Purwakarta — Soliditas gerbong pendukung di lingkaran utama pemerintah daerah mulai menunjukkan retakan serius. Seiring mencuatnya isu miring yang mendera sang Bupati belakangan ini, barisan pengikut setia yang biasanya pasang badan di garda terdepan mendadak senyap, bahkan sebagian besar dilaporkan mulai melakukan eksodus atau menarik diri.
Menanggapi fenomena tersebut, pengamat kebijakan publik dan dinamika daerah menilai hal ini sebagai dampak langsung dari pola relasi kekuasaan yang bersifat transaksional. Loyalitas yang selama ini terlihat di permukaan diduga kuat runtuh karena janji pembagian "paket pekerjaan" atau proyek daerah yang tak kunjung terealisasi.
Loyalitas yang Bersyarat Proyek
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Agus M yasin menyatakan bahwa fenomena menghilangnya para pendukung saat kepala daerah diterpa krisis adalah indikator paling valid dari rapuhnya komitmen politik tanpa dasar ideologi.
"Dalam ekosistem politik lokal, jamak terjadi relasi antara 'majikan' dan 'pengikut' diikat oleh komitmen logistik. Dugaan kuat kami, eksodus ini terjadi karena hingga hari ini belum ada eksekusi atau transaksi riil terkait 'paket pekerjaan' yang dijanjikan di awal," ujar [Nama Pengamat] saat dihubungi, Minggu (5/7).
Ia menambahkan, posisi Bupati yang mulai goyang akibat isu miring membuat para pengikut melakukan kalkulasi ulang. Mereka khawatir jika tetap bertahan, risiko politik dan hukum yang diterima tidak sebanding dengan keuntungan yang belum pasti.
Penyelamatan Diri Sebelum Badai
Lebih lanjut, analisis ini memetakan beberapa alasan utama mengapa barisan pendukung Bupati memilih untuk tiarap atau hengkang
"Selama "paket pekerjaan" atau plot proyek APBD belum bertransaksi atau diamankan, para pengikut tidak memiliki beban moral maupun finansial untuk tetap membela," ungkapnya
Lanjut dikatakan Agus, Para pengikut—yang sering kali terdiri dari oknum pengusaha lokal, loyalis, atau politisi sayap—memilih menyelamatkan reputasi dan legalitas bisnis mereka sendiri agar tidak ikut terseret dalam pusaran isu sang Bupati.
"Isu miring yang menerpa kepala daerah biasanya diikuti oleh pengetatan pengawasan. Hal ini membuat keran pengeluaran atau komitmen anggaran daerah menjadi tersendat, yang otomatis mematikan daya rekat kelompok tersebut," tuturnya
Filter Alami Lingkaran Kekuasaan
Krisis yang menimpa sang Bupati pada akhirnya menjadi tontonan terbuka bagi masyarakat di daerah mengenai dinamika kekuasaan yang sebenarnya. Hubungan yang dibangun di atas asas kemanfaatan akan selalu bubar begitu azas manfaatnya hilang.
"Ini adalah filter alami dalam politik praktis. Publik bisa melihat dengan jelas: kesetiaan di lingkaran kekuasaan itu ada harganya. Begitu transaksi paket pekerjaannya mandek atau tidak jelas, barisan pembela pun akan bubar dengan sendirinya," pungkas Agus M Yasin (***)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram