-->

NASIONAL

PENDIDIKAN

Sabtu, 08 Februari 2025

LASQI Jawa Barat di Bawah Kepemimpinan KH Maman: Inovasi dan Kolaborasi



INFONAS.ID||SUMEDANG – KH Maman Imanulhaq, Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, resmi menahkodai Lembaga Seni Qosidah Indonesia (LASQI) Nusantara Jaya Jawa Barat. 

Keputusan ini diambil dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LASQI Nusantara Jaya Jawa Barat yang digelar di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Sumedang, Sabtu (8/2).

Rapat pleno ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Drs. Ajam Mustajam M.Si yang didampingi oleh Kabid Bimas Islam Dr. Jajang serta Ketua LPTQ Dodo Suhendar. 

Hadir pula para sesepuh LASQI seperti Prof. Dr. Badruzzaman, Dr. Farouq Goir, serta mantan anggota DPD RI Dr. Eni Sumarni. Selain itu, turut serta Kabid Penais Zawa, Kasi SBI dan MTQ, serta Kasubag TU Kanwil Kemenag Jabar. 

Rapat Pleno tersebut juga dimeriahkan paduan suara Shoutina dari Mahasiswi Uninus Bandung.

Dalam rapat yang dihadiri oleh 22 pengurus DPD LASQI dari seluruh Jawa Barat itu, secara musyawarah mufakat menunjuk KH Maman Imanulhaq sebagai Ketua LASQI Jawa Barat. Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu dianggap sosok yang paling tepat untuk memimpin LASQI Jawa Barat.

Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Drs. Ajam Mustajam M.Si menyatakan dukungannya kepada LASQI Nusantara Jaya Jawa Barat dalam upaya pelestariannya terhadap seni qosidah di tengah masyarakat Jawa Barat. 

Kemenag, kata Ajam, juga bakal kembali memasukkan seni qosidah dalam MTQ di tingkat kabupaten kota serta provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, Kiai Maman usai menerima penunjukkannya sebagai Ketua LASQI Jawa Barat menegaskan pentingnya sinergitas dan kolaborasi untuk meningkatkan pelestarian tradisi seni Islami khususnya seni qosidah. 

Oleh sebabnya, Kiai Maman memohon dukungan dari seluruh elemen, baik pemerintahan maupun entitas publik, untuk bersama-sama memajukan kesenian Islami.

Lebih lanjut, KH Maman juga menekankan pentingnya inovasi dalam seni qosidah agar dapat diterima oleh semua kalangan, khususnya anak-anak muda di Jawa Barat. 

"Kita harus menjadikan LASQI sebagai lembaga yang adaptif, yang mampu merangkul generasi muda tanpa kehilangan akar tradisinya. Dengan kolaborasi yang kuat antara ulama, seniman, dan pemerintah, saya yakin seni qosidah di Jawa Barat akan semakin berkembang," tambahnya.

Terakhir, Ketua Panitia Rapat Pleno LASQI DPW Jawa Barat, Dr. Eman Sulaeman, menyampaikan harapannya atas kepemimpinan baru ini. 

"KH Maman adalah sosok yang memiliki wawasan luas dan kepedulian tinggi terhadap seni Islami. Kami yakin di bawah kepemimpinan beliau, LASQI Jawa Barat akan semakin berkembang dan lebih eksis dalam menjaga serta memajukan seni qosidah di tengah dinamika zaman," ujarnya.

Dengan kepemimpinan Kiai Maman, imbuh Eman, LASQI Nusantara Jaya Jawa Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun seni Islami yang lebih inovatif dan berdaya guna bagi masyarakat.

Dalam waktu dekat, LASQI Nusantara Jaya Jawa Barat juga telah merancang beberapa program unggulan, di antaranya "Marhaban Ya Ramadhan" yang akan menghadirkan artis nasional dan santunan bagi kaum dhuafa, Safari Ramadhan ke beberapa daerah di Jawa Barat, serta Festival Qasidah Digital sebagai upaya menarik minat generasi muda terhadap seni qosidah melalui platform digital. (FT)


Jumat, 07 Februari 2025

Dinilai Rusak Marwah Partai PDIP Sejumlah PAC desak beri sanksi kepada Empat pembelot Pilkada


foto : Belasan Ketua PAC PDIP Se-purwakarta

Purwakarta - Dalam sebuah kesempatan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah mengungkapkan pentingnya peran PAC, Ranting hingga Anak Rating didalam tubuh partai berlambang kepala banteng tersebut.

Keberadaan struktur di akar rumput itu bukan hanya sekedar kepentingan elektoral saja, tapi juga soal melayani rakyat hingga soal aspirasi akar rumput tersebut harus didengar oleh DPP partai.

"Pengurus di akar rumput dan PAC juga bisa melaporkan jika para petugas partai di legislatif tidak aspiratif, mengkhianati keputusan DPP PDIP hingga membelot di Pilkada," ujar Ketua PAC PDIP Kecamatan Sukasari, Ahmad Wahyudin kepada awak media, Kamis 6 Februari 2025.

Ahmad juga meminta DPP PDIP memberikan sanksi berat bagi pengurus dan empat anggota fraksi PDIP jika memang terbukti membelot pada Pilgub Jabar dan Pilbup Purwakarta. Bagi kader dan pengurus yang terbukti membelot harus dipecat. Dan Anggota DPRD terpilih harus di PAW.

Menurutnya, selain AD/ART partai, dasarnya jelas, ada surat tugas dari DPP dan surat dari DPD PDIP Jabar nomor 3164/IN/DPD-26/X/2024, tertanggal 13 Oktober 2024, perihal usulan penugasan pengampu pada pilkada untuk penugasan anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dapil Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Barat.

"Bahkan, nama-nama yang bersangkutan terlampir, dan diberi tugas untuk berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pemenangan Pilkada. Penugasan ini akan menjadi catatan bagi DPP Partai dalam melakukan evaluasi kerja terhadap anggota dewan yang bersangkutan," kata Ahmad.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh kader PDIP wajib tunduk dan menjalankan perintah partai melalui rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Sekali lagi, perihal adanya sejumlah anggota fraksi yang membelot, dan mendukung salah satu paslon di luar perintah PDIP akan diberikan sanksi tegas," ujar Ahmad.

Sebelumnya dikabarkan, empat anggota fraksi PDIP Kabupaten Purwakarta, yaitu Ujang Rosadi, Ina Herlina, Lina Yuliani dan Novita telah dilaporkan oleh salahsatu mantan anggota fraksi dari partai yang sama atas sangkaan telah menerima sejumlah uang dari paslon yang bukan diusung oleh PDIP Purwakarta. Dalam laporan tersebut juga tercatat bahwa Ketua DPC PDIP Purwakarta juga turut serta dalam persekongkolan tersebut yang akhirnya dicopot oleh DPP PDIP.(***)





Waspada Jalan Berlubang di Klari Karawang, Pengendara Nyaris Celaka



INFONAS.ID||KARAWANG – Kondisi ruas Jalan Raya Klari, Karawang, semakin mengkhawatirkan. Lubang-lubang besar yang menganga di sepanjang jalan tersebut terus memakan korban.

Salah satu kejadian terbaru terjadi pada Jumat (7/2/2025) subuh, ketika seorang pengendara motor bersama istrinya terjebak dalam lubang di jalan sebelum putaran balik dekat Gudang Garam.

Beruntung, pengendara dan kendaraan di belakangnya sigap sehingga tidak terjadi tabrakan beruntun. 

Ari, pengendara motor yang menjadi korban, mengaku tidak melihat lubang karena kondisi jalan yang gelap.

"Keroakan itu cukup dalam. Saya kaget karena tiba-tiba motor berputar 360 derajat dan menghadap ke belakang, padahal saya melaju dari arah Johar menuju Klari. Alhamdulillah, Allah masih melindungi kami," ungkapnya.

Akibat insiden ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Meski demikian, Ari dan istrinya hanya mengalami luka ringan di kaki dan jari-jari.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Tri Winarno, menegaskan bahwa perbaikan Jalan Raya Klari bukan kewenangan Pemda Karawang.

"Ruas jalan dari Lampu Merah Lotte Grosir hingga Cikampek adalah jalan nasional, yang secara aturan menjadi tanggung jawab PPK 1.1 Jabar. Kami dari Pemda Karawang tidak bisa menangani langsung, tetapi hanya bisa berkoordinasi dengan pihak terkait," ujar Tri.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah beberapa kali mengirimkan surat, mengundang rapat, hingga mendatangi langsung Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti perbaikan jalan tersebut. 

Bahkan, Bupati Karawang Aep Syaepuloh telah turun tangan dengan memanggil pihak PPK 1.1 Jabar.

"Sudah dilakukan survei bersama dengan PPK 1.1 Jabar, dan akhir tahun 2024 sempat ada penanganan. Namun, hingga kini kerusakan masih terjadi," tambahnya.

Pantauan awak media menunjukkan bahwa dalam dua pekan terakhir, beberapa lubang di jalan tersebut telah ditandai dengan lingkaran putih oleh pihak PPK 1.1 Jabar. Namun, hingga kini belum ada perbaikan yang dilakukan.

Sementara itu, kecelakaan akibat jalan rusak terus terjadi. Lingkaran putih yang sebelumnya menandai lubang-lubang jalan pun sudah mulai memudar. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, perbaikan jalan di kawasan ini baru dilakukan menjelang Lebaran.

Masyarakat berharap agar perbaikan segera dilakukan sebelum jatuh lebih banyak korban. (FT)

Kamis, 06 Februari 2025

Kapolres Purwakarta Hadiri Peninjauan PLTS bersama AHY



Foto: AKBP Lilik Ardiansyah Kapolres Purwakarta saat jabatangan dengan Menko BIPK Agus Harimurti Yudhoyono

PURWAKARTA - Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardhiansyah bersama Dandim 0619/Purwakarta, Letkol Inf Ardiansyah hadiri kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Waduk Cirata, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Pada Kamis, 6 Februari 2025.

Kegiatan pengamanan VVIP itu melibatkan jajaran TNI dan Polri mulai dari Polsek, Koramil, Polres dan Kodim di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardhiansyah menjelaskan, pengamanan VVIP itu merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dan TNI dalam memastikan keamanan dan kelancaran kunjungan kerja Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,

"Kami berupaya secara maksimal untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif selama kunjungan Bapak Menko di wilayah hukum Polres Purwakarta," ungkap Lilik.

Sementara dalam kunjungan tersebut, AHY menilai bahwa PLTS Terapung Cirata merupakan komitmen pemerintah dalam membangun energi terbarukan.

"PLTS Terapung Cirata adalah simbol komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam energi terbarukan.Ini bukan hanya soal penyediaan listrik, tetapi juga tentang menjaga lingkungan dan memastikan masa depan yang lebih baik," kata AHY saat konfrensi pers di PLTS Waduk Cirata.

Menurutnya, PLTS ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Lebih dari 1.400 tenaga kerja lokal terlibat dalam pembangunan proyek ini, meningkatkan keterampilan mereka di bidang energi terbarukan.

Proyek PLTS Terapung Cirata adalah hasil kolaborasi antara PLN Nusantara Power dan Masdar, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, dengan investasi mencapai Rp1,7 triliun.

Keberhasilan proyek ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik di sektor energi hijau.

"Proyek ini bukan hanya menjamin pasokan listrik yang stabil, tetapi juga membuka pintu bagi investasi lebih besar di sektor energi terbarukan," kata AHY.

Dengan adanya PLTS Cirata ini, AHY mengatakan, Indonesia semakin menunjukkan kesiapan untuk memimpin dalam era energi terbarukan dan menciptakan masa depan yang lebih hijau.

Diketahui, proyek megah ini mencatatkan sejarah sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan menjadi kebanggaan Indonesia dalam upaya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Dengan luas 200 hektare dan 340.000 panel surya, PLTS Terapung Cirata memiliki kapasitas luar biasa—mampu menghasilkan 145 megawatt listrik (MWac), atau setara dengan 192 megawatt-peak (MWp). Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik lebih dari 50.000 rumah tangga setiap tahunnya.

Selain itu, proyek ini juga berperan besar dalam mengurangi emisi karbon, dengan diperkirakan mampu menekan lebih dari 200.000 ton emisi per tahun, setara dengan penanaman 10 juta pohon. (***)


Lantang ! Ketua Presidium FPII minta Dewan Pers Dibubarkan



Foto: Ketua Presidium FPII Saihhati

JAKARTA -- "Hey Ketua Dewan Pers Ibu Dini, keluar kalo berani, jangan cuma bersembunyi didalam seperti yosef adi prasetyo," demikian teriakan lantang Ketua Presidium FPII Kasihhati saat memimpin langsung aksi damai di gedung Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Rabu, (5/2/2025).

Aksi Damai Forum Pers Independent Indonesia (FPII) itu diikuti sejumlah perwakilan pengurus FPII dari berbagai daerah, dengan tuntutan utama bubarkan dewan pers.

Dalam orasinya, Ketua Presidium FPII Dra.Kasihhati dengan tegas mengatakan Dewan Pers telah menghianati amanah UU Pers Nomor 40 tahun 1999.
"Dewan Pers telah menghianati amanah UU Pers, tidak lagi bisa menjadi pelindung insan pers, tetapi justru menjadi pecundang karena telah menjadi milik penguasa dan pegusaha," tegas Kasihhati yang disambut teriakan bubarkan dewan pers dari para peserta aksi.

Ketua Presidium FPII yang akrab disapa dengan panggilan bunda Kasihhati itu juga mengkritisi terkait aset negara dikantor Dewan Pers yang disewakan ke sejumlah pihak.

"Usut peristiwa sewa menyewa aset negara yang terjadi di kantor Dewan Pers, karena perbuatan yang menyewakan aset negara adalah tindakan kriminal yang seharusnya tidak boleh dilakukan," ujar Kasihhati.

Dia juga menyoroti sejumlah peraturan Dewan Pers yang mengatur kehidupan pers Indonesia semau udelnya."Sejumlah peraturan Dewan Pers yang mengatur organisasi pers, media dan insan pers dibuat semau udelnya, sehingga telah merusak tatanan kehidupan pers Indonesia," nilai Kasihhati.

Menurut Kasihhati, Dewan Pers tidak bisa menjadi orangtua yang baik dan adil bagi seluruh insan pers Indonesia, karena dalam prakteknya Dewan Pers masih doyan melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap wartawan Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Nasional FPII Irfan Denny Pontoh,S.Sos dalam orasinya menegaskan, Dewan Pers telah kehilangan marwahnya," Hadirnya Dewan Pers seharusnya untuk mengembangkan kehidupan pers, melindungi insan pers dan menegakkan kemerdekaan pers, tetapi semua itu hanyalah mimpi, karenanya tepat jika hari ini kita meminta agar Dewan Pers dibubarkan," tukas Irfan.

Irfan dalam orasinya juga menyampaikan dirinya sebagai salah seorang korban kriminalisasi yang dilakukan Dewan Pers."Saya adalah korban kriminalisasi Dewan Pers, sehingga pernah hamoir dua tahun menjadi tersangka, karena adanya PPR Dewan Pers dan kesaksian ahli Ðewan Pers yang dijadikan dasar penetapan saya sebagai tersangka.

Dikantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Pengurus FPII juga menggelar aksi dan meminta Dewan Pers untuk dibubarkan.

Dalam kesempatan itu, massa aksi FPII kembali mendesak pembubaran Dewan Pers, sekaligus meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menghentikan proses seleksi anggota Dewan Pers yang saat ini sementara berjalan.

"Setiap tahun ada milyaran rupiah anggaran Dewan Pers dikucurkan melalui Kementerian ini, termasuk menyiapkan tenaga administrasi untuk mendukung kerja-kerja Dewan Pers, namun itu tidal sebanding dengan kinerja anggota Dewan Pera saat ini, karena itu sebaiknya proses seleksi Anggota Dewan Pers yang sementara berjalan, untuk dohentikan," pungkas Seknas FPII Irfan Denny Pontoh dalam orasinya didepan Kantor Kementeriaan Komdigti.(tim/red)

INTERNASIONAL

RELIGI

SPORT

TNI POLRI





WISATA

© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved