INFONAS.ID||BANDUNG - Bintang Pejuang Keadilan Nasional (BPKN) merupakan organisasi lintas partai, lintas suku, agama, dan ras. Organisasi ini berkolaborasi dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran, untuk mengawasi dan mendukung implementasi seluruh program, khususnya program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran.
"Bintang Pejuang Keadilan Nasional hadir untuk memantau seluruh program pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, dengan tujuan mengawal agar semua program, termasuk yang berkaitan dengan keuangan dan pembangunan yang menggunakan anggaran negara, dapat dilaksanakan dengan baik.
Ketua Umum Bintang Pejuang Keadilan Nasional, Dirk Beni Lumenta, SH., MH mengatakan, Organisasi ini bertujuan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata dan tanpa adanya kebocoran anggaran.
Penyataan ini Ketika Ketua Umum BPKN saat menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat APDESI di Hotel Sutan Raja Soreang, Kabupaten Bandung, pada hari Rabu, 20 Mei 2025.
Dalam kunjungannya ke Bandung, Ketua Umum Bintang Pejuang Keadilan Nasional (BPKN), sebelumnya dikenal sebagai Bintang Prabowo 08, memberikan apresiasi dan dukungan atas kesuksesan pelantikan dan pengukuhan dewan pemerintahan pusat APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa) yang dihadiri oleh wakil dari 31 provinsi, termasuk DPD Provinsi dan Kota/ Kabupaten.
Menurut Pak Beni, yang akrab disapa Ketua Umum BPKN, APDESI dibentuk untuk memperlancar komunikasi antara perangkat desa, baik itu Apdesi tingkat desa, kabupaten, maupun pusat.
"Tujuannya adalah untuk memajukan edukasi dan memfasilitasi pertukaran pengalaman antar anggota APDESI dalam menjalankan pemerintahan desa dengan lebih baik," ujarnya.
Pak Beni menyampaikan, Tentunya, dengan pengangkatan pengurus baru APDESI, saya berharap organisasi ini akan lebih memperhatikan kebutuhan seluruh perangkat desa.
"Dan bisa memberikan edukasi yang lebih baik kepada anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan mereka, serta menyampaikan program-program dari pusat agar dapat diimplementasikan secara merata di seluruh daerah guna mencegah terjadinya disparitas atau kesenjangan," ungkap Beni.
Lebih lanjut Pak Beni menjelaskan, Kami sebagai pengawas program pemerintah akan terus berkolaborasi secara sinergis dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apdesi juga harus mampu melibatkan semua perangkat desa untuk memastikan kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan pusat.
Pada acara yang dihadiri oleh Ketua Umum BPKN, Beni Lumenta, bertemu dengan mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, yang merupakan anggota Partai Gerindra.
Dimana Dedi Mulyadi adalah salah satu dari anggota dewan penasehat BPKN. Dalam pertemuan tersebut, Beni juga memberikan seragam sebagai simbol dari organisasi tersebut. (FT)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram