PURWAKARTA — Di tengah kemegahan dan gemerlap rangkaian acara peringatan Hari Jadi Purwakarta yang menelan anggaran besar, sebuah realitas kontras terjadi di tingkat akar rumput. Di saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memfokuskan sisa optimalisasi anggaran untuk kesuksesan acara seremonial, seorang Kepala Desa (Kades) justru terpaksa menggadaikan sawah pribadinya demi memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di wilayahnya.
Langkah nekat ini diambil oleh sang kepala desa setelah usulan perbaikan jalan melalui jalur birokrasi tak kunjung membuahkan hasil, sementara kondisi jalan yang rusak parah kian mengancam keselamatan warga dan melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal.
"Kami tidak punya pilihan lain. Warga sudah menjerit karena jalan rusak bertahun-tahun, sementara momentum Hari Jadi Kabupaten justru diisi dengan pesta pora yang menelan biaya tidak sedikit. Karena anggaran daerah dinilai lebih memprioritaskan acara seremonial, saya pribadi berinisiatif menggadaikan sawah agar mobilitas warga tidak lumpuh total," ujar sang Kepala Desa dalam keterangan resminya.
Sorotan Ketimpangan Prioritas Anggaran
Kasus ini memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat dan pengamat kebijakan publik. Fenomena "Kades gadaikan sawah" ini dinilai sebagai bukti nyata adanya disorientasi prioritas pembangunan yang dilakukan oleh Bupati dan jajaran eksekutif daerah.
Berikut beberapa poin krusial yang menjadi sorotan publik :
Erosi Anggaran Infrastruktur
Kebijakan pemotongan atau pengalihan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk perawatan fasilitas publik demi menyokong event-event seremonial berskala besar.
Beban Moral di Tingkat Desa
Pemerintah desa dipaksa berdiri di garda terdepan menghadapi protes langsung dari masyarakat, hingga harus mengambil beban finansial pribadi akibat lambatnya respons pemerintah pusat kabupaten.
Kontras Sosial yang Nyata
Kemewahan panggung utama peringatan Hari Jadi di pusat kota dinilai berbanding terbalik dengan perjuangan para petani dan warga desa yang harus melintasi infrastruktur yang tidak layak.
Tuntutan Evaluasi Menyeluruh
Aliansi Masyarakat Peduli Purwakarta mendesak DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit transparan terkait penggunaan anggaran Hari Jadi Kabupaten tahun ini. Mereka menuntut agar asas kemanfaatan publik dikembalikan sebagai panglima tertinggi dalam penyusunan anggaran daerah ke depan.
"Ini adalah tamparan keras bagi jalannya roda pemerintahan. Sangat tidak elok ketika bupati tersenyum di atas panggung yang megah, sementara di sudut lain daerahnya, ada kepala desa yang harus kehilangan mata pencahariannya sementara waktu demi menambal lubang jalan," tegas perwakilan aliansi warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah serta Humas Pemkab Purwakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah mandiri yang diambil oleh kepala desa tersebut maupun mengenai kritik ketimpangan alokasi anggaran ini. (***)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram