Publik Purwakarta hari ini tidak lagi disuguhi debat soal kesejahteraan rakyat atau perbaikan jalan, melainkan sebuah tontonan "perang dingin" yang kian memanas antara dua nakhoda daerah: Bupati vs Wakil Bupati.
Redaksi mencium aroma tidak sedap yang menjadi sumbu ledak perseteruan ini. Bukan soal beda visi membangun daerah, melainkan soal "Tagihan Pasca-Pesta". Dana kampanye fantastis senilai 35 Miliar Rupiah yang semula dianggap sebagai "tiket kemenangan", kini berubah menjadi "bom waktu" yang meledak di tengah masa jabatan.
Dari Koalisi Menuju Amunisi
Kami melihat fenomena ini bukan sekadar ketidakharmonisan biasa, melainkan dampak dari politik berbiaya tinggi yang ugal-ugalan:
Dana 35 Miliar bukanlah angka yang kecil. Ketika "investor" politik mulai mengetuk pintu, sementara pembagian "kue" kekuasaan tidak sesuai kesepakatan awal, maka pecahlah kongsi.
Yang satu merasa sebagai pemegang komando tertinggi, yang lain merasa sebagai penyumbang "modal" terbesar. Ego sektoral ini diperparah dengan saling kunci kebijakan yang membuat birokrasi di Purwakarta layaknya medan perang gerilya.
Ironisnya, di tengah adu urat syaraf soal dana kampanye ini, aspirasi warga hanya menjadi latar belakang yang buram. Pimpinan sibuk menghitung sisa hutang, rakyat sibuk menghitung lubang di jalanan.
Redaksi memperingatkan bahwa "peperangan" ini akan membawa dampak sistemik
. Lumpuhnya Koordinasi: Bagaimana mungkin pembangunan berjalan jika Bupati ke Utara dan Wakil Bupati ke Selatan?
. Transaksionalitas Kebijakan: Ada kekhawatiran besar bahwa kebijakan publik ke depan hanya akan digunakan sebagai alat untuk memulihkan "kocek" yang terkuras 35 Miliar tersebut.
. Krisis Kepercayaan: Purwakarta yang dikenal istimewa kini terancam dikenal sebagai daerah dengan "Manajemen Hutang Politik" terburuk.
"Kepemimpinan yang lahir dari kalkulator dagang, hanya akan menghasilkan kebijakan yang penuh dengan perhitungan untung rugi pribadi, bukan kesejahteraan abadi."
Redaksi mendesak kedua pemimpin untuk segera menyelesaikan "urusan dapur" mereka tanpa mengorbankan kepentingan publik. Rakyat Purwakarta memilih pemimpin untuk bekerja, bukan untuk menonton drama penagihan hutang di kantor pemerintahan.
Salam Waras,
Dewan Redaksi.
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram