Pidato Presiden Disorot, KH Maman Imanulhaq: Daya Beli, Lapangan Kerja dan Keadilan Harus Dikawal

READ ALSO

JAKARTA – Pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI menjadi sorotan berbagai kalangan. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, KH. Maman Imanulhaq, menilai pidato tersebut menunjukkan arah pemerintahan yang cukup jelas, terutama dalam menjaga stabilitas sekaligus melanjutkan agenda pembangunan nasional.

Menurut KH. Maman, kekuatan utama pidato Presiden terletak pada penegasan visi dan arah pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa visi tersebut harus diterjemahkan secara konsisten oleh seluruh jajaran birokrasi melalui kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pidatonya cukup kuat karena menunjukkan arah pemerintahan yang jelas: menjaga stabilitas, melanjutkan pembangunan, sekaligus menjawab berbagai persoalan rakyat. Yang penting semua jajaran birokrasi konsisten antara visi, kebijakan, dan hasil yang dirasakan masyarakat,” ujar KH. Maman.

Terkait sikap Presiden yang tetap teguh pada keyakinannya dan tidak menjadikan penilaian negatif di media sosial sebagai penentu kebijakan, KH. Maman melihat hal tersebut sebagai bentuk keteguhan kepemimpinan.

Menurutnya, media sosial memang menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, opini yang berkembang di ruang digital tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan kenegaraan.

“Menurut saya, itu justru menunjukkan keteguhan kepemimpinan. Presiden tidak boleh menjadikan opini media sosial sebagai satu-satunya ukuran kebijakan. Kritik harus didengar, tetapi keputusan negara harus berpijak pada data, kepentingan rakyat, konstitusi, dan visi jangka panjang,” katanya.

Ia menilai pemerintah tetap perlu membuka ruang kritik dan evaluasi. Dengan demikian, keteguhan dalam mengambil keputusan dapat berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat.

Gaya Pidato Dinilai Textbook

Mengenai gaya penyampaian pidato Presiden yang dinilai cenderung textbook dan minim improvisasi, KH. Maman memandangnya sebagai pilihan komunikasi politik.

Menurutnya, pidato kenegaraan memang membutuhkan ketepatan pesan, kehati-hatian, serta substansi yang terukur. Kendati demikian, ia menilai gaya penyampaian dapat diperkuat dengan sentuhan personal agar pesan yang disampaikan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Saya melihatnya sebagai pilihan komunikasi politik. Pidato kenegaraan memang membutuhkan ketepatan pesan dan kehati-hatian. Namun, ke depan akan lebih kuat jika ketegasan substansi berpadu dengan sentuhan personal dan improvisasi, sehingga pesan Presiden terasa lebih dekat dengan emosi dan pengalaman rakyat,” ungkapnya.

Dalam melihat perjalanan pemerintahan dan capaian yang disampaikan melalui pidato Presiden, KH. Maman menilai pemerintah saat ini tengah membangun fondasi untuk agenda jangka panjang.

Ia mengakui terdapat sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan besar yang harus mendapat perhatian serius, terutama menyangkut daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, serta efektivitas berbagai program pemerintah.

“Pidato itu memberi gambaran bahwa pemerintah sedang membangun fondasi untuk agenda jangka panjang. Ada capaian yang patut diapresiasi, tetapi tantangannya juga besar: daya beli, lapangan kerja, pemerataan, dan efektivitas program harus terus dikawal,” tegasnya.

KH. Maman menambahkan, keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program atau panjangnya daftar capaian yang disampaikan.

“Ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan panjangnya daftar capaian, tetapi seberapa nyata kesejahteraan dan rasa keadilan dirasakan rakyat,” pungkasnya. (FT)

Redaksi
- Agustus 14, 2026

Read other related articles

Also read other articles