Penulis: Mahesa Jenar
Dinas Paradoks Administrasi Negara (DPAN) memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kemunculan fenomena "Kampung NARUTO" di Desa Hokage. Proyek pembangunan rumah bagi korban bencana pergeseran tanah ini dinilai sebagai terobosan baru dalam ilmu tata negara: yaitu metode
"Branding Dulu, Aturan Belakangan."
Meskipun dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)—yang secara teknis adalah uang kumpulan rakyat—pemberian nama "Naruto" pada pemukiman tersebut merupakan inovasi kreatif untuk menguji daya ingat masyarakat terhadap inisial tokoh tertentu.
Perda "Invisible" (Tak Terlihat)
Terkait ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) yang mengesahkan penamaan tersebut, pemerintah setempat menjelaskan bahwa Perda tersebut sebenarnya ada, namun dicetak menggunakan tinta transparan. Hal ini bertujuan agar aspek legalitas tidak mengganggu aspek estetika baliho dan papan nama yang sudah terlanjur megah.
Definisi Baru "Aset Daerah"
Jika biasanya bangunan APBD dinamai berdasarkan fungsi (misal: Rusunawa), kini dialihkan menjadi nama personal. Hal ini dilakukan agar para korban bencana pergeseran tanah tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang kokoh, tetapi juga mendapatkan "beban moral" yang cukup untuk selalu mengingat siapa yang memberikan bantuan (padahal pakai uang negara).
Simulasi Amnesia Kolektif
Langkah ini dipuji sebagai eksperimen sosial yang brilian. Dengan menggaungkan nama "Kampung NARUTO" tanpa dasar hukum, otoritas terkait sedang menguji apakah masyarakat lebih tunduk pada tagline media sosial daripada tata kelola pemerintahan yang transparan.
Bukan Politik, Hanya Kebetulan yang Estetik
Penyematan inisial tokoh pada rumah bantuan korban bencana sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya membangun basis massa. Ini murni adalah "kecelakaan artistik" di mana huruf NARUTO secara tidak sengaja tersusun rapi di setiap sudut bangunan yang dibiayai pajak.
"Kita harus menghargai keberanian ini. Membangun rumah dengan uang rakyat namun memberi nama seperti milik pribadi adalah bentuk rasa percaya diri tingkat dewa yang patut dicatat dalam sejarah birokrasi dunia," ungkap Sansuke Pengamat Kelola Ego Daerah Konoha.
Melalui satire ini, kami menghimbau warga Desa Hokage agar tidak terlalu pusing mencari nomor Perda di tumpukan dokumen negara. Cukuplah memandang nama yang terpampang dan berdoa semoga tanahnya tidak bergeser lagi, setidaknya sampai periode jabatan berakhir. (Siaran pers satire)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram