Pilkades Pegiringan Memanas, Ali Mahmud Mulai Dapat Dukungan

PEMALANG – Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, mulai menghangat. Salah satu calon kepala desa, Ali Mahmud, yang maju dengan nomor urut 1, disebut memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga mantan kepala desa setempat.

Dukungan tersebut disampaikan Hudori saat kampanye terbuka calon kepala desa nomor urut 1 yang berlangsung pada Senin (2/11/2026).

Menurut Hudori, usia Ali Mahmud yang relatif muda tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari sejumlah tokoh senior di Desa Pegiringan.

"Ali Mahmud itu masih muda, namun dapat dukungan dari tokoh-tokoh besar. Itu salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh calon-calon lainnya," ujar Hudori kepada wartawan.

Ia menggambarkan Ali Mahmud sebagai sosok yang cerdas dan bersahaja. Hudori pun berharap masyarakat dapat mempertimbangkan kapasitas serta rekam jejak Ali Mahmud sebelum menentukan pilihan dalam Pilkades mendatang.

Lebih lanjut, Hudori berharap apabila Ali Mahmud mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin Desa Pegiringan, ia mampu melanjutkan berbagai program dan pembangunan yang telah dirintis oleh kepala desa sebelumnya, Sukandar.

Menurutnya, kesinambungan pembangunan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menentukan pemimpin desa berikutnya.

Dukungan dari sejumlah tokoh tersebut menjadi bagian dari dinamika politik menjelang Pilkades Pegiringan. Meski demikian, masyarakat diharapkan tetap mencermati visi, misi, program kerja, serta kapasitas seluruh calon agar dapat menentukan pilihan secara bijak dan demokratis.

(SOLIHIN)

Hadapi Persaingan Kedepan Golkar Purwakarta Siapkan Strategi Tri Tangtu Bertema Hade Lampah Hade Polah

Foto: Dias Rukmana Praja saat memberikan sambutan pertama pasca dinobatkan jadi ketua terpilih dalam Musda XI di Palaza hotel 31/10/2026

PURWAKARTA — Menyongsong kontestasi perebutan kekuasaan yang diprediksi kian sengit pada periode mendatang, DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta menggebrak panggung politik daerah dengan mengusung narasi dan semangat baru. Tak sekadar strategi teknis, Golkar Purwakarta secara resmi mengangkat nilai kearifan lokal Sunda, "Hade Lampah, Hade Polah", sebagai ruh perjuangan partai.

​Langkah ini menegaskan komitmen Golkar Purwakarta untuk tampil membeda di tengah memanasnya peta persaingan. Filosofi Hade Lampah, Hade Polah—yang bermakna berperilaku baik dan bertindak bijak—dijadikan acuan moral sekaligus kompas pergerakan seluruh kader dalam meraih kepercayaan publik.

​"Kami menyadari bahwa persaingan politik ke depan akan semakin ketat. Namun, bagi Golkar Purwakarta, kekuasaan hanyalah sarana untuk mengabdi. Cara untuk mencapainya harus sama baiknya dengan tujuan itu sendiri. Hade lampah, hade polah adalah respons kami: politik yang beretika, santun, dan membawa kedamaian bagi warga Purwakarta," tegas Dias Rukmana praja dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).

​Menghadapi kalkulasi politik mendatang, semangat baru ini diterjemahkan ke dalam "Tri Tangtu" langkah strategis

Pendidikan Politik Santun

Mengikis narasi perpecahan dengan mengedepankan adu gagasan, visi pembangunan, serta program kerja yang rasional.

Kerja Nyata Berbasis Respon Cepat

Mendorong seluruh pengurus dan kader di tingkat kecamatan hingga desa untuk turun langsung menyelesaikan persoalan riil masyarakat.

Penguatan Konsolidasi Akar Rumput

Membangun ikatan emosional dengan warga melalui pendekatan kultural yang ramah dan inklusif.

​Dengan fondasi mesin partai yang kian solid dan pendekatan berbasis nilai kesantunan ini, Golkar Purwakarta optimistis mampu memenangkan hati masyarakat sekaligus keluar sebagai pemenang dalam kontestasi politik mendatang. (***)

3 Tahun Baju Dinas Bupati dan wakil tembus Rp.692 juta

Foto: Net

PURWAKARTA — Anggaran penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Bupati serta Wakil Bupati Purwakarta mencapai Rp250 juta dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Jika dijumlahkan dengan paket pengadaan pada 2025 dan 2026, nilai belanja dan alokasi anggaran serupa selama tiga tahun mencapai Rp692,44 juta.

Berdasarkan Lampiran III Raperda APBD 2027, anggaran sebesar Rp250 juta tercantum dalam subkegiatan 4.01.01.2.11.0002 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Belanja tersebut menjadi perhatian Rizky Widya Tama, Aktivis Analitika Purwakarta. Ia menilai pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan daerah perlu memperhatikan kebutuhan riil serta prinsip efisiensi anggaran.

Data pengadaan melalui INAPROC menunjukkan, pada 2025 terdapat paket Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah senilai Rp197.880.000.

Paket tersebut dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung dengan penyedia CV Santika Jaya.

Sementara pada 2026, tercatat paket Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah senilai Rp244.562.000.

Paket tersebut menggunakan metode E-Purchasing, bersumber dari APBD Perubahan, serta memiliki penandaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dengan demikian, nilai pengadaan pada 2025 dan 2026 masing-masing mencapai sekitar Rp197,88 juta dan Rp244,56 juta. Sementara dalam rancangan APBD 2027, alokasi kembali disiapkan sebesar Rp250 juta.

Rizky menilai, pemerintah perlu menjelaskan rincian kebutuhan dan dasar perhitungan anggaran tersebut.

“Pakaian dinas memang merupakan kebutuhan kedinasan. Namun, pemerintah harus bisa menjelaskan apa saja yang dibeli, berapa jumlahnya, dan bagaimana harga satuannya dihitung. Jangan sampai pengadaan dilakukan setiap tahun tanpa evaluasi kebutuhan yang jelas,” ujar Rizky.

Menurutnya, keterbukaan informasi pengadaan penting agar masyarakat dapat menilai kewajaran belanja sekaligus memastikan tidak ada pengeluaran yang sebenarnya masih bisa dihemat.

“Yang perlu dijelaskan bukan hanya berapa anggarannya, tetapi juga apakah barang yang diadakan setiap tahun memang dibutuhkan. Pemerintah harus bisa menunjukkan dasar perhitungan dan kewajaran harga satuannya,” katanya.

Rizky juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar harga satuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang mengarahkan pengadaan barang dan jasa, termasuk pakaian dinas dan atribut, agar berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2025.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuka rincian pengadaan, mulai dari jenis pakaian, jumlah kebutuhan, spesifikasi barang, hingga harga satuan yang menjadi dasar penyusunan anggaran.

Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat menilai apakah belanja pakaian dinas pimpinan daerah telah disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur dan prinsip efisiensi penggunaan uang publik.

Sanggar Widya Loka Tampil Memukau di Wisata Kuliner Purnawarman

PURWAKARTA – Sanggar Widya Loka pimpinan Bunda Laras kembali menunjukkan eksistensinya dalam pembinaan dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Purwakarta. Kali ini, anak-anak binaan sanggar tersebut tampil memukau dalam sebuah pertunjukan di kawasan Wisata Kuliner Purnawarman, halaman GOR Purnawarman, Purwakarta.

Penampilan tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan seni budaya kepada masyarakat luas, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka di bidang seni pertunjukan.

Kawasan Wisata Kuliner Purnawarman yang ramai dikunjungi masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan, menjadi ruang terbuka bagi para seniman muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mendekatkan seni budaya kepada publik.

Apresiasi terhadap kiprah Sanggar Widya Loka disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Disporabud Kabupaten Purwakarta, Dodi Samsul Bahri. Ia menilai keberadaan sanggar seni memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kesenian tradisional sekaligus membina minat generasi muda.

Menurut Dodi, sanggar seni yang dikelola secara baik, seperti Sanggar Widya Loka di bawah kepemimpinan Bunda Laras, layak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

“Sanggar Widya Loka pimpinan Bunda Laras patut didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Antusiasme generasi penerus terhadap seni saat ini sangat tinggi, dan sanggar berperan vital sebagai saluran pelatihan yang tepat,” ujar Dodi.

Ia menambahkan, pengembangan seni dan budaya tradisional menjadi salah satu aspek penting yang perlu terus didorong. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan para pelaku seni diharapkan dapat diperkuat melalui berbagai kegiatan serta penyelenggaraan acara seni budaya secara berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian warisan budaya, tetapi juga membuka kesempatan bagi seniman lokal untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan kualitas pertunjukan agar mampu menjangkau khalayak yang lebih luas.

Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem seni budaya yang berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta.

Dengan konsistensi pembinaan dan terbukanya ruang tampil bagi generasi muda, Sanggar Widya Loka diharapkan terus melahirkan talenta-talenta seni yang mampu berkontribusi dalam pelestarian budaya serta membawa nama Kabupaten Purwakarta ke tingkat regional maupun nasional. (AGUS)

Sigap! Polsek Campaka Bersama TNI Bersihkan Jalan dari Pohon Tumbang

PURWAKARTA – Jajaran Polsek Campaka bersama personel TNI dan masyarakat bergerak cepat menangani pohon tumbang yang menghalangi arus lalu lintas di ruas Jalan PTPN Cikumpay menuju Citamiang, Kabupaten Purwakarta.

Dalam penanganan tersebut, Aiptu Ahmad Haryanto dan Aiptu Asep Mulyana bersinergi dengan personel TNI serta warga setempat untuk menyingkirkan batang pohon yang melintang di badan jalan.

Pohon tumbang tersebut sempat menghambat arus kendaraan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi kondisi itu, kedua anggota Polsek Campaka berinisiatif melakukan koordinasi di lokasi agar proses penanganan dapat segera dilaksanakan.

Melalui kerja sama dan semangat gotong royong, petugas bersama warga memotong serta membersihkan batang dan ranting pohon yang menutup jalan. Upaya tersebut dilakukan untuk memulihkan akses transportasi sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan bagi pengendara yang melintas.

Kapolsek Campaka mengapresiasi respons cepat anggotanya serta sinergi yang terjalin antara Polri, TNI, dan masyarakat dalam menangani kejadian tersebut.

Menurutnya, koordinasi dan tindakan cepat sangat diperlukan ketika terjadi gangguan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat maupun kelancaran aktivitas warga.

“Situasi seperti ini membutuhkan respons cepat. Sinergi antara Polri, TNI, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keamanan serta kelancaran akses publik,” ujarnya.

Penanganan pohon tumbang tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Kehadiran aparat di lapangan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya menjaga keselamatan dan membantu masyarakat ketika menghadapi situasi darurat.

Dengan dibersihkannya pohon tumbang di ruas Jalan PTPN Cikumpay menuju Citamiang, diharapkan akses jalan dapat kembali digunakan dengan aman dan aktivitas masyarakat, khususnya di kawasan perkebunan dan sekitarnya, tidak terganggu.

Catatan redaksi: Waktu kejadian, tanggal, dan keterangan resmi mengenai kondisi akhir jalan dapat ditambahkan apabila sudah terkonfirmasi.

SC Buka Pendaftaran Bacalon Ketua DPD Golkar Purwakarta, Siapa Berminat?

Foto: Ketua SC Farid Farhan 

SC atau Panitia Pengarah Musda XI DPD Golkar Purwakarta secara resmi membuka pendaftaran Bakal Calon Ketua DPD Golkar Purwakarta. Hal ini menyusul telah terbitnya surat dari DPD Golkar Jawa Barat bernomor B-55/Golkar/X/2026 perihal persetujuan pelaksaan Musda. 

Untuk diketahui, Musda atau Musyawarah Daerah DPD Golkar Purwakarta merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi. Hal yang paling mendasar adalah terkait personalia Ketua DPD Golkar Purwakarta untuk masa jabatan lima tahun mendatang. 

Ketua SC Musda XI DPD Golkar Purwakarta, Farid Farhan mengatakan pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh kader potensial untuk mendaftar. Dia pun menyebut pendaftaran dan verifikasi akan dilakukan secara maraton demi efektivitas dan efisiensi kegiatan. 

"Hari Jum'at 30 Oktober 2026, kami membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPD Golkar Purwakarta. Silakan kepada kader yang berminat untuk mendaftar dan kami akan memproses sesuai dengan mekanisme konstitusi dan aturan organisasi," kata Farid di Kantor DPD Golkar Purwakarta, Kamis (29/10/26). 

Adapun pelaksanaan kegiatan Musda, Farid menyebut akan dihelat pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di Plaza Hotel kawasan Kota Bukit Indah, Purwakarta. Hajat tersebut kata dia, bersifat terbuka untuk seluruh kader Golkar Kabupaten Purwakarta. 

"Tajuknya Musda riang gembira untuk seluruh kader Golkar Purwakarta. Kita menyusun tagline, Golkar Hade Lampah Hade Polah. Sabtu akhir bulan ini di Plaza Hotel. Ini peristiwa rutin, biasa dan lumrah. Sehingga tidak perlu tensi tegang," katanya. 

Jamin Suasana Kondusif 

Farid menjamin kegiatan lima tahunan tersebut akan berlangsung kondusif dan melahirkan kebahagiaan untuk semua pihak, terutama kader Golkar Purwakarta. Dinamika yang muncul menurut dia, akan serta merta mencair setelah keputusan strategis diambil dalam Forum Musda. 

"Golkar ini partai tua, usianya sudah 62 tahun. Saya kira sudah sangat terbiasa mengelola dinamika. Kalau sudah menjadi kader Golkar, panggilan berubah menjadi ketua. Ya, ini karena para beliau adalah tokoh komunitasnya masing-masing. Gak jadi Ketua DPD pun panggilan harian tetap ketua", katanya. 

Terakhir dia mengimbau seluruh stakeholder agar membangun Purwakarta bersama Partai Golkar. Dia menegaskan sejarah panjang partai berlambang pohon beringin ini turut serta memberikan nuansa teduh pembangunan selama ini. 

"Baik yang masih kader Golkar maupun alumni, semuanya produk Golkar. Partai ini sudah berbuat banyak untuk Purwakarta dalam membangun suprastruktur maupun infrastrukturnya. Semoga Golkar terus menuntun dan menjadi contoh yang baik bagi warga Purwakarta," ujarnya. (***)

Agus Supriadi Masuk Bursa Calon BPD Cimahi Periode 2027–2035

PURWAKARTA – Tahapan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, memasuki tahap pengambilan nomor urut calon. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Desa Cimahi pada Rabu (28/10/2026) sebagai bagian dari proses pembentukan BPD untuk periode 2027–2035.

Dalam tahapan tersebut, Agus Supriadi memperoleh nomor urut 2 sebagai salah satu calon dari Dusun I. Proses ini menjadi bagian penting dalam persiapan pemilihan anggota BPD yang diharapkan berlangsung transparan, adil, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Camat Campaka, Dicky Sukmawijaya, S.IP., mengatakan para calon yang mengikuti tahapan tersebut telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan dalam menentukan mekanisme pemilihan, baik secara langsung oleh masyarakat maupun melalui sistem keterwakilan.

“Mekanisme pemilihan bisa langsung atau keterwakilan, namun yang terpenting adalah transparansi agar diketahui semua pihak, terutama para calon,” ujar Dicky.

Menurutnya, penentuan mekanisme teknis menjadi bagian dari kewenangan panitia dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan informasi, serta kondisi anggaran dan efisiensi pelaksanaan.

Sementara itu, Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, menyampaikan bahwa regulasi terbaru dari pemerintah daerah masih ditunggu sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemilihan.

Meski demikian, ia menilai kondisi di tingkat dusun relatif kondusif. Keterwakilan wilayah dan perempuan juga telah masuk dalam komposisi calon yang disiapkan.

“Alhamdulillah, masing-masing dusun di Cimahi sudah terisi dan terwakili dengan baik, termasuk keterwakilan perempuan,” ungkap Asep.

Ia juga mengingatkan panitia dan aparatur desa agar menjaga netralitas serta tidak memihak kepada calon tertentu.

“Anggaran ada atau tidak, pelaksanaan harus tetap jalan. Panitia harus bekerja ikhlas, dan bagi aparatur desa jangan sampai memihak salah satu calon,” tegasnya.

Asep berharap anggota BPD yang terpilih nantinya mampu membangun sinergi dengan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan mendorong kemajuan Desa Cimahi.

Berdasarkan informasi panitia, terdapat delapan calon anggota BPD Desa Cimahi yang terdiri atas enam calon dari dua dusun dan dua calon perempuan.

Berikut daftar nomor urut calon yang disampaikan:

Dusun I

1. Ega Nugraha

2. Agus Supriadi

3. H. Sulaeman

Dusun II

1. Abad Badrudin

2. Sutisna

3. Muslihat

Keterwakilan Perempuan

1. Ambarwati

2. Misrawati

Dalam informasi yang disampaikan, komposisi keanggotaan BPD Desa Cimahi direncanakan berjumlah 10 orang dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah serta berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perempuan.

Tahapan pemilihan ini diharapkan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga anggota BPD terpilih dapat menjalankan peran dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

(Tim Redaksi)

Anggaran Perawatan SMKN Talaga Rp656 Juta Disorot, Kepsek Bungkam

MAJALENGKA – Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMK Negeri Talaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, menjadi sorotan. Sejumlah pos anggaran dengan nilai ratusan juta rupiah memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.

Berdasarkan informasi anggaran yang menjadi sorotan, terdapat sejumlah alokasi dana BOS pada 2025, di antaranya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp656 juta, pengembangan perpustakaan sebesar Rp274 juta, serta penyelenggaraan bursa kerja lapangan sebesar Rp212 juta.

Besarnya alokasi anggaran tersebut, terutama untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang mencapai Rp656 juta dalam satu tahun, menjadi perhatian publik. Muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, termasuk dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dan laporan kegiatan yang dipertanyakan.

Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, laporan realisasi anggaran, bukti transaksi, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan demikian, belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana BOS tersebut.

Kepala Sekolah Belum Memberikan Klarifikasi

Untuk memperoleh keterangan yang berimbang, awak media berupaya menghubungi Kepala SMK Negeri Talaga melalui sambungan telepon. Namun, panggilan tersebut belum mendapatkan jawaban. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp juga belum memperoleh tanggapan.

Pada kesempatan lain, awak media mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan secara langsung. Akan tetapi, kepala sekolah tidak berada di tempat karena, menurut keterangan yang diperoleh saat itu, sedang mengikuti rapat di Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah Kertajati.

Hingga berita ini diterbitkan pada 27 Oktober 2026, pihak SMK Negeri Talaga belum memberikan keterangan resmi mengenai rincian penggunaan dan realisasi anggaran dana BOS Tahun Anggaran 2025 tersebut.

Publik berharap pihak sekolah dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar penggunaan dana BOS dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Media ini tetap membuka ruang bagi Kepala SMK Negeri Talaga maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab guna melengkapi pemberitaan.

(ROJAN)

Soliditas Squad Nusantara Jateng Menggema di Deklarasi Kota Pekalongan

PEKALONGAN – Semangat kebersamaan dan soliditas organisasi mewarnai deklarasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Squad Nusantara Kota Pekalongan yang digelar di GOR Setayu, Kota Pekalongan, Minggu (25/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus dan anggota Squad Nusantara dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan informasi panitia, sekitar 700 anggota turut menghadiri kegiatan tersebut, termasuk rombongan DPC Squad Nusantara Kabupaten Pemalang yang datang menggunakan satu bus dengan membawa 57 orang.

Rombongan DPC Squad Nusantara Kabupaten Pemalang dipimpin jajaran pengurus yang terdiri atas Ketua Surinto, Sekretaris Slameto, S.E., Bendahara Yudha Anggoro, serta Dewan Penasihat AKBP (Purn.) Puji Purwanto bersama sejumlah anggota.

Deklarasi tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP Squad Nusantara, RM Jalu Seno Aji, Ketua DPW Squad Nusantara Jawa Tengah, Didi Nalogo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekalongan, serta tamu undangan dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Kota Pekalongan.

Ketua DPC Squad Nusantara Kota Pekalongan, Muhamad Arifin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran DPC Squad Nusantara se-Jawa Tengah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Menurut Arifin, partisipasi dan kekompakan para anggota dari berbagai daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran acara.

“Berkat dukungan teman-teman DPC Squad Nusantara se-Jawa Tengah, acara yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB ini berjalan dengan sukses,” ujar Muhamad Arifin.

Ia kembali menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh jajaran pengurus dan anggota yang telah menunjukkan semangat kebersamaan dalam momentum deklarasi tersebut.

Arifin berharap kekompakan yang terbangun melalui kegiatan ini dapat terus dipertahankan dan menjadi modal bagi Squad Nusantara dalam memperkuat koordinasi serta menjalankan kegiatan organisasi di tengah masyarakat.

Deklarasi DPC Squad Nusantara Kota Pekalongan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus mempererat hubungan antarpengurus dan anggota Squad Nusantara di wilayah Jawa Tengah.

Dengan dukungan dari berbagai daerah, Squad Nusantara diharapkan dapat terus menjaga soliditas, membangun sinergi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. (SOLIHIN)

Perkuat Komitmen Jaga Keberlangsungan Ekosistem Perairan PJT II Tebar Benih Ikan Secara Serentak

Foto: Penebaran Bibit ikan oleh PJT II

Purwakarta – Perum Jasa Tirta II (PJT II) memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air melalui kegiatan Penebaran Benih Ikan Bersama yang dilaksanakan secara serentak di beberapa lokasi yang tersebar di lingkungan wilayah kerja perusahaan, pada Jumat (23/10).

Mengusung tema "Employee Engagement for Sustainable Aquatic Ecosystem", kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membangun budaya kepedulian lingkungan sekaligus mendorong keterlibatan aktif seluruh insan PJT II dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan.

Acara ini dihadiri oleh Direksi Perum Jasa Tirta II dan melibatkan seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II. Penebaran benih ikan ini merupakan bentuk kontribusi nyata PJT II dalam mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, menjaga keberlangsungan ekosistem perairan, serta memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya air.

Adapun jumlah total benih ikan yang ditebar yaitu k 27.915 ekor ikan dari jenis ikan balida dan ikan mas serta melibatkan peserta sejumlah 1.027 karyawan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara serentak di sejumlah lokasi strategis, meliputi Kawasan Waduk Jatiluhur, Rawakalong-Bekasi, Situ Wanayasa-Purwakarta, Tujuh Muara Sumur-Subang, Bendungan Cipanas-Sumedang, Unit Wilayah VI-Serang, Bendung Argoguruh-Lampung.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso menyampaikan kegiatan penebaran benih ikan menjadi salah satu wujud komitmen perusahaan untuk memastikan pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan keberlangsungan fungsi ekologisnya.

"Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, juga merupakan ruang kehidupan bagi berbagai ekosistem yang harus kita jaga bersama. Melalui kegiatan penebaran benih ikan secara serentak ini, Kami berharap langkah ini dapat berkontribusi terhadap kelestarian ekosistem perairan sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk semakin peduli terhadap lingkungan," ujar Imam Santoso.

Ia menambahkan, keberlanjutan sumber daya air harus memberikan manfaat yang seimbang antara kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sumber daya air tidak hanya diukur dari kemampuan perusahaan menjaga ketersediaan dan distribusi air, tetapi juga dari upaya mempertahankan kualitas lingkungan dan keberlanjutan manfaat sumber daya air bagi generasi mendatang.

Dalam jangka panjang, upaya ini berpotensi memberikan sejumlah manfaat, antara lain mendukung keanekaragaman hayati perairan, mempertahankan fungsi ekologis waduk dan sungai, serta memperkuat keberlanjutan sumber daya perikanan darat yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara bertanggung jawab.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Jasa Tirta II, Anton Mardiyono, menekankan bahwa menjaga ekosistem perairan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Ia menambahkan bahwa pelestarian ekosistem perairan membutuhkan partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar wilayah pengelolaan sumber daya air.

"Keberhasilan menjaga kelestarian perairan membutuhkan peran bersama. Karena itu, kami ingin mengajak masyarakat untuk turut menjaga kebersihan sungai dan waduk, tidak membuang sampah maupun limbah ke badan air, serta memanfaatkan sumber daya perikanan secara bijaksana. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, manfaat sumber daya air dapat terus dirasakan oleh masyarakat hingga generasi mendatang," tambahnya.

Melalui sinergi antara perusahaan, karyawan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan, PJT II berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi lingkungan, kehidupan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. (Rls)

Aktivis Purwakarta Soroti Dugaan Penahanan Jenazah Bayi di RS Siloam Terkait Masalah Biaya

Foto: Net

​PURWAKARTA — Sejumlah aktivis kemanusiaan dan kemasyarakatan di Kabupaten Purwakarta melontarkan kritik keras terhadap dugaan aksi penahanan jenazah seorang bayi oleh oknum pegawai di RS Siloam Purwakarta. Penahanan tersebut diduga dilakukan dengan alasan pihak keluarga harus melunasi seluruh biaya perawatan terlebih dahulu sebelum jenazah diperbolehkan dibawa pulang.

​Peristiwa ini bermula ketika keluarga pasien yang tergolong tidak mampu berupaya membawa pulang jenazah bayinya untuk segera dimakamkan. Namun, oknum petugas rumah sakit diduga menahan jenazah dan mewajibkan pembayaran administrasi diselesaikan di tempat, tanpa memberikan penanganan solutif atau pertimbangan kemanusiaan.

Deblenk, perwakilan dari Forum Ormas dan LSM Purwakarta, menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian ini.

​"Tindakan menahan jenazah atas alasan biaya adalah bentuk pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan etika pelayanan kesehatan. Rumah sakit seharusnya mengutamakan kepedulian sosial dan memberikan kemudahan administrasi bagi keluarga yang sedang berduka, bukan malah mempersulitnya," tegas Deblenk

​Para aktivis mendesak beberapa hal kepada pihak manajemen RS Siloam dan dinas terkait.

Penyelidikan Internal

Meminta manajemen RS Siloam Purwakarta untuk mengusut tuntas oknum pegawai yang terlibat dan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

Evaluasi Standar Operasional (SOP)

Meminta pembenahan sistem pelayanan agar kasus serupa tidak terulang kembali kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Intervensi Dinas Kesehatan

Meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta untuk turun tangan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap izin serta pelayanan operasional rumah sakit swasta di wilayah Purwakarta.

​Para aktivis menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga pihak keluarga mendapatkan keadilan dan hak-haknya terpenuhi, serta memastikan pelayanan kesehatan di Purwakarta lebih berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Sampai berita diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak Rumah Sakit.

Kades Cijaya Tegas! Jam Malam Siswa dan Ronda Diperketat

PURWAKARTA — Pemerintah Desa (Pemdes) Cijaya, Kabupaten Purwakarta, bergerak menindaklanjuti arahan Bupati Purwakarta terkait penerapan jam malam bagi siswa dan penguatan kegiatan ronda malam guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Kepala Desa Cijaya, H. Tri Sutisna, memberikan arahan langsung kepada jajaran Perlindungan Masyarakat (Linmas) agar pelaksanaan program tersebut berjalan disiplin, konsisten, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam arahannya, H. Tri Sutisna menegaskan bahwa penerapan jam malam siswa dan peningkatan ronda malam merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, sekaligus melindungi generasi muda dari berbagai potensi risiko pada malam hari.

“Sesuai arahan Bupati Purwakarta, saya menginstruksikan seluruh personel Linmas untuk melaksanakan program jam malam siswa dan kegiatan ronda malam dengan sungguh-sungguh. Ini demi keamanan lingkungan dan masa depan anak-anak kita,” tegas H. Tri Sutisna saat memberikan pengarahan kepada petugas Linmas.

Ia meminta personel Linmas meningkatkan patroli, khususnya pada jam-jam rawan, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada malam hari.

Penerapan jam malam bagi siswa diharapkan dapat membantu mencegah kenakalan remaja dan mengurangi potensi keterlibatan anak dalam aktivitas berisiko. Sementara itu, penguatan ronda malam ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan warga serta mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

H. Tri Sutisna juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan humanis dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, petugas harus tetap mengedepankan pembinaan dan komunikasi yang baik, dengan menjalankan setiap tindakan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat dinilai penting untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di lingkungan warga.

Melalui langkah tersebut, Pemdes Cijaya berharap kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan semakin meningkat, sehingga tercipta suasana desa yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.

(AGUS)

Uji Kemampuan Sanggar Tari Widya Loka, Kades Cimahi Turun Langsung

PURWAKARTA — Sanggar Budaya Widya Loka menggelar kegiatan Evaluasi Lokal Sanggar Budaya sebagai upaya melestarikan sekaligus mengembangkan seni tradisi di Desa Cimahi, Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, yang menilai keberadaan sanggar budaya memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya lokal.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Owner Sanggar Budaya Widya Loka, Sri Mulyani, S.Pd., yang akrab disapa Bunda Laras. Sementara itu, Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, bertindak sebagai penanggung jawab utama kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, para peserta menampilkan tarian tradisional secara bergiliran di hadapan tim juri. Setiap penampilan langsung mendapatkan penilaian setelah peserta menyelesaikan tariannya.

Mekanisme evaluasi tersebut dirancang untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada para peserta. Dengan demikian, para penari diharapkan dapat meningkatkan kualitas teknik gerak, penghayatan, serta pemahaman terhadap karakter dan makna tarian yang dibawakan.

Selain menjadi ajang evaluasi kemampuan, kegiatan ini juga mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang edukatif dan kompetitif secara sehat. Para peserta diharapkan tidak hanya menguasai teknik menari, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam seni tradisi.

Kepala Desa Cimahi, Asep Saepul Bahrie, menegaskan bahwa kegiatan pelestarian seni budaya perlu terus didukung agar warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda.

Menurutnya, sanggar budaya bukan sekadar tempat untuk mempelajari gerakan tari, melainkan juga ruang pembelajaran yang dapat membantu membentuk karakter, menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah, serta memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Aep Syaepul Bahri, S.H., yang membidangi hukum dan advokasi. Kehadirannya menjadi bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan seni budaya yang tertib dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan Evaluasi Lokal Sanggar Budaya ini, Sanggar Widya Loka berharap dapat terus mengembangkan potensi para penari, khususnya generasi muda, agar mampu menjadi penerus seni tradisi yang berkualitas.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kesenian daerah sekaligus menanamkan pemahaman bahwa setiap gerakan tari tidak hanya mengandung unsur keindahan, tetapi juga menyimpan nilai, filosofi, dan identitas budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

(Agus)

Dapat Nomor Urut 3, Jajang Hermawan Siap Lanjutkan Kepemimpinan dan Pembangunan Desa Kalihurip

​KALIHURIP, Karawang – Calon Kepala Desa (Cakades) Incumbent Desa Kalihurip, Jajang Hermawan, resmi mendapatkan nomor urut 3 dalam pengundian nomor urut calon Kepala Desa Kalihurip. Dengan ditetapkannya nomor urut ini, Jajang Hermawan menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan roda pemerintahan dan pembangunan Desa Kalihurip ke arah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

​Nomor urut 3 disambut hangat oleh Jajang Hermawan dan para pendukungnya. Menurutnya, nomor 3 memiliki makna filosofis tersendiri yang melambangkan keseimbangan, persatuan, serta tiga pilar utama pembangunan desa: kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

​"Alhamdulillah, pengundian nomor urut berjalan lancar dan kondusif. Angka 3 ini menjadi simbol komitmen kami untuk terus menjaga persatuan warga serta melanjutkan program-program prioritas yang sudah dan sedang berjalan di Desa Kalihurip. Kepemimpinan adalah keberlanjutan, dan saya siap mendedikasikan diri kembali demi kemajuan seluruh masyarakat Kalihurip," ujar Jajang Hermawan.

​Selama masa kepemimpinannya sebelumnya, Jajang Hermawan telah memimpin berbagai program strategis, mulai dari peningkatan infrastruktur desa, tata kelola pemerintahan yang transparan, hingga pemberdayaan ekonomi warga lokal. Pada periode mendatang, ia mengusung visi kelanjutan pembangunan yang berfokus pada:

1. ​Infrastruktur & Lingkungan: Melanjutkan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana serta fasilitas umum desa.

2. ​Pelayanan Publik & Digitalisasi: Meningkatkan kualitas pelayanan warga yang cepat, ramah, dan berbasis kemudahan akses.

3. ​Pemberdayaan Ekonomi & Kesejahteraan: Memperkuat potensi lokal, UMKM, serta program sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Desa Kalihurip.

​Jajang Hermawan juga mengimbau seluruh masyarakat Desa Kalihurip untuk menyambut Pesta Demokrasi Pilkades ini dengan penuh kedamaian, menjaga silaturahmi, dan tidak terpecah belah oleh perbedaan pilihan.

​"Pilkades adalah ajang silaturahmi dan adu gagasan demi kebaikan desa tercinta. Mari kita jaga kebersamaan dan kondusivitas Desa Kalihurip. Jangan lupa, ingat dan pilih nomor 3 untuk Kalihurip yang lebih maju dan berkelanjutan," tutup Jajang. (***)

Bangun Sinergitas Guna Tingkatkan PAD, Forum Ormas dan LSM Gelar Diskusi Bareng Bapenda Purwakarta

Foto: Diskusi hangat Kepala bapenda bersama Forum Ormas dan LSM Purwakarta di aula Bapenda Purwakarta 

​PURWAKARTA — Dalam upaya mengoptimalkan potensi dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Forum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Purwakarta menggelar agenda diskusi strategis bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta.

​Kegiatan yang berlangsung hangat dan interaktif ini menjadi wadah kolaborasi antara unsur masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Diskusi ini berfokus pada pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, penyelarasan program pengawasan, serta penguatan peran Ormas dan LSM sebagai mitra kritis sekaligus strategis pemerintah.

​Koordinator Forum Ormas/LSM Purwakarta Asep Kurniawan sekretaris Pemuda Pancasila MPC Purwakarta menyampaikan bahwa optimalisasi PAD bukan hanya tanggung jawab Bapenda semata, melainkan butuh keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.

​"Kami dari Forum Ormas dan LSM siap mendukung penuh upaya Bapenda dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purwakarta. Sinergitas ini penting agar pengawasan pajak daerah dapat berjalan transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan daerah yang merata," ujar Fapet sapaan akrabnya.

​Sementara itu, perwakilan Bapenda Kabupaten Purwakarta menyambut baik inisiatif dan kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Ormas dan LSM. Pihak Bapenda menilai bahwa keterbukaan informasi dan kemitraan bersama elemen masyarakat akan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak di Purwakarta.

​Melalui diskusi ini, kedua belah pihak menyepakati beberapa poin penting, di antaranya:

Penguatan Sinergi & Komunikasi

Membuka ruang dialog berkala antara Bapenda dan Ormas/LSM.

Edukasi & Sosialisasi

Melibatkan LSM dan Ormas dalam memasyarakatkan pentingnya taat pajak daerah.

​Pengawasan Partisipatif

Mendorong pengawasan bersama terhadap potensi kebocoran pajak daerah demi transparansi anggaran.

Ditempat yang sama Kepala Bapenda Yayat mengatakan, kami sangat berterima kasih kepada forum ormas dan LSM Purwakarta yang masih peduli kepada daerahnya dengan memperhatikan PAD.

"Itu memang sebuah kewajiban bagi kita smua untuk bahu membahu meningkatkan PAD terutama di sektor pajak, pasalnya pembangunan akan terlaksana mana kala masyarakat taat pajak, suatu kebahagiaan bagi kami ketika berdiskusi dengan forum ormas dan LSM membahas potensi untuk peningkatan PAD di Purwakarta, karena kami anggap itu sepirit buat kami di Bapenda lebih meningkatkan kinerja guna tercapainya nya target pendapatan," tuturnya

​Dengan terjalinnya sinergitas yang kuat ini, diharapkan target PAD Kabupaten Purwakarta dapat tercapai secara maksimal demi mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan warga Purwakarta.(***)

Transformasi Wajah Kota: Mahakarya Gapura Ratusan Juta dan Solusi Hakiki Kemakmuran Rakyat

Foto: Net

​OPINI - Pemerintah Daerah Purwakarta kembali membuktikan komitmen tanpa batas dalam menuntaskan masalah paling mendesak bagi kesejahteraan warganya: estetika batas wilayah.

Melalui visi progresif Bupati Om Zein, proyek strategis pembangunan gapura-gapura megah nan bertema artistik senilai ratusan juta rupiah kini resmi menjadi jawaban atas segala pergulatan hidup masyarakat.

​Simbol Identitas: Perut Boleh Kosong, Gapura Wajib Megah

​Di tengah dinamika harga bahan pokok yang terus meroket dan kebutuhan dasar yang makin mencekik, Pemda dengan cermat memahami bahwa apa yang sebenarnya paling dibutuhkan rakyat saat ini adalah first impression yang instagramable.

​"Tata kota bukan hanya soal jalan berlubang atau gedung sekolah yang hampir roboh, tetapi tentang jiwa dan kemegahan ornamen penyambut. Rakyat mungkin masih kesulitan mencari lapangan kerja, tapi setidaknya mereka bisa terpana bangga setiap kali melintas di bawah gapura ratusan juta," tutur narasi spiritual di balik proyek ini.

​Alokasi Budget Transparan: Ratusan Juta yang Sangat Mengerti Prioritas

​Menanggapi decak kagum—dan sedikit keheranan—publik mengenai angka ratusan juta rupiah yang melayang untuk sepasang tiang megah, Pemda menegaskan bahwa setiap rupiah telah dihitung secara presisi. Kajian teknis membuktikan bahwa beton porselen mahal jauh lebih penting bagi masa depan kota dibanding sekadar alokasi subsidi modal usaha mikro atau perbaikan drainase banjir.

Daya Tahan Jangka Panjang

Menggunakan material super tahan banting, dijamin gapura ini tetap berdiri kokoh dan anggun menyaksikan kemacetan serta jalan retak di sekitarnya hingga puluhan tahun ke depan.

Multi-Efek Ekonomi Ajaib

Diyakini, wisatawan yang terpukau oleh keindahan gapura akan langsung tergerak hatinya untuk berbondong-bondong memborong dagangan pedagang kaki lima di bawahnya.

Pemberdayaan Seniman

Menjadikan seniman lokal bangga karena karyanya kini berdiri megah sebagai monumen pengingat skala prioritas anggaran daerah.

​Harapan Ke Depan: Mari Menjaga Warisan Paling Bergengsi Ini

​Pemerintah Daerah mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga gapura megah ini. Walaupun mungkin fasilitas umum lain masih seadanya, setidaknya warga Purwakarta kini bisa tidur nyenyak sambil membayangkan betapa megah dan elegannya gerbang penyambut kota mereka di mata para investor.

Pererat Silaturahmi dan kemitraan, Forkopimda gelar Ngobrol bareng Ormas dan LSM Se-purwakarta

Foto: gelaran silaturahmi di Ruangan Aula Presisi polres Purwakarta 

PURWAKARTA – Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purwakarta terus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui agenda "Ngobrol Bareng Ormas dan LSM" yang berlangsung hangat di Aula Presisi Mapolres Purwakarta.

​Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Purwakarta, Dandim 0619/Purwakarta, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta, serta diikuti oleh puluhan perwakilan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kabupaten Purwakarta.

​Kapolres Purwakarta menyampaikan bahwa dialog terbuka ini digelar sebagai wadah silaturahmi sekaligus ruang diskusi interaktif. Melalui komunikasi dua arah ini, aparat penegak hukum, TNI, dan organisasi kemasyarakatan dapat menyatukan persepsi dalam merawat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

​"Sinergi antara Forkopimda dan elemen Ormas serta LSM sangat krusial. Kita ingin memastikan ruang komunikasi selalu terbuka lebar agar setiap potensi dinamika sosial dapat didiskusikan dan diselesaikan bersama dengan sejuk," ujarnya.

​Sementara itu, Dandim 0619/Purwakarta dan Kajari Purwakarta turut mengapresiasi peran aktif Ormas dan LSM yang selama ini ikut menjaga kondusifitas wilayah. Pihaknya berharap kolaborasi positif ini terus berlanjut demi mendukung iklim daerah yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh warga Purwakarta. (***)

DUGAAN ANOMALI DBHP BERGULIR KETUA KMP BERIKAN KETERANGAN DI KEJARI PURWAKARTA

PURWAKARTA — Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Zaenal Abidin, Rabu 07 Oktober 2026 memenuhi undangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan anomali struktural dan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta.

Zaenal menyampaikan data, dokumen, kronologi, serta telaahan KMP mengenai penganggaran, tidak ditransfernya DBHP kepada Desa pada TA 2016–2018, serta pembayaran DBHP lintas tahun anggaran. 

DBHP 2016–2018: DIALOKASIKAN RENDAH, TIDAK DITRANSFER

Menurut data yang dimiliki KMP, pada TA 2016, 2017, dan 2018, alokasi DBHP dalam APBD maupun APBD Perubahan hanya berada pada kisaran 1,8%–3,8%, sementara dalam realisasinya DBHP tersebut tidak ditransfer kepada Desa secara berturut-turut. 

Persoalan tersebut sebelumnya telah dibawa KMP ke RDPU DPRD Kabupaten Purwakarta pada 29 Agustus 2025.

Berdasarkan rekaman yang dimiliki KMP, dalam RDPU tersebut Ketua DPRD Purwakarta menyatakan bahwa TA 2016, 2017, dan 2018 tidak terdapat Kondisi Luar Biasa (KLB). 

Karena itu, KMP meminta APH menjawab pertanyaan mendasar: “Jika DBHP merupakan hak Desa, tidak ditransfer, dan pada periode tersebut tidak terdapat KLB, ke mana posisi fiskal DBHP tersebut?”

PEMBAYARAN LINTAS TAHUN PERLU DITELUSURI

KMP juga menyoroti TA 2019. Berdasarkan data KMP, terdapat penganggaran DBHP sekitar Rp48,663 miliar, sementara kewajiban normatif tahun berjalan menurut perhitungan KMP sekitar Rp26,627 miliar. Namun, melalui Keputusan Bupati Nomor 974/Kep.431-DPMD/2019, terdapat pembayaran DBHP yang berkaitan dengan kewajiban atau temuan tahun sebelumnya. 

Pola serupa kembali menjadi perhatian pada TA 2025. KMP mencatat hak fiskal DBHP tahun berjalan sekitar Rp74,830 miliar, sementara nilai alokasi/transfer sekitar Rp47,830 miliar. Pada tahun yang sama terdapat penetapan DBHP TA 2025 sekitar Rp28,09 miliar dan pembayaran sekitar Rp19,734 miliar untuk DBHP TA 2016 berdasarkan dua Keputusan Bupati, yaitu Nomor 142.45/kep.252-DPMD/2025 dan Nomor 145.45/kep.135-dpmd/2025.

KMP meminta Kejari menelusuri sumber dana, dasar hukum, pencatatan, serta pertanggungjawaban pembayaran lintas tahun tersebut.

FOKUS KMP: BUKA JEJAK FISKAL DBHP

Menurut Zaenal, inti persoalan bukan semata-mata besaran angka DBHP, tetapi jejak fiskalnya. “Kalau DBHP tidak ditransfer kepada Desa, kami ingin tahu: uangnya berada di mana, dicatat sebagai apa, digunakan untuk apa, dan atas dasar hukum apa?”

KMP meminta APH menelusuri seluruh rangkaian: PENGANGGARAN; PENETAPAN; REALISASI; PENCATATAN; TRANSFER; PENGGUNAAN RUANG FISKAL; PEMBAYARAN LINTAS TAHUN; SUMBER DANA; PERTANGGUNGJAWABAN.

KMP juga meminta pemeriksaan terhadap proses penganggaran antara Eksekutif dan Legislatif, termasuk kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. KMP menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum. 

PERNYATAAN KDM TRNTANG "PIUTANG PEMKAB" PERLU DIUJI

KMP juga menyampaikan kepada Kejari pernyataan Dedi Mulyadi yang disampaikan melalui kanal KANGDEDIMULYADICHANEL pada 8 November 2025. Dalam pernyataan tersebut keterlambatan DBHP dikaitkan dengan meningkatnya angka pembangunan dan disebut telah tercatat dalam neraca keuangan daerah sebagai piutang Pemkab Purwakarta. Menurut KMP, pernyataan tersebut justru perlu diverifikasi secara akuntansi dan hukum.

Terdapat indikasi kuat bahwa Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) TA 2016-2018 telah dialihkan secara sistematis untuk membiayai belanja lain melalui penyalahgunaan kewenangan, yang menghasilkan pembayaran dan memperkaya pihak ketiga (korporasi), dan merugikan keuangan negara/desa.

DARI RDPU KE KEJARI

Zaenal menegaskan bahwa KMP tidak sedang memvonis pihak mana pun. “Kami menyampaikan data, dokumen, kronologi, dan pertanyaan yang menurut kami harus dijawab. Selanjutnya kami serahkan kepada Kejaksaan untuk menguji semuanya secara objektif, profesional, dan berdasarkan hukum.” 

KMP mengapresiasi tindak lanjut Kejari Purwakarta dan berharap pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan, profesional, serta tanpa pandang bulu. KMP juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas komitmen dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Sampai narasi diterbitkan awak media belum mendapatkan pernyataan resmi dari kejaksaan negeri Purwakarta. (***)

Bupati Sukabumi Dukung Kasepuhan Gelar Alam Jadi Warisan Budaya Takbenda di Seren Taun ke-658

 

Infonas.id | Sukabumi,-Tradisi ratusan tahun masih terjaga di Kasepuhan Gelar Alam, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok. Puncak Upacara Adat Seren Taun ke-658 digelar Minggu (4/10/2026) dengan mengusung tema "Nyoreang Alam Katukang, Nyawang Alam Nu Bakal Datang".

Bupati Sukabumi H Asep Japar bersama Wakil Bupati H Andreas dan unsur Forkopimda, Forkopimcam turut hadir dalam perayaan tersebut.

Beragam tradisi khas Kasepuhan mewarnai perayaan tersebut. Mulai dari prosesi angkat ampih pare ka leuit, sarasehan bersama Baris Olot Kasepuhan, hingga pertunjukan Dongdang, Dog-dog Lojor, Debus, Lisung, Rengkong, Gondang Buhun dan Tari Tani.

Bagi Bupati H Asep Japar, keberlangsungan Seren Taun hingga generasi ke-658 menjadi bukti kuat masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam tetap memegang teguh warisan leluhur di tengah perkembangan zaman.

"Pelaksanaan Seren Taun ke-658 ini merupakan bukti keteguhan, konsistensi, dan kecintaan masyarakat adat dalam melestarikan warisan budaya," ujarnya.

Menurutnya, pelestarian adat tidak hanya berkaitan dengan budaya, tetapi memiliki nilai penting bagi ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat.

Kendati begitu, Pemkab Sukabumi terus mendorong pengakuan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) bagi Kasepuhan Gelar Alam.

"Pemkab. Sukabumi berkomitmen mendukung pelestarian adat serta pengembangan potensi kawasan ini sebagai destinasi wisata budaya unggulan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Adat Kasepuhan Gelar Alam, Abah Ugi Sugriana Rakasiwi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Seren Taun.

"Alhamdulillah, penyelenggaraan Seren Taun berjalan lancar," singkatnya. ( adv )

Pemkab Sukabumi Bangun Sarana Pengairan, Kepala UPTD Cicurug : Irigasi DI Cipamatutan Airi 54 Hektare Sawah Warga

 

Infonas.Id  | Sukabumi,- Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berkomitmen membangun sarana pengairan untuk masyarakat demi mewujudkan Sukabumi Mubarakah. Salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Daerah Irigasi (DI) Cipamatutan di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, wilayah kerja UPTD PU Wilayah III Cicurug.

Kepala UPTD PU Wilayah Cicurug, Yasin Latif, S.T., menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Sukabumi dan Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi atas terlaksananya pembangunan irigasi tersebut.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Salam Mubarakah. Kami dari UPTD PU Wilayah Cicurug mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Sukabumi dan juga kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi yang mana telah terlaksananya kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan pada daerah irigasi Cipamatutan," ujar Yasin Latif, S.T. dalam keterangannya.

Hal senada disampaikan Dadan Setiadarma, selaku Ketua P3A Mitra Cai DI Cipamatutan Wilayah PU Kecamatan Cicurug. Ia mengungkapkan rasa syukur karena pembangunan irigasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh petani.

"Kami atas nama P3A Mitra Cai DI Cipamatutan Wilayah III Cicurug mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas terselenggaranya pembangunan jaringan irigasi permukaan yang dapat kami manfaatkan untuk mengairi sawah kurang lebih sekitar 54 hektar," terang Dadan.

Dadan berharap program pembangunan infrastruktur pertanian ini terus berlanjut dan membawa keberkahan bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan program ini selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadikan ladang amal bagi kita semua," pungkasnya.

Dengan terbangunnya jaringan irigasi DI Cipamatutan ini, diharapkan produktivitas pertanian warga meningkat, suplai air lebih lancar, dan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi semakin kuat sejalan dengan visi Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah (Mubarakah).    ( ADV )