Purwakarta — Di lobi utama berbagai jaringan rumah sakit swasta papan atas, sertifikat Akreditasi Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) kerap dipajang dengan penuh kebanggaan. Predikat bintang lima tersebut merupakan pengakuan tertinggi di Indonesia yang menandakan bahwa sebuah fasilitas kesehatan telah memenuhi standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara menyeluruh.
Namun, mencuatnya kasus penahanan jenazah pasien meninggal dunia di jaringan Rumah Sakit Siloam kembali membuka kotak pandora mengenai jurang pemisah antara kepatuhan administratif di atas kertas dengan realitas kemanusiaan di lapangan. Tragedi ini memantik pertanyaan mendasar: sejauh mana standar akreditasi tertinggi mampu melindungi hak paling dasar pasien ketika berhadapan dengan tembok administrasi dan kalkulasi bisnis rumah sakit?
Paradoks Standar Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
Dalam instrumen penilaian KARS, bab mengenai Hak Pasien dan Keluarga (HPK) bukan sekadar pelengkap, melainkan salah satu pilar utama penentu kelulusan. Standar ini mewajibkan rumah sakit untuk menghormati nilai-nilai pribadi, martabat manusia, memberikan informasi biaya secara transparan sejak awal perawatan, serta memastikan perlakuan yang bermartabat bagi pasien hingga akhir hayatnya.
Secara etika kedokteran maupun hukum positif di Indonesia, tubuh manusia yang telah wafat tidak dapat dijadikan objek jaminan utang-piutang (gadai). Penahanan kepulangan jenazah dengan alasan belum lunasnya biaya perawatan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia sekaligus mencederai filosofi dasar pelayanan kesehatan. Ketika praktik semacam ini terjadi di institusi yang menyandang status Paripurna, mekanisme pengawasan internal rumah sakit patut dipertanyakan.
Tiga Celah Sistemik di Balik Tragedi
Penelusuran terhadap pola sengketa pembiayaan di fasilitas kesehatan swasta menunjukkan bahwa insiden penahanan jenazah jarang merupakan kesalahan tunggal petugas di lapangan, melainkan akumulasi dari sejumlah celah tata kelola
Kegagalan Komunikasi Biaya Dini (Financial Counseling)
Banyak keluarga pasien masuk dalam kondisi darurat tanpa pemahaman utuh mengenai eskalasi biaya tindakan medis intensif. Ketiadaan sistem peringatan dini mengenai akumulasi tagihan membuat keluarga terkejut di akhir masa perawatan saat pasien dinyatakan meninggal dunia.
Kebuntuan SOP Penyelesaian Sengketa
Petugas administrasi dan keamanan di lapangan sering kali dihadapkan pada tekanan target pencapaian finansial rumah sakit tanpa dibekali protokol penyelesaian sengketa yang manusiawi. Akibatnya, menahan kepulangan jenazah kerap dijadikan instrumen tawar-menawar terakhir untuk memaksa keluarga melunasi tagihan.
Lemahnya Pengawasan Pasca-Akreditasi:
Proses akreditasi KARS sering kali dipersepsikan sebagai "ujian lima tahunan". Tanpa adanya mekanisme surveilans mendadak atau audit investigatif yang ketat setiap kali terjadi insiden fatal atau pelanggaran hak pasien, sertifikat Paripurna berisiko tereduksi menjadi sekadar instrumen pemasaran (branding).
Ujian Akuntabilitas bagi Regulator dan Lembaga Akreditasi
Kasus di RS Siloam ini menjadi batu ujian bagi kredibilitas KARS maupun Kementerian Kesehatan RI. Jika predikat Akreditasi Paripurna tetap melekat tanpa ada evaluasi menyeluruh, peninjauan ulang status, atau sanksi korektif yang transparan atas pelanggaran hak pasien, kepercayaan publik terhadap sistem penjaminan mutu rumah sakit di Indonesia berpotensi merosot tajam.
Lebih jauh, industri rumah sakit swasta dituntut untuk merumuskan ulang skema mitigasi risiko pembiayaan—seperti mekanisme perjanjian pelunasan bertahap yang sah secara perdata, kerja sama dengan lembaga filantropi, atau integrasi cepat dengan skema jaminan sosial pemerintah—sehingga urusan administrasi keuangan tidak pernah lagi menyandera hak keluarga untuk memakamkan jenazah dengan layak dan bermartabat.
Pada akhirnya, mutu tertinggi sebuah rumah sakit tidak diukur dari kemegahan gedung maupun tingginya predikat akreditasi yang disandang, melainkan dari bagaimana institusi tersebut memperlakukan manusia pada titik paling rentan dalam hidupnya. (Indep)
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram