Relawan Gemuk vs Relawan Kurus: Potret Politik Pasca Pilkada

Foto: Ilustrasi

OPINI - Setiap Pilkada selalu meninggalkan dua hal: pemenang dan cerita di balik kemenangan. Di permukaan yang terlihat adalah euforia, pidato kemenangan, dan klaim kerja keras bersama. Namun di lapisan yang lebih dalam, ada dinamika yang sering tidak dibicarakan secara terbuka, yaitu nasib para relawan setelah pesta politik selesai.

Relawan adalah bagian penting dalam setiap kontestasi politik. Mereka hadir tanpa status formal, tanpa jaminan posisi, dan tanpa kepastian imbalan. Mereka bekerja menggerakkan dukungan, mendatangi warga, menyebarkan informasi, hingga memastikan mesin politik berjalan di lapangan. Dalam banyak kasus, mereka menjadi tulang punggung yang tidak terlihat.

Namun setelah kemenangan diraih, situasinya sering berubah.

Sebagian relawan mulai berada lebih dekat dengan lingkaran kekuasaan. Mereka memiliki akses, dikenal dalam ruang pengambilan keputusan, bahkan dalam beberapa kasus ikut terlibat dalam aktivitas yang beririsan dengan kebijakan atau proyek pemerintah. Di sisi lain, sebagian relawan lainnya kembali ke posisi semula: sebagai pendukung yang tidak lagi memiliki pengaruh apa pun.

Dari sinilah muncul istilah yang kini sering terdengar di percakapan publik: relawan gemuk dan relawan kurus.

Relawan gemuk merujuk pada mereka yang mendapatkan akses lebih besar setelah kemenangan politik. Sementara relawan kurus adalah mereka yang tetap berada di luar lingkaran kekuasaan, meskipun sama-sama pernah berjuang di masa kampanye.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan sederhana di tengah masyarakat: apakah kemenangan politik benar-benar milik semua yang terlibat, atau hanya milik sebagian kecil yang paling dekat dengan pusat kekuasaan?

Dalam logika ideal demokrasi, relawan seharusnya menjadi bagian dari partisipasi warga yang sehat. Mereka hadir karena kesadaran politik, bukan karena janji balasan. Namun dalam praktiknya, batas antara partisipasi dan kepentingan sering kali menjadi kabur. Politik tidak hanya soal ide dan dukungan, tetapi juga tentang akses dan distribusi pengaruh setelah kekuasaan terbentuk.

Di titik ini, muncul ketegangan yang tidak selalu terlihat secara terbuka. Ketika ruang kekuasaan terbatas, sementara pihak yang merasa berjasa cukup banyak, maka tidak semua orang bisa masuk ke dalam lingkaran yang sama. Seleksi terjadi, baik secara formal maupun informal.

Akibatnya, muncul persepsi ketimpangan di antara sesama relawan. Mereka yang tidak mendapatkan akses mulai mempertanyakan makna perjuangan yang telah dilakukan. Sementara mereka yang berada lebih dekat dengan kekuasaan sering kali dianggap sebagai kelompok yang “lebih beruntung” dalam membaca situasi politik.

Namun persoalan ini tidak sesederhana soal keberuntungan atau kedekatan personal. Ia berkaitan dengan cara kerja sistem politik yang belum sepenuhnya mampu memisahkan antara dukungan politik dan tata kelola pemerintahan.

Ketika batas itu kabur, ruang publik menjadi rentan terhadap kesan adanya pengaruh informal dalam pengambilan keputusan. Masyarakat tidak lagi hanya melihat lembaga resmi sebagai pusat kebijakan, tetapi juga jaringan di sekitar kekuasaan yang tidak selalu terlihat secara transparan.

Di sinilah pentingnya menjaga prinsip dasar pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Relawan boleh ada sebagai bagian dari dinamika politik, tetapi keputusan publik tetap harus berada dalam kerangka institusi, bukan kedekatan.

Jika setelah pilkada yang menguat hanya lingkaran di sekitar kekuasaan, sementara persoalan rakyat tetap tidak tersentuh, maka demokrasi kehilangan makna paling dasarnya.

Faktanya isu tentang relawan yang mengatur proyek ini terjadi ketika isu BPJS Kesehatan warga yang menjadi tanggungan Pemda tak terbayar, bahkan kabarnya nunggak puluhan miliar.

Bisa kita bayangkan disatu sisi ada kelompok yang bagi-bagi kue kekuasaan, disisi lain ada masyarakat yang jaminan kesehatan nya berpotensi hilang karena akan dihapus.

Dan diantara masyarakat itu, ada relawan kurus yang jangankan akses kekuasaan, hidup mereka saja terkatung-katung diantara kebijakan pemerintah yang semula mereka dukung.

*Mahesa Jenar*

_Penulis adalah aktivis pada Barisan Rakyat Indonesia._