PURWAKARTA – Langkah cepat Bupati Purwakarta dalam menangani belasan warga Jawa Barat yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai sorotan tajam. Meski aksi kemanusiaan tersebut patut diapresiasi, publik justru melihat adanya ironi besar di balik "panggung" penyelamatan tersebut.
Di saat Bupati memberikan perhatian penuh hingga pemulangan korban TPPO, ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta justru sedang terhimpit kesulitan ekonomi. Pasalnya, hak dasar mereka berupa gaji/honorarium dilaporkan mengalami penundaan selama beberapa bulan terakhir.
Kesenjangan kontras yang menyakitkan perhatian ini memicu gelombang kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah dianggap lebih mengedepankan citra heroik di luar daerah ketimbang menyelesaikan kewajiban mendesak di dalam rumah sendiri.
Penyelamatan korban TPPO melibatkan belasan jiwa, sementara penundaan gaji menghantam kelangsungan hidup ribuan keluarga THL di Purwakarta. Para THL telah menunaikan kewajiban mereka untuk menjalankan roda pemerintahan, namun hak finansial mereka justru terabaikan. Publik mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengelola APBD agar lebih memprioritaskan kesejahteraan pegawainya sebelum melakukan aksi sosial di luar wilayah.
"Kami sangat menghargai bantuan kemanusiaan untuk warga di NTT, itu luar biasa. Tapi tolong lihat kami yang di sini. Kami bekerja setiap hari, tapi dapur kami tidak mengepul karena gaji yang tak kunjung cair," ujar salah satu perwakilan THL yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menjadi rapor merah bagi manajemen birokrasi dan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Purwakarta didesak untuk segera melunasi tunggakan gaji THL dan tidak menjadikan hambatan administratif sebagai alasan di tengah kebutuhan hidup yang semakin mendesak.
Kepemimpinan yang kuat bukan hanya diukur dari kemampuan merespons isu nasional atau luar daerah, melainkan dari keberanian untuk memastikan tidak ada "anak sendiri" yang kelaparan di rumah. Masyarakat kini menunggu langkah konkret Bupati untuk segera menyelesaikan krisis upah THL sebelum narasi keberhasilan di luar daerah kehilangan maknanya di mata warga sendiri.
Sampai narasi diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi bupati Purwakarta terkait kontras nya perhatian kepada THL yang gajihnya tak kunjung cair. (***)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram