Hari Guru Nasional, Dari Sejarah Hingga Kreativitas: Siswa HighScope Bali Belajar Seni Wayang

INFONAS.ID||BADUNG, 22 November 2024 – Ratusan siswa SD HighScope Indonesia di Bali, yang beralamat di Jln. Muding Indah X No. 9, Kerobokan Kaja, Bali, mengikuti program Wayang Masuk Sekolah edisi kegiatan “Wayang Goes to School”. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2024.

Program ini juga diikuti oleh guru-guru seni budaya yang mendampingi siswa-siswi dalam berbagai kegiatan kreatif seperti mewarnai, menggunting, mengelem, dan memberikan tangkai pada wayang.

Sambutan dari pihak HighScope Indonesia Bali disampaikan oleh A. A. A. Ngurah Istri Ray Yanthi, S.S., M.Hum.

Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa kegiatan ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah dan disambut dengan baik.

Selanjutnya, Ms. Yanthi (nama panggilannya) menyampaikan bahwa ia sangat mendukung pelestarian wayang di lingkungan sekolah agar seni wayang tidak punah.

Sebelum kegiatan praktek, dilakukan sesi berbagi ilmu dengan narasumber I Nengah Rata Artana, S.Sn., M.Sn.; Prof. Dr. I Nyoman Sedana, M.A.; dan Made Georgiana Triwinadi, S.Sn. 

Masing-masing narasumber memaparkan pentingnya pelestarian wayang, sejarah wayang, serta memberikan praktek singkat tentang teknik perbendaharaan suara wayang sesuai dengan tokoh tertentu. Sesi ini dipandu oleh Made Georgiana dan ditirukan dengan antusias oleh para peserta.

Prof. Dr. I Nyoman Sedana, Ph.D., Guru Besar bidang pedalangan ISI Denpasar sekaligus Ketua PEPADI Provinsi Bali, juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Wayang Masuk Sekolah 2024 telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Badung, Dinas Pendidikan Badung, dan Dinas Kebudayaan Badung.

Sementara itu, I Nengah Rata Artana, S.Sn., M.Sn., penggagas Wayang Masuk Sekolah Berbasis Teknologi, menjelaskan bahwa kemajuan teknologi dan informasi sangat membantu dalam kreativitas seni. 

Kehadiran teknologi AI, misalnya, dapat mendukung pelestarian budaya dengan bimbingan guru seni. Teknologi ini diharapkan mampu mengalihkan perhatian anak-anak ke konten positif yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan. 

Dosen tetap Universitas Dhyana Pura ini juga mengajak semua pihak untuk mendukung dan bergotong-royong menyelamatkan aset bangsa, termasuk wayang dan seni budaya lainnya.

Di tempat terpisah, Ketua MIO Bali, Bramono Sitanggang, beserta anggota Media Independen Online (MIO) Indonesia DPW Bali, menyampaikan melalui komunikasi WhatsApp bahwa MIO Bali siap mendukung pelestarian budaya pewayangan. 

“Saat ini, media online menjadi salah satu sarana informasi yang cepat dalam menyampaikan pentingnya menjaga budaya pewayangan,” ungkap Bramono.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan parade wayang setelah siswa menyelesaikan pengerjaan selama lebih dari dua jam. Parade ini diiringi musik mulut bernuansa kecak yang dilatih langsung oleh Prof. Sedana. 

Salah seorang siswa mengungkapkan rasa senangnya karena mendapatkan pengalaman baru dalam berkreasi dengan wayang.

Reporter: Bramono Sitanggang

Lawan Ujaran Kebencian, Diskusi Publik Literasi Anak Maluku Gaungkan Pilkada Damai

INFONAS.ID||MAKASSAR, 22 November 2024 - Komunitas Literasi Anak Maluku (LAM) kembali mengadakan diskusi publik untuk menyoroti berbagai isu yang mewarnai pelaksanaan Pilkada serentak, khususnya di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Diskusi ini menekankan pentingnya mewujudkan Pilkada damai sebagai tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aliansi pemuda menjadi kunci dalam memastikan pemilu yang bebas dari intimidasi dan ujaran kebencian. 

"Pendidikan politik yang masif dan keterlibatan generasi muda di Maluku dan Maluku Utara sangat penting untuk menjaga netralitas serta memastikan suksesnya penyelenggaraan Pilkada. Wilayah ini dapat menjadi contoh demokrasi yang inklusif, damai, dan bermartabat," ujar Eka Riyanti Budiharto, yang bertindak sebagai pemantik diskusi.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi daerah (Orda) asal Maluku, di antaranya PMKKA, HIPMIN, Aspuri Maluku, HIPMI Mal Raya, FMTI, HMM, IPM SBT, dan KOMIK Megarezky.

Hasannudin Tomaidi, Ketua Umum HIPMIN, menyampaikan bahwa Pilkada di Maluku Utara sering diwarnai oleh ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. 

"Politisasi identitas dan konflik kepentingan antar kelompok memperburuk situasi, memunculkan ketegangan sosial, dan melemahkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan program kerja," jelasnya.

Sementara itu, Usman Reubun, Demisioner HIPMI Mal Raya, menyoroti tantangan lain di Maluku Tenggara berupa intimidasi berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan). 

"Praktik ini menimbulkan ketakutan dan diskriminasi, merusak tatanan sosial, serta mengancam harmoni antar kelompok masyarakat. Pemilu yang seharusnya menjadi momen persatuan malah digunakan untuk memperkuat sentimen primordial," katanya.

Juliana Novly Ratuani, Pembina PMKKA Makassar, menegaskan pentingnya langkah solutif dalam menghadapi tantangan ini. 

Ia menekankan perlunya penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, menjalankan tugas secara netral dan tegas demi mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan rahasia.

Fijai Banyal, Ketua Umum LAM sekaligus pembicara penutup, menyampaikan bahwa pemuda Maluku memiliki peran penting dalam menjaga suasana kondusif di Maluku dan Maluku Utara. 

"Kami berinisiatif turun langsung ke masyarakat melalui aksi damai dan diskusi terbuka. Gerakan ini bertujuan untuk memastikan Pilkada yang damai, demokratis, dan bermartabat, serta mewujudkan masa depan Maluku yang lebih harmonis," ujarnya.

Risty Arni Patty, selaku panitia acara, menutup dengan pesan penuh harapan kepada masyarakat Maluku, khususnya pemuda di Makassar. 

"Partisipasi aktif dalam mengawasi Pilkada sangat penting. Mari bersama memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan integritas dan bermartabat melalui platform seperti Instagram resmi Bawaslu RI, @bawasluri," katanya.

Pilkada serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, dan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi di Bumi Raja-Raja.

Redaksi: Bramono Sitanggang

Turunan Silayur Kembali Memakan Korban: Truk Tabrak Kendaraan dan Bangunan

INFONAS.ID||SEMARANG – Kecelakaan tragis terjadi di turunan Silayur, Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Semarang, pada Kamis, 21 November 2024. Sebuah truk bermuatan aki mengalami rem blong dan melaju tak terkendali.

Insiden ini mengakibatkan truk menabrak beberapa kendaraan serta bangunan sebelum akhirnya berhenti.

Akibat kecelakaan tersebut, dua orang dilaporkan meninggal dunia, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka. Sopir truk yang selamat bersama para korban lainnya segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Polres Semarang melalui Kasatlantas Polres Semarang AKP Lingga Ramadhani, STK, SIK, CPHR menyatakan bahwa penyebab rem blong pada truk tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Pihak Satlantas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mendata para korban.

"Selain itu, sopir truk akan diperiksa lebih lanjut untuk memberikan keterangan tambahan terkait kecelakaan tersebut," katanya.

Kasatlantas Polres Semarang mengingatkan pentingnya pemeriksaan rutin terhadap kendaraan berat, terutama yang sering melintas di jalur rawan seperti turunan Silayur. Pemeriksaan ini dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan yang serupa di masa depan.

Pihak kepolisian masih terus mendalami insiden ini untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Hingga saat ini, perkembangan lebih lanjut akan disampaikan oleh pihak berwenang melalui laporan resmi. (FT)

Purwakarta Cetak Pekerja Migran Berkualitas: Ini Rahasia di Balik Program DBHCHT

INFONAS.ID||PURWAKARTA - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta merealisasikan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 dalam program peningkatan kapasitas keterampilan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi ini, diikuti oleh peserta usia produktif mulai 18 hingga 27 tahun.

Kepala Disnakertrans Purwakarta Didi Garnadi mengatakan, keberadaan DBHCHT ini sangat membantu lembaganya untuk mengakselerasi program-program berbasis pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja utamanya CPMI usia produktif.

"Keberadaan DBHCHT sangat membantu kami. Tentu, banyak masyarakat dan stakeholder yang mengapresiasi. Penggunaan DBHCHT di Disnakertrans Purwakarta tahun ini efektif mengakselerasi program-program peningkatan skill para calon tenaga kerja khususnya CPMI," kata Didi Garnadi dikonfirmasi pada Kamis, 21 November 2024.

Sejauh ini Disnakertrans Purwakarta memiliki lima jenis pelatihan yang difasilitasi oleh DBHCHT. Mulai dari Pelatihan Bahasa Jepang 1 waktu pelaksanaan 24 Juni - 22 Agustus 2024.

Pelatihan Bahasa Inggris 24 Juni - 22 Agustus 2024. Pelatihan Bahasa Jepang 2, 7 Oktober - 16 November 2024.

Pelatihan Bahasa Mandarin 17 Oktober - 26 November 2024. Pelatihan caregiver atau perawat lansia 14 Oktober - 23 November 2024. Semua pelatihan dikerjasamakan dengan LPK Hikari Man Power Purwakarta, LPK Bakti Nusantara Purwakarta dan LPK Garuda Pratama Akademi.

"Kuota untuk semua jenis pelatihan diikuti oleh 150 orang peserta. Dari lima jenis pelatihan itu, proyeksi dan perutunkannya variatif. Misal, untuk pelatihan bahasa Inggris untuk skill bekerja di perhotelan wilayah Eropa, salah satunya Bulgaria," ucap Didi.

Untuk pelatihan bahasa Inggris, output utamanya yakni para CPMI bisa bekerja di pelayaran kapal pesiar. Karena untuk bertugas di kapal pesiar, calon pekerja harus memiliki pengalaman bekerja di perhotelan Eropa. Termasuk untuk pelatihan bahasa Jepang, proyeksinya para calon CPMI bisa bekerja di Negeri Sakura.

"Untuk pelatihan Bahasa Mandarin proyeksi perhotelan resto Taiwan. Sementara pelatihan caregiver untuk ditempatkan di yayasan bukan di rumahan, jadi jam kerjanya jelas. Semua jenis pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan skill-skill di bidang formal," jelas Didi.

Selanjutnya, para CPMI asal Purwakarta ini bisa diberangkatkan minimal 6 bulan setelah dilatih. Dipastikan mereka sudah mempunyai bekal keahlian yang mumpuni dan bermanfaat di negara tujuan

"Proses yang lamanya itu yakni menunggu administrasi izin kedatangan di luar negerinya. Salah satunya beberapa persyaratan untuk mendapatkan visa kerja," ujar Didi.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Purwakarta sebesar 7,72 persen menurun dari 2022 sebesar 8,75 persen. 

Di tahun 2023, terdapat 40.099 orang data pengangguran turun 1,13 persen dari tahun 2022 sebanyak 41.287 orang. Kemudian untuk angkatan kerja di tahun 2023 sebanyak 519.389 naik dadi tahun 2022 sebanyak 472.075 orang.(***)

100 Keluarga Miskin Ekstrem di Jawa Barat Akan Tinggal di Apartemen Baru

INFONAS.ID||KABUPATEN BANDUNG -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman meninjau Apartemen Transit milik Pemdaprov Jabar di kawasan Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Rabu (20/11/2024).

Peninjauan itu dilakukan untuk melihat progres pembangunan unit _tower_ baru, yang direncanakan untuk program penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan melalui fasilitas rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan pemberdayaan ekonomi.

"Saat ini kami sedang melakukan finalisasi data calon peserta program penanganan PPKS Perkotaan, di sisi lain juga mempersiapkan rusunawanya," ungkap Herman Suryatman. 

Ia menjelaskan, direncanakan salah satu tower di Rusunawa Rancaekek dan Solokanjeruk itu dijadikan sebagai tempat tinggal sementara untuk calon PPKS yang terpilih, yakni kategori masyarakat miskin ekstrem. 

"Kita fasilitasi di sini, mereka (keluarga miskin ekstrem) tinggal 6 sampai 12 bulan. Sewanya nanti dibantu oleh pemerintah dan mereka juga akan dilatih sedemikian rupa, didampingi sesuai dengan minat dan bakatnya," kata Herman. 

"Ada dua tower dan saat ini sedang finishing touch. Insyaallah pada bulan Desember ini selesai dan nanti diserahterimakan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemprov Jabar," ujarnya. 

Herman menuturkan, program tersebut merupakan rencana kerja sama multi stakeholders, pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan masyarakat miskin ekstrem di perkotaan dapat meningkatkan kualitas hidup. 

"Ini sebuah uji coba, mudah-mudahan bisa lancar, kita awali dari 100 kepala keluarga. Kita akan tempatkan di dua rusunawa ini, 50 KK di Solokanjeruk dan 50 KK di Rancaekek," jelasnya. 

Herman berharap dengan dibangun tower baru serta rencana program itu masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat keluar dari zona keluarga miskin ekstrem menjadi keluarga yang mampu. 

"Mudah-mudahan nanti masyarakat miskin ekstrem pemerlu pelayanan kesejahteran sosial ini yang ada di perkotaan, yang tidak punya kerja dan rumah terpilih kurang lebih 100 KK nanti kami bina di dua rusunawa ini," kata Herman. 

"Mudah-mudahan bisa naik kelas, keluar dari zona miskin ekstrem menuju keluarga yang mampu," imbuhnya. (FT)

Ketua Relawan Badega KDM: Relawan Memiliki Tugas Mulia yang Penuh Tantangan

INFONAS.ID||PURWAKARTA - Dalam perjalanan menuju pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Tahun 2024, Murfito Adi selaku Ketua Relawan Badega Kang Dedi Mulyadi (Badega KDM), menyampaikan pandangan kepada para relawan yang menjadi ujung tombak kampanye.

Menurutnya, menjadi relawan bukan sekadar tugas biasa, melainkan peran mulia yang memegang kunci keberhasilan demokrasi.

"Relawan adalah motor penggerak utama dalam membawa visi dan misi pasangan calon kepada masyarakat. Peran mereka lebih dari sekadar penyampai pesan, tetapi juga menjadi inspirasi yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik," ujar Murfito Adi yang akrab disapa Bang Fito.

Ia menegaskan bahwa semangat para relawan sangat menentukan efektivitas kampanye. Dengan semangat tinggi, relawan dapat membangun hubungan emosional yang kuat dengan masyarakat, menciptakan kepercayaan, dan memastikan pesan-pesan kampanye tersampaikan dengan baik.

Ketua Badega KDM juga memberikan beberapa pandangan kepada relawan agar peran mereka semakin optimal.

"Relawan adalah wajah dari pasangan calon. Oleh karena itu, memahami visi dan misi mereka adalah hal yang mutlak agar pesan yang disampaikan dapat meyakinkan masyarakat," katanya.

Bang Fito mengingatkan relawan untuk selalu mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat. 

"Jadilah jembatan yang kokoh antara masyarakat dan pasangan calon," tambahnya.

Bang Fito juga menekankan pentingnya pembagian tugas yang adil dalam tim. 

"Kerja sama yang baik akan meningkatkan efektivitas kampanye dan menjaga semangat tim. Relawan yang sehat akan lebih produktif dan energik. Jangan lupa istirahat secukupnya untuk menjaga stamina selama masa kampanye," katanya.

Ketua Relawan Badega Kang Dedi Mulyadi, optimistis bahwa dengan semangat yang tinggi dan kerja keras relawan, visi perubahan dapat diwujudkan. 

"Demokrasi membutuhkan dedikasi dan gotong royong. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua," tutupnya. (FT)

Anggaran Rp40 Miliar untuk KPU Purwakarta Disorot Ketua FPII Kabupaten Purwakarta

INFONAS.ID||PURWAKARTA – Alokasi anggaran sebesar Rp40 miliar yang diberikan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kini menjadi sorotan.

Transparansi penggunaan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan debat publik calon bupati dan wakil bupati, dipertanyakan oleh berbagai pihak.

Debat publik yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 18 November 2024, di Hotel Harper, menimbulkan kritik karena minimnya informasi mengenai alokasi anggaran dan mekanisme pelaksanaannya. 

Selain itu, beberapa wartawan melaporkan adanya pembatasan akses liputan dan kebijakan pembayaran sebesar Rp100.000 per tayang kepada media yang meliput, yang dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ketua KPU Purwakarta, Dian Hadiana, hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait isu tersebut. Hal serupa juga berlaku pada Oyang Este Binos, Ketua Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Purwakarta, yang belum merespons permintaan klarifikasi dari media.

Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Kabupaten Purwakarta, Dwi Joko Waluyo, atau yang akrab disapa Bang Joko, mendesak kedua pejabat tersebut untuk segera memberikan penjelasan resmi guna menjawab keraguan publik. 

“Keterbukaan informasi adalah hal mendasar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Pembatasan akses liputan dan kebijakan pembayaran kepada wartawan perlu ditinjau ulang,” tegas Bang Joko.

Bang Joko juga mengecam keras kebijakan tersebut dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Ia menilai, media memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi.

"Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya turut mendesak KPU Purwakarta untuk segera memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran serta pelaksanaan debat publik," ujarnya.

Lebih lanjut Bang Joko menegaskan, Langkah ini dinilai penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Purwakarta serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPU Purwakarta belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai kritik dan pertanyaan yang mencuat. (JOKO)

Momen Sejarah Ratusan Kiai dan Ribuan Jamaah Padati Ponpes Al Mizan, Apa yang Terjadi

INFONAS.ID||MAJALENGKA – Majalengka – Ratusan kiai dari wilayah Cirebon 3 dan ribuan jamaah dari berbagai daerah sekitar memadati Pondok Pesantren Al Mizan, Jatiwangi, Majalengka, pada Sabtu (16/11). Bukan tanpa alasan, Kehadiran ribuan masyarakat, ulama, serta tokoh masyarakat itu guna berdialog langsung dengan Wakil Presiden RI 2019-2024 Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin 

Dalam kesempatan tersebut, KH Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya peran politik bagi para kiai yang memiliki basis kuat di masyarakat. Menurutnya, politik harus menjadi sarana strategis untuk meraih kemaslahatan umat. 

"Banyak hal yang dapat dihasilkan melalui meja-meja politik. Kiai harus memastikan bahwa politik dijalankan dengan nilai-nilai yang membawa manfaat besar bagi umat," ujar KH Ma’ruf Amin dalam acara dengan tagline Silaturahmi Gerakan Politik Kiai.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah ulama besar seperti Buya Husein Muhammad dari Cirebon, KH Dr. Sarkosih Subkhi dari Majalengka, KH Anwar Sulaiman selaku Ketua MUI Majalengka, dan KH Sulaiman dari Subang. Para tokoh muda dari Garut pun turut hadir, menciptakan suasana diskusi yang intensif dan penuh makna. Sejumlah tokoh perempuan juga nampak hadir diantaranya Nyai Hj. Wuri Estu Handayani Maruf Amin, Nyai Lilik Arjawinangun, Nyai Atun Minatul Maula dan Hj. Upik Rofikoh.

Dalam dialog tersebut, KH Ma’ruf Amin banyak mengutip pandangan ulama tentang pentingnya menjadikan politik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat. KH Ma’ruf Amin juga menekankan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah wadah politik yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai keberagamaan. 

PKB, kata KH Ma'ruf Amin, telah sejak awal mengusung nilai hubbul wathan (cinta tanah air) dan hifdzul bi’ah (menjaga lingkungan) sebagai bagian dari perjuangan politiknya. Hal ini menurutnya sejalan dengan kebutuhan umat Islam untuk memiliki representasi politik yang kuat dan berkomitmen pada kemaslahatan.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyampaikan rasa syukur atas kehadiran KH Ma’ruf Amin. Ia mengapresiasi peran KH Ma’ruf Amin sebagai tokoh panutan yang mampu menginspirasi para kiai untuk kembali menguatkan kesadaran politik. 

“PKB di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin memiliki komitmen besar dalam memperjuangkan kepentingan kiai, pesantren, dan umat Islam," imbuh Kiai Maman.

Kiai Maman yang juga Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB itu juga menegaskan bahwa PKB adalah partai yang lahir dari rahim pesantren dan kiai. Oleh karena itu, partai ini senantiasa berjuang untuk memberikan ruang lebih luas bagi kiai dalam menentukan arah kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat kecil. “Kehadiran KH Ma’ruf Amin mempertegas misi PKB untuk menjadi jembatan antara ulama, umat, dan kebijakan publik,” tambahnya.

Usai dialog, acara dilanjutkan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh KH Ma’ruf Amin. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya meneladani akhlak Rasulullah dalam setiap langkah perjuangan, termasuk dalam ranah politik. Para jamaah tampak khusyuk mengikuti rangkaian kegiatan, menjadikannya sebagai bentuk kebersamaan antara ulama, jamaah, dan politik.

Silaturahmi kemudian diakhiri dengan doa bersama untuk keberkahan bangsa Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB KH. Arifin Junaidi.

Rangkaian kegiatan ini menjadi simbol kuat sinergi antara kiai, ulama, dan PKB dalam memperjuangkan kemaslahatan umat. Dengan semangat ini, diharapkan politik dapat terus menjadi jalan ibadah dan perjuangan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Purwakarta Kembali Raih Penghargaan sebagai Kabupaten Informatif di Jawa Barat

INFONAS.ID - Purwakarta kembali menorehkan prestasi gemilang dalam keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten dengan Kategori Informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan pada Kamis, 14 November 2024, di Gedung Merdeka, Kota Bandung. Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan, didampingi Kepala Diskominfo Rudi Hartono, menerima langsung penghargaan tersebut dari Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Acara tahun ini mengusung tema "Mendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat". 

Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Bey Triadi Machmudin menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan data, tetapi juga pada manfaat nyata bagi masyarakat.

"Keterbukaan informasi harus memberikan dampak positif, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan transparansi dan pelayanan publik," ujar Bey.

Penghargaan ini diperoleh Purwakarta setelah melalui rangkaian evaluasi, termasuk pengisian kuisioner dan presentasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Purwakarta, Norman Nugraha. 

Presentasi tersebut memaparkan berbagai inovasi keterbukaan informasi yang dijalankan melalui Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kepala Diskominfo Rudi Hartono menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras jajaran Pemkab Purwakarta.

"Prestasi ini menunjukkan komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik. Kami berupaya menghadirkan informasi yang berkualitas, baik secara berkala maupun setiap saat," ujarnya pada Jumat, 15 November 2024.

Rudi juga menekankan pentingnya inovasi dalam menyediakan layanan publik yang mudah diakses masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui platform digital Ogan Lopian, yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi.

Rudi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Kami memahami betul pentingnya merespons cepat aspirasi masyarakat. Dengan penghargaan ini, kami semakin termotivasi untuk memperkuat pelayanan informasi publik di Purwakarta," tambahnya.

Acara penganugerahan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua Komisi Informasi Pusat, Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Barat, Forkopimda Jawa Barat, serta Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat. 

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong keterbukaan informasi di tingkat provinsi.

Dengan penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta diharapkan terus menjaga kualitas pelayanan informasi publik dan menjadi teladan dalam implementasi keterbukaan informasi untuk kesejahteraan masyarakat. (JOKO)

BRI KC Kramat Jati Serahkan Bantuan Ambulans untuk DITKUMAD

INFONAS.ID||JAKARTA – Sebagai bagian dari upaya melaksanakan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat (TJSL), BRI Kantor Cabang (KC) Kramat Jati menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil ambulans kepada Direktorat Hukum Angkatan Darat (DITKUMAD).

Penyerahan ini berlangsung di kantor DITKUMAD, Jalan Manunggal Raya No. 101, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada Senin, 22 Juli 2024.

Program TJSL ini adalah bagian dari BRI Peduli, wujud Corporate Social Responsibility (CSR) dari BRI KC Kramat Jati yang bertujuan mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat sekitar. 

Dalam kesempatan ini, Pimpinan Cabang BRI Kramat Jati, Indra Bayu Wira Permana, menjelaskan bahwa bantuan ambulans ini merupakan bentuk komitmen BRI untuk mendukung masyarakat, tidak hanya melalui bisnis perbankan, namun juga melalui program sosial.

“Dengan adanya ambulans ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebutuhan kesehatan di lingkup DITKUMAD dan lingkungan sekitar,” ujar Indra Bayu.

Ia juga menyampaikan harapannya agar sinergi yang telah terjalin antara BRI KC Kramat Jati dan DITKUMAD dapat terus ditingkatkan, baik dalam bentuk program CSR maupun pemanfaatan produk-produk layanan BRI lainnya, seperti BRIMO dan Qlola yang menawarkan solusi perbankan modern.

“Ambulans ini diharapkan dapat bermanfaat bagi DITKUMAD serta masyarakat sekitar yang membutuhkan layanan kesehatan darurat,” tutup Indra Bayu. (FT)

BRI KC Kramat Jati Salurkan Bantuan Jumat Berkah ke Griya Yatim dan Dhuafa

INFONAS.ID||JAKARTA - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, BRI Kantor Cabang (KC) Kramat Jati menggelar kegiatan sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Jumat Berkah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 16 Agustus 2024.

Dengan lokasi pelaksanaan di Griya Yatim dan Dhuafa, Jalan Raya Bogor No.20, RT09 RW05, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

“Program ini adalah salah satu wujud kepedulian kami terhadap mereka yang membutuhkan di lingkungan sekitar,” ujar Indra Bayu Wira Permana, Pimpinan Cabang BRI Kramat Jati.

Dalam program BRI Peduli CSR ini, BRI memberikan bantuan berupa 9 kotak nasi Padang, paket sembako, 6 tas berisi makanan ringan, serta amplop untuk anak-anak yatim piatu dan pengurus Griya Yatim dan Dhuafa.

“Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban para yatim dan dhuafa serta para pengurusnya,” tambahnya.

BRI secara konsisten menjalankan program CSR yang beragam, dengan Jumat Berkah sebagai salah satu agenda rutin yang dilaksanakan setiap Jumat di kantor-kantor cabang.

BRI juga telah meraih berbagai penghargaan atas prestasinya dan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai kebutuhan. (*)

Pemerintah Kecamatan Cisolok Lakukan Persiapan Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia

 

INFONAS.ID  | Sukabumi,-Pemerintah Kecamatan Cisolok tengah gencar melakukan penurunan angka stunting di Wilayahnya. Posyandu Bougenvile di Kampung Cigoler, Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok menjadi lokus sosialisasi pengentasan stunting. Selasa, (12/11/2024)

Puluhan balita di posyandu Bougenvile dilakukan penimbangan. Tiga balita dikategorikan beresiko stunting dari 40 balita yang ditimbang.

Camat Cisolok, Zenal Abidin mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk persiapan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tanggal 9-10 Desember 2024 mendatang.

"Ini persiapan pelaksanaan SSGI yang akan dilakukan oleh TIM dari Pusat di Bulan Depan," ungkapnya.

Dalam sosialisasinya, TPPS Cisolok melakukan pendataan awal baik itu balita beresiko stunting, jumlah total ibu hamil (bumil), sampai bumil yang jarang datang untuk posyandu.

"Selain itu, juga sosialisasikan terkait beberapa layanan seperti layanan NIB posyandu/Majlis, layanan sertifikat halal, serta penanaman pohon sayuran dan toga di pekarangan rumah," ujarnya.

Sekretaris Kecamatan Cisolok, Okih Fazri Assidiq menambahkan, ada dua desa di Kecamatan Cisolok akan di survei langsung oleh SSGI, antara lain Desa Cisolok dan Desa Sirnarasa.

"Upaya tim sudah di maksimalkan hari ini. Pemberian makanan tambahan bergizi serta sosialisasi upaya pencegahan terjadinya stunting," terangnya

Dengan sosialisasi tersebut, semua langkah akan dapat dilakukan dengan tepat. Sehingga percepatan penurunan stunting di Kecamatan Cisolok dapat tercapai.

( ADV )

Warga Bengrah Cijantung Pertanyakan Keabsahan Surat Nomor B/3423/X /2024 Sebagai Cacat Hukum?

INFONAS.ID||JAKARTA - Kabengrah Jaya Letkol CPL Sugiarto enggan berkomentar saat diminta konfirmasi oleh awak media HITVberita.COM yang menanyakan terkait Perumahan Bengrah Jaya yang berlokasi di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur,

Letkol CPL Sugiarto pun menegaskan bahwa dirinya tidak berhak menjawab apa yang ditanyakan oleh media.         

"Saya tidak bisa berkomentar, silahkan ditanyakan langsung kepada Kapeldam," tegas Kabengrah di Ruang Kerjanya, pada hari Senin 11 Nopember 2024.      

Namun disisi lain, dia sempat menjawab, jika dia meyakini bahwa rumah yang dihuni oleh 69 Kepala Keluarga di Perumahan Bengrah Jaya tersebut, merupakan Asrama atau Rumah Dinas Golongan I.                            

Sebelumnya, seperti diberitakan pada portal web HITVBerita.COM pada tanggal 9 Nopember 2024, disebutkan bahwa warga RW 08 Perumahan Bengrah Jaya, melakukan Aksi Pemasangan Spanduk yang isinya mengatakan jika Aset dan tanah di perumahan tersebut masih dalam sengketa.

Spanduk yang bertuliskan tentang pemberitahuan tersebut, memang ditujukan oleh Warga yang tinggal di Komplek Perumahan Bengrah Jaya Cijantung tersebut, agar bisa direspon oleh pihak Kodam Jaya.

Pemasangan spanduk itu sebagai bentuk sikap protes terhadap Kodam Jaya yang sebelumnya telah mengirimkan surat kepada warga setempat bernomor B/3423/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang intinya memerintahkan kepada para penghuni untuk segera mengosongkan tempat tinggal mereka.

Dan, perintah pengosongan rumah itu oleh Kodam Jaya, juga diberi tenggat waktu, yakni terhitung mulai dari tanggal 12 hingga 20 Nopember 2024.

Bahkan di surat tersebut juga ditulis, bahwa jika warga tidak mengindahkan pemberitahuan ini, maka pihak Kodam Jaya akan melakukan pengosongan secara paksa.     

Dari telusuran HITVberita.COM didapati adanya tulisan disebuah Plang yang terpasang disamping pintu masuk Komplek Perumahan Bengrah Jaya bertuliskan "Asrama Benghar Jaya, Untuk Anggota Aktif Benghar Jaya, Paldam Jaya" 

Namun, menurut keterangan Warga bahwa tulisan tersebut baru dirubah dalam beberapa bulan belakangan ini, karena sebelumnya tulisan itu berbunyi "Komplek Perumahan Benghar Jaya" dan bukan Asrama.

Keterangan yang disampaikan warga tersebut, juga terlihat pada "Papan Nomor Rumah* yang terpasang pada masing masing rumah warga yang memang semuanya tertulis "Perumahan Benghar Jaya" dan bukan Asrama Benghar Jaya.                       

Lain dari itu, warga RW 08 Perumahan Benghar Jaya, juga mempertanyakan terkait Surat yang mereka terima dari Kodam Jaya bernomor B/3423/X /2024 tertanggal 29 Oktober 2024 tersebut.       

"Ada beberapa hal yang patut kami pertanyakan, tentang ke keabsahan surat tersebut, yakni karena Pejabat yang menandatangani surat tersebut, setahu kami telah menerima SKEP pindah tugas dari Jabatannya ditanggal 18 Oktober 2024, sementara Surat bernomor B/3423/X/2024 itu, ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 29 Oktober 2024, pertanyaan kami adalah, apakah pejabat yang telah menerima Surat Keputusan Pindah Tugas, masih diperbolehkan untuk menandatangani Surat atas nama Jabatannya saat itu?," tanya Warga 

"Dan pertanyaan kami yang kedua, Jika pejabat yang telah Menerima Surat Keputusan Pindah Tugas itu masih dinyatakan boleh menandatangi surat setelah dia menerima SKEP, mengapa surat yang ditanda tangani pada tanggal 29 Oktober 2024, baru diberikan kepada para warga di Perumahan Benghar Jaya ini, lebih kurang satu Minggu kemudian yakni pada tanggal 6 Nopember 2024 " sambung warga tersebut.              

Kepada HITVBerita.COM para Warga di RW 08 Benghar Jaya ini, mengatakan bahwa mereka sangat mengharapkan perhatian serius dari Panglima Kodam Jaya, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan mereka juga berharap bantuan dari Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk dapat memperhatikan keadaan nasib mereka saat ini.            

"Nasib kami Warga di RW 08 Benghar Jaya ini, ibarat telur di ujung tanduk, Kami ini para pensiunan TNI Angkatan Darat dan juga anak dari keturunan para purnawirawan TNI Angkatan Darat, saat ini kami tidak punya kekuatan ekonomi, untuk pindah dari tempat yang kami huni saat ini, kami mohon bantuan dan perhatian dari bapak Pangdam Jaya, Bapak Panglima TNI, Menhan dan Bapak Presiden serta bapak Wakil Presiden," ujar mereka dengan nada berharap

Disebutkan bahwa pada Tahun 1984 telah terjadi proses "Ruislag" atau "Tukar Guling" untuk lokasi hunian warga yang tinggal di Bengmatse Pondok Kelapa Kebon Pala dipindahkan ke Bengrah Jaya Cijantung.  

Dan sejak kepindahan warga yang berasal dari Bengmatse Pondok Kelapa Kebon Pala tersebut ke Bengrah Jaya Cijantung, semua yang berkaitan dengan perawatan rumah seperti air dan listrik dan lain lain, selama dihuni dari awal hingga saat ini sudah berjalan 40 tahun, dibiayai secara mandiri alias tidak di biayai negara.

"Dan sekarang kami disuruh keluar begitu saja, setelah 40 tahun kami menghuni perumahan Benghar Jaya ini, dengan alasan bahwa perumahan ini merupakan Asrama/rumah dinas Golongan I, kenapa baru sekarang disebut Asrama/Rumah Dinas Golongan I, sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Listrik dan kebutuhan lainnya, kami yang bayar sendiri dan bukan Negara," ujar para Warga di RW 08 Bengrah Jaya ini menjelaskan.

Hingga berita ini dinaikan belum ada lagi jawaban resmi dari Kabengrah terkait aksi warga yang telah melakukan pemasangan spanduk pemberitahuan di Komplek Perumahan Bengrah Jaya 

Namun pun itu warga pun berharap adanya opsi kebijakan dari para pucuk pimpinan TNI yang dapat diterima oleh semua pihak.

Terlebih adanya perintah pengosongan rumah warga yang tinggal di Komplek Perumahan Bengrah Jaya Cijantung tersebut, juga bertepatan dengan suasana "Minggu Tenang" jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, yang semestinya patut dijaga situasinya dengan kondusif oleh semua pihak.

(MIO/Network)

Pembangunan Pabrik RDF di TPA Cimenteng Capai 90 Persen, Ini Kata Sekda Ade

 

INFONAS.ID | Sukabumi.-Sekda Ade Suryaman memimpin Rapat Pembahasan Progres Pembangunan Pabrik Refused Derived Fuel (RDF) di TPA Cimenteng, Senin (11/11/24) di Pendopo Sukabumi.

Diketahui Pembangunan teknologi RDF ini merupakan proyek kerja sama perusahaan PT Cahaya Yasa Cipta (CYC) Thailand dengan Pemerintah Daerah

Kolaborasi ini merupakan kontribusi aktif SCG dalam target Pemda Kabupaten Sukabumi terkait pengurangan dan penanganan sampah sekaligus pencapaian nol bersih emisi per tahun 2050.

Progres pembangunan teknologi RDF di area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cimenteng, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, yang dikerjakan pihak swasta Pembangunan gedungnya dan mesin telah mencapai 90 %.

Sekda menerangkan, proyek RDF sangat dinantikan pemerintah daerah sejak beberapa tahun lalu. Terlebih, teknologi RDF bisa mendukung program pengurangan sampah di Kabupaten Sukabumi sebesar 30 persen hingga 2025.

“RDF salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah. Pengelolaan sampah dengan RDF ini hasilnya akan dimanfaatkan produsen semen untuk sumber energi terbarukan pengganti bahan bakar batu bara,” ujarnya.

Sekda meng apresiasi dengan adanya Progres Pembangunan RDF dimana gedung dan mesin serta lainnya sudah mencapai 90% selain itu Pembangunan RDF juga ikut memberikan bantuan CSR Kesehatan seperti bantuan PMT kepada Posyandu terdekat, serta bantuan Sosial lainya bagi masyarakat.

Selama ini, kata Sekda sampah yang dibuang ke TPA Cimenteng berkisar antara 220 ton sampai 230 ton per hari. Sehingga, kapasitas TPA saat ini sudah overload karena tidak ada lokasi alternatif untuk membuang sampah.

Kini, Pengerjaan proyek RDF sedang dikebut. Bahkan beberapa kelengkapan mesin dari luar negeri seperti Belanda, Amerika, dan Thailand juga akan segera dikirim pada pekan ini. Terang Indra Leksono Administration Manager SCG.

Kami ingin ada dukungan penuh dari semua pihak supaya pelaksanaan proyek ini bisa rampung sesuai waktu yang telah ditentukan,” pungkasnya.

HUT Ke-4 MIO INDONESIA: Pemotongan Tumpeng Hingga Strategi di Era Digital

INFONAS.ID||JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4, MIO INDONESIA menggelar tasyakuran dan konsolidasi organisasi yang diselenggarakan di ARKARA Cafe, Jakarta Pusat, pada Minggu, 10 November 2024.

Acara bertajuk “Memperingati 4 Tahun Berdirinya MIO Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Digital Informasi” ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antara jajaran Pembina, Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), dan Pengurus Daerah (PD) MIO INDONESIA periode 2022-2027.

Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Anto Suroto, dan Ketua Dewan Penasehat, Indra Setiawan, di hadapan para pengurus MIO INDONESIA yang hadir dari berbagai daerah. 

Pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum AYS Prayogie menandai simbol rasa syukur atas eksistensi MIO INDONESIA sebagai organisasi yang mewadahi berbagai media dari seluruh Nusantara.

Dalam sambutannya, Ketua Umum AYS Prayogie menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi para pengurus di tingkat pusat, wilayah, dan daerah yang telah berkontribusi dalam mengembangkan MIO INDONESIA. 

“Dengan semangat Solidaritas Pengurus: Kunci Sukses dalam Mewujudkan Keberhasilan Organisasi, HUT ke-4 ini akan semakin memperkuat kekompakan dan sinergi di antara pengurus serta anggota MIO Indonesia,” ujarnya.

Melalui subtema perayaan kali ini, yang berfokus pada peran MIO INDONESIA di tengah kemajuan teknologi digital, Ketua Umum menekankan bahwa organisasi ini bertekad untuk berkontribusi secara signifikan dalam era transformasi digital media. 

“Acara ini menjadi sarana berbagi pandangan dan strategi menghadapi masa depan media di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Dengan kebersamaan, soliditas, dan sinergitas seluruh keluarga besar MIO INDONESIA, kami yakin bahwa organisasi ini akan terus berkembang,” tambahnya.

Ia juga menegaskan peran MIO INDONESIA dalam mendukung demokrasi di Indonesia, khususnya dalam mengawal Pemilukada 2024 pada 27 November mendatang. 

“Sebagai pilar keempat demokrasi, kita berkomitmen untuk berperan secara independen, transparan, kredibel, dan profesional, sesuai dengan tugas pokok organisasi demi mendukung proses demokrasi bangsa,” tegas AYS Prayogie.

Sekretaris Jenderal MIO Indonesia, Frans Watu, dalam sambutannya turut mengapresiasi kemajuan organisasi yang mampu bertahan dan berkembang meski menghadapi berbagai tantangan. 

Ia menyampaikan bahwa MIO INDONESIA berkomitmen untuk memperluas jangkauannya di setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. 

“Kita berupaya untuk menghadirkan perwakilan MIO INDONESIA di seluruh wilayah Nusantara. Saat ini kami sedang mempersiapkan kepengurusan di Kalimantan agar segera dapat dikukuhkan,” ujarnya.

Sekjen Frans Watu juga berharap keluarga besar MIO INDONESIA bisa mengambil peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah dan turut menyukseskan Pemilukada 2024. 

“Dengan mengedepankan independensi, MIO INDONESIA akan berada di garda terdepan untuk memastikan proses demokrasi yang transparan dan adil. Marilah kita menjaga marwah organisasi sebagai pilar keempat demokrasi bangsa,” pungkasnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Bendahara Umum MIO INDONESIA, Ketua PW MIO DKI Jakarta, Ketua PW MIO Banten, serta ketua-ketua PD dari beberapa daerah seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Turut hadir pula perwakilan dari IPJI, PWOIN, serta jajaran pengurus pusat dan daerah MIO INDONESIA. (Humas)

Menolak Pengosongan: Warga Komplek Bengrah Jaya Gugat Kodam Jaya ke PTUN

INFONAS.ID|¢JAKARTA - Warga yang mendiami Komplek Perumahan Bengrah Jaya, yang terletak di wilayah Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, yang merupakan sebagian besar adalah para purnawirawan angkatan darat tersebut, pada hari Sabtu 9 Nopember 2024, melakukan aksi protes dengan cara melakukan pemasangan spanduk sebagai respon atas surat pemberitahuan yang dikirimkan dari Kodam Jaya.

Diketahui bahwa pemasangan spanduk bertuliskan "Lahan ini dan aset-asetnya, dalam status sengketa, dan telah didaftarkan di PTUN Jakarta Timur dengan Register Nomor Perkara 347/G/2024/PTUN/JKT/" tersebut, merupakan sebagai reaksi dari warga Komplek Perumahan Bengrah Jaya atas adanya 

surat pemberitahuan dari Kodam Jaya bernomor B/3423/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, tentang Perintah Pengosongan rumah di Komplek perumahan Bengrah Jaya Cijantung.

                   

Didalam surat dari Kodam Jaya tersebut juga dijelaskan bahwa Komplek perumahan itu, disebut sebagai Asrama atau rumah dinas Golongan 1

Oleh karenanya agar para penghuni untuk segera mengosongkan rumah yang mereka huni dengan batas waktu dari tanggal 14 Nopember hingga 20 Nopember 2024. 

Menurut keterangan yang disampaikan Sri Yulianto selaku Ketua RW 08 di Komplek Perumahan Bengrah Jaya kepada HiTvberita.COM.

Sri Yulianto menjelaskan bahwa rumah yang mereka huni di Komplek Perumahan Bengrah Jaya tersebut, tidaklah termasuk kedalam Rumah Dinas Golongan 1.

Selain itu Sri Yulianto juga menjelaskan terkait asal mula keberadaan dari Komplek Perumahan Bengrah Jaya tersebut dari awal hingga sekarang.

Menurut dia bahwa Komplek Perumahan Bengrah Jaya ini, berawal pada tahun 1984, atas adanya kepindahan Satuan Bengrah Paldam Jaya (Red - dahulunya bernama Bengmatse Paldam Jaya) dari Kebon Pala Jatinegara ke Lokasi di wilayah Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo .

"Kepindahan kami kesini karena terjadi adanya aktivitas Tukar Guling lahan Bengmatse Kebon Pala ke Komplek Bengrah Cijantung," ujar Sri Yulianto

"Dan perlu kami sampaikan bahwa penghuni yang menetap di Komplek Perumahan Bengrah Jaya Cijantung ini berasal dari personil TNI AD dan PNS dari berbagai satuan. Antara lain dari Bengmatse, Bengmatri, Paldam Jaya, Pusintelstrad BAIS dan Dephankam, jadi bukan hanya dari Bengmatse (Benghar) saja, bahkan pada saat kepindahan di tahun 1984 tersebut, ada diantaranya yang telah pensiun, yang juga ikut dipindahkan ke lokasi ini," ungkap Sri Yulianto seraya menjelaskan 

SEMENTARA itu, dikutip dari surat yang dilayangkan Kolonel Purnawirawan Ir. Martinus Siswanto Prayogo, M.Si yang merupakan sebagai sesepuh sekaligus sebagai warga di Komplek Bengrah Jaya Cijantung yang dikirimkan kepada Direktur Hukum Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Darat tanggal 8 Oktober 2024.

Dalam surat tersebut tertulis, bahwa dalam proses tukar guling Bangunan Komplek perkantoran Bengmatse (Bengrah Jaya) dengan komplek hunian warga dibangun secara terpisah (Red - dipisahkan oleh parit dan Pagar pembatas).  

Dia juga menjelaskan, bahwa pembangunan komplek hunian, sepenuhnya didasarkan jumlah penghuni yang dipindahkan, termasuk warga yang pada saat itu telah pensiun.          

"Hal ini bisa terlihat secara jelas dari Type rumah yang dibangun, yakni Type G-90 sebanyak 12 rumah untuk 7 orang Pamen dan Pama berpangkat Kapten dari Pusintelstrad (BAIS), dan 5 rumah untuk Pamen berpangkat Kapten dari Satuan Paldam Jaya, Kemudian dibangunkan pula rumah Type H-70 sebanyak 5 rumah, yang disediakan untuk 1 orang Pama dari Pusintelstrad (BAIS), 2 orang Pama dari Bengmatse dan 2 orang Bintara Tinggi Bengmatse, selanjutnya dibangunkan pula rumah Type K-45 dan K-38, yang diperuntukkan kepada sejumlah Bintara Tinggi, Bintara, Tamtama dan PNS, yang sebelumnya mereka ini tinggal di pondok pondok sekitar Kantor Bengmatse Kebon Pala " jelas Martinus di Surat tersebut.     

Lain dari itu, dia juga menyampaikan, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan Komplek Hunian atau Perumahan Bengmatse (Bengrah Jaya) di Cijantung, semata mata didasarkan pada jumlah warga yang tinggal disekitar Kantor Bengmatse Kebon Pala, dan bukan berdasarkan TOP ( Tabel dan Peralatan) atau DSPP (Daftar Susunan Personil dan Peralatan) dari Satuan Bengmatse (Bengrah Jaya).   

"Bisa disimpulkan, Komplek Bengmatse atah Bengrah Jaya di Cijantung ini, murni dibangun sebagai Komplek Hunian Biasa dan Bukan Asrama sebagaimana klaim dari Kodam Jaya," katanya.  

Lebih lanjut Martinus menjelaskan, sebagai konsekwensi mereka menempati Komplek Hunian yang merupakan Non Asrama tersebut, maka seluruh warga hunian pun bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan pemeliharaan bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan serta Rekening PLN, serta berbagai pendukung lainnya secara Mandiri.           

"Kalau Komplek Bengrah Jaya ini disebut Asrama atau perumahan Golongan 1, maka seharusnya semua biaya ditanggung Negara," jelasnya.         

Martinus sebagai sesepuh sekaligus perwakilan warga RW 08 Komplek Perumahan Bengrah Jaya, juga mempertanyakan, atas dasar apa, pihak Kodam Jaya menyatakan, bahwa Komplek Bengrah Jaya ini, telah berubah menjadi Asrama Bengrah Jaya.     

"Kita juga mempertanyakan Surat Keputusan/Penetapan terkait perubahan status Komplek Bengrah Jaya dari Hunian biasa, menjadi Asrama Bengrah Jaya atau Rumah Dinas Golongan 1" kata Martinus didalam surat tersebut.             

Sementara itu, Penasihat Hukum Warga RW 08 Komplek Perumahan Bengrah Jaya Dr Juniver Dame Panjaitan SH, MH, Kepada HiTvBerita.COM mengatakan, klien mereka tersebut merasa terzolimi, dengan adanya Surat dari Kodam Jaya, yang meminta para Penghuni Komplek Perumahan Bengrah Jaya, untuk segera mengosongkan rumah yang telah mereka tempati sejak tahun 1984, dengan alasan sebagai Asrama atau rumah Dinas Golongan 1.       

"Saat ini, kami telah melakukan Gugatan ke PTUN Jakarta Timur, terkait surat terakhir yang diterima oleh warga di Komplek ini dari Kodam Jaya bernomor B/3423/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang intinya pihak Kodam Jaya, akan melakukan Tindak Pengosongan rumah secara paksa, sementara warga disini diberi waktu dari tanggal 14 hingga 20 Nopember, untuk melakukan pengosongan rumah.                  

"Karena Sengketa ini sudah bergulir di PTUN, maka sebagai warga Negara yang baik serta Patuh dan mentaati Hukum, maka kami minta kepada tergugat yang dalam hal ini Pangdam Jaya, Kasdam, Kepala Bengrah Jaya, untuk tidak melakukan eksekusi, hingga adanya keputusan PTUN yang Ingkrah " ujarnya.               

Sementara itu, beberapa warga setempat juga menyampaikan kepada HITVBerita.COM tentang adanya Kegiatan Pilkada serentak pada tanggal 27 Nopember mendatang.       

"Jika Eksekusi paksa tetap dilakukan oleh pihak Kodam Jaya ditanggal 20 Nopember 2024, kami khawatir warga disini akan melakukan perlawanan, dan bisa saja terjadi chaos, sementara Pemerintah Memiliki Program Nasional yakni Pilkada serentak, dimana pelaksanaan momoen tersebut sangat dibutuhkan situasi keamanan yang Kondusif " kata Warga setempat.  

(MIO/Network)

KH Maman Imanulhaq: PKB Majalengka Siap Wujudkan Kemenangan Bersama Eman-Dena

INFONAS.ID|`MAJALENGKA - DPC PKB Majalengka menyatakan kesiapan penuh untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Eman Suherman dan Dena M Ramdhan, pada Pemilihan Bupati Majalengka mendatang.

Hal ini ditegaskan dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) yang digelar pada Minggu, 10 November 2024.

Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH Maman Imanulhaq seraya menegaskan bahwa PKB Majalengka memiliki soliditas dan militansi yang tinggi dalam mewujudkan kemenangan

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI itu, di bawah kepemimpinan Zuhana Zulfan sebagai Ketua DPC PKB Majalengka, PKB memiliki kepengurusan yang solid dan mampu bekerja secara sistematis.

"Struktur kepengurusan yang dibangun Zuhana dinilai sangat efektif dalam menjalankan program-program pemenangan, memperkuat jaringan hingga ke tingkat ranting, serta menjaga loyalitas para kader," kata Kiai Maman menegaskan.

PKB Majalengka, lanjut Kiai Maman, kini menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan di Majalengka. Kiai Maman juga mengapresiasi kepemimpinan Zuhana Zulfan yang telah berhasil membangun Kantor DPC PKB Majalengka. 

Kantor ini, imbuh Kiai Maman, menjadi simbol semangat dan militansi PKB Majalengka, yang tidak hanya sekadar melaksanakan program internal partai, tetapi juga menjadi pusat konsolidasi kader untuk menyongsong Pemilihan Kepala Daerah. 

Menurut Kiai Maman, Zuhana telah berhasil mendisiplinkan anggota Fraksi PKB di DPRD Majalengka untuk memperjuangkan misi politik PKB yang berfokus pada kepentingan masyarakat. 

Selain itu, Kiai Maman mengungkapkan sejumlah program strategis dari DPP PKB yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Program pertama adalah kunjungan Ketua Dewan Syuro DPP PKB, KH Ma’ruf Amin, yang dijadwalkan akan hadir di Pondok Pesantren Al Mizan, Jatiwangi, pada 16 November 2024. 

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara PKB dengan para kiai dan pesantren di Majalengka dalam rangka memperjuangkan kemaslahatan umat melalui jalur politik.

"Dalam kunjungan KH Ma’ruf Amin, akan ada dua hal utama yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, adalah upaya membangkitkan kesadaran politik di kalangan kiai. PKB berharap agar para kiai semakin aktif terlibat dalam proses politik, karena keterlibatan mereka dapat memberikan pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan yang berpihak pada umat. Kedua, memperkuat konektivitas antara kiai dan pesantren untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mendorong program-program kesejahteraan masyarakat," kata Kiai Maman menjelaskan.

Program kedua yang ditekankan oleh Kiai Maman adalah kunjungan DPR RI ke seluruh daerah pemilihan (dapil). Kiai Maman akan turun langsung mengunjungi dapil-dapil tersebut sebagai bagian dari usaha PKB untuk menjaga komunikasi dengan konstituen serta memperkuat dukungan politik di tingkat akar rumput. 

Seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) diminta untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kunjungan ini, karena kunjungan ini dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk konsolidasi yang lebih luas.

Kiai Maman juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh struktur kepengurusan PKB Majalengka dalam memenangkan pasangan Eman dan Dena. 

Ia menyebutkan bahwa pasangan nomor urut 1 ini memiliki visi dan misi yang sejalan dengan perjuangan PKB untuk membangun Majalengka yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Dengan dukungan dari para kader dan soliditas yang telah terbangun, Kiai Maman optimis PKB dapat mengantarkan pasangan Eman dan Dena menuju kemenangan.

Acara Muskercab tersebut dihadiri oleh calon Bupati Majalengka, Eman Suherman, beserta jajaran tokoh ulama dan kiai sepuh Majalengka seperti KH Ahmad Sarkozy Subkhi, KH Yusuf Karim, KH Harun Bajuri, KH Badrudalam, KH Abdul Rosyid, dan KH Iso Solah Parwani. 

Seluruh pengurus DPC PKB Majalengka turut hadir untuk menyatukan tekad dalam menghadapi kontestasi politik yang akan datang, memastikan kemenangan PKB di Majalengka dengan dukungan kuat dari seluruh elemen partai dan para tokoh agama setempat. (FT)

Ketua Umum GMPB Hadiri Acara Tabligh Akbar Ponpes Darul Musyafirin

INFONAS.ID||KARAWANG, Jumat, 08 November 2024 - Kang Andi, Ketua Umum Ormas GMPB (Gerakan Masyarakat Purwakarta Bersatu), menghadiri undangan dari Pengasuh Pondok Pesantren Darul Musyafirin Elkosimiah, Ustadz Aang MQ, yang beralamat di Desa Dauan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang.

Acara bertema "Membangun SDM Santri yang Siap Guna" ini merupakan sebuah tasyakuran yang dihadiri oleh berbagai tokoh ternama, antara lain:

Tokoh Agama

Tokoh Pemuda

Tokoh Masyarakat

Tokoh Politik

Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam

Selain para tokoh ulama dan masyarakat, acara ini juga dihadiri oleh Kang Andi, Ketua Umum GMPB, dan dihadiri oleh ratusan santri serta santriwati. 

Acara ini juga meriah dengan kehadiran ribuan jamaah yang antusias mengikuti Tabligh Akbar tersebut. Acara yang rutin diadakan setiap tahunnya ini berjalan dengan sukses dan lancar.

Puncak acara diisi dengan tausiah oleh para penceramah, yaitu:

Ustadz Muhammad Qosim Koswara (Aang MQ)

Ustadz Rawing Kobra

KH. Abdussalam MWC NU Cikampek Karawang

Dalam tausiyahnya, mereka menyerukan untuk selalu menjaga akhlak sebagaimana Nabi Muhammad SAW, serta memperkuat iman dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari.

Acara Tabligh Akbar ini juga diwarnai dengan berbagai kegiatan, antara lain:

Hadroh HGB

Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an

Pentas Pembacaan Doa oleh santriwan dan santriwati

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Doa bersama

Makan bersama dengan hidangan Nasi Kebuli

Kang Andi, dalam kesempatan tersebut, menegaskan bahwa Purwakarta adalah "Kota Tasbih" dan merupakan kota yang religius. Sebagai ormas yang didirikan di Purwakarta, GMPB senantiasa berkomitmen untuk menjaga barometer keberagamaan kota tersebut.

Pungkas Kang Andi, "Kami sebagai ormas putra daerah akan terus menjaga dan menguatkan nilai-nilai agama di Purwakarta." (JOKO)

Pipin Sopian Hadiri Acara Senam Bersama, Serukan Pesan Kebersamaan untuk Purwakarta

INFONAS.ID||PURWAKARTA – Acara senam bersama bertajuk "Fun Robic, Zumba, dan Senam Baku Medley" berlangsung meriah di Kebun Hj. Yetty, yang terletak di depan Indosiar Cibungur, Kabupaten Purwakarta, Sabtu, 9 November 2024.

Kegiatan ini direncanakan dihadiri oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta nomor urut 02, H. Yadi Rusmayadi dan Pipin Sopian, yang mengusung slogan "Yakin." 

Namun, H. Yadi Rusmayadi tidak dapat hadir karena kondisi kesehatannya. Pipin Sopian hadir dan menyampaikan salam serta pesan dari pasangannya.

Lebih dari 1.000 peserta mengikuti acara yang penuh energi ini, dengan peserta yang datang dari berbagai wilayah Purwakarta. 

Mereka menikmati gerakan senam yang dipandu oleh instruktur profesional dalam sesi *Fun Robic, Zumba*, hingga *Senam Baku Medley*.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga kesempatan bagi Pipin Sopian untuk menyampaikan pesan persatuan dan semangat kebersamaan yang diusung dalam kampanye mereka. 

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk membangun Purwakarta yang lebih baik.

“Dengan semangat kebersamaan, kita dapat menjaga kesehatan dan memperkuat hubungan antarwarga. Mari teruskan energi positif ini demi kemajuan Purwakarta,” ujar Pipin Sopian dalam sambutannya.

Aries, adik dari H. Yadi Rusmayadi, juga memberikan tanggapannya. “Kegiatan ini sangat positif dan menyehatkan. Selain mengajak masyarakat berolahraga, ini juga mempererat hubungan sosial dan mendukung semangat kebersamaan,” ucap Aries.

Selain senam, peserta juga mendapatkan fasilitas gratis berupa kaos dan sajian makanan khas seperti bakso dan soto, yang semakin memeriahkan acara. Tingginya antusiasme masyarakat mencerminkan pentingnya kegiatan bersama sebagai sarana mempererat silaturahmi.

Melalui acara ini, pasangan nomor urut 02 berharap dapat mendorong gerakan hidup sehat dan memperkuat hubungan antara calon pemimpin daerah dengan masyarakat. 

Dengan "Yakin" bahwa semangat positif dapat membawa perubahan, mereka mengajak seluruh warga Purwakarta untuk terus bergerak maju bersama. (JOKO)

Mengejutkan! Disdik Purwakarta Borong Tiga Penghargaan di Jambore GTK Hebat 2024

INFONAS.ID||PURWAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta berhasil meraih prestasi gemilang dalam ajang Apresiasi Jambore GTK Hebat 2024 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Acara penghargaan ini digelar pada Senin, 4 November 2024 lalu di Amphitheatre Trans Studio Bandung, sebagai bagian dari peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2024.

Dalam ajang bergengsi tersebut, Disdik Purwakarta berhasil menyabet tiga penghargaan penting yang membanggakan. Ketiganya adalah Kepala Dinas Pendidikan Visioner, penghargaan ini diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta H. Purwanto, M.Pd., atas kepemimpinan inovatif dan visi yang mendorong kemajuan pendidikan di Purwakarta.

Kemudian, Komunitas Penggerak Pendidikan Daerah (KPPD) Teraktif dan Terwarta, Terbaik Pertama. Penghargaan ini diberikan kepada KPPD Purwakarta yang berhasil menjadi yang teraktif dan terbaik dalam menyebarkan informasi serta memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan pendidikan daerah.

Penghargaan selanjutnya adalah Guru Dedikatif SMP, Terbaik Pertama. Penghargaan ini diberikan kepada Dede Umar, seorang guru dari SMP Negeri 2 Sukasari, yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dan prestasi luar biasa dalam dunia pendidikan, sekaligus membuktikan bahwa guru di daerah luar kota dapat bersaing di tingkat provinsi.

Jambore GTK Hebat merupakan ajang tahunan yang bertujuan memberikan apresiasi dan motivasi kepada guru serta tenaga kependidikan yang telah menunjukkan inovasi dan dedikasi nyata dalam dunia pendidikan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dan inspirasi di kalangan para pendidik dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Dikonfirmasi, Purwanto mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang diraih. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama yang tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga kontribusi nyata dari seluruh tenaga pendidik di Purwakarta.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam prestasi ini. Khususnya kepada Pak Dede Umar, guru dari SMP 2 Sukasari yang berhasil meraih gelar sebagai guru terbaik pertama, meskipun beliau berasal dari daerah yang cukup jauh dari pusat kota. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di daerah juga bisa berprestasi dan bersaing dengan daerah lainnya di Jawa Barat," kata Purwanto, belum lama ini.

Selain itu, Purwanto juga menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterimanya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Visioner. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

“Semoga ini bisa menjadi dorongan bagi saya untuk terus membangun pendidikan yang berkualitas di Purwakarta, Jawa Barat dan Indonesia. Kebermanfaatan pendidikan bagi masyarakat adalah tujuan utama kami," ujar Purwanto.

Prestasi ini, kata dia, menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan. "Sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Purwakarta dalam dunia pendidikan," ucapnya. (JOKO)