-->

Kamis, 22 Oktober 2026

Kiai Maman Raih Imam Jazuli Award: Santri Harus Jadi Penggerak Perubahan!

CIREBON — Sekitar 1.000 tokoh pesantren dari berbagai daerah di Jawa Barat berkumpul di Ballroom Hotel Aston Cirebon, Kamis (22/10/2026), dalam peringatan Hari Santri Nasional 2026 yang diselenggarakan Imam Jazuli Foundation.

Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi, refleksi, sekaligus penguatan peran pesantren dan santri dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan, serta kehidupan kebangsaan.

Salah satu agenda utama dalam kegiatan itu adalah penganugerahan Imam Jazuli Award kepada 17 tokoh yang dinilai inspiratif dan berpengaruh di Jawa Barat. Dua di antaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Anggota DPR RI KH. Maman Imanulhaq.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para tokoh dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

KH. Maman Imanulhaq yang juga memimpin Pondok Pesantren Al Mizan, Jatiwangi, menegaskan bahwa penghargaan yang diterimanya bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan amanah untuk terus mengabdi kepada masyarakat.

“Saya menerima penghargaan ini bukan sebagai pencapaian pribadi, tetapi sebagai amanah untuk terus mengabdi. Santri hari ini harus mampu hadir di tengah masyarakat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai pesantren: keikhlasan, kedisiplinan, kemanusiaan, dan pengabdian,” ujar Kiai Maman.

Menurutnya, Hari Santri harus menjadi momentum untuk memperluas kontribusi santri di berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik kebangsaan, teknologi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Santri tidak boleh hanya menjadi penonton perubahan. Santri harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri,” tegasnya.

Ia juga menilai pesantren memiliki modal sosial dan moral yang penting bagi Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman.

“Pesantren mengajarkan ilmu sekaligus akhlak. Karena itu, santri harus mampu membawa nilai-nilai tersebut ke ruang publik dan menjadikannya energi untuk membangun Indonesia yang lebih adil, maju, dan berkeadaban,” tambahnya.

Pendiri Imam Jazuli Foundation, KH. Imam Jazuli, mengatakan bahwa Imam Jazuli Award merupakan bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi dan inspirasi bagi masyarakat.

“Kami ingin Hari Santri tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi menjadi ruang untuk memberikan penghormatan kepada para tokoh yang selama ini bekerja, mengabdi, dan memberikan inspirasi bagi masyarakat. Imam Jazuli Award adalah apresiasi atas dedikasi mereka,” kata KH. Imam Jazuli.

Ia menegaskan, santri memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Semangat perjuangan tersebut, menurutnya, harus terus diwujudkan melalui karya dan pengabdian yang relevan dengan tantangan masa kini.

“Santri harus percaya diri mengambil peran di semua ruang kehidupan. Pesantren memiliki tradisi ilmu, akhlak, kemandirian, dan pengabdian yang sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman. Karena itu, santri harus terus bergerak, berkarya, dan memberi manfaat,” ujarnya.

KH. Imam Jazuli berharap penghargaan tersebut dapat menginspirasi generasi muda untuk meneruskan tradisi pengabdian para ulama dan santri bagi masyarakat serta bangsa.

Direktur Imam Jazuli Foundation, Hj. Imtiyaz Zay Balqis, menyampaikan bahwa pihaknya berencana memperkuat sinergi dengan para penerima penghargaan untuk mengembangkan gagasan dan perjuangan yang telah dilakukan.

“Ke depan, kita akan bersinergi dengan para tokoh ini untuk mengelaborasi dan mengembangkan gagasan serta perjuangan yang telah mereka lakukan, baik dalam bidang transformasi, ekologi, maupun kesetaraan gender,” ungkapnya.

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas dampak positif berbagai inisiatif para tokoh, sekaligus memperkuat kontribusi pesantren dalam menjawab persoalan sosial dan tantangan pembangunan.

Berikut 17 Tokoh Inspiratif dan Berpengaruh di Jawa Barat

Dalam kegiatan tersebut, Imam Jazuli Foundation mencantumkan 17 nama sebagai penerima penghargaan Tokoh Inspiratif dan Berpengaruh di Jawa Barat, yakni:

1. Dr. KH. Cucun Ahmad Syamsurijal

2. Dr. KH. Maman Imanulhaq, M.M.

3. KH. Dedi Wahidi, S.Pd.

4. KH. Juhadi Muhammad, S.H.

5. Prof. Dr. KH. Abun Bunyamin

6. KH. Hasan Nuri Hidayatullah

7. Prof. Dr. Rokhmin Dahuri

8. KH. Muhammad Nuh Addawami

9. Addin Jauharudin

10. KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D.

11. Prof. Dr. KH. Asrorun Ni’am

12. KH. Husein Muhammad

13. Dr. Rina Saadah, Lc., M.Si.

14. Nyai Hj. Masriyah Amva

15. Dr. KH. Jujun Junaedi

16. Drs. H. Imrod Rosyadi, M.Ag.

17. KH. Musthofa Aqil

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Cirebon ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa peran santri tidak terbatas pada lingkungan pesantren. Dengan bekal ilmu, akhlak, kemandirian, dan semangat pengabdian, santri diharapkan semakin berperan dalam pendidikan, pembangunan sosial, pelestarian lingkungan, serta kehidupan kebangsaan.

Melalui Imam Jazuli Award, Imam Jazuli Foundation berharap apresiasi terhadap para tokoh dapat berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat dan Indonesia.

Rabu, 21 Oktober 2026

Diduga Langgar Aturan Cukai, Rokok BL Rotama Beredar di Majalengka

MAJALENGKA — Peredaran rokok merek BL Rotama di sejumlah kios dan toko rokok di Kabupaten Majalengka menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan pantauan redaksi, ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara jumlah batang rokok dalam kemasan dan keterangan isi pada pita cukai yang dilekatkan.

Kemasan rokok BL Rotama yang diamati disebut berisi 20 batang, sedangkan pita cukai yang terpasang diduga diperuntukkan bagi kemasan berisi 10 batang. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelunasan cukai dan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang cukai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, rokok tersebut diduga didistribusikan di wilayah Jawa Barat melalui PT Enggar Lestari Sejahtera yang berkedudukan di Cirebon. Sementara itu, keterangan pada kemasan mencantumkan PR Makmur, Tasikmalaya, Indonesia, sebagai pihak produsen.

Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa produk tersebut diduga beredar di sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Majalengka.

“Jadi, rokok BL tersebut se-Jawa Barat oleh PT Enggar Lestari Sejahtera Cirebon. Kalau di Majalengka, gudangnya ada di salah satu daerah perkotaan. Modusnya itu pita cukai 10 batang dipasang pada kemasan rokok 20 batang,” ujar narasumber tersebut, Senin (19/10/2026).

Pernyataan itu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak perusahaan maupun instansi berwenang untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.

Pita cukai merupakan dokumen sekuriti yang menjadi salah satu tanda pelunasan cukai atas barang kena cukai. Penggunaan dan pelekatan pita cukai harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk kesesuaiannya dengan jenis produk dan kemasan.

Apabila terbukti terdapat penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan, perbuatan tersebut dapat berimplikasi hukum di bidang cukai. Namun, penentuan jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta ketentuan hukum yang relevan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur sejumlah ketentuan pidana terkait peredaran barang kena cukai dan penggunaan pita cukai.

Karena itu, dugaan ketidaksesuaian pita cukai pada produk BL Rotama perlu ditelusuri oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna memastikan status pita cukai, kesesuaian kemasan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.

Jika dugaan tersebut terbukti, praktik semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara dan mengganggu persaingan usaha yang sehat di sektor industri hasil tembakau.

Untuk memperoleh klarifikasi, awak media Infonas.co.id menghubungi seseorang bernama Azi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (20/10/2026). Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, Azi disebut sebagai supervisor di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dalam balasannya, Azi mengarahkan awak media untuk menghubungi pihak pusat perusahaan. Ia juga mengirimkan tangkapan layar akun Instagram yang disebut sebagai media sosial resmi PT Enggar Lestari Sejahtera.

“Langsung aja ke pusatnya, Mas. Ini medsos resmi sama alamat web-nya,” tulis Azi.

Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.

“Untuk segala sesuatunya langsung aja ke pusat, Pak. Saya enggak ada wewenang untuk menjawab,” lanjutnya melalui pesan WhatsApp.

Menindaklanjuti arahan tersebut, awak media kemudian berupaya menghubungi nomor kontak yang tercantum pada akun media sosial yang diberikan untuk meminta tanggapan perusahaan mengenai dugaan ketidaksesuaian pita cukai tersebut.

Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh penjelasan substantif terkait dugaan yang sedang ditelusuri.

Saat dihubungi melalui telepon WhatsApp pada Rabu (21/10/2026), seseorang yang dihubungi menyampaikan bahwa dirinya sedang sibuk mengikuti rapat dan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.

“Oh, saya enggak ada ini, Pak. Punten, saya sibuk, lagi rapat,” ujarnya singkat.

Dengan demikian, belum adanya penjelasan substantif dari pihak yang dihubungi tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai pengakuan ataupun pembenaran atas dugaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta tanggapan dari pihak-pihak terkait, termasuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berwenang, untuk memastikan apakah produk yang dipersoalkan telah memenuhi ketentuan cukai.

Redaksi juga membuka ruang bagi PT Enggar Lestari Sejahtera, PR Makmur, maupun pihak lain yang berkaitan untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, dan informasi pendukung guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.

Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam membeli produk hasil tembakau serta melaporkan kepada instansi berwenang apabila menemukan indikasi pelanggaran. Setiap dugaan tetap perlu diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

(Boyzan)

Selasa, 20 Oktober 2026

Jelang Porprov 2026, Perbakin Purwakarta Desak Solusi Fasilitas Latihan

PURWAKARTA — Kerusakan Gedung Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Pengurus Kabupaten (Pengkab) Purwakarta sejak robohnya bagian atap pada Desember 2025 hingga kini masih menjadi persoalan serius. 

Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas latihan dan pembinaan atlet menembak, terlebih menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.

Kerusakan bangunan tidak hanya mengganggu fasilitas latihan menembak 10 meter, tetapi juga berdampak pada gudang peralatan, ruang musala, ruang pertemuan, hingga toilet. Akibatnya, sejumlah fasilitas penting tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan organisasi maupun program pembinaan atlet.

Ketua Umum Perbakin Purwakarta, Guntur Era Putra, mengatakan persiapan menghadapi Porprov membutuhkan program latihan yang terencana, konsisten, serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Selasa (20/10/2026)

Menurutnya, kondisi gedung yang belum sepenuhnya pulih menjadi kendala bagi atlet untuk menjalani latihan secara maksimal. Padahal, waktu menuju kompetisi tingkat provinsi tersebut semakin dekat.

“Kami tentu berharap para atlet dapat menjalani persiapan dengan maksimal. Namun, kondisi fasilitas yang mengalami kerusakan ini menjadi kendala nyata dalam proses pembinaan. Atlet membutuhkan tempat latihan yang layak dan aman agar dapat mempersiapkan diri secara optimal untuk menghadapi Porprov,” ujar Guntur.

Ia menjelaskan, persoalan kerusakan gedung tersebut telah dikomunikasikan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) serta Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporapar) Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Januari 2026. Perbakin Purwakarta mengapresiasi perhatian tersebut, tetapi berharap peninjauan dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret.

“Kami mengapresiasi perhatian dan peninjauan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Namun, mengingat kerusakan telah berlangsung sejak Desember 2025 dan berdampak langsung terhadap fasilitas latihan, kami berharap ada kepastian penanganan serta jadwal perbaikan yang jelas,” tegasnya.

Bagi Perbakin Purwakarta, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kondisi fisik bangunan. Lebih dari itu, kerusakan gedung berkaitan langsung dengan keberlangsungan pembinaan olahraga dan peluang atlet daerah untuk bersaing meraih prestasi di tingkat provinsi.

Guntur memahami bahwa perbaikan fasilitas milik pemerintah harus melalui proses administrasi dan mekanisme sesuai ketentuan. Meski demikian, ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, KONI, dan Disporapar dapat lebih diintensifkan agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

Sebagai langkah antisipasi apabila perbaikan gedung belum dapat segera dilaksanakan, Perbakin Purwakarta juga berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat mempertimbangkan penyediaan fasilitas latihan sementara yang aman dan memadai.

Menurutnya, ketersediaan tempat latihan yang layak menjadi kebutuhan mendesak agar atlet tetap dapat menjalankan program persiapan secara terarah menjelang Porprov Jawa Barat 2026.

Perbakin Purwakarta berharap ada solusi nyata yang segera diwujudkan, sehingga kerusakan fasilitas tidak semakin menghambat pembinaan atlet. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat membantu para atlet tampil optimal sekaligus membawa prestasi bagi Kabupaten Purwakarta pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

(AGUS)

Senin, 19 Oktober 2026

Berlatih Dilapangan Rusak, Atlet Menembak Purwakarta Bawa Pulang 3 Medali Emas


PURWAKARTA — Keterbatasan fasilitas latihan tak menyurutkan semangat atlet menembak Kabupaten Purwakarta untuk mengukir prestasi di tingkat nasional. 

Kontingen Purwakarta berhasil membawa pulang dua medali emas dan satu medali perunggu dalam Kejuaraan Nasional Pistol dan Senapan Angin Dewasa (Kejurnas PPAD) 2026 yang berlangsung pada 12–17 Oktober 2026 di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat.

Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga Purwakarta. Pasalnya, para atlet harus menjalani persiapan di tengah kondisi lapangan tembak Perbakin Purwakarta yang dilaporkan mengalami kerusakan dan belum sepenuhnya memadai untuk menunjang latihan secara optimal.

Salah satu atlet yang mencuri perhatian adalah Serda Wirafi Akhmad Dzaki. Ia berhasil meraih medali perunggu pada nomor individu Air Rifle Man 10 meter.

Tak hanya itu, Serda Wirafi juga turut menyumbangkan medali emas pada nomor beregu Team Air Rifle Match 10 Meter bersama Fathur Gustavian dan Davin Rosid Wibowo. Kekompakan serta konsistensi para atlet menjadi bagian penting dalam keberhasilan tim tersebut bersaing dengan kontingen dari berbagai daerah.

Prestasi membanggakan juga datang dari kategori Youth atau kelompok usia muda. Tim Air Rifle 10 Meter Youth putra Purwakarta sukses meraih medali emas melalui penampilan Wirafa Abiyu Dzaki, Nauffal Rashid Maulana, dan Irsyad Oktaleka Nezril.

Keberhasilan tersebut menjadi sinyal positif bagi pembinaan dan regenerasi atlet menembak di Purwakarta. Di tengah keterbatasan sarana latihan, para atlet muda tetap mampu menunjukkan kemampuan dan daya saing di ajang nasional.

Sementara itu, pada nomor Air Rifle Women 10 Meter Youth, dua atlet putri Purwakarta, Nurhanifah Ahmad dan Ivana Amelia Ambarwati, berhasil menembus babak final. Keduanya masing-masing menempati peringkat keenam dan ketujuh.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa atlet menembak Purwakarta memiliki potensi untuk terus berkembang dan bersaing, baik pada kategori putra maupun putri.

Ketua Umum Perbakin Purwakarta, Guntur Era Putra, mengungkapkan kebanggaannya atas perjuangan dan dedikasi para atlet yang tetap mampu menorehkan prestasi di tengah keterbatasan fasilitas latihan.

Menurutnya, kondisi lapangan tembak yang mengalami kerusakan serta tertundanya proses renovasi tidak membuat para atlet kehilangan semangat untuk berjuang membawa nama baik daerah.

“Meskipun lapangan tembak kami sedang dalam kondisi rusak dan proses renovasi tertunda, anak-anak kita tidak pernah mengeluh. Mereka justru menjadikan kekurangan ini sebagai motivasi untuk berjuang lebih keras demi membawa nama baik Purwakarta,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti pentingnya dukungan terhadap fasilitas olahraga daerah agar pembinaan atlet dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

Raihan dua medali emas dan satu medali perunggu dalam Kejurnas PPAD 2026 menjadi capaian penting bagi kontingen menembak Purwakarta. Keberhasilan tersebut juga memperlihatkan potensi atlet daerah yang mampu bersaing di tengah berbagai keterbatasan.

Namun, prestasi tersebut perlu diikuti perhatian serius terhadap kondisi sarana dan prasarana olahraga. Fasilitas latihan yang layak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kemampuan atlet, menjaga kualitas pembinaan, serta mempersiapkan regenerasi atlet berprestasi.

Karena itu, kondisi lapangan tembak Perbakin Purwakarta diharapkan menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Perbaikan fasilitas diperlukan agar para atlet memiliki tempat latihan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.

Prestasi di Senayan telah membuktikan bahwa semangat juang atlet Purwakarta tetap menyala. Kini, dukungan nyata terhadap fasilitas olahraga menjadi bagian penting agar potensi tersebut dapat terus berkembang dan melahirkan prestasi yang lebih tinggi. (AGUS)

Minggu, 18 Oktober 2026

Kiai Maman Desak Azerbaijan Cabut Larangan Jilbab: Jangan Diskriminasi Perempuan Muslim!

JAKARTA, INFONAS — Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. KH. Maman Imanulhaq, MM, mendesak pemerintah Azerbaijan mencabut larangan penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim serta meninjau kebijakan yang dinilai berpotensi mendiskriminasi perempuan berdasarkan keyakinan agama.

Menurut Maman, persoalan jilbab tidak semata-mata berkaitan dengan atribut keagamaan, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama, kesetaraan perempuan, dan upaya melawan Islamofobia.

“Saya mendesak pemerintah Azerbaijan segera mencabut larangan jilbab. Jangan sampai kebijakan negara justru membatasi hak perempuan Muslim untuk menjalankan keyakinannya. Kebebasan beragama adalah hak fundamental, bukan privilese yang boleh diberikan atau dicabut oleh kekuasaan,” tegas Maman, Minggu (18/10/2026).

Ia menilai, negara seharusnya menjamin setiap warga dapat menjalankan keyakinan agamanya tanpa menghadapi intimidasi maupun perlakuan diskriminatif. Perbedaan ekspresi keagamaan, menurutnya, tidak semestinya menjadi alasan untuk membatasi akses warga terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, ataupun partisipasi dalam kehidupan sosial.

Maman juga menekankan bahwa setiap kebijakan yang membatasi kebebasan beragama perlu dikaji berdasarkan prinsip hak asasi manusia, tujuan yang sah, proporsionalitas, dan larangan diskriminasi.

Menurutnya, demokrasi dan modernisasi seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberagaman. Karena itu, pemerintah Azerbaijan didorong untuk mengevaluasi kebijakannya dan memastikan perempuan Muslim dapat menjalankan keyakinan secara bebas dan bermartabat.

Selain mendesak pemerintah Azerbaijan, Maman mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia agar menyampaikan aspirasi tersebut melalui jalur diplomatik. Ia juga meminta Kedutaan Besar Azerbaijan di Indonesia meneruskan desakan itu kepada otoritas terkait.

“Hubungan baik antarnegara harus menjadi ruang untuk membangun dialog dan menyampaikan prinsip-prinsip kemanusiaan secara tegas. Indonesia perlu mengambil sikap yang jelas bahwa diskriminasi berbasis agama tidak dapat dibenarkan dan kebebasan beragama harus dihormati di mana pun,” ujarnya.

Maman menilai, diplomasi tidak hanya berfungsi menjaga hubungan bilateral, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, ia menegaskan bahwa perlindungan kebebasan beragama merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI dan Dewan Syura DPP PKB, Maman juga menekankan pentingnya memperjuangkan nilai keadilan, toleransi, serta penghormatan terhadap hak setiap manusia tanpa membedakan latar belakang keyakinan.

“Jilbab bukan ancaman bagi negara. Diskriminasi terhadap perempuan karena keyakinannya justru menjadi ancaman bagi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Azerbaijan harus mencabut larangan tersebut dan mengembalikan hak perempuan Muslim untuk menjalankan agamanya secara bebas dan bermartabat,” pungkasnya.

EDITOR: MURFITO 

Bukan Sekadar Pencitraan! Kebiasaan Mantan PM Jepang Ini Tampar Budaya Politik Elitis


OPINI  — Sikap rendah hati seorang pemimpin kembali menjadi sorotan setelah mantan Perdana Menteri Jepang, Yoshihiko Noda, terlihat membagikan selebaran kepada masyarakat di sebuah stasiun kereta di Jepang. Pemandangan tersebut menghadirkan pesan penting tentang kedekatan pemimpin dengan rakyat, bahkan setelah menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan.

Noda, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 2011–2012, dilaporkan membagikan selebaran di Stasiun Minami-Funabashi, Prefektur Chiba, pada 18 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi perhatian karena ia melakukannya secara langsung di tengah aktivitas masyarakat.

Kebiasaan turun ke stasiun untuk menyampaikan informasi politik kepada masyarakat bukanlah hal baru bagi Noda. Ia dilaporkan telah melakukan kegiatan serupa sejak 1986, jauh sebelum menduduki kursi perdana menteri.

Jabatan Tinggi Bukan Alasan Menjauh dari Rakyat

Apa yang dilakukan Noda memberikan gambaran bahwa aktivitas politik tidak selalu harus dilakukan melalui panggung besar, acara seremonial, atau pertemuan formal.

Menyapa masyarakat, membagikan informasi, dan membuka ruang komunikasi secara langsung merupakan bagian dari upaya membangun hubungan antara pemimpin dan warga.

Kebiasaan tersebut juga mengingatkan bahwa jabatan publik bukan sekadar simbol kekuasaan. Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab, kerendahan hati, serta kesediaan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Pelajaran bagi Politik Indonesia

Di Indonesia, fenomena tersebut relevan untuk menjadi bahan refleksi bagi para pejabat publik, anggota DPR, kepala daerah, hingga politikus di tingkat lokal.

Kedekatan dengan masyarakat idealnya tidak hanya terlihat menjelang pemilihan umum. Kehadiran pemimpin di tengah warga semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten.

Pasar tradisional, permukiman, terminal, dan berbagai ruang publik dapat menjadi tempat bagi pejabat untuk mendengar persoalan masyarakat secara langsung, mulai dari kesulitan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hingga kualitas pelayanan publik.

Namun, turun ke lapangan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan simbolis atau sekadar pencitraan. Aspirasi yang diterima harus ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bukan Hanya Penampilan, tetapi Bukti Kerja

Sikap sederhana seorang pemimpin memang patut diapresiasi. Akan tetapi, ukuran keberhasilan kepemimpinan tidak cukup dinilai dari kesediaan menyapa rakyat atau membagikan selebaran.

Masyarakat juga membutuhkan bukti nyata berupa pelayanan publik yang semakin baik, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum, serta penyelesaian persoalan yang selama ini mereka hadapi.

Karena itu, teladan yang dapat dipetik dari kebiasaan Yoshihiko Noda bukan semata-mata soal membagikan pamflet, melainkan tentang pentingnya menjaga komunikasi dengan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang hadir ketika membutuhkan dukungan, melainkan mereka yang tetap bersedia mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam setiap kesempatan.

Bagi Indonesia, pesan tersebut layak menjadi bahan evaluasi bersama. Sebab, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu berbicara di hadapan publik, tetapi juga pemimpin yang mau turun langsung, mendengar keluhan, dan membuktikan tanggung jawabnya melalui kerja nyata.

Catatan redaksi: Informasi mengenai kegiatan dan riwayat Yoshihiko Noda perlu dicocokkan kembali dengan sumber berita primer sebelum diterbitkan. Naskah ini merupakan artikel analisis dan opini berbasis peristiwa yang dilaporkan, bukan pernyataan bahwa Noda bermaksud menyindir politikus Indonesia.

EDITOR: MURFITO ADI 

Kamis, 15 Oktober 2026

Kiai Maman Dorong Kerja Sama Pendidikan Indonesia–Mesir Diperluas, Al-Azhar Jadi Jembatan Intelektual

JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. KH. Maman Imanulhaq, mendukung penguatan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Ia menilai hubungan kedua negara yang telah terjalin lama perlu dikembangkan melalui pertukaran mahasiswa dan dosen, riset bersama, kemitraan perguruan tinggi, serta penguatan jejaring akademik internasional.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kerja sama Indonesia–Mesir di bidang pendidikan. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda Indonesia untuk memperoleh akses pendidikan dan mengembangkan kapasitas akademik.

Dalam pernyataan bersama dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia memperluas kemitraan pendidikan dengan negara tersebut.

“Ke depan Indonesia siap memperluas kerja sama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa, kemitraan antara universitas, riset bersama dan menjajaki peluang kerja sama di bidang-bidang lain,” kata Prabowo.

Menanggapi hal itu, Kiai Maman menilai penguatan kerja sama pendidikan perlu melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah dan perguruan tinggi hingga organisasi mahasiswa serta lembaga yang selama ini mendampingi calon mahasiswa Indonesia yang hendak menempuh pendidikan di Mesir.

“Kerja sama pendidikan Indonesia dan Mesir memiliki fondasi sejarah yang sangat kuat. Sekarang saatnya kita memperluasnya menjadi kemitraan akademik yang produktif, termasuk melalui riset, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta penguatan jejaring pendidikan,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Kiai Maman turut mengapresiasi peran Forum Komunikasi dan Konsultasi Pendidikan Mahasiswa Indonesia (Forkapmi), yang disebut berperan sebagai konsultan studi Al-Azhar Mesir serta memberikan pendampingan dan informasi kepada calon mahasiswa Indonesia.

Menurutnya, keberadaan lembaga pendampingan pendidikan dapat membantu calon mahasiswa dan keluarga memperoleh informasi yang diperlukan sebelum melanjutkan studi ke luar negeri.

“Forkapmi memiliki peran penting sebagai konsultan studi Al-Azhar Mesir. Kehadiran lembaga seperti ini membantu calon mahasiswa dan keluarga memperoleh informasi dan pendampingan yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan di Mesir,” katanya.

Ia menegaskan bahwa peran lembaga pendampingan pendidikan perlu menjadi bagian dari ekosistem pendidikan internasional yang mendukung mobilitas akademik Indonesia–Mesir.

Dengan dukungan informasi yang memadai dan pendampingan yang baik, calon mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan perjalanan akademik mereka secara lebih terarah.

Selain mendorong perluasan kemitraan akademik, Kiai Maman juga mengapresiasi keberadaan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Perkembangan tersebut sebelumnya disinggung Presiden Prabowo sebagai salah satu indikasi meningkatnya kerja sama kedua negara di bidang pendidikan.

“Sekarang di Universitas Al-Azhar sedang diberi pengajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Ini merupakan bukti bahwa kerja sama kita semakin meningkat,” ujar Prabowo.

Bagi Kiai Maman, pengajaran Bahasa Indonesia di lingkungan Al-Azhar memiliki arti strategis yang melampaui pembelajaran bahasa semata. Program tersebut dinilai dapat menjadi sarana memperkenalkan kebudayaan, sejarah, tradisi intelektual, serta pengalaman keislaman Indonesia kepada masyarakat akademik internasional.

“Ketika Bahasa Indonesia diajarkan di Al-Azhar, yang hadir bukan hanya bahasa, tetapi juga kebudayaan, sejarah, tradisi intelektual dan pengalaman keislaman Indonesia. Ini adalah bentuk diplomasi pendidikan dan kebudayaan,” tuturnya.

Ia berharap perkembangan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi perluasan kerja sama antara perguruan tinggi di Indonesia dan Mesir, termasuk dalam pengembangan kajian kebudayaan dan pertukaran pengetahuan.

Ke depan, Kiai Maman mendorong agar kerja sama pendidikan Indonesia–Mesir dikembangkan secara lebih konkret dan berkelanjutan.

Sejumlah bidang yang dinilai potensial untuk diperkuat antara lain program gelar ganda (double degree), riset bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan pusat kajian Indonesia, serta peningkatan kualitas pendampingan bagi calon mahasiswa Indonesia yang akan belajar di Mesir.

Menurutnya, keberhasilan kerja sama internasional tidak cukup diukur dari kesepakatan antarpemerintah, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat.

“Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan lembaga seperti Forkapmi dapat berjalan bersama. Dengan begitu, hubungan pendidikan Indonesia–Mesir tidak hanya semakin kuat secara kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi generasi muda,” katanya.

Kiai Maman menegaskan, hubungan historis Indonesia dan Mesir, khususnya melalui Universitas Al-Azhar, merupakan modal penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan intelektual global.

“Al-Azhar adalah salah satu jembatan intelektual Indonesia dengan dunia Islam. Karena itu, memperkuat hubungan pendidikan dengan Mesir berarti juga memperkuat jejaring intelektual Indonesia di tingkat global,” pungkasnya.

Rabu, 14 Oktober 2026

VIRAL! Darpani asal Pemalang Ditemukan Sakit di Indramayu, Kades Bergerak Jemput Pulang

PEMALANG — Kabar haru datang dari Darpani, pria yang akrab disapa Pani, asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dalam kondisi sakit dengan tubuh terlihat kurus dan lemah, Pani ditemukan berada di wilayah Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia berharap dapat kembali ke kampung halaman dan bertemu dengan keluarganya. Rabu (14/10/2026)

Informasi mengenai keberadaan Pani menyebar melalui sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengaku berasal dari Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang.

Dengan kondisi fisik yang memprihatinkan, Pani mengungkapkan kerinduannya kepada orang tua dan keluarga yang telah lama tidak ditemuinya. Ia juga menyebut sejumlah nama anggota keluarga yang diharapkan dapat membantu proses identifikasi, di antaranya Edi Prasetyo dan Slamet Murtiningsih, yang disebut memiliki keterkaitan dengan Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh.

Selama berada di wilayah Haurgeulis, Pani mendapatkan bantuan dan perawatan dari warga setempat. Informasi yang beredar di media sosial diharapkan dapat menjangkau keluarga maupun masyarakat yang mengenalnya.

Merespons informasi tersebut, Kepala Desa Jatingarang, Anjang Tyas Asnara, bergerak untuk memfasilitasi penjemputan Pani agar dapat kembali ke kampung halaman dan bertemu keluarganya.

Saat dikonfirmasi wartawan, Anjang menyampaikan bahwa perwakilan keluarga bersama perangkat pemerintah desa berencana berangkat ke Indramayu untuk menjemput Pani.

“Habis Dhuhur, perwakilan keluarga dan Pak Kadus perwakilan pemdes berangkat menjemput ke Indramayu, Mas,” ujar Anjang Tyas Asnara.

Ia menjelaskan, keberangkatan tersebut menunggu ambulans desa yang masih digunakan untuk mengantar warga menjalani kontrol kesehatan ke Rumah Sakit Siaga Medika.

“Karena dari tadi nunggu ambulans desa pulang, habis bawa warga kontrol ke Rumah Sakit Siaga Medika,” tambahnya.

Langkah pemerintah desa tersebut diharapkan dapat membantu mempertemukan kembali Pani dengan keluarganya sekaligus memastikan ia memperoleh pendampingan dan penanganan kesehatan yang diperlukan.

Kisah Pani menjadi pengingat bahwa kepedulian masyarakat dan penyebaran informasi melalui media sosial dapat berperan penting dalam membantu seseorang menemukan kembali keluarganya.

Masyarakat yang mengenal Darpani atau memiliki informasi mengenai keluarganya di Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi kepada pihak keluarga maupun pemerintah desa.

Kini, harapan tertuju pada proses penjemputan yang direncanakan. Pani diharapkan dapat segera kembali ke Pemalang, berkumpul dengan keluarga, serta mendapatkan perawatan dan perhatian yang dibutuhkan.

Kepedulian warga, dukungan pemerintah desa, dan informasi yang tersebar melalui media sosial menjadi langkah penting agar Pani dapat kembali mendapatkan kehangatan keluarga.

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan yang tersedia. Perkembangan proses penjemputan serta kondisi terkini Pani masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. (SOLIHIN)

Selasa, 13 Oktober 2026

Antrean BBM Bikin Denpasar Macet, Bramono Sitanggang Soroti Keterlambatan Penanganan

DENPASAR — Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Denpasar, Bali, dilaporkan semakin panjang. Kondisi tersebut memicu kemacetan lalu lintas dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan pemantauan sumber berita Radar Bali News pada Senin (12/10/2026), antrean BBM dilaporkan semakin parah dibandingkan hari sebelumnya. Panjang antrean bahkan disebut mencapai ratusan meter, sehingga berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas di sejumlah titik.

Sejumlah warga mengaku harus menghabiskan waktu lebih dari satu jam untuk mendapatkan Pertalite. Antrean kendaraan yang terjadi di hampir seluruh SPBU di Denpasar turut memperparah kepadatan lalu lintas.

Ketua DPW MIO Bali, Bramono Sitanggang, menyayangkan keterlambatan penanganan kondisi tersebut. Menurutnya, antrean panjang yang berlangsung hingga berjam-jam sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari.

“Ini berdampak pada masyarakat Bali yang harus mengantre sampai berjam-jam. Jelas, kondisi ini sangat meresahkan. Apabila Pertamina sebelumnya memang memiliki cadangan yang cukup, saya rasa dampaknya tidak akan seperti ini,” ujar Bramono Sitanggang.

Di tengah kepadatan kendaraan, sejumlah petugas polisi lalu lintas terlihat sibuk mengatur arus kendaraan guna mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh antrean di SPBU.

Salah seorang pengendara sepeda motor, Wayan Sumadi, berharap persoalan tersebut segera mendapatkan penanganan dari pemerintah dan pihak Pertamina.

“Semoga antrean BBM ini bisa teratasi,” ucap Wayan.

Ia berharap Pertamina segera mengambil langkah konkret agar antrean tidak terus berlarut-larut. Pasalnya, kondisi tersebut tidak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat mobilitas dan aktivitas perekonomian warga.

Masyarakat kini berharap adanya penjelasan resmi dari pihak Pertamina mengenai penyebab panjangnya antrean, kondisi pasokan Pertalite, serta langkah penanganan yang dilakukan untuk memulihkan pelayanan di SPBU.

Hingga berita ini disusun, penyebab pasti antrean panjang tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Konfirmasi dari pihak Pertamina mengenai ketersediaan stok dan distribusi BBM diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat. (BS)

Fenomena di Desa Konoha: Di Tengah Sawah Puso Desa Keroncong, Gapura Megah Ratusan Juta Berdiri Gagah


Foto: Net

​OPINI - Publik Negeri Konoha kembali dihebohkan oleh kebijakan anggaran yang dinilai "sangat visioner". Di tengah krisis air ekstrem yang melanda kawasan pertanian Desa Keroncong, Negeri Konoha, sebuah pemandangan kontras mendadak menyedot perhatian warga dari berbagai pelosok negeri hingga merajai trending topic di jutaan cermin komunikasi sihir (media sosial).

​Di saat hamparan tanah sawah membelah retak dan tanaman padi para Shinobi Tani menguning layu akibat air irigasi yang tak kunjung mengalir, sebuah gapura beton mewah senilai ratusan juta Ryo berdiri dengan sangat megah dan anggun di tengah lahan yang gersang.

​Kehadiran gapura megah ini dinilai sukses menjadi "Oase Visual" yang memanjakan mata para warga Konoha di tengah duka kegagalan panen.

​"Padi Boleh Puso, yang Penting Feed Instagram Tetap Estetik!"

​Keputusan jajaran birokrasi Hokage dalam membangun infrastruktur bernilai fantastis di lokasi terdampak kemarau ini memicu decak kagum sekaligus rasa heran dari berbagai kalangan. Banyak pihak menyebut langkah ini sebagai terobosan visioner untuk menyulap bencana kekeringan menjadi potensi pariwisata berkonsep post-apocalyptic.

​Para petani lokal yang sebelumnya pusing memikirkan modal tanam yang melayang serta tingginya biaya sewa mesin pompa air, kini bisa mengelus dada dengan penuh rasa bangga.

​"Awalnya saya sangat sedih karena air irigasi tidak pernah sampai ke sawah saya. Tapi begitu berdiri di bawah gapura ratusan juta ini sambil berfoto selfie, rasa lapar dan kepikiran utang pupuk langsung hilang seketika. Gapura ini benar-benar membawa ketenangan jiwa," ujar seorang petani lokal Konoha sembari menatap tanahnya yang gersang dengan penuh keharuan.

Cerita ini hanya fiksi belaka yang didasari oleh ketimpangan penganggaran pembangunan gapura dan irigasi di negeri konoha, jika ada kesamaan, itu hanya bagian dari kritikan untuk perbaikan dalam penganggaran kedepan.

Minggu, 11 Oktober 2026

Pengendara Motor Dilaporkan Berjatuhan di Proyek Jalan Sadang Purwakarta, Aspek Keselamatan Disorot!

PURWAKARTA, INFONAS — Pekerjaan perbaikan Jalan Raya Sadang, tepatnya di sekitar Gapura Indung Rahayu, Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan setelah sejumlah pengendara sepeda motor dilaporkan terjatuh di area proyek pada Minggu (11/10/2026).

Insiden tersebut dikabarkan menyebabkan korban mengalami luka, mulai dari ringan hingga berat. Namun, hingga berita ini disusun, jumlah korban, tingkat keparahan luka, serta penyebab pasti kejadian tersebut masih belum terkonfirmasi secara resmi.

Peristiwa ini memunculkan perhatian terhadap aspek keselamatan dan pengamanan di sekitar lokasi pekerjaan jalan. Pasalnya, aktivitas perbaikan infrastruktur yang berlangsung di jalur yang masih digunakan masyarakat membutuhkan pengaturan lalu lintas dan langkah pengamanan yang memadai.

Pengendara sepeda motor merupakan salah satu pengguna jalan yang rentan terdampak kondisi permukaan jalan, perubahan jalur, maupun hambatan di sekitar area pekerjaan. Karena itu, pemasangan rambu peringatan, pembatas proyek, penerangan yang memadai, serta pengaturan arus lalu lintas menjadi bagian penting dalam upaya meminimalkan risiko kecelakaan.

Kontraktor pelaksana bersama instansi terkait diharapkan segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kondisi lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan area pekerjaan telah dilengkapi perangkat keselamatan yang sesuai dan mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Apabila ditemukan kekurangan dalam pengamanan, perbaikan perlu segera dilakukan agar risiko kecelakaan dapat ditekan dan masyarakat tetap dapat melintas dengan aman selama proyek berlangsung.

Masyarakat berharap pekerjaan perbaikan jalan tidak hanya berorientasi pada target penyelesaian proyek, tetapi juga memperhatikan keselamatan pengguna jalan selama proses pengerjaan.

Pemasangan rambu peringatan yang jelas, pengamanan titik pekerjaan, penataan jalur kendaraan, serta penempatan petugas pengatur lalu lintas apabila diperlukan dinilai penting untuk mencegah insiden serupa.

Evaluasi menyeluruh juga diperlukan untuk mengetahui apakah kondisi lokasi pekerjaan berkontribusi terhadap kejadian yang dilaporkan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti insiden, jumlah korban, serta keterangan resmi dari kontraktor pelaksana dan instansi terkait masih perlu dikonfirmasi.

Redaksi membuka ruang bagi pihak kontraktor pelaksana maupun instansi berwenang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna melengkapi informasi dalam pemberitaan ini.

(YOSI)

Ijtima Ulama Subang Lahirkan MASURA dan Dewan Pesantren, Kiai Maman Dorong Gerakan Nyata untuk Rakyat

SUBANG — Dr. KH. Maman Imanulhaq mengapresiasi gelaran Ijtima Ulama Kabupaten Subang yang diselenggarakan di Kota Subang, Minggu (11/10/2026). Pertemuan para tokoh ulama Subang itu pun melahirkan dua inisiatif strategis, yakni Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat (MASURA) dan Dewan Pesantren.

Kiai Maman mengatakan, lahirnya Masura dan Dewan Pesantren diharap menjadi ruang silaturahmi dan konsolidasi ulama bersama rakyat. Forum itu pula dapat menjadi tempat merumuskan gagasan, menyerap aspirasi, serta memperjuangkan kemaslahatan masyarakat.

“MASURA diharapkan menjadi ruang silaturahmi dan konsolidasi ulama bersama rakyat. Dari sini, gagasan-gagasan keumatan dapat dirumuskan bersama dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Kiai Maman di Subang, Minggu (11/10).

Sementara Dewan Pesantren diharapkan memperkuat sinergi antarpesantren di Kabupaten Subang. Sinergi tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi pesantren, hingga kontribusi pesantren dalam pembangunan daerah.

“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan. Pesantren juga memiliki peran besar dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan peradaban. Karena itu, komunikasi dan kerja sama antarpesantren perlu diperkuat,” katanya.

Menurut Kiai Maman yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, Ijtima Ulama tidak boleh berhenti sebagai forum pertemuan. Hasilnya harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang dirasakan masyarakat.

“Ijtima Ulama bukan sekadar forum pertemuan, tetapi momentum untuk menerjemahkan nilai-nilai keagamaan menjadi gerakan sosial yang nyata. Ulama memberikan arah, pesantren membangun peradaban, dan rakyat menjadi pusat perjuangan,” ujarnya.

Kiai Maman pun meminta MASURA dan Dewan Pesantren khususnya di Kabupaten Subang segera ditindaklanjuti dengan program konkret agar hasil Ijtima Ulama tidak berhenti pada gagasan, tetapi menjadi gerakan bersama untuk menjawab persoalan masyarakat Subang.

“Ulama memberikan arah, pesantren membangun peradaban, dan rakyat menjadi pusat perjuangan. Ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Subang yang religius, maju, dan berkeadilan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Ijtima Ulama Subang dihadiri sejumlah tokoh ulama Subang, di antaranya KH Sulaeman, Kiai Sirojul Munir, KH Ahmad Faqot, dan Kiai Apin Salim, serta para ulama, kiai, ibu nyai, dan tokoh masyarakat lainnya.

Jumat, 09 Oktober 2026

Diduga Ada Penyalahgunaan Dana BOS, SMK Swasta di Majalengka Jadi Sorotan; Kepala Sekolah Bantah Tudingan



MAJALENGKA – SMK Swasta Penerbangan Bangsa yang berlokasi di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dikabarkan menjadi sorotan terkait dugaan ketidaksesuaian dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Temuan ini mencuat setelah adanya indikasi bahwa sejumlah pos anggaran yang dilaporkan tidak sejalan dengan kondisi fisik sekolah di lapangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, discrepancies atau ketidaksamaan terlihat pada beberapa pos pengeluaran utama. Salah satu poin yang menyita perhatian adalah anggaran untuk perawatan sekolah yang dilaporkan mencapai angka fantastis. Pada Tahap I, dana yang diklaim untuk perawatan sebesar Rp80.556.318, sementara pada Tahap II meningkat menjadi Rp107.018.250. Selain itu, terdapat juga alokasi dana untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan senilai Rp12.386.800.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Bangunan sekolah terlihat kurang terawat, memicu dugaan bahwa dana tersebut tidak tersalurkan secara optimal atau bahkan tidak digunakan sesuai peruntukannya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2024 dan 2025 di institusi pendidikan tersebut.

Menanggapi isu yang beredar, Kepala Sekolah SMK Swasta Penerbangan Bangsa Ligung memberikan bantahan melalui konfirmasi pesan WhatsApp, Jumat (9/10/2026). Pihak sekolah menilai tudingan penyalahgunaan dana tersebut tidak tepat.

"Perihal temuan saudara terkait dana BOS kurang tepat. Penggunaan dana tersebut sudah melalui proses pemeriksaan serta dinyatakan sudah selesai dan tidak ada masalah," ujar Kepala Sekolah tersebut.

Ia menjelaskan bahwa seluruh penggunaan dana telah melalui mekanisme pengawasan yang berlapis. "Laporan telah disampaikan kepada BOS Kemendikbud dan ARKAS, serta Kantor KCD Wilayah IX. Terkait aduan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan anggaran BOS TA 2024 dan 2025, hal ini juga telah menjadi tindak lanjut Polres Majalengka," tambahnya.

Kepala Sekolah juga mengklarifikasi soal nominal anggaran yang dianggap terlalu besar. Menurutnya, angka yang beredar tidak sepenuhnya mencerminkan dokumen perencanaan resmi sekolah.

"Nominal tidak sebesar itu sesuai dengan ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang sekolah kami susun dan ajukan," pungkasnya.

Untuk klarifikasi lebih lanjut dan koordinasi tindak lanjut, pihak sekolah menyarankan agar pihak yang merasa dirugikan atau memiliki informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FKKSMKS) Kabupaten Majalengka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka maupun Kepolisian Resor Majalengka terkait status penyelidikan kasus ini. Masyarakat dan orang tua siswa diharapkan tetap tenang sambil menunggu hasil verifikasi resmi dari instansi berwenang.

 

Kamis, 08 Oktober 2026

ASN DPMPTSP Majalengka Disorot, Diduga Sering Tinggalkan Kantor Saat Jam Kerja

MAJALENGKA — Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kedisiplinan, integritas, serta pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi bagian penting dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara. Kamis (08/10/2026)

Namun, persoalan kedisiplinan ASN kembali menjadi sorotan di Kabupaten Majalengka. Kali ini, sorotan tersebut mengarah kepada sejumlah pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat dua ASN yang disebut berinisial F dan I yang diduga kerap meninggalkan kantor pada saat jam kerja. Keduanya disebut memiliki tugas yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, termasuk pengurusan perizinan apotek, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta sejumlah layanan perizinan lainnya.

Dugaan tersebut disebut telah menimbulkan keluhan dari sejumlah masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan administrasi perizinan.

“Ini cukup menyulitkan kami ketika membutuhkan pelayanan. Katanya pegawai tersebut sering keluar kantor saat jam kerja dan baru kembali sekitar pukul 14.30 WIB,” ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut sumber tersebut, kondisi itu disebut telah berlangsung kurang lebih satu tahun. Ia mempertanyakan sejauh mana pengawasan dan pembinaan terhadap kedisiplinan pegawai yang bersangkutan.

“Kalau memang benar terjadi, apakah kondisi seperti itu diperbolehkan? Karena sampai sekarang kami belum mengetahui adanya tindakan atau sanksi,” katanya.

Atas informasi tersebut, awak media kemudian melakukan penelusuran ke kantor DPMPTSP Kabupaten Majalengka untuk meminta klarifikasi secara langsung.

Namun, berdasarkan penelusuran di lapangan, pegawai yang disebut berinisial F dan I tidak berhasil ditemui. Keterangan dari sejumlah pekerja di lingkungan kantor menyebutkan bahwa yang bersangkutan sedang berada di luar kantor.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari DPMPTSP Kabupaten Majalengka maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan disiplin ASN terkait dugaan tersebut.

Media ini masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak DPMPTSP Kabupaten Majalengka, BKPSDM, maupun ASN yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut. (ROJAN)

Rabu, 07 Oktober 2026

Kiai Maman: Biaya Haji 2027 Disepakati! Jamaah Efektif Bayar Rp23,24 Juta

JAKARTA — Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi. Berdasarkan kesepakatan tersebut, jamaah haji reguler rata-rata memiliki kewajiban pelunasan sebesar Rp26.248.825.

Namun, setelah memperhitungkan subsidi pemerintah sebesar Rp3 juta, biaya yang secara efektif harus disiapkan jamaah untuk pelunasan menjadi sekitar Rp23.248.825.

Anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah yang telah diputuskan dalam rapat Komisi VIII.

“Jamaah secara efektif hanya membayar sekitar Rp23,24 juta. Ini setelah pelunasan Rp26,24 juta dikurangi subsidi pemerintah Rp3 juta,” ujar Maman Imanulhaq di Kompleks DPR RI, Rabu (7/10/2026).

Menurut Maman, bagi calon jamaah, angka pelunasan menjadi salah satu poin penting karena berkaitan langsung dengan dana yang harus disiapkan sebelum keberangkatan.

“Ini sudah disepakati dan diketok di Komisi VIII DPR RI. Jadi yang penting bagi jamaah adalah berapa uang yang harus disiapkan untuk pelunasan. Setelah subsidi, sekitar Rp23,24 juta,” katanya.

BPIH Rata-Rata Rp98,46 Juta

Dalam keputusan rapat antara DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah, rata-rata BPIH untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M ditetapkan sebesar Rp98.466.351,35 per jamaah.

Dari jumlah tersebut, komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jamaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825. Sementara itu, sebesar Rp43.817.526,35 bersumber dari Nilai Manfaat.

Perhitungan kewajiban pelunasan tersebut turut memperhitungkan setoran awal jamaah sebesar Rp25 juta, serta Nilai Manfaat rata-rata sekitar Rp3,4 juta yang tercatat dalam rekening virtual jamaah.

Dengan skema tersebut, pemerintah dan DPR berupaya menjaga agar beban biaya yang ditanggung langsung oleh jamaah tetap terjangkau, tanpa mengabaikan kualitas pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji.

Indonesia Dapat Kuota 221.000 Jamaah

Untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jamaah.

Kuota tersebut terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus.

Maman mengatakan kesepakatan mengenai skema pembiayaan haji tersebut tidak terlepas dari komunikasi antara DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden RI menjadi bagian dari upaya mencari formula pembiayaan yang dapat meringankan beban jamaah.

“Komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden menjadi bagian dari upaya mencari formula agar beban jamaah bisa lebih ringan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” ujar Maman.

Dewan Syuro DPP PKB itu menegaskan bahwa keterjangkauan biaya bagi jamaah harus berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan.

“Prinsipnya sederhana, biaya jamaah harus terjangkau dan pelayanan harus tetap baik. Jangan sampai biaya turun, tetapi kualitas pelayanan ikut turun,” kata Maman.

(Redaksi)

Minggu, 04 Oktober 2026

Bupati Sukabumi Dukung Kasepuhan Gelar Alam Jadi Warisan Budaya Takbenda di Seren Taun ke-658

 

Infonas.id | Sukabumi,-Tradisi ratusan tahun masih terjaga di Kasepuhan Gelar Alam, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok. Puncak Upacara Adat Seren Taun ke-658 digelar Minggu (4/10/2026) dengan mengusung tema "Nyoreang Alam Katukang, Nyawang Alam Nu Bakal Datang".

Bupati Sukabumi H Asep Japar bersama Wakil Bupati H Andreas dan unsur Forkopimda, Forkopimcam turut hadir dalam perayaan tersebut.
Beragam tradisi khas Kasepuhan mewarnai perayaan tersebut. Mulai dari prosesi angkat ampih pare ka leuit, sarasehan bersama Baris Olot Kasepuhan, hingga pertunjukan Dongdang, Dog-dog Lojor, Debus, Lisung, Rengkong, Gondang Buhun dan Tari Tani.
Bagi Bupati H Asep Japar, keberlangsungan Seren Taun hingga generasi ke-658 menjadi bukti kuat masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam tetap memegang teguh warisan leluhur di tengah perkembangan zaman.
"Pelaksanaan Seren Taun ke-658 ini merupakan bukti keteguhan, konsistensi, dan kecintaan masyarakat adat dalam melestarikan warisan budaya," ujarnya.
Menurutnya, pelestarian adat tidak hanya berkaitan dengan budaya, tetapi memiliki nilai penting bagi ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat.
Kendati begitu, Pemkab Sukabumi terus mendorong pengakuan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) bagi Kasepuhan Gelar Alam.
"Pemkab. Sukabumi berkomitmen mendukung pelestarian adat serta pengembangan potensi kawasan ini sebagai destinasi wisata budaya unggulan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Adat Kasepuhan Gelar Alam, Abah Ugi Sugriana Rakasiwi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Seren Taun.
"Alhamdulillah, penyelenggaraan Seren Taun berjalan lancar," singkatnya. ( adv )

Pemkab Sukabumi Bangun Sarana Pengairan, Kepala UPTD Cicurug : Irigasi DI Cipamatutan Airi 54 Hektare Sawah Warga

 

Infonas.Id  | Sukabumi,- Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berkomitmen membangun sarana pengairan untuk masyarakat demi mewujudkan Sukabumi Mubarakah. Salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Daerah Irigasi (DI) Cipamatutan di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, wilayah kerja UPTD PU Wilayah III Cicurug.


Kepala UPTD PU Wilayah Cicurug, Yasin Latif, S.T., menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Sukabumi dan Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi atas terlaksananya pembangunan irigasi tersebut.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Salam Mubarakah. Kami dari UPTD PU Wilayah Cicurug mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Sukabumi dan juga kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi yang mana telah terlaksananya kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan pada daerah irigasi Cipamatutan," ujar Yasin Latif, S.T. dalam keterangannya.

Hal senada disampaikan Dadan Setiadarma, selaku Ketua P3A Mitra Cai DI Cipamatutan Wilayah PU Kecamatan Cicurug. Ia mengungkapkan rasa syukur karena pembangunan irigasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh petani.


"Kami atas nama P3A Mitra Cai DI Cipamatutan Wilayah III Cicurug mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas terselenggaranya pembangunan jaringan irigasi permukaan yang dapat kami manfaatkan untuk mengairi sawah kurang lebih sekitar 54 hektar," terang Dadan.


Dadan berharap program pembangunan infrastruktur pertanian ini terus berlanjut dan membawa keberkahan bagi masyarakat.


"Mudah-mudahan program ini selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadikan ladang amal bagi kita semua," pungkasnya.

Dengan terbangunnya jaringan irigasi DI Cipamatutan ini, diharapkan produktivitas pertanian warga meningkat, suplai air lebih lancar, dan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi semakin kuat sejalan dengan visi Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah (Mubarakah).    ( ADV )

Sabtu, 03 Oktober 2026

Wabup Andreas Hadiri Pesta Siaga Kwarran Cidahu 2026, 280 Pramuka Siaga Unjuk Kreativitas dan Kedisiplinan

 

Infonas.Id  | Sukabumi,-Wakil Bupati Sukabumi H. Andres menghadiri Pesta Siaga Kwartir Ranting Kecamatan Cidahu di Pangkalan SDN Pondokkaso Tengah, Sabtu 3 Oktober 2026.

Dalam kesempatan itu Wabup melepas defile peserta pesta Siaga kwartir Ranting kecamatan cidahu tahun 2026.
Sebagaimana disampaikan oleh Nani selaku ketua panitia pelaksana, bahwa Pesta Siaga ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan kepramukaan bagi peserta didik usia Siaga. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk bermain dan bergembira, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, keberanian, kerja sama, persaudaraan, serta kecintaan terhadap lingkungan dan sesama.
" Peserta Pramuka Siaga ini berasal dari satuan pendidikan se-Kecamatan Cidahu sebanyak 280 orang yang terdiri dari siaga putra 100 orang dan siaga putri 180 orang" terangnya
Dalam pelaksanaannya, para peserta akan mengikuti berbagai kegiatan yang telah dipersiapkan oleh panitia, dengan mengedepankan unsur edukasi, kreativitas, ketangkasan, kebersamaan, dan kegembiraan sesuai dengan karakteristik Pramuka Siaga.
Diketahui, Pesta siaga pramuka sebagai bagian dari pendidikan kepramukaan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia
Kegiatan ini diproyeksikan para pramuka siaga mempunyai tambahan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan.
Diharapkan, pengalaman yang diperoleh peserta selama kegiatan dapat menjadi bekal positif dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap Gerakan Pramuka sejak dini.
Hadir unsur Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi, Camat Cidahu selaku Ketua Mabiran Gerakan Pramuka Kecamatan Cidahu; Para kepala sekolah, pembina Pramuka, serta seluruh tamu undangan. ( adv )

Hadir di PBAK UMN, Bupati Asep Japar Optimis Visi Mubarakah Terwujud Lewat Peningkatan SDM

 

Infonas.Id | | Sukabumi,-Bupati Sukabumi H. Asep Japar semakin optimis akan terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah). Apalagi dengan terus meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Sukabumi.

"Di kampus (Universitas Madani Nusantara) ini saja, sebagian besar mahasiswanya warga Kabupaten Sukabumi. Ini menjadi hal positif dalam mewujudkan visi kami, terutama dari sisi peningkatan SDM," ujarnya saat membuka kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Universitas Madani Nusantara (UMN) di kampus tersebut yang berlokasi di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Bupati pun meyakini peran pendidikan tinggi sangat luar biasa. Terutama sebagai tempat lahirnya gagasan, inovasi, kepemimpinan, dan SDM yang dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
"Saya sangat mengapresiasi peran Universitas Madani Nusantara. Atas dedikasinya sebagai salah satu pilar pencetklak SDM yang unggul, cerdas,dan berakhlak mulia," ucapnya.
Selain itu, bupati pun berpesan agar para mahasiswa baru yang jumlahnya mencapai 700 lebih ini dapat memanfaatkan kesempatan berkuliah ini. Terutama dalam menyiapkan diri menjadi generasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, daerah, bangsa dan negara.
"Belajarlah dengan sungguh-sungguh, bangun juga jejaring positif, dan jangan takut bermimpi besar," tegasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Madani Nusantara, H. Endin Nasrudin mengatakan, PBAK merupakan hak yang wajib dilakukan seluruh perguruan tinggi. Sebab di dalamnya disampaikan berbagai materi yang sangat penting.
"Di dalamnya ada materi materii yang berhubungan dengan perkuliahan. Jadi ini sangat penting diikuti para mahasiswa baru," pungkasnya. ( ADV )
© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved