Dulur Ganjar Pranowo (DGP), Sistem Pemilu Proporsional Pancasila

INFONAS.ID|OPINI - Pro kontra terhadap sistem proporsional tertutup telah banyak bermunculan, utamanya dari kalangan Partai Politik. Disisi lain, publikasi kajian-kajian dari para ahli, peneliti dan / atau akademisi yang obyektif terkesan kurang hadir di

tengah masyarakat.

Padahal praktek sistem pemilu sangat signifikan mempengaruhi sendi kehidupan bersama dalam Negara Bangsa Indonesia saat ini dan kedepan.

Sejak Desember 2022 lalu Mahkamah Konstitusi permohonan uji materi atau “judicial review” atas Pasal 168 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017.

Tentang Pemilu yang pada intinya

mempersoalkan praktek sistem pemilu proporsional terbuka terhadap amanah konstitusi Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945. Khususnya dalam mekanisme penentuan calon legislatif mulai tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Menyimak persidangan di MK yang telah menghadirkan para pihak tampaknya akan menyulitkan bagi hakim MK untuk membuat putusan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan dan sesuai kehendak konstitusi.

Hal ini mengingat tak ada satu norma pun (pasal, ayat, atau bagian dari ayat) di UUD 1945 yang mengatur mengenai sistem pemilu. Artinya, secara perspektif norma hukum, sistem pemilu dapat dikatakan bukan merupakan konten yang bersifat konstitusional.

Sehingga dapat diduga majelis hakim MK tentu tidak mudah merumuskan putusannya. Ditinjau dari proses persidangan yang telah mengahdirkan aneka materi termasuk para ahli dan praktisi terkait sistem pemilu, baik yang mendukung sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup sama-sama memiliki argumentasi / dalil yang sangat kuat.

Oleh karenanya niscaya perdebatan

dilematis sampai dengan saat ini masih menyelimuti para hakim MK. Adapun fakta sosiologis yang merupakan salah satu faktor penentu adalah komposisi

suara parpol di DPR yang ternyata pendukung proporsional tertutup hanya 1 parpol (PDIP) selebihnya menolak.

Dalam hal ini, kami selaku Praktisi Hukum sekaligus pencinta Budaya dan Warisan Leluhur Indonesia yang tergabung bersama segenap rakyat semesta yang mengorganisir diri sejak tahun 2019 lalu dengan nama Dulur Ganjar Pranowo (DGP).

Meyakini bahwa kali ini majelis hakim MK akan mengeluarkan putusan yang berbasis kreativitas atas kewenangannya dengan mengacu tidak semata kepada norma konstitusi Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI 1945 secara “aansich”.

Namun akan menggali secara utuh amanah konstitusi yang bermula dari semangat Pembukaan UUD NRI 1945 yang sangat kental berisikan roh dan jiwa mendasar Negara bangsa Indonesia.

Demikian halnya dengan sejumlah isi

batang tubuh UUD NRI 1945 yang sejatinya dapat disimpulkan negara bangsa Indonesia adalah Negara demokrasi yang hadir dari Rahim dan berakar pada Budaya dan Warisan Leluhur yang adi luhung di nusantara.

Beranjak dari jati diri bangsa , yaitu Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD NRI 1945 dan keseluruhan isi batang tubuh UUD NRi 1945 yang pada intinya meyakini dan menjamin kesejahteraan dan kemajuan Indonesia sebagainegara bangsa, memilih sebagai negara demokrasi yang berakar pada nilai budaya dan kearifan warisan leluhur.

Maka secara sederhana dapat dipahami bahwa praktek berdemokrasi di Indonesia telah melekat roh dan jiwa serta watak yang jika diejawantahkan kedalam sistem pemilu adalah sistem pemilu proporsional tertutup.

Selain itu, semangat dibalik penetapan pemilu serentak yang salah satunya bersandar pada prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Dasar pertimbangan berikut adalah prinsip “Pemilu untuk manusia, bukan manusia untuk pemilu” yang dengan sendirinya, penyelenggaraan pemilu termasuk penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 sebagai pesta demokrasi, sudah sepatutnya pemilu haruslah mengembirakan, demokratis, sehat dan bermartabat.

Tidak seperti yang bejalan belakangan ini apalagi pada pemilu tahu 2019 yang memakan jiwa ratusan orang dari penyelenggara pemilu dan ribuan orang yang harus dirawat yang dengan sendirinya mempengaruhi kualitas kepastian dan kebenaran / keselarasan perhitungan rekapitulasi suara dari tingkat daerah sampai ke pusat.

Memang dalam perjalanannya, kita pernah memiliki pengalaman pahit dengan penerapan sistem pemilu proporsional tertutup sehingga serta merta hakim MK pun melalui putusannya pada perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008, menyatakan sistem pemilu yang konstitusional adalah sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Faktanya dalam perjalanannya juga kita sama-sama telah melihat sejumlah fakta kelemahan penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka, yang jika dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup cukup memiliki perbedaan signifikan yang saling bertolak belakang.

Sekalipun sejumlah kelemahan dan pengalaman pahit penerapan sistem pemilu proporsional tertutup pada era ORBA , beberapa kelebihan sistem pemilu proporsional tertutup yang sangat signifikan antara lain :

1. Praktek Politik Uang (Money Politic) dari para calon legislatif (caleg)

yang masif tak terkendali;

2. Tugas dan peran parpol yang merupakan konsekuensi Negara demokrasilebih dalam melakukan kaderisasi sesuai ideologi dan gagasan visi / misinya dapat dituntut lebih besar.

Sulit membayangkan praktek demokrasi bernegara yang berjumlah ratusan juta jiwa ini dalam menentukan wakil rakyat hanya berbasis popularitas, kapabilitas dan gagasan sosok-sosok individual belaka yang sangat bervariatif dan tak terukur sekaligus tak terprediksi;

3. Tidak memerlukan kampanye personal, biaya survey, biaya konsultan politik untuk mem-barnding diri, dan seterusnya bahkan biaya logistic pemilu serta penyelenggara pemilu;

4. Sangat memudahkan mekanisme pencoblosan bagi pemilih;

5. Relatif minim praktek saling sikut antar calon berbeda maupun dalam

satu parpol;

6. Rakyat akan tumbuh berkembang hidup dalam alam demokrasi yang

lebih cenderung diajak mengenali ideologi, visi dan misi parpol sekaligus mengotrol dan pada gilirannya mendorong kualitas parpol sebagai representasi kepentingan kedaulatan rakyat;

7. Mencegah kehadiran petualang politik oportunis atau caleg kutu loncat, dan seterusnya.

Kami selaku warga Negara yang mengorganisir diri dan melebur dalam gerakan politik “Dulur Ganjar Pranowo” senantiasa mengingat kalimat Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma’arif : “Orang baik (normal) Jangan Diam”, Jakarta 2018.

Dan sangat mengapresiasi para pakar, akademisi dan peneliti dengan semangat integritas kebangsaannya yang telah mau secara aktif menyampaian hasil kajian kajiannya kepada masyarkat yang mendorong kami merasa sangat berkepentingan untuk menyampaikan opini kami ditengah tengah masyarakat jelang pemilu serentak tahun 2024 melalui press release ini.

Banyak cara yang dapat dipilih untuk menyempurnakan sistem proporsional tertutup ini misalnya dimulai dengan sistem seleksi calon serta pengkaderan ditubuh parpol yang lebih transparan dan akuntable (misalnya minimal 3 tahun menjadi kader sebuah parpol), diikuti dengan tetap mencantumkan nama calon secara terbuka pada tiap TPS tanpa harus memuatnya dalam lembar kertas suara, dan seterusnya.

Singkatnya, kami meyakini, dalam waktu dekat ini majelis hakim MK akan

menyampaikan putusannya atas perkara sistem pemilu proporsional yang

mengakomodir prinsip-prinsip sistem proporsional tertutup.

Dan sekaligus juga sistem proporsional terbuka yang lebih membawa Indonesia sebagai Negara demokrasi yang sehat, beradab dan maju dengan pemilu yang menggembirakan demi manusia Indonesia yang lebih maju dan sejahtera sesuai dengan amanah pembukan dan bang tubuh UUD NRI 1945.

MK niscaya mampu memberikan rambu-rambu terhadap undang-undang

pemilu yang sepatutnya memiliki rumusan secara jelas tentang tujuan-tujuan pemilu yang hendak dicapai.

Dan wajib dipastikan bahwa pilihan atas sistem pemilu adalah koheren dengan sistem kepartaian, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan agar demokrasi mampu terkonsolidasi kuat.

Perdebatan adalah hal yang lumrah. Namun, perubahan sistem ini sebenarnya bisa didorong untuk mulai diterapkan pada pemilu terdekat karena tidak ada hambatan administratif.

Faktor penentu selain para anggota DPR yang merupakan representasi parpol yang berbeda, juga terletak pada kemauan masyarakat kita sendiri serta integritas dan kemandirian serta keberanian majelis hakim MK untuk mengubah sistem yang sudah diterapkan saat ini.

Pada kesempatan ini sekaligus kami mendesak dan mendorong

majelis hakim MK segera dalam waktu tidak kurang dari 14 hari sejak hari ini menerbitkan putusannya demi Indonesia yang Demokratis dan kepribadian bangsa sesuai dengan budaya dan warisan leluhur yang adi luhung yang selanjutnya kami sebut sebagai Sistem Pemilu Proporsional Pancasila.

Jakarta, 19 Mei 2023

T t d

Dipl. Ing. Charles H. M. Siahaan, SH

Ketua Tim Pakar Hukum & Budaya DGP

Profile singkat Charles H. M. Siahaan :

Berlatar pendidikan dari mahsiswa ITB yang mengikuti studi bidang “Electrical

Communication Eng” di Tokyo, Jepang sekaligus seorang sarjana hukum yang

berprofesi sebagai Advokat Senior.

Ketua Organisasi Gerakan Daulat Desa,

Pengurus Yayasan Gerakan Kebajikan Pancasila,

Ketua Tim Pakar Hukum & Budaya DGP,

Ketua Umum Marga Siahaan (Namora Itano) Se-jabodetabek.