Purwakarta – Polemik internal yang melanda Tim Putri BK Porprov Purwakarta kian memanas dan tidak lagi sekadar menjadi persoalan teknis olahraga.
Situasi ini bahkan mengarah pada dugaan pembiaran birokrasi, menyusul belum adanya langkah konkret dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta dalam menangani konflik yang berlarut.
Manajer tim, Yeni Nuraeni, secara terbuka mengungkapkan adanya stagnasi penanganan yang dinilai tidak wajar. Minggu (29 Maret 2026)
Ia mempertanyakan keseriusan Disporaparbud dalam menjalankan fungsi pembinaan dan fasilitasi, terutama setelah janji mediasi dengan pihak PSSI Purwakarta belum juga terealisasi.
“Sejak awal kami hanya meminta kejelasan dan ruang mediasi. Namun hingga kini belum ada langkah nyata. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Yeni.
Kondisi tersebut memunculkan spekulasi adanya hambatan non-teknis di balik mandeknya komunikasi antar pihak. Alur koordinasi yang terjadi dinilai tidak efektif karena berputar di internal birokrasi—dari kepala dinas ke kepala bidang—tanpa menghasilkan keputusan yang jelas.
Situasi ini pun memantik pertanyaan publik: apakah persoalan tersebut murni terkendala faktor teknis, atau terdapat hal lain yang menyebabkan Disporaparbud terkesan menahan langkah.
Yeni menegaskan, pihaknya telah menunggu cukup lama kepastian penyelesaian. Namun alasan yang disampaikan dinas dinilai stagnan, yakni belum dapat ditemuinya Ketua PSSI Purwakarta.
“Jika terus bergantung pada satu pihak tanpa alternatif solusi, ini bukan lagi kendala, melainkan pembiaran,” tegasnya.
Di sisi lain, persoalan ini mulai merambah aspek yang lebih sensitif, yakni penggunaan dana talangan untuk operasional tim. Hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait mekanisme pertanggungjawaban maupun penggantian dana, yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Minimnya respons Disporaparbud juga memunculkan kekhawatiran terkait lemahnya sistem pengawasan dan pendampingan terhadap cabang olahraga di bawah naungan Porprov.
Padahal, dalam struktur pembinaan olahraga daerah, peran pemerintah dinilai krusial untuk menjaga stabilitas organisasi serta keberlangsungan prestasi atlet.
Apabila kondisi ini terus berlarut, konflik internal dikhawatirkan dapat melebar menjadi polemik antar lembaga dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola olahraga di Kabupaten Purwakarta.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disporaparbud Kabupaten Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait alasan mandeknya proses mediasi maupun langkah strategis yang akan diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Publik kini menanti langkah tegas pemerintah daerah, apakah akan segera mengambil peran aktif atau membiarkan konflik ini berlarut tanpa arah penyelesaian yang jelas. (Yeni)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram