PURWAKARTA – Pernyataan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta yang menyebutkan bahwa insiden tunda bayar kegiatan disebabkan oleh "kemungkinan salah input", yang dilansir dari kanal YouTube https://share.google/XDOtcDkxHjNLUipIa menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Sorotan utama datang dari pemerhati kebijakan publik, Mahesa Jenar, yang menilai alasan tersebut sangat tidak profesional dan mencederai kepercayaan publik.
Mahesa Jenar menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah masalah krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kredibilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, alasan teknis sepele seperti "salah input" tidak sepatutnya keluar dari mulut seorang pejabat tinggi pratama.
"Menyandarkan masalah krusial seperti tunda bayar pada alasan 'kemungkinan salah input' adalah hal yang menggelikan sekaligus memprihatinkan. Itu pernyataan bukan seorang pejabat publik. Itu jawaban yang menunjukkan lemahnya kompetensi manajerial dan kontrol internal," tegas Mahesa Jenar di Purwakarta, [Hari/Tanggal].
Menurut Mahesa, seorang pejabat publik, khususnya yang mengelola anggaran daerah, seharusnya memiliki sistem verifikasi berjenjang yang ketat. Kesalahan input yang berdampak pada gagal bayar atau tunda bayar menunjukkan adanya kelalaian fatal dalam sistem pengawasan (monitoring) dan evaluasi di tubuh DPKAD.
Lebih lanjut, Mahesa menyoroti tiga poin utama terkait polemik ini:
- Inkompetensi Birokrasi: Jika benar masalahnya hanya "salah input", ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem administrasi keuangan daerah.
- Dampak Domino: Tunda bayar bukan sekadar angka di kertas, tetapi berdampak pada pihak ketiga, perputaran ekonomi daerah, dan citra Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Tuntutan Pertanggungjawaban: Publik butuh solusi dan kepastian, bukan apologi teknis yang terkesan mencari pembenaran.
Mahesa Jenar mendesak agar Bupati atau Pj Bupati Purwakarta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPKAD. Ia meminta agar pernyataan-pernyataan yang bersifat spekulatif dan tidak matang tidak lagi dilontarkan ke ruang publik karena dapat menurunkan wibawa pemerintah daerah.
"Pejabat publik itu harus bicara berdasarkan data yang valid dan solusi yang konkret. Kalau sedikit-sedikit alasannya 'salah input' atau 'salah ketik', bagaimana rakyat bisa percaya uang mereka dikelola dengan benar? Jangan sederhanakan masalah tata kelola keuangan dengan alasan administrasi amatir," tutup Mahesa.
Pihaknya berharap insiden ini menjadi warning keras bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Purwakarta untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam pengelolaan anggaran, serta lebih bijak dalam berkomunikasi kepada publik.(***)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram