Purwakarta – Sejumlah pelaku industri pers dan organisasi media di daerah mengingatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat agar tidak menjadikan status verifikasi Dewan Pers sebagai syarat mutlak dalam menjalin kerja sama publikasi media massa. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan membuka peluang bagi Diskominfo untuk dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi.
Perwakilan organisasi pers menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, syarat utama sebuah perusahaan pers adalah berbadan hukum Indonesia (seperti PT, Yayasan, atau Koperasi) dan menjalankan fungsi jurnalistik secara berkelanjutan. Sementara itu, proses pendataan atau verifikasi oleh Dewan Pers sejatinya bersifat administratif untuk pemetaan ekosistem pers nasional, bukan sebagai instrumen perizinan atau pembatasan hak berusaha bagi perusahaan media.
"Jika Diskominfo tetap memaksakan syarat terverifikasi Dewan Pers sebagai harga mati untuk kerja sama publikasi yang menggunakan anggaran negara (APBD), hal itu sama saja dengan menghambat hak konstitusional dan mematikan keberlangsungan media-media lokal yang sudah berbadan hukum sah," ujar Mahesa Jenar Koordinator Persatuan Jurnalis Indonesia kabupaten Purwakarta
Seperti diketahu, Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Pers, syarat utama bagi sebuah perusahaan pers untuk melakukan kegiatan jurnalistik adalah cukup berbadan hukum Indonesia (seperti bentuk PT), bukan wajib terverifikasi oleh Dewan Pers.
" Dalam pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers menyatakan bahwa tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers (pendataan/registrasi), bukan memberikan pengesahan atau legalitas usaha," ucapnya
Mahesa menambahkan, memang kami sering dengan Sejumlah Diskominfo di berbagai daerah kerap menjadikan verifikasi Dewan Pers (administrasi maupun faktual) sebagai syarat internal dalam pengadaan atau kontrak kerja sama media demi kepatuhan pengelolaan anggaran dan menghindari media yang tidak jelas (bodong).
"Namu jika tetep di paksakan verifikasi dewan pers sebagai syarat mutlak kami menilai bahwa menjadikan verifikasi Dewan Pers sebagai syarat absolut oleh Diskominfo berpotensi melanggar hukum, mencederai kemerdekaan pers, serta bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan UU," ungkapnya
Pers menegaskan bahwa pembatasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun aturan pengelolaan belanja publikasi daerah. Apabila kebijakan diskriminatif ini tetap diberlakukan tanpa revisi, pihaknya siap membawa persoalan ini ke Ombudsman RI perwakilan setempat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan pelayanan publik.
Kami selaku insan pers daerah berharap Pemerintah Daerah melalui Diskominfo dapat mengevaluasi kembali persyaratan kerja sama media agar lebih inklusif, adil, dan berpedoman penuh pada regulasi yang berlaku, demi menjaga iklim kemerdekaan pers dan keberlangsungan informasi publik di daerah. (***)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram