Foto : Lutfhi Bamala (tengah) Riky SF (kiri) dan Alaikasalam (kanan).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Jumat, 4 Juli 2025, di Gedung Dewan, Ciganea, Purwakarta, menghasilkan sejumlah poin penting terkait penanganan dampak sosial warga yang terdampak penertiban lahan milik PJT II untuk pembangunan jalan.
Dalam RDP yang dihadiri oleh DPRD Purwakarta, PJT II, dan PLN UP3 Purwakarta itu menghasilkan kesepakatan dan komitmen untuk membantu warga terdampak.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Luthfi Bamala, menyampaikan data yang diperoleh dari Camat Purwakarta, Lurah Tegal Munjul, Munjul Jaya, dan Cisureuh, serta tokoh masyarakat setempat. Tercatat 167 Kartu Keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSLP) atau CSR.
"Namun, angka ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai hasil verifikasi dan kesepakatan lebih lanjut," kata Luthfi, melalui pernyataan tertulis
Menurutnya, Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), berkomitmen menyediakan lahan relokasi bagi warga yang bangunannya ditertibkan di sepanjang saluran irigasi yang dikelola PJT II.
"Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah lahan milik Perhutani di daerah Pangangonan, melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah," ujarnya.
Sementara, PLN UP3 Purwakarta turut menunjukkan kepedulian dengan bersedia menyalurkan bantuan sembako dari dana Zakat Maal PLN. Inisiatif ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan dukungan terhadap program pembangunan di Kabupaten Purwakarta. PLN juga siap mendukung penyaluran TJSLP.
Selain itu, PJT II juga menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan TJSLP melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, dengan memanfaatkan Forum TJSLP Kabupaten Purwakarta sebagai jalur penyaluran. Ditargetkan, paling lambat minggu depan, akan ada kejelasan terkait penyaluran TJSLP kepada warga terdampak.
RDP ini menunjukkan sinergi positif antara pemerintah daerah, BUMN, dan pihak terkait lainnya dalam mengatasi permasalahan sosial akibat pembangunan infrastruktur.
Komitmen untuk menyelesaikan permasalahan warga terdampak dengan cepat dan transparan menjadi poin penting yang ditekankan dalam rapat tersebut.
Semoga langkah-langkah yang telah disepakati dapat segera direalisasikan untuk meringankan beban warga Purwakarta yang terdampak.
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram