangat di ruang publik. (***)

Kemeriahan HUT Purwakarta di Wanayasa: Aksi Nyawer Bupati Jadi Sorotan di Tengah Absennya Wakil Bupati

PURWAKARTA – Kemeriahan melanda kawasan Wanayasa dalam rangka peringatan Hari Jadi (HUT) Kabupaten Purwakarta. Ribuan warga memadati lokasi acara untuk menyaksikan rangkaian pesta rakyat yang kental dengan nuansa tradisi lokal, salah satunya pertunjukan kesenian ikonik, Sisingaan.

​Rangkaian acara yang berlangsung meriah tersebut mendadak menjadi perbincangan hangat publik setelah Bupati Purwakarta turun langsung ke tengah hadirin untuk melakukan tradisi nyawer (membagikan uang/saweran) sebagai bentuk rasa syukur dan kedekatan dengan masyarakat. Namun, momen tersebut memicu perhatian tersendiri karena sang Bupati tampak menghadiri dan melakukan aksi tersebut tanpa didampingi oleh Wakil Bupati Purwakarta.

​Sisingaan Hipnotis Ribuan Warga

​Kesenian Sisingaan yang tampil memukau berhasil menghidupkan suasana perayaan di Wanayasa. Tabuhan musik tradisional yang rancak berpadu dengan atraksi dinamis para pemikul tandu singa sukses menghibur masyarakat yang sudah menyemut sejak pagi hari. Pesta rakyat ini sengaja digelar untuk mendekatkan perayaan hari jadi kabupaten langsung ke tengah-tengah masyarakat di tingkat kecamatan.

​Sorotan Publik Terhadap Kehadiran Unsur Pimpinan

​Di tengah riuhnya suasana saweran bupati di atas Sisingaan, ketidakhadiran Wakil Bupati di samping Bupati memicu berbagai spekulasi dan diskusi di kalangan warga serta pengamat media lokal.

​Menanggapi pandangan publik tersebut, pengamat kebijakan daerah menilai bahwa absennya salah satu unsur pimpinan dalam acara seremonial seperti ini merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dinamika pemerintahan.

​"Pembagian tugas (berbagi peran) antara Bupati dan Wakil Bupati sangat diperlukan, terutama saat momentum hari jadi di mana agenda kegiatan tersebar di berbagai titik wilayah Purwakarta dalam waktu yang bersamaan," ujar salah satu sumber protokoler.

​Meskipun diwarnai dengan sorotan tajam netizen dan masyarakat terkait relasi politik kedua pemimpin daerah, perayaan HUT Purwakarta di Wanayasa ini secara umum berjalan aman, tertib, dan sukses menghibur masyarakat yang rindu akan hiburan pesta rakyat. (***)

Trotoar Kaum tak lagi kumuh Rapi dan Estetik: Sambut Momen Hari Jadi Purwakarta

Foto : Pemeliharaan Trotoar Jalan di Jalan Kusuma Atmaja, Kaum, Kelurahan Cipaisan/Lambert

Menjelang peringatan Hari Jadi Purwakarta ke-195 dan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta ke-58 tahun 2026 yang akan segera digelar, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) melaksanakan sejumlah penataan dan pemeliharaan trotoar jalan.

Langkah ini ditempuh agar tampilan kawasan pusat kota menjadi lebih rapi, estetik, dan layak digunakan oleh masyarakat.

Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada DPUTR Kabupaten Purwakarta, Rahmat Amin, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan perayaan kali ini tidak hanya bertujuan sebagai ajang syukuran semata, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat kebersamaan antarwarga serta melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi identitas daerah.

“Untuk mendukung momentum tersebut, selain melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan, kami juga fokus pada pemeliharaan trotoar di beberapa titik strategis. Lokasinya meliputi Jalan Basuki Rahmat, Sindang Kasih, Jalan Taman Pahlawan Nagri Kaler, serta Jalan Kusuma Atmaja, Kaum, Kelurahan Cipaisan,” jelas Rahmat Amin kepada awak media, belum lama ini.

Secara keseluruhan, pekerjaan pemeliharaan trotoar ini mencakup panjang sekitar 2 kilometer yang tersebar di tiga ruas jalan di pusat kota.

Rahmat Amin berharap, dengan kondisi trotoar yang terawat baik, keberadaan pejalan kaki sebagai pengguna jalan juga akan semakin dihargai dan terlindungi. Ia menegaskan bahwa trotoar bukan sekadar jalur semen di pinggir jalan, melainkan ruang publik yang harus memenuhi standar tertentu.

“Trotoar yang ideal harus memenuhi prinsip keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses, serta keindahan. Hal ini agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas dan lansia,” pungkasnya. (***)

Polemik Hari Jadi Purwakarta: Anggaran Pesta Dioptimalkan, Kades di Pelosok Gadaikan Sawah demi Perbaiki Jalan

Foto: Ilustrasi/net

​PURWAKARTA — Di tengah kemegahan dan gemerlap rangkaian acara peringatan Hari Jadi Purwakarta yang menelan anggaran besar, sebuah realitas kontras terjadi di tingkat akar rumput. Di saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memfokuskan sisa optimalisasi anggaran untuk kesuksesan acara seremonial, seorang Kepala Desa (Kades) justru terpaksa menggadaikan sawah pribadinya demi memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di wilayahnya.

​Langkah nekat ini diambil oleh sang kepala desa setelah usulan perbaikan jalan melalui jalur birokrasi tak kunjung membuahkan hasil, sementara kondisi jalan yang rusak parah kian mengancam keselamatan warga dan melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal.

​"Kami tidak punya pilihan lain. Warga sudah menjerit karena jalan rusak bertahun-tahun, sementara momentum Hari Jadi Kabupaten justru diisi dengan pesta pora yang menelan biaya tidak sedikit. Karena anggaran daerah dinilai lebih memprioritaskan acara seremonial, saya pribadi berinisiatif menggadaikan sawah agar mobilitas warga tidak lumpuh total," ujar sang Kepala Desa dalam keterangan resminya.

​Sorotan Ketimpangan Prioritas Anggaran

​Kasus ini memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat dan pengamat kebijakan publik. Fenomena "Kades gadaikan sawah" ini dinilai sebagai bukti nyata adanya disorientasi prioritas pembangunan yang dilakukan oleh Bupati dan jajaran eksekutif daerah.

​Berikut beberapa poin krusial yang menjadi sorotan publik :

Erosi Anggaran Infrastruktur

Kebijakan pemotongan atau pengalihan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk perawatan fasilitas publik demi menyokong event-event seremonial berskala besar.

Beban Moral di Tingkat Desa

Pemerintah desa dipaksa berdiri di garda terdepan menghadapi protes langsung dari masyarakat, hingga harus mengambil beban finansial pribadi akibat lambatnya respons pemerintah pusat kabupaten.

Kontras Sosial yang Nyata

Kemewahan panggung utama peringatan Hari Jadi di pusat kota dinilai berbanding terbalik dengan perjuangan para petani dan warga desa yang harus melintasi infrastruktur yang tidak layak.

​Tuntutan Evaluasi Menyeluruh

​Aliansi Masyarakat Peduli Purwakarta mendesak DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit transparan terkait penggunaan anggaran Hari Jadi Kabupaten tahun ini. Mereka menuntut agar asas kemanfaatan publik dikembalikan sebagai panglima tertinggi dalam penyusunan anggaran daerah ke depan.

​"Ini adalah tamparan keras bagi jalannya roda pemerintahan. Sangat tidak elok ketika bupati tersenyum di atas panggung yang megah, sementara di sudut lain daerahnya, ada kepala desa yang harus kehilangan mata pencahariannya sementara waktu demi menambal lubang jalan," tegas perwakilan aliansi warga.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah serta Humas Pemkab Purwakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah mandiri yang diambil oleh kepala desa tersebut maupun mengenai kritik ketimpangan alokasi anggaran ini. (***)