Badan Gizi Nasional (BGN) dengan bangga mengumumkan bahwa koki terbaik di Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata bukanlah seorang koki, melainkan seorang auditor perizinan. Dalam upaya memastikan bahwa nasi uduk dan sayur sop dimasak di atas tanah yang sah secara administratif, BGN memperketat aturan: dapur tanpa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) siap-siap "dirumahkan" sementara.
Kebijakan ini diambil setelah disadari bahwa kuman, bakteri, dan reruntuhan tembok ternyata sangat patuh pada dokumen negara. Dapur yang nekat beroperasi hanya dengan modal kompor mawar, niat tulus, dan doa ibu, tanpa selembar kertas cap basah dari dinas, resmi dikategorikan sebagai ancaman pertahanan nasional tingkat tinggi.
"Kami tidak ingin anak-anak menyantap makanan yang dimasak di dapur beratap kokoh tapi belum ditandatangani pejabat Pemda. Keracunan Makanan itu berbahaya, tapi memasak di gedung yang dokumennya kurang satu lembar itu jauh lebih tidak higienis secara birokrasi," ujar juru bicara BGN sambil merapikan tumpukan map stopmap warna merah.
Bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dapet surat suspend, BGN menawarkan solusi yang sangat praktis: silakan alihkan pesanan ribuan porsi makanan ke dapur tetangga yang sudah punya SLF, meskipun dapur tetangga tersebut berjarak 20 kilometer dan makanan berisiko basi di jalan. Yang penting, gedung pengolahannya sudah terbukti 'laik' di atas kertas.
Pengelola dapur yang merasa tempatnya sudah bersih mengkilap diimbau untuk segera berhenti memotong bawang, dan mulai memotong birokrasi dengan mengantre di kantor dinas setempat. Ingat, kenyang itu nomor dua, yang nomor satu adalah stempel legalitas.
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram