OPINI - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Barat melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2026.
HMI menyoroti adanya lonjakan drastis pada alokasi dana hibah yang dinilai tidak sejalan dengan narasi efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan oleh pemerintah daerah.
Dalam dokumen Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026, tercatat total dana hibah mencapai Rp 662,3 miliar.
Dana tersebut sebagian besar dialokasikan kepada instansi vertikal, yakni Kodam III/Siliwangi (Rp 319,2 miliar), Polda Jabar (Rp 214,1 miliar), Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Rp 100 miliar), Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU (Rp 23,8 miliar), serta Komite Intelijen Daerah Jawa Barat (Rp 5 miliar).
HMI Jawa Barat menilai langkah ini sebagai sebuah ironi.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menggaungkan penghematan anggaran, bahkan memangkas pos non-prioritas demi infrastruktur dan kesehatan. Namun, dokumen APBD 2026 justru menunjukkan lonjakan fantastis dana hibah yang mencapai 5 hingga 6 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya bagi instansi yang sebenarnya sudah dibiayai penuh oleh APBN," tulis Badko HMI Jawa Barat dalam pernyataannya, yang diterima awak media, Sabtu (13/6/2026).
Lebih lanjut, pihak HMI menyayangkan alokasi dana sebesar Rp 662,3 miliar tersebut tidak diarahkan untuk sektor-sektor yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat luas.
Berdasarkan analisis mereka, jika dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan rakyat, dampaknya akan jauh lebih signifikan, di antaranya:
Pendidikan (25%): Dapat digunakan untuk membiayai beasiswa bagi 50.000 siswa/mahasiswa serta merenovasi sekolah-sekolah yang rusak.
Kesehatan (20%): Mampu meningkatkan fasilitas di 100 Puskesmas dan klinik daerah.
Ekonomi dan Fasilitas Publik: Dapat digunakan untuk melatih 20.000 pencari kerja, menyuntik modal bagi 10.000 UMKM, serta memperbaiki 150 km jalan lingkungan.
HMI menegaskan bahwa anggaran adalah dokumen moral yang mencerminkan prioritas negara. Dengan masih banyaknya sekolah yang rusak dan persoalan kemiskinan yang nyata, organisasi mahasiswa ini menuntut penjelasan mengenai arah kebijakan tersebut.
"Masyarakat Jawa Barat berhak bertanya: Apakah APBD sedang digunakan untuk melayani rakyat, atau justru memperkuat institusi yang sudah kuat?" tulis pernyataan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kritik yang disampaikan oleh Badko HMI Jawa Barat mengenai rincian alokasi dana hibah dalam APBD 2026 tersebut. (***)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram