SUKABUMI|tribunnews.my.id- Kepala Desa (Kades) Nangka Koneng, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Acep Supendi, angkat bicara menyikapi polemik terjadinya pemerataan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama yang bersumber dari Dana Desa (DD).
Menurutnya, pemerataan itu tanpa ada pengarahan dari pihak desa. Bahkan dirinya mengaku baru tahu ada pemerataan setelah informasi itu mencuat dalam pemberitaan media.
"Sejak awal kami (pihak desa) sampaikan melalui surat himbauan yang disebarkan ke setiap RT, dan di tempel di tempat-tempat umum. Bahwa tidak boleh ada pemotongan untuk alasan apapun," ujar Acep, kepada awak media, Rabu (24/6/2020).
Acep menjelaskan, warga penerima BLT DD melakukan komunikasi dan bersepakat melakukan pemerataan bantuan tersebut, yang mana hasil dari pemerataan itu dibagikan kepada warga sekitar yang kurang mampu atau yang belum tersentuh bantuan.
"Namun dari warga yang besepakat itu barangkali ada yang tidak rela uangnya dipotong untuk pemerataan. Sehingga menyuarakan keluhannya," terangnya.
Ia menyampaikan, semua perangkat desa dikumpulkan untuk membahas polemik tersebut. Namun menurutnya, tidak ada perangkat desa yang terlibat apalagi ikut merumuskan terkait pemerataan.
"Mereka diingatkan sejak awal tidak boleh ada yang ikut campur. Apalagi sampai pengkondisian. Mungkin para RT melakukan kebijakan di wilayah masing-masing demi menjaga stabilitas ketentraman masyarakat, dan rasa kebersamaan antar warga. Tapi untuk tahap kedua tidak akan ada lagi kebijakan RT karena semua sudah dapat bantuan," pungkasnya. (Mamat. S Dolen/Tim)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram