Foto : aktivis Lembaga Kajian Publik
Aktivis dari Lembaga Kajian Publik Analitika Purwakarta, Dede Mulyadi, mengkritik pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, yang menyebut belum menerima laporan resmi dari para korban kasus LPK Azumy.
Menurut Dede, sikap pasif DPRD yang menunggu laporan justru memperlihatkan minimnya inisiatif dan kepedulian terhadap warga yang dirugikan, apalagi isu ini sudah ramai diperbincangkan publik.
"Kalau harus menunggu laporan dulu, kasihan masyarakat yang kemampuan dan aksesnya terbatas. Ketika masalah ini sudah viral di media sosial, seharusnya para anggota DPRD yang terhormat punya inisiatif untuk turun tangan," ujar Dede, Jumat (18/4/2025).
Ia menilai, banyak warga korban penipuan yang tidak memiliki pemahaman atau kekuatan untuk menyusun laporan resmi ke DPRD, dan inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama para wakil rakyat.
"Wakil rakyat harus peka dan responsif. Kalau ada isu yang sudah menjadi perhatian publik, DPRD jangan menunggu didatangi, tapi harus proaktif mendatangi warga dan memberikan solusi," tegasnya.
Dede juga mengingatkan bahwa tanggung jawab legislatif tak hanya di ruang rapat, tapi juga menyentuh langsung persoalan-persoalan sosial yang dialami masyarakat.
Kritik ini muncul sebagai kelanjutan dari polemik pemanggilan LPK Azumy oleh Komisi IV DPRD Purwakarta tanpa menghadirkan korban. Dugaan penipuan yang dilakukan lembaga tersebut telah merugikan puluhan warga dengan janji bekerja ke Jepang.
Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi komisi 4. (***)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram