-->

Jumat, 20 November 2026

Di Balik Gemerlap Bintang Lima: Menguji Taji Akreditasi Paripurna KARS dalam Kasus Penahanan Jenazah di RS Siloam


​Purwakarta — Di lobi utama berbagai jaringan rumah sakit swasta papan atas, sertifikat Akreditasi Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) kerap dipajang dengan penuh kebanggaan. Predikat bintang lima tersebut merupakan pengakuan tertinggi di Indonesia yang menandakan bahwa sebuah fasilitas kesehatan telah memenuhi standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara menyeluruh.

​Namun, mencuatnya kasus penahanan jenazah pasien meninggal dunia di jaringan Rumah Sakit Siloam kembali membuka kotak pandora mengenai jurang pemisah antara kepatuhan administratif di atas kertas dengan realitas kemanusiaan di lapangan. Tragedi ini memantik pertanyaan mendasar: sejauh mana standar akreditasi tertinggi mampu melindungi hak paling dasar pasien ketika berhadapan dengan tembok administrasi dan kalkulasi bisnis rumah sakit?

​Paradoks Standar Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

​Dalam instrumen penilaian KARS, bab mengenai Hak Pasien dan Keluarga (HPK) bukan sekadar pelengkap, melainkan salah satu pilar utama penentu kelulusan. Standar ini mewajibkan rumah sakit untuk menghormati nilai-nilai pribadi, martabat manusia, memberikan informasi biaya secara transparan sejak awal perawatan, serta memastikan perlakuan yang bermartabat bagi pasien hingga akhir hayatnya.

​Secara etika kedokteran maupun hukum positif di Indonesia, tubuh manusia yang telah wafat tidak dapat dijadikan objek jaminan utang-piutang (gadai). Penahanan kepulangan jenazah dengan alasan belum lunasnya biaya perawatan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia sekaligus mencederai filosofi dasar pelayanan kesehatan. Ketika praktik semacam ini terjadi di institusi yang menyandang status Paripurna, mekanisme pengawasan internal rumah sakit patut dipertanyakan.

​Tiga Celah Sistemik di Balik Tragedi

​Penelusuran terhadap pola sengketa pembiayaan di fasilitas kesehatan swasta menunjukkan bahwa insiden penahanan jenazah jarang merupakan kesalahan tunggal petugas di lapangan, melainkan akumulasi dari sejumlah celah tata kelola

​Kegagalan Komunikasi Biaya Dini (Financial Counseling)
Banyak keluarga pasien masuk dalam kondisi darurat tanpa pemahaman utuh mengenai eskalasi biaya tindakan medis intensif. Ketiadaan sistem peringatan dini mengenai akumulasi tagihan membuat keluarga terkejut di akhir masa perawatan saat pasien dinyatakan meninggal dunia.

​Kebuntuan SOP Penyelesaian Sengketa
Petugas administrasi dan keamanan di lapangan sering kali dihadapkan pada tekanan target pencapaian finansial rumah sakit tanpa dibekali protokol penyelesaian sengketa yang manusiawi. Akibatnya, menahan kepulangan jenazah kerap dijadikan instrumen tawar-menawar terakhir untuk memaksa keluarga melunasi tagihan.

​Lemahnya Pengawasan Pasca-Akreditasi:
Proses akreditasi KARS sering kali dipersepsikan sebagai "ujian lima tahunan". Tanpa adanya mekanisme surveilans mendadak atau audit investigatif yang ketat setiap kali terjadi insiden fatal atau pelanggaran hak pasien, sertifikat Paripurna berisiko tereduksi menjadi sekadar instrumen pemasaran (branding).

​Ujian Akuntabilitas bagi Regulator dan Lembaga Akreditasi
​Kasus di RS Siloam ini menjadi batu ujian bagi kredibilitas KARS maupun Kementerian Kesehatan RI. Jika predikat Akreditasi Paripurna tetap melekat tanpa ada evaluasi menyeluruh, peninjauan ulang status, atau sanksi korektif yang transparan atas pelanggaran hak pasien, kepercayaan publik terhadap sistem penjaminan mutu rumah sakit di Indonesia berpotensi merosot tajam.

​Lebih jauh, industri rumah sakit swasta dituntut untuk merumuskan ulang skema mitigasi risiko pembiayaan—seperti mekanisme perjanjian pelunasan bertahap yang sah secara perdata, kerja sama dengan lembaga filantropi, atau integrasi cepat dengan skema jaminan sosial pemerintah—sehingga urusan administrasi keuangan tidak pernah lagi menyandera hak keluarga untuk memakamkan jenazah dengan layak dan bermartabat.

​Pada akhirnya, mutu tertinggi sebuah rumah sakit tidak diukur dari kemegahan gedung maupun tingginya predikat akreditasi yang disandang, melainkan dari bagaimana institusi tersebut memperlakukan manusia pada titik paling rentan dalam hidupnya. (Indep)

Singgung teguran BPLHD Provinsi Jawabarat terkait IPAL, Sekretaris MPC PP : DLH Harus tinjau ulang IPAL RS Siloam

          Foto: Gedung Rumah Sakit Siloam

 

Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta menyoroti kepatuhan lingkungan pada pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta sistem sanitasi Rumah Sakit Siloam Purwakarta. 

Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta, Asep Fapet Kurniawan, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta bersama instansi terkait di tingkat Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan independen secara menyeluruh.
 
Fapet menegaskan, pengelolaan limbah rumah sakit adalah isu krusial yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan tanggung jawab sosial fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, rumah sakit tidak hanya bertugas melayani pengobatan pasien, melainkan juga wajib menjamin seluruh aktivitas operasionalnya tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.
 
“Rumah sakit adalah tempat menyelamatkan kesehatan manusia. Jangan sampai di satu sisi memberikan pelayanan kesehatan, tetapi di sisi lain justru mengabaikan aspek perlindungan lingkungan akibat pengelolaan limbah yang tidak memenuhi ketentuan,” ujar Fapet, kepada awak media, belum lama ini.
 
MPC PP Purwakarta menyebutkan adanya catatan historis yang perlu ditelusuri kebenarannya. Berdasarkan data yang beredar, pernah ada teguran dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 terkait pengelolaan air limbah RS Siloam Purwakarta. Selain itu, terdapat dokumen laporan P2K3 tahun 2018 yang mencatat salah satu parameter air limbah pada periode tertentu belum memenuhi baku mutu.

"Kami meminta DLH tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif. Harus ada verifikasi lapangan, pemeriksaan teknis, dan apabila diperlukan pengambilan sampel oleh petugas berwenang melalui laboratorium terakreditasi. Hasilnya perlu disampaikan secara transparan sesuai ketentuan keterbukaan informasi," kata Fapet.
 
Fapet menekankan bahwa pihaknya tidak membuat tuduhan sebelum ada verifikasi resmi. Namun keberadaan catatan‑catatan tersebut menjadi alasan kuat bagi instansi berwenang untuk memeriksa apakah perbaikan yang diminta pada masa lalu sudah dilaksanakan secara sempurna dan bagaimana kondisi IPAL saat ini.
 
“Kami tidak ingin membangun tuduhan tanpa dasar. Tetapi ketika terdapat catatan historis mengenai persoalan kualitas air limbah, maka menjadi penting untuk memastikan apakah seluruh kewajiban perbaikan telah dilaksanakan dan bagaimana kondisi IPAL rumah sakit tersebut saat ini,” tegasnya.
 
Fapet menyampaikan beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab dengan bukti dokumen resmi dan hasil laboratorium, bukan hanya pernyataan bahwa IPAL sudah tersedia. Di antaranya kapasitas desain IPAL, volume limbah cair harian rumah sakit, kesesuaian beban limbah dengan kemampuan instalasi, efektivitas pengolahan, hasil uji laboratorium berkala, titik pembuangan, pengelolaan lumpur IPAL, hingga penanganan limbah B3.
 
“Pertanyaan mendasarnya sederhana. Berapa kapasitas IPAL yang dimiliki RS Siloam Purwakarta? Berapa volume limbah cair yang dihasilkan setiap hari? Apakah seluruh limbah masuk ke sistem pengolahan? Dan apakah hasil pengujian laboratorium secara berkala menunjukkan pemenuhan baku mutu yang berlaku?” ujarnya.
 
MPC Pemuda Pancasila meminta DLH Kabupaten Purwakarta bersama instansi lingkungan provinsi melakukan audit lingkungan menyeluruh yang mencakup enam poin utama:
 
1. Verifikasi dokumen persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, dan dokumen operasional IPAL

2. Pemeriksaan kapasitas IPAL serta volume air limbah aktual

3. Pengujian laboratorium terhadap kualitas air limbah pada titik penaatan yang ditetapkan

4. Pemeriksaan jalur pembuangan dan kesesuaian titik outlet dengan dokumen persetujuan

5. Pemeriksaan pengelolaan lumpur IPAL dan limbah B3

6. Evaluasi sanitasi, drainase, dan sistem pengelolaan limbah keseluruhan operasional rumah sakit
 
“Kami meminta DLH tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif. Harus ada pemeriksaan lapangan dan pengujian sampel yang independen, hasilnya dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat,” ujar Fapet.

Hingga artikel ini ditulis, Redaksi belum mendaparkan tanggapan resmi dari pihak RS Siloam Purwakarta serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terkait temuan dan permintaan audit lingkungan yang disampaikan MPC Pemuda Pancasila. Redaksi tetap membuka ruang tanggapan balasan dari semua pihak terkait.
© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved