-->

Minggu, 26 Oktober 2025

Aktivis Kecam Konten Wakil Bupati Purwakarta: “Kesalahan Rakyat Bukan untuk Dikontenkan”

Aktivis Kecam Konten Wakil Bupati Purwakarta: “Kesalahan Rakyat Bukan untuk Dikontenkan”


Foto: Mahesa Jenar Ketua LSM Barisan Rakyat Indonesia Markas cabang Purwakarta 


Purwakarta — Aksi Wakil Bupati Purwakarta yang menegur warga sambil direkam dan disebarkan di media sosial menuai kecaman dari berbagai kalangan. Tindakan tersebut dianggap tidak hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi mencerminkan diskriminasi dan arogansi kekuasaan terhadap rakyat kecil.

Ketua Barak Indonesia Markas Cabang Purwakarta, Mahesa Jenar, menilai konten semacam itu menunjukkan cara berpikir pejabat yang gagal memahami batas antara pembinaan dan penghinaan publik.

“Kesalahan rakyat bukan untuk dikontenkan,” tegas Mahesa. “Pemimpin boleh marah, tapi tidak dengan mempermalukan rakyatnya di depan kamera. Itu bukan ketegasan, tapi kehilangan empati.”

Menurut Mahesa, pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam menjaga martabat manusia, terutama warga yang berada dalam posisi lemah. Saat kemarahan pejabat menjadi tontonan, yang terjadi bukan pembelajaran, melainkan pembenaran terhadap praktik merendahkan warga.

 “Pemerintahan daerah tidak boleh menjadikan warga sebagai objek tontonan. Apalagi dalam situasi yang memperlihatkan ketimpangan kuasa antara pejabat dan rakyat kecil,” ujar Mahesa.

Ia menambahkan, marah di depan publik bisa dianggap bentuk diskriminasi simbolik, karena memperkuat stigma bahwa warga miskin atau penerima bantuan layak diperlakukan tanpa hormat.

Mahesa meminta Komisi I DPRD Purwakarta, yang membidangi pemerintahan dan etika pejabat publik, untuk segera memanggil Wakil Bupati guna dimintai klarifikasi.

“Ini bukan sekadar soal konten viral, tapi tentang wibawa pemerintahan. Kalau pejabat bisa mempermalukan rakyat tanpa mekanisme evaluasi, maka yang rusak bukan cuma citra, tapi juga kepercayaan publik,” kata Mahesa.

Ia juga mengingatkan bahwa pejabat publik harus memahami tanggung jawab simboliknya di era digital. Kamera seharusnya digunakan untuk transparansi dan edukasi, bukan sebagai alat pembenaran perilaku otoriter.

“Pemimpin yang berwibawa tidak butuh panggung untuk menegur rakyat. Ia bekerja dengan kesadaran, bukan dengan sorotan kamera,” tutup Mahesa.

Sampai narasi di terbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi wakil bupati Purwakarta.

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved