Purwakarta – Pegiat sosial sekaligus aktivis pemberdayaan ekonomi rakyat, Mahesa Jenar, mengeluarkan pernyataan keras terkait operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia memberikan ultimatum kepada pengelola SPPG di seluruh wilayah agar konsisten menyerap produk UMKM, petani, dan peternak lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2026.
Mahesa menegaskan bahwa keberadaan dapur SPPG tidak boleh menjadi "menara gading" yang hanya menguntungkan korporasi besar, melainkan harus menjadi penggerak ekonomi di akar rumput.
Peringatan Keras terhadap Pelanggaran Juknis
Mahesa mengingatkan para pengelola dapur tentang Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025. Menurutnya, regulasi tersebut sudah sangat jelas mengatur kewajiban penyerapan bahan pangan lokal.
"Kami tidak akan tinggal diam jika ada dapur SPPG yang menolak pasokan dari petani atau UMKM lokal dengan alasan yang dibuat-buat. Jika mereka lebih memilih produk pabrikan besar padahal bahan baku lokal tersedia, kami akan melaporkan dan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menjatuhkan sanksi suspend hingga penutupan operasional," tegas Mahesa Jenar dalam pernyataan resminya hari ini.
Mahesa Jenar Mendesak transparansi daftar pemasok bahan baku di setiap dapur SPPG agar dapat dipantau oleh masyarakat dan media.
"Kami Menolak keras penggunaan bahan pangan industri berskala besar (pabrikan) jika komoditas serupa bisa dipasok oleh BUMDes atau pelaku usaha mikro setempat," ucapnya
Lanjut dikatakan Mahesa. "Kami Menuntut SPPG menjalankan fungsinya untuk membina UMKM agar memenuhi standar gizi, bukan justru menyingkirkan mereka karena alasan standar kualitas yang kaku," katanya
Mahesa Jenar mengajak para Gubernur, Bupati, hingga Lurah untuk menggunakan wewenang sidak mereka secara maksimal. Ia menilai pengawasan di lapangan adalah kunci agar anggaran MBG tidak bocor ke luar daerah, melainkan berputar di sirkulasi ekonomi desa.
"Ini adalah mandat konstitusi ekonomi kita. SPPG yang anti-UMKM tidak punya tempat dalam program nasional ini. Sanksi tegas dari BGN harus benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu," tutup Mahesa.
Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak SPPG dapur MBG. (***)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram