-->

Sabtu, 14 November 2026

Dukung Gerakan Nasional Merawat Bumi Pertiwi,H Entis Sutisna Bagikan Pupuk Orgcnik


Foto: Gerakan Merawat Bumi 


PURWAKARTA – H. Entis Sutisna, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta, turut melaksanakan program nasional PDI Perjuangan bertajuk Merawat Bumi Pertiwi bersama masyarakat dan lingkungan setempat.

Program ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan gotong royong serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk yang bermanfaat.

Menariknya, sampah organik yang dikumpulkan tidak sekadar dibuang, tetapi diolah menjadi pupuk organik. Hasil pengolahan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman dan mendukung kegiatan penghijauan di lingkungan masing-masing.

H. Entis Sutisna menilai program ini memiliki nilai manfaat yang besar karena menggabungkan kepedulian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan semangat kebersamaan.

Kegiatan ini juga direncanakan berlangsung secara rutin sehingga tidak hanya menjadi gerakan sesaat, tetapi mampu membangun kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kelestarian alam.

Melalui program Merawat Bumi Pertiwi, PDI Perjuangan ingin terus menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Selain menghasilkan manfaat nyata berupa pupuk organik, kegiatan ini diharapkan semakin membangkitkan budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

H. Entis Sutisna berharap masyarakat semakin sadar bahwa sampah bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga memiliki potensi untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Merawat Bumi Pertiwi bukan sekadar slogan, tetapi gerakan nyata untuk menjaga alam, mengurangi sampah, dan memperkuat gotong royong demi masa depan generasi mendatang. (***)

Jumat, 13 November 2026

Diskominfo Terancam Dilaporkan ke Ombudsman Jika Memaksakan Verifikasi Dewan Pers Jadi Syarat Mutlak Kerja Sama Publikasi


Foto: Koordinator Persatuan Jurnalis Indonesia Kabupaten Purwakarta Mahesa Jenar

​Purwakarta – Sejumlah pelaku industri pers dan organisasi media di daerah mengingatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat agar tidak menjadikan status verifikasi Dewan Pers sebagai syarat mutlak dalam menjalin kerja sama publikasi media massa. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan membuka peluang bagi Diskominfo untuk dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi.

​Perwakilan organisasi pers menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, syarat utama sebuah perusahaan pers adalah berbadan hukum Indonesia (seperti PT, Yayasan, atau Koperasi) dan menjalankan fungsi jurnalistik secara berkelanjutan. Sementara itu, proses pendataan atau verifikasi oleh Dewan Pers sejatinya bersifat administratif untuk pemetaan ekosistem pers nasional, bukan sebagai instrumen perizinan atau pembatasan hak berusaha bagi perusahaan media.

​"Jika Diskominfo tetap memaksakan syarat terverifikasi Dewan Pers sebagai harga mati untuk kerja sama publikasi yang menggunakan anggaran negara (APBD), hal itu sama saja dengan menghambat hak konstitusional dan mematikan keberlangsungan media-media lokal yang sudah berbadan hukum sah," ujar Mahesa Jenar Koordinator Persatuan Jurnalis Indonesia kabupaten Purwakarta

Seperti diketahu, Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Pers, syarat utama bagi sebuah perusahaan pers untuk melakukan kegiatan jurnalistik adalah cukup berbadan hukum Indonesia (seperti bentuk PT), bukan wajib terverifikasi oleh Dewan Pers.

" Dalam pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers menyatakan bahwa tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers (pendataan/registrasi), bukan memberikan pengesahan atau legalitas usaha," ucapnya

 Mahesa menambahkan, memang kami sering dengan Sejumlah Diskominfo di berbagai daerah kerap menjadikan verifikasi Dewan Pers (administrasi maupun faktual) sebagai syarat internal dalam pengadaan atau kontrak kerja sama media demi kepatuhan pengelolaan anggaran dan menghindari media yang tidak jelas (bodong). 

"Namu jika tetep di paksakan verifikasi dewan pers sebagai syarat mutlak kami menilai bahwa menjadikan verifikasi Dewan Pers sebagai syarat absolut oleh Diskominfo berpotensi melanggar hukum, mencederai kemerdekaan pers, serta bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan UU," ungkapnya

Pers menegaskan bahwa pembatasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun aturan pengelolaan belanja publikasi daerah. Apabila kebijakan diskriminatif ini tetap diberlakukan tanpa revisi, pihaknya siap membawa persoalan ini ke Ombudsman RI perwakilan setempat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan pelayanan publik.

​Kami selaku insan pers daerah berharap Pemerintah Daerah melalui Diskominfo dapat mengevaluasi kembali persyaratan kerja sama media agar lebih inklusif, adil, dan berpedoman penuh pada regulasi yang berlaku, demi menjaga iklim kemerdekaan pers dan keberlangsungan informasi publik di daerah. (***)

Senin, 09 November 2026

Perkuat Sinergitas, Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi Bersama


Foto: Rapat koordinasi KPU,Bawaslu dan Kesbangpol di aula Kesbangpol Purwakarta 

​Purwakarta – Dalam rangka mengoptimalkan kerja sama dan menyamakan langkah dalam mengawal proses demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi Sinergitas.

​Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat kantor setempat ini dihadiri oleh pimpinan serta jajaran dari ketiga lembaga terkait. Pertemuan ini berfokus pada penguatan koordinasi lintas instansi guna memastikan setiap tahapan kegiatan kepemiluan maupun agenda demokrasi daerah dapat berjalan dengan lancar, transparan, serta berintegritas.

​Dalam arahannya, perwakilan Kesbangpol menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara unsur pemerintah daerah melalui Kesbangpol, penyelenggara pemilu (KPU), dan pengawas pemilu (Bawaslu). Sinergi yang terbangun secara aktif diyakini mampu mengantisipasi potensi kendala di lapangan serta mewujudkan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

​Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi yang terjalin semakin erat, sehingga komitmen bersama dalam menyukseskan agenda demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis dapat tercapai secara optimal. (***)

Pertahankan Kemajuan Desa, Calon Petahana Kades Kalihurip Jajang Herman Sapa Warga Lewat Dialog Kreatif


Foto: dok/Net

​KALIHURIP — Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, Calon Kepala Desa (Kades) Kalihurip petahana, Jajang Herman, kembali turun langsung menyapa warganya. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Dialog Kreatif ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Desa Kalihurip.

​Acara tersebut menjadi wadah interaktif bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta berdiskusi langsung mengenai langkah-langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kemajuan desa ke depan.

​Melalui dialog ini, Jajang Herman menegaskan komitmennya untuk terus mendengar kebutuhan masyarakat secara dekat. Kehadiran dan antusiasme warga yang memadati lokasi acara menunjukkan tingginya dukungan serta kebersamaan dalam membangun Desa Kalihurip agar semakin maju, sejahtera, dan berkembang.

​Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah serta foto bersama warga yang menunjukkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang erat di antara warga Desa Kalihurip.(***)

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan, Wakil Bupati Didampingi Kadiskominfo


Foto: Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin bersama Kajari Purwakarta Dr. Yudhi Kurniawan, S.H., M.H.

PURWAKARTA - Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin menghadiri acara pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta, 9 November 2026.

Kehadiran Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut didampingi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Hendra Fadly Supratman, S.E., QRMP, CFA (akrab disapa Ucok).

​Acara pemusnahan barang bukti ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat di lingkungan penegak hukum, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari berbagai kasus tindak pidana yang ditangani oleh kejaksaan selama kurun waktu tertentu, mulai dari narkotika, senjata tajam, hingga barang bukti kejahatan lainnya.

​Dalam keterangannya, Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin mengapresiasi sinergi yang terjalin erat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penegakan hukum serta pemberantasan tindak pidana di wilayah Hukum Kabupaten Purwakarta.

​"Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi langkah tegas dan transparan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta. Pemusnahan barang bukti ini adalah wujud nyata dari tuntasnya proses penegakan hukum sekaligus komitmen bersama kita dalam menciptakan rasa aman dan kondusif bagi masyarakat," ujar Bang Ijo Wakil Bupati Purwakarta.

​Sementara itu, Kadiskominfo Hendra Fadly Supratman (akrab disapa Ucok). menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh penyebarluasan informasi terkait kinerja penegakan hukum dan transparansi publik kepada masyarakat luas melalui kanal-kanal komunikasi resmi pemerintah daerah.

​Pemusnahan barang bukti dilakukan secara simbolis dan terbuka, dengan cara dibakar, dihancurkan menggunakan alat berat, serta dilarutkan ke dalam cairan kimia agar tidak dapat dipergunakan kembali. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan tetap mematuhi protokol yang berlaku. (***)

Sabtu, 07 November 2026

Picu kemacetan hampir 2 kilo meter akibat penutupan, Proyek Hotmik Ruas jalan Cianjur


Foto: Pengerjaan pengaspalan Hotmik ruas jalan cianjur-Padaluyu - Cikadu yang dikerjakan oleh PT Trimukti


CIANJUR – Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan hotmix di ruas jalan Cianjur–Padaluyu–Cikadu menuai sorotan pengguna jalan. Proyek yang dikerjakan PT Trimukti, perusahaan berdomisili di Tasikmalaya, diduga kurang memperhatikan kelancaran arus lalu lintas selama proses pengerjaan berlangsung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan pengaspalan tersebut memiliki spesifikasi lebar jalan 5 meter, ketebalan 10 sentimeter, dengan panjang penanganan mencapai 18 kilometer.

Namun, pelaksanaan pekerjaan justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat. Akses jalan dilaporkan ditutup total selama hampir dua jam lebih tanpa menerapkan sistem buka-tutup kendaraan secara bergantian.

Akibatnya, kemacetan panjang tidak terhindarkan. Antrean kendaraan dari kedua arah dilaporkan mengular hingga kurang lebih 2 kilometer. Kondisi tersebut membuat banyak warga, pengendara, dan pengguna jalan lainnya terhambat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pengawasan Konsultan Bina Marga Ikut Disorot

Selain pelaksana proyek, perhatian masyarakat juga tertuju kepada konsultan pengawas yang berkaitan dengan Bina Marga. Pengawasan di lapangan dinilai terkesan terlalu santai dan kurang responsif dalam mengantisipasi dampak kemacetan akibat pekerjaan tersebut.

Padahal, pekerjaan infrastruktur jalan seharusnya tidak hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

Pengaturan lalu lintas semestinya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk penyediaan petugas pengatur kendaraan, pemasangan rambu peringatan, serta penerapan sistem buka-tutup jalan apabila kondisi teknis memungkinkan.

Masyarakat Pertanyakan Tanggung Jawab Pengawasan

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa jalan harus ditutup total dalam waktu yang cukup lama? Apakah rekayasa lalu lintas sudah direncanakan sebelum pekerjaan dimulai? Sejauh mana konsultan pengawas menjalankan fungsi pengawasannya?

Masyarakat berharap PT Trimukti, konsultan pengawas, serta instansi Bina Marga terkait segera melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Jangan sampai proyek yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur justru mengorbankan kepentingan masyarakat akibat minimnya antisipasi terhadap dampak lalu lintas.

Pembangunan memang diperlukan, tetapi hak pengguna jalan untuk mendapatkan akses yang aman, tertib, dan lancar juga harus diperhatikan. (Yos)

Jumat, 06 November 2026

Kecamatan Cisolok Gelar Simulasi Gempa Bumi dan Tsunami, Libatkan 250 Peserta Lintas Sektor

 

Infonas.id | Sukabumi,-Pemerintah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, melaksanakan simulasi gempa bumi dan tsunami dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Tsunami Sedunia Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya di wilayah pesisir bertempat di kawasan Pantai Karanghawu, Kecamatan Cisolok, Jum'at (6/11/2026).

Simulasi tersebut melibatkan sekitar 250 peserta dari berbagai unsur pemerintahan, petugas kebencanaan, relawan, dunia pendidikan, hingga masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman secara langsung mengenai langkah-langkah penyelamatan diri dan penanganan keadaan darurat apabila terjadi gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami.
Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti rangkaian simulasi kondisi kedaruratan, mulai dari proses evakuasi, penanganan warga terdampak, hingga pemanfaatan tenda darurat sebagai tempat pengungsian sementara.
Camat Cisolok, Okih Pazri Assidiq, menyampaikan bahwa kegiatan simulasi tersebut merupakan langkah penting dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya melalui penyampaian informasi, tetapi juga perlu diperkuat dengan latihan secara langsung agar masyarakat memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
"Melalui kegiatan simulasi ini, kami berharap masyarakat semakin memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi maupun potensi tsunami. Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini agar masyarakat mengetahui cara menyelamatkan diri dan mengutamakan keselamatan," ungkap Okih.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung upaya mitigasi bencana. Kolaborasi antara pemerintah, unsur Forkopimcam, petugas kebencanaan, relawan, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Sebagai salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisolok memiliki kebutuhan untuk terus memperkuat edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana, termasuk gempa bumi dan tsunami.
Okih berharap, melalui kegiatan tersebut, masyarakat semakin tanggap, sigap, dan tidak panik ketika menghadapi kondisi darurat.
"Harapan kami, masyarakat semakin sadar akan pentingnya mitigasi bencana, mengetahui jalur evakuasi, serta memahami langkah penyelamatan diri dan keluarga. Dengan demikian, apabila terjadi bencana, masyarakat sudah memiliki bekal pengetahuan untuk bertindak cepat dan tepat," tambahnya.
Kegiatan simulasi ini diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan Cisolok, BPBD Kabupaten Sukabumi, Forkopimcam Cisolok (Danramil dan Kapolsek), Forum Koordinasi SAR Daerah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Desa Cisolok dan Desa Karangpapak, Puskesmas Cisolok, PMI Kabupaten Sukabumi, SIBAT Desa Cisolok dan Desa Karangpapak, DPK KNPI Kecamatan Cisolok, Linmas, relawan kebencanaan, serta masyarakat,turut berpartisipasi para nelayan, pedagang dan pelaku wisata Pantai Karanghawu, serta kurang lebih 50 siswa dan siswi SMP Negeri 1 Cisolok dan unsur pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kecamatan Cisolok berharap terbangun koordinasi dan sinergi yang semakin kuat antarpemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Dengan meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat, diharapkan Kecamatan Cisolok semakin siap dalam menghadapi potensi bencana serta mampu meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan. ( ADV )

Ketua dan Wakil TAPD Absen, Anggota Banggar DPRD Purwakarta Walk Out dan Minta Rapat APBD 2027 Dijadwal Ulang

                            Foto: Ilustrasi/Net

​PURWAKARTA — Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta yang beragenda membahas Raperda APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2027 terkait Belanja Daerah berujung walk out oleh para anggota dewan pada Jumat (06/11/2026).

​Aksi walk out ini dipicu oleh ketidakhadiran Ketua TAPD (Sekretaris Daerah) dan Wakil Ketua TAPD (Kepala BKAD), yang dinilai vital hadir secara langsung dalam pembahasan anggaran strategis tersebut.

​

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Purwakarta, Luthfi Bamala, membenarkan bahwa seluruh anggota Banggar memutuskan untuk meninggalkan ruang rapat (walk out) dan meminta proses pembahasan belanja daerah APBD 2027 dihentikan sementara hingga formasi TAPD hadir secara lengkap.

"Benar anggota dewan walk out saat rapat Banggar bersama perangkat daerah Pemkab Purwakarta tadi, penyebabnya karena tidak dihadiri Ketua dan Wakil Ketua TAPD. Ini pembahasan yang sangat penting dan kita tidak ingin terlalu banyak membuang waktu. Daripada rapat tersebut akhirnya tidak sesuai harapan, maka pimpinan rapat memutuskan untuk mengagendakan ulang pembahasan belanja daerah APBD 2027." ucap Lutfi kepada awak media

Selain itu, Formasi anggota Banggar DPRD hadir secara lengkap dalam rapat tersebut. Namun, ketiadaan Sekda selaku Ketua TAPD dan Kepala BKAD selaku Wakil Ketua TAPD dinilai membuat pembahasan menjadi tidak efektif serta berisiko membuang-buang waktu tanpa adanya pemegang kebijakan utama dari pihak eksekutif.

Meski pimpinan DPRD telah menerima konfirmasi sebelumnya bahwa Ketua TAPD berhalangan hadir karena agenda lain yang tidak dapat diwakilkan, aspirasi dan masukan dari anggota Banggar tetap menjadi pertimbangan utama. Demi efektivitas keputusan, Ketua DPRD selaku pimpinan rapat resmi memutuskan untuk menjadwalkan ulang rapat Banggar tersebut.

​"Kami DPRD Kabupaten Purwakarta berharap pada rapat penjadwalan ulang mendatang, pimpinan TAPD dapat hadir secara utuh sehingga proses penyusunan APBD 2027 dapat berjalan transparan, efektif, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Purwakarta." Pungkasnya 

© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved