Foto: Air Mancur taman Sri baduga
PURWAKARTA – Sorotan tajam kini tertuju pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta terkait tata kelola keuangan daerah yang dinilai semakin tidak tentu arah. Di tengah badai defisit yang menyebabkan tumpukan utang proyek (tunda bayar) dan pemotongan (geclok) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, operasional Air Mancur Sri Baduga justru terus berjalan seolah tanpa beban biaya.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar dari berbagai kalangan mengenai Sense of Crisis dan skala prioritas para pemangku kebijakan di Purwakarta.
Jeritan Kontraktor dan ASN
Fenomena "Tunda Bayar" pada sejumlah proyek infrastruktur telah memukul telak para pelaku usaha jasa konstruksi lokal. Keterlambatan pembayaran ini tidak hanya menghambat perputaran ekonomi daerah, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan kecil yang menggantungkan nasib pada APBD.
Di sisi lain, keresahan juga melanda kalangan internal birokrasi. Kebijakan "geclok" atau rasionalisasi TPP dinilai tidak manusiawi di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. TPP yang menjadi harapan ASN untuk menutupi kebutuhan hidup justru menjadi sasaran empuk efisiensi, sementara pos anggaran lain yang bersifat seremonial dan hiburan tetap dipertahankan.
Paradoks Air Mancur Sri Baduga
Kritik memuncak ketika melihat operasional Air Mancur Sri Baduga yang tetap "menari" di tengah kesulitan likuiditas daerah. Publik menilai, biaya listrik, pemeliharaan, dan operasional air mancur tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk menambal kewajiban-kewajiban mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pernyataan Sikap
Pengamat kebijakan publik Agus M Yasin menyatakan bahwa kondisi ini menunjukkan disorientasi kepemimpinan di Purwakarta.
"Ini adalah ironi yang menyakitkan. Di satu sisi kontraktor teriak menagih hak, ASN menjerit karena TPP disunat, tapi di sisi lain kita melihat pesta visual air mancur yang memakan biaya operasional tinggi. Di mana hati nurani pemerintah? Purwakarta seperti kapal yang kehilangan kompas, tak tentu arah," tegas Agus
Lebih lanjut, Agus mendesak Pemkab Purwakarta untuk:
- Menghentikan Pemborosan: Melakukan moratorium sementara terhadap operasional Air Mancur Sri Baduga dan kegiatan seremonial lainnya hingga kondisi fiskal daerah sehat.
- Prioritas Pembayaran: Mengutamakan pelunasan utang pihak ketiga (Tunda Bayar) dan pemenuhan hak ASN (TPP) secara penuh.
- Transparansi Anggaran: Membuka data arus kas daerah ke publik untuk menghindari kecurigaan adanya mala-administrasi.
"Jika tata kelola ini tidak segera diperbaiki, Purwakarta bukan hanya 'tak tentu arah', tapi sedang berjalan menuju kebangkrutan kepercayaan publik," tutup Agus.
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram