-->

Kamis, 01 Januari 2026

Forum Ormas dan LSM Desak Bupati Purwakarta dan TAPD Transparan dalam Pengelolaan Anggaran APBD

Forum Ormas dan LSM Desak Bupati Purwakarta dan TAPD Transparan dalam Pengelolaan Anggaran APBD


Gambar : Ilustrasi


Forum Ormas dan LSM Purwakarta yang terdiri dari Pemuda Pancasila, Gibas, Barak Indonesia, dan Laskar NKRI menyatakan sikap keras dan penolakan tegas terhadap terjadinya gagal bayar Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang mencerminkan kegagalan kepemimpinan dan ketidakmampuan tata kelola keuangan daerah.

Gagal bayar ini adalah tamparan politik bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Ini bukan musibah, bukan pula kebetulan, melainkan buah dari kebijakan anggaran yang tidak disiplin, tidak transparan, dan sarat kepentingan. Rakyat Purwakarta dipaksa menanggung akibat dari kekeliruan elite birokrasi dan pengambil kebijakan.

Forum menilai, jika pemerintah daerah mampu menyusun program, proyek, dan belanja politik, maka ketidakmampuan membayar kewajiban adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan anggaran. Uang rakyat tidak boleh habis untuk pencitraan, sementara hak-hak pihak lain diabaikan.
Kami menuntut secara politik dan terbuka:

1. Pertanggungjawaban kepala daerah dan jajaran terkait, bukan sekadar klarifikasi normatif;
2. Pembukaan data APBD secara transparan kepada publik, tanpa ditutup-tutupi;
3. Penetapan skema penyelesaian gagal bayar yang jelas dan terukur dengan tenggat waktu;
4. Audit menyeluruh dan independen atas pengelolaan keuangan daerah.

Forum menegaskan, gagal bayar adalah alarm keras kegagalan sistemik, dan bila dibiarkan akan merusak kepercayaan rakyat terhadap negara di tingkat lokal. Pemerintah daerah tidak boleh berlindung di balik istilah teknis atau alasan administratif untuk menghindari tanggung jawab politik dan moral.

Kami memperingatkan, apabila tidak ada kejelasan dan itikad baik dari pemerintah daerah, Forum Ormas dan LSM Purwakarta akan menggalang langkah konsolidatif, advokasi publik, serta tekanan konstitusional demi memastikan hak masyarakat dan keadilan anggaran ditegakkan.

Ini bukan soal menyerang personal, ini soal menyelamatkan marwah pemerintahan daerah dan hak rakyat Purwakarta.

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved