Ketegangan hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati yang kian meruncing kini menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis dan masyarakat sipil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta dinilai tengah menghadapi ujian pemenuhan fungsi pengawasan yang sesungguhnya. Publik kini menantang keberanian dan nyali para wakil rakyat untuk segera mengambil tindakan nyata.
Yosep Sekretaris LSM BARAK Indonesia markas cabang Purwakarta, menyatakan bahwa perseteruan internal di pucuk pimpinan eksekutif sudah bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan komoditas publik yang merugikan kepentingan rakyat.
"Rakyat tidak butuh tontonan drama politik murahan. Akibat konflik yang tidak berkesudahan ini, jalannya roda pemerintahan menjadi pincang, pelayanan publik berpotensi terbengkalai, dan pembangunan daerah menjadi taruhannya," tegas yosep dalam keterangannya hari ini.
Aktivis menilai, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki hak konstitusional—seperti Hak Interpelasi atau Hak Angket—untuk memanggil kedua belah pihak guna meminta klarifikasi dan mendesak penyelesaian masalah. Namun hingga saat ini, langkah konkret dari gedung dewan masih terkesan melempem.
"DPRD harus segera melayangkan surat panggilan resmi kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk duduk bersama dalam rapat dengar pendapat (RDP) terbuka," ucapnya
Lanjut dikatakan, Publik berhak tahu apa akar masalah yang membuat hubungan kedua pemimpin ini retak, agar tidak terjadi spekulasi dan kegaduhan yang berlarut-larut.
"DPRD jangan hanya menjadi mediator yang 'masuk angin', tetapi harus mampu melahirkan rekomendasi politik yang mengikat demi menyelamatkan jalannya pemerintahan," tuturnya
Selain itu Konflik internal ini menjadi batu ujian terbesar bagi integritas Anggota DPRD periode ini. Apakah mereka benar-benar bekerja sebagai penyambung lidah rakyat, atau justru terjebak dalam pusaran kompromi politik praktis.
"Kami menantang nyali ketua dan seluruh anggota DPRD. Berani tidak mereka menggunakan hak pengawasannya secara jantan? Kalau memanggil Bupati dan Wakil Bupati saja tidak berani, lebih baik angkat kaki dari gedung rakyat. Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada titik terang dan rekonsiliasi nyata demi kepentingan daerah yang kita cintai," pungkas yosep. (***)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram