Foto: Tangkapan layar saat live diskusi
Diskusi publik bertajuk "Kasus Percaloan Berakhir Damai: Mediasi atau Intervensi Kasus Hukum" yang digelar oleh Majelis Konoha Jumat malam (30/5/2025), menyisakan sejumlah catatan kritis terhadap penanganan pemerintah daerah, khususnya Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin.
Agung MT yang sedianya menjadi salah satu panelis berhalangan hadir. Namun diskusi tetap berjalan hangat dengan kehadiran dua narasumber utama: Iman Mastur F, perwakilan Karang Taruna, dan Asep Fapet Kurniawan, aktivis sosial. Diskusi ini juga direspons oleh peserta, salah satunya Ariansyah.
*Karang Taruna Digugat, Padahal Aktif Cari Solusi*
Ketua Karang Taruna Desa Bunder periode 2019-2024, Iman Mastur F menyampaikan bahwa Karang Taruna sebenarnya telah bersikap proaktif dalam mencari solusi atas praktik percaloan kerja yang mencuat ke publik beberapa waktu terakhir. Namun alih-alih mendapat ruang dialog, lembaga kepemudaan ini justru malah digugat secara kelembagaan.
"Kalau pun ada oknum, mari kita selesaikan bersama. Jangan malah digiring jadi isu liar," ujar Iman.
Ia juga menyesalkan sikap Wakil Bupati Hapidin yang dinilai memperkeruh suasana. "Wakil bupati justru membuat isu ini liar ke mana-mana tanpa menyentuh penyelesaian substansial," tambahnya.
*Asep Fapet: Pemimpin Jangan Sibuk Bikin Konten*
Senada dengan Iman, Asep Fapet Kurniawan mengkritik keras gaya komunikasi Wakil Bupati Hapidin yang dinilai lebih banyak tampil di media sosial daripada menghadirkan solusi konkret.
"Pemimpin itu seharusnya mencari jalan keluar atas masalah, bukan menambah kegaduhan. Apa gunanya konten advokasi kalau tidak ada satu pun masalah yang selesai?" tegas Asep.
Ia menyebut bahwa polemik ini telah menyita perhatian publik, namun pemerintah tampak lebih memilih membangun citra ketimbang menyelesaikan akar persoalan.
*Solusi Jangka Panjang: Kolaborasi dan Lapangan Kerja*
Sebagai penanggap, Ariansyah mengingatkan bahwa solusi jangka panjang untuk menekan praktik percaloan ada pada pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
"Pemerintah daerah seharusnya membuka banyak lapangan kerja dan berkolaborasi dengan LPK-LPK untuk meningkatkan kemampuan para pencari kerja. Bukan sekadar memburu sensasi isu," ujarnya.
Diskusi ini disiarkan langsung melalui TikTok Live @majeliskonoha dan didukung oleh Madilognews, taktis.co, Jubir86, dan Lembaga Kajian Kebijakan Publik Analitika Purwakarta.
(***).
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram