Foto: Pegiat Sosial Mahesa Jenar
PURWAKARTA – Pegiat Sosial Purwakarta Mahesa Jenar melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purwakarta yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik ini dipicu oleh temuan lapangan yang menunjukkan kualitas menu makanan di sejumlah sekolah jauh dari standar gizi yang dijanjikan, bahkan terkesan "asal-asalan".
Pegiat sosial mensinyalir adanya pembiaran yang dilakukan oleh Dinkes terhadap penyedia jasa (vendor) nakal. Padahal, sesuai regulasi, Dinkes bertanggung jawab penuh atas pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Kami menemukan menu yang sangat tidak layak; porsi protein yang minim dan kebersihan yang diragukan. Di mana fungsi Dinkes? Apakah sertifikasi SLHS hanya sekadar formalitas kertas tanpa pemeriksaan lapangan yang ketat?" tegas Mahesa jenar, perwakilan Pegiat Sosial Purwakarta yang tergabung dalam Forum Organisasi Masyarakat dan LSM
Selain itu, buruknya kualitas makanan yang diterima siswa menimbulkan kecurigaan adanya konflik kepentingan atau ketidakberanian Dinkes dalam menegur vendor-vendor besar. Ketidakprofesionalan ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kesehatan anak-anak di Purwakarta.
"Dinkes seharusnya menjadi 'wasit' yang galak demi keselamatan siswa. Jika mereka lembek terhadap vendor yang mencari untung dengan memangkas gizi, maka patut diduga ada komunikasi yang tidak sehat di balik layar," tambahnya.
Seperti diketahui, dampak dari buruknya kinerja Dinkes di Purwakarta ini mengakibatkan nama baik pencetus program MBG dalam hal ini Presiden republik Indonesia ikut tercoreng. Masyarakat mulai mempertanyakan kredibilitas program karena eksekusi di daerah yang berantakan.
"Gara-gara ketidakmampuan Dinkes Purwakarta menjaga kualitas di piring anak-anak, program mulia sang pencetus kini menjadi bulan-bulanan warga. Publik tidak akan menyalahkan vendor, mereka akan menyalahkan pemimpinnya karena membiarkan dinas yang tidak kompeten mengelola program sebesar ini." Ucapnya
Menyikapi kondisi tersebut, Pegiat Sosial Purwakarta menuntut tiga hal berikut:
Segera lakukan audit menyeluruh terhadap seluruh vendor MBG di Purwakarta dan umumkan hasilnya kepada publik.
Cabut sertifikat SLHS dan putus kontrak vendor yang terbukti menyajikan menu di bawah standar gizi.
Meminta Bupati Purwakarta untuk mengevaluasi jajaran pimpinan Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab atas program MBG.
"Jika dalam satu pekan ke depan tidak ada perbaikan nyata pada menu yang diterima anak-anak sekolah, kami akan turun ke jalan dan membawa bukti-bukti makanan tidak layak ini ke hadapan publik yang lebih luas," tutupnya.
Sampai narasi ini diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi dinas kesehatan kabupaten Purwakarta. (***)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram