Relawan sebagai “Mesin Kemenangan” yang Ditinggalkan

Relawan sebagai “Mesin Kemenangan” yang Ditinggalkan

Narasi Dibuat Murfito Adi

OPINI - Dalam setiap momentum pemilihan lembaga eksekutif—baik Presiden, Gubernur, maupun Bupati/Wali Kota—relawan selalu hadir sebagai kekuatan tak terlihat namun sangat menentukan. Mereka bergerak tanpa bayaran, mengetuk pintu ke pintu, membangun opini di media sosial, hingga menjaga suara di lapangan.

Tidak jarang, kemenangan seorang kandidat justru sangat ditopang oleh militansi para relawan yang bekerja lebih fleksibel dibandingkan struktur formal partai politik.

Relawan menjadi “mesin kemenangan” yang efektif: cepat bergerak, dekat dengan masyarakat, dan mampu menjangkau ruang-ruang yang tidak selalu bisa disentuh oleh mesin politik resmi.

Mereka hadir dengan semangat idealisme, harapan akan perubahan, serta keyakinan bahwa perjuangan mereka akan membawa dampak nyata bagi daerah maupun bangsa.

Namun ironi kerap muncul setelah pesta demokrasi usai

Ketika kekuasaan telah diraih, relawan perlahan tersisih dari lingkaran pengaruh. Posisi-posisi strategis dalam pemerintahan umumnya diisi oleh elite partai, teknokrat, atau figur yang memiliki kedekatan struktural dengan kekuasaan.

Sementara relawan—yang sebelumnya berada di garis depan perjuangan—kembali ke kehidupan semula, bahkan tidak sedikit yang kehilangan akses komunikasi dengan pemimpin yang dulu mereka dukung.

Kondisi ini memunculkan kekecewaan yang nyata. Banyak relawan merasa dilupakan, seolah peran mereka hanya dibutuhkan saat masa kampanye. Loyalitas dan pengorbanan yang diberikan tidak selalu sebanding dengan pengakuan yang diterima.

Dari sinilah lahir anggapan bahwa relawan hanya menjadi alat elektoral: dipakai saat dibutuhkan, lalu ditinggalkan setelah tujuan tercapai.

Meski demikian, persoalan ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kegagalan moral kekuasaan

Dalam sistem pemerintahan yang sehat, pengisian jabatan publik memang harus mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan prinsip meritokrasi. Pemerintahan tidak bisa sepenuhnya diisi oleh relawan, karena berisiko menimbulkan konflik kepentingan serta melemahkan tata kelola.

Namun di sisi lain, ketiadaan ruang atau mekanisme yang jelas untuk mengakomodasi aspirasi relawan juga menjadi persoalan tersendiri. Relawan sering berada di wilayah abu-abu: bukan bagian dari struktur resmi, tetapi memiliki kontribusi besar dalam kemenangan.

Tanpa wadah yang tepat, energi relawan pasca-pemilu kerap tidak tersalurkan dengan baik—bahkan berpotensi berubah menjadi kritik tajam dari dalam.

Fenomena “relawan yang ditinggalkan” pada akhirnya menjadi refleksi penting dalam dinamika demokrasi kita. Relawan seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai alat pemenangan, tetapi juga sebagai mitra partisipatif yang tetap memiliki ruang dalam proses pembangunan dan pengawasan kebijakan.

Karena sejatinya, relawan bukan sekadar mesin kemenangan. Mereka adalah suara dan harapan masyarakat yang seharusnya tetap dirangkul, bukan dilupakan. (FITO)