PURWAKARTA – Ketegangan politik di Kabupaten Purwakarta kian memanas pasca mencuatnya polemik utang piutang dana kampanye senilai Rp35 miliar yang melibatkan dua orang penguasa daerah. Menanggapi kegaduhan yang terus menyita perhatian publik tersebut, Aktivis LSM Barisan Rakyat Indonesia sekaligus pengamat sosial politik, Mahesa Jenar, akhirnya angkat bicara dan memberikan kritik menohok.
Dalam pernyataan resminya hari ini, Mahesa Jenar mengecam keras sikap kedua belah pihak yang dinilai lebih mementingkan ego dan perseteruan pribadi di ruang publik, alih-alih fokus pada pembenahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat Purwakarta.
"Sangat disayangkan dan memalukan. Di saat masyarakat Purwakarta membutuhkan stabilitas kepemimpinan untuk mendorong pembangunan, dua orang penguasa ini justru sibuk saling serang urusan utang piutang kampanye. Tak pantas kalian pertontonkan kebodohan seperti ini di depan rakyat!" ujar Humas LSM Barak Indonesia Mahesa Jenar dengan nada geram.
Menurut Mahesa, konflik terbuka mengenai dana Rp35 miliar ini tidak hanya mencederai etika politik, tetapi juga memperlihatkan secara telanjang bahwa orientasi kekuasaan yang dibangun sejak awal diduga kuat didasari oleh transaksi modal, bukan murni pengabdian kepada rakyat.
Ia juga menambahkan bahwa kegaduhan ini berpotensi menciptakan mosi tidak percaya dari masyarakat serta mengganggu iklim investasi dan roda pemerintahan di Kabupaten Purwakarta.
Lanjut dikatakan Mahesa juga Mendesak kedua penguasa tersebut untuk segera menyelesaikan urusan personal/domestik mereka di luar ranah publik atau melalui jalur hukum yang sah, tanpa harus mengorbankan jalannya pemerintahan.
Selain itu Mahesa Meminta pihak penyelenggara pemilu dan pengawas terkait untuk menelisik kembali laporan dana kampanye, guna memastikan tidak ada regulasi yang dilanggar terkait komitmen Rp35 miliar tersebut.
Mahesa Mengingatkan para pemegang kebijakan untuk kembali bekerja demi kesejahteraan warga Purwakarta yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
"Rakyat Purwakarta itu butuh solusi konkrit untuk masalah lapangan kerja, infrastruktur, dan kesejahteraan. Bukan tontonan drama bagi-bagi hasil atau tagih-menagih utang politik. Jika tidak bisa memberikan keteladanan, lebih baik mundur dari jabatan," pungkas Mahesa Jenar menutup pernyataannya. (Murpito)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram