Mereka menuntut kejelasan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDK). SPJSM juga mendesak penegakan hukum terhadap mafia hutan dan tanah.
“Kita laporkan kepada Pak Jokowi, Kementerian, KPK dan lagi ini juga ada bukti sejak beberapa tahun yang lalu ini sudah ada tambak-tambak udang liar,” kata koordinasi SPJSM M Trianto.
Menurutnya, hutan lindung tidak boleh dialihfungsikan sembarangan. Pengelolaan hutan juga harus mematuhi aturan hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk memanggil pemilik modal yang telah menggunakan hutan lindung sejak lama. Trianto merasa mereka belum pernah dipanggil sama sekali.
Menanggapi hal itu, Administratur Perhutani KPH Blitar Muklisin mengatakan siap untuk menertibkan apabila ditemukan garapan liar.kawasan hutan lindung dilarang diubah menjadi perkebunan.
"Semua ini demi kepentingan rakyat ,saya pro rakyat ,ujarnya"
"Agar banjir yang biasa terjadi di Sutojayan, Kabupaten Blitar dan sekitarnya bisa teratasi."
Sementara itu, Kepala Seksi Perdata & Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar Syahrir Sagir menyampaikan, apabila pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani sejak Mei 2023.
Kerjasama itu terkait upaya untuk menanganinya pendampingan hukum maupun tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan hutan.
“Kita sudah melakukan sosialisasi sosialisasi, dan saat ini kita sudah mulai pemanggilan terhadap penunggak-menunggak pnbp yang belum terbayar maupun profit sharing kepada Perhutani,” imbuhnya. (Ayu)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram