Seputar Pertanahan dan Konflik Hukum Part I

Riki Baehaki, S.H.,M.H

Advokat dan Konsultan Hukum

Kontak Konsultasi 082217848179

Sengketa Pertanahan

Apa itu sengketa pertanahan?

INFONAS.ID||HUKUM - Sengketa pertanahan adalah konflik atau perselisihan antara dua atau lebih pihak yang berkaitan dengan kepemilikan atau penggunaan tanah.

Sengketa ini bisa terjadi karena beberapa alasan seperti kepemilikan tanah yang tidak jelas, perbedaan batas atau perbatasan tanah, sertifikat tanah yang tidak jelas atau bermasalah, penjualan atau transfer tanah yang tidak sah, serta kebijakan pemerintah yang berubah mengenai tanah tersebut.

Sengketa pertanahan dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari antara dua individu hingga antara kelompok atau lembaga besar seperti perusahaan atau pemerintah.

Sengketa pertanahan seringkali menjadi masalah yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan, karena melibatkan berbagai faktor seperti hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Penyelesaian sengketa pertanahan biasanya melibatkan proses hukum seperti mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan.

UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan dalam suatu sengketa untuk mencari keadilan melalui sistem peradilan.

Upaya hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus sengketa pertanahan antara lain:

Negosiasi: Pihak-pihak yang bersengketa dapat mencoba menyelesaikan masalah secara informal melalui negosiasi. Tujuannya adalah mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghindari proses hukum yang panjang.

Mediasi: Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai.

Mediator akan membantu pihak-pihak tersebut untuk berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Arbitrase: Arbitrase adalah proses di mana pihak ketiga yang netral, biasanya seorang arbiter atau panel arbiter, membuat keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa. Keputusan ini biasanya tidak dapat diubah dan tidak dapat digugat ke pengadilan.

Pengadilan: Jika upaya-upaya di atas tidak berhasil, maka pihak yang bersengketa dapat membawa masalah ke pengadilan. Pengadilan akan mendengarkan bukti-bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.

Setiap upaya hukum memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan sebaiknya mempertimbangkan secara matang sebelum memilih upaya hukum yang akan diambil.

MAFIA TANAH

Mafia tanah adalah kelompok atau organisasi kriminal yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal yang berkaitan dengan kepemilikan, pengambilalihan, dan pengendalian tanah. Mafia tanah seringkali melibatkan penggunaan kekerasan, korupsi, dan penipuan untuk mencapai tujuannya.

Mafia tanah dapat terdiri dari berbagai aktor seperti pengembang properti, pejabat pemerintah yang korup, oknum aparat keamanan, dan individu-individu yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan dokumen atau pemaksaan.

Praktik mafia tanah dapat berdampak negatif pada masyarakat, termasuk pengusiran paksa, kehilangan hak atas tanah yang dimiliki, atau hilangnya sumber penghidupan. Mafia tanah juga dapat merugikan negara melalui kerugian finansial, penghambatan pembangunan, dan kerusakan lingkungan.

Penanganan kasus mafia tanah seringkali memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, pengadilan, dan pemerintah daerah.

Upaya untuk memerangi mafia tanah juga harus melibatkan penguatan hukum dan kebijakan yang mendukung tata kelola tanah yang baik serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka terkait dengan tanah.

KARAKTERISTIK MAFIA TANAH

Berikut adalah beberapa karakteristik mafia tanah:

Aktivitas ilegal: Mafia tanah terlibat dalam praktik-praktik ilegal yang berkaitan dengan kepemilikan, pengambilalihan, dan pengendalian tanah. Aktivitas ilegal yang dilakukan oleh mafia tanah dapat mencakup pemalsuan dokumen, pemaksaan, korupsi, dan penipuan.

Kekerasan: Mafia tanah seringkali menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya, seperti pengusiran paksa dari tanah atau intimidasi terhadap masyarakat yang mencoba melawan mereka.

Pengaruh politik: Mafia tanah dapat memiliki pengaruh politik yang kuat, dengan memanfaatkan hubungan mereka dengan pejabat pemerintah dan aparat keamanan untuk mendapatkan keuntungan dari praktik-praktik ilegal mereka.

Organisasi rahasia: Mafia tanah seringkali merupakan organisasi rahasia yang tidak mudah terdeteksi, dengan struktur yang kompleks dan terorganisir dengan baik.

Keterlibatan bisnis: Mafia tanah dapat memiliki keterlibatan dalam bisnis properti dan pengembangan, dengan mengendalikan pasar tanah dan menerapkan praktik-praktik ilegal untuk mencapai tujuan mereka.

Pengaruh terhadap masyarakat: Mafia tanah dapat merugikan masyarakat dengan memaksa pengusiran paksa, mengambil alih tanah yang dimiliki secara ilegal, dan merusak lingkungan.

Karakteristik-karakteristik ini membuat mafia tanah menjadi sebuah ancaman bagi tata kelola tanah yang baik, hak asasi manusia, dan keamanan masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang berwenang untuk memerangi mafia tanah dan memastikan bahwa tata kelola tanah dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Penindakan Praktik Mafia Tanah

Penindakan terhadap praktik mafia tanah dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tindakan penindakan ini dapat dilakukan jika ada bukti dan indikasi adanya praktik mafia tanah, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, pemerasan, intimidasi, dan kekerasan.

Penindakan dapat dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, penyidikan, penahanan, dan pengadilan. Aparat penegak hukum juga dapat bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pertanahan Daerah (BPD), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengungkap praktik mafia tanah.

Selain tindakan penindakan, pencegahan juga perlu dilakukan untuk mengatasi masalah mafia tanah. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan, menguatkan regulasi, memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan tanah yang sah dan legal kepada masyarakat, dan menjamin pemerataan akses ke tanah bagi masyarakat.

Penindakan mafia tanah merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam kepemilikan tanah dan juga sebagai upaya untuk mengurangi konflik sosial yang dapat timbul akibat praktik mafia tanah.

Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana terhadap mafia tanah dapat ditemukan dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lainnya, di antaranya:

Pasal 480 KUHP tentang Penipuan. Pasal ini dapat diterapkan dalam kasus di mana mafia tanah melakukan penipuan dalam pengurusan sertifikat tanah atau melakukan pemalsuan dokumen untuk memperoleh sertifikat tanah.

Pasal 246 KUHP tentang Penggelapan. Pasal ini dapat diterapkan jika mafia tanah mengambil alih tanah milik orang lain dengan cara yang tidak sah dan menguasainya tanpa hak.

Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Pasal ini dapat diterapkan jika mafia tanah melakukan pemalsuan surat untuk memperoleh sertifikat tanah atau dokumen-dokumen penting lainnya.

Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang memalsukan atau merusak sertifikat tanah dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengambil atau memperoleh tanah orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penjualan atau pemanfaatan rumah susun yang tidak sah dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Ketentuan pidana ini dapat digunakan untuk menindak tegas mafia tanah dan mencegah praktik-praktik ilegal dalam pengadaan tanah dan sertifikat tanah.

SUMBER:

Beberapa sumber referensi terkait dengan dasar hukum dan ketentuan pidana terkait mafia tanah di Indonesia adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah dan Pemberian Hak atas Tanah.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Selain itu, sumber referensi lainnya dapat ditemukan di website-website resmi lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung.

Terdapat juga publikasi dan jurnal ilmiah terkait dengan masalah mafia tanah yang dapat diakses melalui perpustakaan atau website universitas atau lembaga riset. (RED).