-->

Sabtu, 07 Maret 2026

Pemerintah Setempat Terkesan Tutup Mata Terhadap Penjualan Obat Golongan G Di Karangtengah Yang Dapat Merusak Generasi Bangsa

 

Infonas.Id | Sukabumi,-Salahsatu kios disebrang PT. Daihan Global Karangtengah, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, digunakan untuk menjual obat golongan G secara ilegal yang dapat merusak generasi penerus bangsa.


Menurut informasi dari salah seorang yang enggan disebutkan namanya, bahwa sosok Boss yang mengendalikan usaha ilegal ini berinisial R berasal dari Aceh. Ia diduga memanfaatkan atau menyewa lokasi kios untuk berjualan menjual obat‑obatan keras tanpa resep dokter yang masuk dalam daftar golongan G, seperti Tramadol dan Hexymer.


Praktik ini jelas melanggar Undang‑Undang Kesehatan No. 36/2009, khususnya Pasal 196 dan 197 dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun bagi yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin.


Warga menuntut aparat penegak hukum segera melakukan penindakan, mengingat bahaya yang ditimbulkan bagi generasi muda.


"Kami sangat khawatir, obat‑obatan ini bisa merusak masa depan anak‑anak kita,"ujar salah satu warga yang menolak disebutkan namanya kepada awak media, Sabtu (07/03/2026).


Penjualan obat golongan G tanpa resep memang masih menjadi masalah di beberapa daerah, dan kasus ini menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat merusak generasi muda .   ( DR )

Jumat, 18 Oktober 2024

Dugaan Penipuan dan Penggelapan Dua Mobil Mewah di Surabaya Berujung Laporan Polisi

INFONAS.ID||SURABAYA – Dugaan penipuan dan penggelapan dua mobil mewah, yakni Toyota Alphard dan Honda Accord, yang menimpa korban berinisial NS, akhirnya berujung pada pelaporan resmi ke Polresta Surabaya. Setelah dua kali somasi diabaikan, korban melalui kuasa hukum dari Dhipa Adista Justicia (DAJ) melaporkan ASY pada Rabu (16/10/2024).

Kasus ini bermula sejak Mei 2024, ketika NS berniat mengalihkan kredit mobil Toyota Alphard miliknya yang masih berjalan di PT Cimb Niaga Auto Finance.

Namun, terlapor, Ayu Sarah Yudita, menyarankan agar mobil tersebut disewakan dengan iming-iming keuntungan Rp53 juta per bulan. Tergiur oleh tawaran tersebut, pada 1 Juni 2024, NS menyerahkan mobil beserta STNK-nya kepada ASY.

Menurut kuasa hukum DAJ, korban sempat menerima pembayaran bertahap senilai Rp159 juta. Namun, sejak September 2024, ASY tidak lagi memberikan pembayaran bulanan seperti yang dijanjikan.

"Tidak hanya mobil Alphard, NS juga menyerahkan Honda Accord miliknya kepada AYS pada 10 Juli 2024. Mobil tersebut rencananya akan dipasarkan oleh AYS untuk dijual," katanya.

Kuasa Hukum DAJ menegaskan, Namun, belakangan korban mengetahui bahwa ASY diduga menggadaikan mobil Alphard dengan nilai Rp250 juta dan menjual Honda Accord seharga Rp145 juta, tanpa sepengetahuan korban.

Setelah merasa dirugikan secara materiil dan immateriil, korban mengirimkan somasi sebanyak dua kali, namun tidak ada tanggapan dari terlapor. 

Akhirnya, NS membuat laporan resmi ke Polda Jawa Timur dengan nomor LP/B/623/X/2024, terkait dugaan penipuan dan penggelapan berdasarkan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP.

"Korban berharap pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap ASY sesuai prosedur hukum yang berlaku," titip Kuasa Hukum. (RDY)


Senin, 26 Agustus 2024

Keributan Sepakbola Berujung Pemukulan: Kepala Desa Karangasih Diduga Tindak Kekerasan Terhadap Warga

INFONAS.ID||KABUPATEN BEKASI- Keributan seporter sepakbola pada turnamen Karangasih Cup yang terjadi Minggu (25/8/2024) sore kemarin di Stadion Mini Cikarang menimbulkan bukti baru, dimana beredarnya video Kepala Desa Karangasih Samsu Dawam memukul dengan keras salah warganya.

Tidak terima, pihak keluarga korbanpun membuka kronologis pemukulan yang dilakukan Kepala Desa Karangasih.

Dimana korban atas nama Dudung membeberkan kejadian tersebut. Mewakili keluaraga korban Hasan Putra Yuda, SH menyesalkan sikap Kepala Desa Karangasih.    

“Awalnya Dudung menyalakan petasan pada saat pertandingan akan berakhir, karena sebelumnya ada yang juga menyalakan petasan. Namanya juga sepontanitas dan berniat untuk memeriahkan pertandingan yang sudah mau selesai,” kata Yuda saat diwawancarai, Senin (26/8/2024)

Yuda menambahkan, mungkin karena Kepala Desa tidak suka. Tanpa menegur, tanpa mengucapkan apapun kepala desa langsung menampar korban (Dudung) dengan kekuatan penuh. 

“kami sangat menyayangkai sebagai keluarga terhadap sikap kepala desa yang sangat memalukan. Dimana seharusnya kepala desa memberikan contoh yang baik, tapi malah sebaliknya tidak memberikan contoh yang baik. Sebenarnya cukup ditegur saja juga cukup,” terang dia.

Langkah selanjutnya, Yuda menegaskan kalau setidaknaya tidak ada itikad baik dari pihak kepala desa pihaknya akan mengambil langkah hukum sesuaui dengan aturan yang berlaku. 

“Kami meminta kepada temen-temen media untuk mengawal proses ini sampai dengan selesai. Kami juga akan meminta kepada Pj Bupati Bekasi dan DPRD agar kepala desa diberikan sanksi berat atas perbuatannya,” tegasnya. 

Korban pemukulan Kepala Desa Karangasih Dudung mengatakan, usai keributan di lapangan dirinya dan warga lainnya menunggu Kepala Desa untuk meminta maaf dan saling memaafkan. 

“Sampai pulang saya menunggu bersama warga lainnya, barangkali kepala desa hilap saat itu dan meminta maaf, kami juga sebagai warganya akan memaafkan serta saya juga secara pribadi akan meminta maaf atas perbuatan saya,” terang Dudung. 

Sementara itu, Nunu korban kedua juga mengakui mendaptkan pukulan dan tendangan dari Kepada Desa Karangasih. Dimana pada waktu itu Nunu berniat untuk melerai keributan.

“Waktu itu ada itikad baik untuk melerai, karena ada salah satu warga juga dari pihak lain yang teriak. Pada saat itu saya minta agar diam tapi tanpa sepengetahuan saya, saya langsung ditampar dan tendang oleh Kepala Desa Karangasih,” cerita dia. (AGUS/RIDHO)


SEPUTAR PINJOL DAN ASPEK HUKUMNYA I

BY RIKI BAEHAKI, S.H.,M.H.

Contacts Person : (082217848179)

INFONAS.ID||HUKUK - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengeluarkan aturan terbaru tentang pinjaman online yang dituangkan dalam POJK Nomor 18/POJK.02/2021 tentang Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial.

Aturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko pinjaman online yang tidak bertanggung jawab dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Beberapa poin penting dalam aturan OJK terbaru tentang pinjaman online antara lain:

Batasan suku bunga: Perusahaan penyedia pinjaman online diharuskan untuk mematuhi batasan suku bunga maksimal 0,8% per hari dari jumlah pokok pinjaman. Ini bertujuan untuk menghindari penambahan bunga yang tidak masuk akal dan melindungi konsumen dari kemungkinan jatuh ke dalam lubang hutang.

Verifikasi nasabah: Perusahaan penyedia pinjaman online diharuskan untuk melakukan verifikasi nasabah yang lebih ketat, termasuk verifikasi identitas dan kapasitas pembayaran calon nasabah sebelum menyetujui permohonan pinjaman.

Pemberian informasi yang transparan: Perusahaan penyedia pinjaman online wajib memberikan informasi yang transparan kepada calon nasabah, termasuk suku bunga, biaya keterlambatan, biaya administrasi, dan informasi lain yang berkaitan dengan pinjaman.

Perlindungan data pribadi: Perusahaan penyedia pinjaman online harus menjaga kerahasiaan data pribadi calon nasabah dan memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan.

Pembatasan jumlah pinjaman: Perusahaan penyedia pinjaman online tidak boleh menawarkan pinjaman dengan jumlah yang melebihi kapasitas pembayaran calon nasabah.

Dengan adanya aturan OJK terbaru tentang pinjaman online, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan mengurangi risiko dari pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. (FT)




Selasa, 20 Agustus 2024

DPW LSM Mojopahit Sampaikan Surat Aduan ke Kejaksaan Negeri Jombang

INFONAS.ID||JOMBANG - Pasca mendapatkan surat instruksi untuk, melakukan pengaduan ke pihak berwajib dari DPP LSM Mojopahit. DPW LSM Mojopahit Jawa Timur pada, Selasa (20/8/2024) menyampaikan surat aduan ke kantor Kejaksaan Negri Jombang, sekira pukul 10.45 WIB.

Surat aduan Nomor 001/ex.lsmmojopahit/dpw.jatim/VIII/24, disampaikan langsung oleh Mukti Wijaya salah satu anggota dan, diterima langsung oleh staf administrasi Kejaksaan Negeri Jombang.

"Pagi ini, kami dari DPW LSM Mojopahit Jawa Timur menyampaikan surat aduan atas, temuan dugaan penyelewengan dana hibah, pembangunan 2 ruang kelas TK Kuncup Saroja, Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang T.A 2024 dari Pokir DPRD Kab. Jombang Fraksi PPP sebesar 100 juta rupiah," ungkap Mukti sapaan akrab anggota LSM Mojopahit DPW Jawa Timur, ditemui awak media pasca menyampaikan surat aduannya.

Lanjut Mukti, " setelah di telaah dan dilakukan pengkajian oleh DPP LSM Mojopahit, DPW LSM Mojopahit Jawa Timur melaporkan 5 orang yang diduga, mengetahui dan turut berperan serta menyelewengkan dana hibah tersebut antara lain, AS alias U (oknum Ketua Panitia Pelaksanaan Dana Hibah sekaligus Ketua Komite TK Kuncup Saroja, yang juga menjabat sebagai Sekertaris Desa Banjardowo), OAS (oknum Sekertaris Panitia Pelaksana Dana Hibah, sekaligus menjabat sebagai perangkat Desa Banjardowo), P (oknum Bendahara Panitia Pelaksana Dana Hibah, sekaligus menjabat sebagai Kepala Sekolah TK Kuncup Saroja), SU (oknum anggota Panitia Pelaksana Dana Hibah sekaligus Guru TK Kuncup Saroja), M (oknum anggota Panitia Pelaksana Dana Hibah sekaligus, menjabat sebagai perangkat Desa Banjardowo)," terang Mukti.

Mukti juga menjelaskan, pengaduan tersebut setelah adanya dugaan kerugian negara sebesar lebih kurang 80 juta rupiah karena, berdasarkan temuan dilapangan, pekerjaan rehab 2 ruang kelas TK Kuncup Saroja tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan. (MKT)


Minggu, 18 Agustus 2024

Jessica Kumala Wongso Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Tepat HUT RI Ke-79



JAKARTA - Warga Binaan Jessica Kumala Alias Jessica Kumala Wongso Alias Jess mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). 

Berdasarkan penelusuran awak media Jessica Kumala Wongso yang terjerat perkara pembunuhan Pasal 340 KUHP dan mulai ditahan pertama kali oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 30 Januari 2016 sesuai dengan surat perintah penahanan Nomor:Sphan/100/I/2016/Ditreskrimum.

Jessica Kumala Wongso dipindahkan ke Rutan Kelas I Pondok Bambu pada tanggal 27 Mei 2016 yang bersangkutan dipidana berdasarkan Putusan:

"Putusan perkara Mahkamah Agung RI 498 K/PID/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan isi putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PNJks.Pst tanggal 27 Oktober 2016 dengan Pidana 20 Tahun Penjara. 

Selanjutnya yang bersangkutan menjalani Pidana sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta Timur dan mulai tanggal 27 Januari 2017 yang sebelumnya telah menjalani penahanan di Rutan Kelas I Pondok Bambu. 

" Jesiica Kumala Wongso yang bersangkutan dapat menjalankan Pembebasan Bersyarat (PB) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana tanggal 17 Agustus 2024." Kata Kakanwil Kemenkumham DKI Raden Andika Dwi Prasetya saat diwawancara awak media pada Sabtu, (17/8/2024). 

Lebih lanjut Rm Andika Dwi Prasetya menejelaskan, Pemberian hak PB Warga Binaan a.n Jessica Kumala Wongso telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Selama menjalani PB, yang bersangkutan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur. " ujar orang nomor satu di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. 

Raden Andika Dwi Prasetya memaparkan sebelumnya selama menjalani Pidana yang bersangkutan berkelakuan baik bersadasrkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan Total mendapatkan Remisi sebanyak 58 Bukan 30 hari, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No PAS-1703.PK.05.08 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Maka Warga Binaan Jesica Kumala Wongso dapat melaksanakan Pembebasan Bersyarat terhitung segera dan dengan melakukan lapor diri ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur hingga 27 Maret 2032." pungkas Raden Andika Dwi Prasetya. (LAG76/RED/JOKO)

Seputar Pertanahan Terkait AJB Part II

BY RIKI BAEHAKI, SH.,MH. (082217848179)

Akta Jual Beli

INFONAS.ID||HUKUM - Akta jual beli adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai pembelian suatu barang atau properti. Akta jual beli ini memiliki kekuatan hukum yang kuat karena merupakan bukti sah dari transaksi jual beli tersebut.

Dalam hukum Indonesia, akta jual beli diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu bahwa akta jual beli yang dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan mengenai akta jual beli tersebut, akta jual beli tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa, seperti melalui proses mediasi atau arbitrase.

Oleh karena itu, sangat penting bagi penjual dan pembeli untuk membuat akta jual beli dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyelesaian sengketa.

DASAR HUKUM AKTA JUAL BELI

Dasar hukum akta jual beli di Indonesia adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur mengenai hak atas tanah dan pengaturan penguasaan atas tanah.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT) yang mengatur mengenai hak tanggungan atas tanah dan bangunan, termasuk jaminan kredit yang diikat dengan hak atas tanah dan bangunan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai proses pendaftaran hak atas tanah dan keabsahan sertifikat hak atas tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Pencabutan, dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang mengatur mengenai pemberian, pencabutan, dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak milik atas satuan rumah susun.

Dalam membuat akta jual beli, seseorang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam dasar hukum tersebut agar akta jual beli yang dibuat memenuhi syarat sah dan dapat diakui secara hukum.

PROSES PENDAFTARAN TANAH ATAS AJB

Pendaftaran tanah di Indonesia dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan setempat dengan dasar kepemilikan Akta Jual Beli (AJB).

Berikut adalah proses pendaftaran tanah di Indonesia dengan dasar kepemilikan AJB:

Persiapan dokumen
Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti AJB, Sertifikat Tanah, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa (SPTTS), dan dokumen pendukung lainnya.

Pemeriksaan dokumen
Dokumen yang diserahkan akan diperiksa oleh petugas di Kantor Pertanahan setempat untuk memastikan dokumen tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan pendaftaran.

Pembayaran biaya pendaftaran
Setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka calon pemilik tanah diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dan verifikasi lapangan
Setelah pembayaran biaya pendaftaran dilakukan, Kantor Pertanahan setempat akan melakukan pengukuran dan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa luas tanah dan batas-batas tanah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen.

Penerbitan sertifikat
Jika verifikasi lapangan sudah dilakukan dan tidak ada masalah, Kantor Pertanahan setempat akan menerbitkan sertifikat tanah atas nama calon pemilik tanah.

Proses pendaftaran tanah di Indonesia dengan dasar kepemilikan AJB biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus melalui beberapa tahap verifikasi. Namun, dengan memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen dengan baik, proses pendaftaran dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh sertifikat tanah yang sah dan legal.

HAL YANG MENGHAMBAT PROSES PENDAFTARAN TANAH

Beberapa hal yang dapat menghambat proses pendaftaran tanah di Indonesia antara lain:

Masalah sengketa tanah

Jika ada sengketa tanah atau klaim lain terhadap tanah yang akan didaftarkan, proses pendaftaran tanah dapat terhambat. Hal ini karena harus diselesaikan terlebih dahulu masalah sengketa atau klaim sebelum proses pendaftaran dapat dilakukan.

Dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan

Dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran tanah harus lengkap dan memenuhi persyaratan. Jika dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, proses pendaftaran akan tertunda.

Biaya pendaftaran

Biaya pendaftaran tanah bisa menjadi kendala bagi calon pemilik tanah. Jika biaya tidak cukup atau tidak dibayar tepat waktu, proses pendaftaran bisa tertunda atau bahkan batal.

Perubahan regulasi atau kebijakan

Perubahan regulasi atau kebijakan di bidang pertanahan, seperti peraturan pemerintah yang baru, dapat mempengaruhi proses pendaftaran tanah. Calon pemilik tanah harus memperhatikan perubahan ini agar tidak terkendala dalam proses pendaftaran.

Ketidakjelasan batas-batas tanah

Ketidakjelasan batas-batas tanah dapat menjadi kendala dalam proses pendaftaran tanah. Jika batas-batas tanah tidak jelas, proses pengukuran dan verifikasi lapangan bisa memakan waktu lebih lama dan mempersulit proses pendaftaran.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, calon pemilik tanah harus memastikan dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan, menyelesaikan masalah sengketa atau klaim terlebih dahulu, membayar biaya pendaftaran tepat waktu, serta mengikuti regulasi atau kebijakan yang berlaku, juga dapat melakukan Konsultasi Terlebih dahulu ke Notaris atau Advokat yang memahami masalah Pertanahan. (RB)


Sabtu, 17 Agustus 2024

Pemdaprov Jabar Siap Bantu Penghuni Lapas Anak Sediakan Banyak Buku

INFONAS.ID||KOTA BANDUNG – Pemdaprov Jabar berkomitmen membantu meningkatkan literasi para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) agar bisa berkarya dari dalam dan berbaur dengan masyarakat ketika keluar nanti.

Demikian dikatakan Sekda Jabar Herman Suryatman saat menghadiri penyerahan SK Remisi Menteri Hukum dan HAM di LPKA Bandung, Jalan Pacuan Kuda (Sukamiskin), Kota Bandung, Sabtu (17/8/2024). 

"Ada kurang lebih 200 anak di sini semuanya usia produktif. Pemdaprov akan bantu meningkatkan literasi anak - anak penghuni LPKA dengan menugaskan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk menambah referensi buku," ujar Herman Suryatman. 

"Dibantu dinas terkait bersama Pak Wali Kota Bandung," tambahnya. 

Menurut Herman, paradigma lembaga pemasyarakatan khususnya anak saat ini telah lebih maju, yakni lapas betul - betul sebagai tempat pembinaan dan pengayoman anak.

"Warga lapas kita diharapkan bisa melakukan perbaikan (sikap, mental, spiritual) sehingga bisa kembali ke tengah masyarakat (dengan mudah)," katanya. 

Salah satu perbaikan sikap mental spiritual adalah dengan mengasah _soft skill_ anak - anak penghuni lapas melalui pendekatan seni budaya. 

Herman mengapresiasi prosesi kujang pora dan pertunjukan angklung dari anak - anak penghuni lapas yang dilihatnya. Menurutnya, salah satu alat bantu pengembangan _soft skill_ anak adalah melalui seni budaya. 

"Ini kan masalah rasa," cetusnya. 

Herman berharap anak - anak yang mendapat remisi maupun keluar lapas bisa mensyukuri hadiah pada Hari Kemerdekaan ini dengan melanjutkan menjadi orang yang baik di mana pun berada. 

Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga terkasih yang tentu berbahagia dengan remisi dan kebebasa, serta untuk masyarakat. 

"Bagi yang dapat remisi agar memperlihatkan semangat dan perilaku yang lebih baik lagi sehingga nanti akan mendapatkan remisi lagi dan ujungnya bisa secepatnya keluar lapas," kata Herman. 

"Bagi yang keluar lapas diharapkan bisa berbaur dengan masyarakat," tambahnya. 

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Robianto mengatakan dari total 25.395 narapidana di Jabar, sebanyak 16.772 mendapat remisi Hari Kemerdekaan. 

Sebanyak 377 narapidana langsung bebas, termasuk empat anak binaan di LPKA Bandung.

Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substansif. 

Syarat administratif yaitu narapidana harus sudah diputus pidana oleh hakim, sedangkan syarat substansif yaitu narapida berkelakuan baik. 

"Berkelakuan baik itu bisa dilihat dari partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan, seperti angklung, kegiatan keagamaan, pendidikan, dan keterampilan," jelas Robianto.

Robianto berharap remisi dapat menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke tengah-tengah masyarakat.

"Diharapkan narapidana yang telah bebas dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik sebagai warga negara yang produktif," pungkas Robianto. (FT)


© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved