Foto: Ilustrasi
PURWAKARTA – Sorotan tajam datang dari pengamat kebijakan publik, M. Agus Yasin, terkait kondisi keungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta saat ini. Purwakarta dinilai sedang dihadapkan pada ironi yang menyakitkan. Di satu sisi, isu kas daerah yang seret—bahkan disebut-sebut “kosong”—mulai mencuat ke publik. Namun di sisi lain, euforia rencana perayaan Hari Jadi Purwakarta tetap digelorakan seolah tanpa beban.
Menurut M Agus yasin, fenomena ini bukan sekadar soal seremonial tahunan, melainkan masalah serius yang menyentuh ranah moralitas pengelolaan keuangan daerah.
"Ini bukan sekadar soal perayaan, tetapi ini soal moralitas pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana mungkin di tengah kondisi fiskal yang kritis, pemerintah daerah justru sibuk mempersiapkan pesta?" ujar M. Agus Yasin dalam keterangan persnya.
Based on data postur APBD 2026, Agus membeberkan bahwa realisasi pendapatan daerah saat ini masih tertahan di kisaran ±30%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan belum menyentuh angka aman, belanja daerah belum optimal, dan sektor pembiayaan daerah belum bergerak sama sekali.
"Artinya terang benderang bahwa kas tidak likuid, arus uang tersendat, dan fiskal kita sedang dalam tekanan berat. Namun anehnya, di tengah kondisi darurat itu, agenda perayaan tetap didorong untuk megah," cetusnya.
Pencitraan Politik di Atas Kepentingan Rakyat
Agus mempertanyakan urgensi dari pemaksaan kemeriahan Hari Jadi Purwakarta tersebut. Pasalnya, saat ini banyak proyek infrastruktur yang berpotensi mengalami tunda bayar, kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendat, dan pemenuhan kebutuhan dasar publik belum berjalan optimal.
"Apakah ini bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi fiskal? Atau jangan-jangan ini adalah pencitraan politik yang diprioritaskan di atas kepentingan nyata rakyat?" tanya Agus retoris.
Lebih lanjut, ia menilai jika benar terjadi tekanan kas yang masif, hal itu menjadi bukti sahih adanya kegagalan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran. Ada ketidaksinkronan yang fatal antara target pendapatan dan realisasi, serta adanya potensi salah prioritas belanja.
"Lebih jauh lagi, ini adalah indikasi kuat lemahnya kepemimpinan fiskal daerah (fiscal leadership) di Purwakarta," tegasnya.
Ancaman Tunda Bayar dan Runtuhnya Kepercayaan Publik
Jika kondisi salah urus ini terus dibiarkan tanpa langkah penyelamatan, Agum memperingatkan dampak domino yang akan terjadi:
• Risiko tunda bayar proyek pihak ketiga akan menjadi kenyataan.
• Runtuhnya kepercayaan publik dan mitra kerja kepada pemerintah daerah.
• APBD hanya akan menjadi dokumen administratif kosmetik tanpa daya eksekusi yang riil.
Rekomendasi dan Tuntutan Kepada Pemda & DPRD
Menyikapi krisis ini, M. Agus Yasin mendesak langkah konkret segera diambil:
- Pemda Purwakarta harus membuka kondisi kas daerah saat ini secara jujur kepada publik.
- Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap prioritas belanja dan segera hentikan kegiatan seremonial yang tidak esensial.
- Alihkan energi untuk pemulihan PAD dan menjaga stabilitas fiskal daerah.
4. DPRD Purwakarta didesak untuk segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna melakukan audit terbuka.
"Fenomena kas kosong dan rencana perayaan hari jadi ini seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan pelarian dari masalah. Jika kas daerah sedang tidak sehat, maka yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memperbaiki, bukan keberanian untuk berpesta menghamburkan biaya," pungkas Agus.
Sampai narasi diterbitkan belum ada pernyataan resmi dari pemerintah kabupaten Purwakarta. (***)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram