Sabtu, 14 November 2026
Jumat, 13 November 2026
Diskominfo Terancam Dilaporkan ke Ombudsman Jika Memaksakan Verifikasi Dewan Pers Jadi Syarat Mutlak Kerja Sama Publikasi
Purwakarta – Sejumlah pelaku industri pers dan organisasi media di daerah mengingatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat agar tidak menjadikan status verifikasi Dewan Pers sebagai syarat mutlak dalam menjalin kerja sama publikasi media massa. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan membuka peluang bagi Diskominfo untuk dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi.
Perwakilan organisasi pers menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, syarat utama sebuah perusahaan pers adalah berbadan hukum Indonesia (seperti PT, Yayasan, atau Koperasi) dan menjalankan fungsi jurnalistik secara berkelanjutan. Sementara itu, proses pendataan atau verifikasi oleh Dewan Pers sejatinya bersifat administratif untuk pemetaan ekosistem pers nasional, bukan sebagai instrumen perizinan atau pembatasan hak berusaha bagi perusahaan media.
"Jika Diskominfo tetap memaksakan syarat terverifikasi Dewan Pers sebagai harga mati untuk kerja sama publikasi yang menggunakan anggaran negara (APBD), hal itu sama saja dengan menghambat hak konstitusional dan mematikan keberlangsungan media-media lokal yang sudah berbadan hukum sah," ujar Mahesa Jenar Koordinator Persatuan Jurnalis Indonesia kabupaten Purwakarta
Seperti diketahu, Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Pers, syarat utama bagi sebuah perusahaan pers untuk melakukan kegiatan jurnalistik adalah cukup berbadan hukum Indonesia (seperti bentuk PT), bukan wajib terverifikasi oleh Dewan Pers.
" Dalam pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers menyatakan bahwa tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers (pendataan/registrasi), bukan memberikan pengesahan atau legalitas usaha," ucapnya
Mahesa menambahkan, memang kami sering dengan Sejumlah Diskominfo di berbagai daerah kerap menjadikan verifikasi Dewan Pers (administrasi maupun faktual) sebagai syarat internal dalam pengadaan atau kontrak kerja sama media demi kepatuhan pengelolaan anggaran dan menghindari media yang tidak jelas (bodong).
"Namu jika tetep di paksakan verifikasi dewan pers sebagai syarat mutlak kami menilai bahwa menjadikan verifikasi Dewan Pers sebagai syarat absolut oleh Diskominfo berpotensi melanggar hukum, mencederai kemerdekaan pers, serta bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan UU," ungkapnya
Pers menegaskan bahwa pembatasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun aturan pengelolaan belanja publikasi daerah. Apabila kebijakan diskriminatif ini tetap diberlakukan tanpa revisi, pihaknya siap membawa persoalan ini ke Ombudsman RI perwakilan setempat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan pelayanan publik.
Kami selaku insan pers daerah berharap Pemerintah Daerah melalui Diskominfo dapat mengevaluasi kembali persyaratan kerja sama media agar lebih inklusif, adil, dan berpedoman penuh pada regulasi yang berlaku, demi menjaga iklim kemerdekaan pers dan keberlangsungan informasi publik di daerah. (***)
Senin, 09 November 2026
Perkuat Sinergitas, Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi Bersama
Foto: Rapat koordinasi KPU,Bawaslu dan Kesbangpol di aula Kesbangpol Purwakarta
Purwakarta – Dalam rangka mengoptimalkan kerja sama dan menyamakan langkah dalam mengawal proses demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi Sinergitas.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat kantor setempat ini dihadiri oleh pimpinan serta jajaran dari ketiga lembaga terkait. Pertemuan ini berfokus pada penguatan koordinasi lintas instansi guna memastikan setiap tahapan kegiatan kepemiluan maupun agenda demokrasi daerah dapat berjalan dengan lancar, transparan, serta berintegritas.
Dalam arahannya, perwakilan Kesbangpol menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara unsur pemerintah daerah melalui Kesbangpol, penyelenggara pemilu (KPU), dan pengawas pemilu (Bawaslu). Sinergi yang terbangun secara aktif diyakini mampu mengantisipasi potensi kendala di lapangan serta mewujudkan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.
Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi yang terjalin semakin erat, sehingga komitmen bersama dalam menyukseskan agenda demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis dapat tercapai secara optimal. (***)
Pertahankan Kemajuan Desa, Calon Petahana Kades Kalihurip Jajang Herman Sapa Warga Lewat Dialog Kreatif
KALIHURIP — Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, Calon Kepala Desa (Kades) Kalihurip petahana, Jajang Herman, kembali turun langsung menyapa warganya. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Dialog Kreatif ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Desa Kalihurip.
Acara tersebut menjadi wadah interaktif bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta berdiskusi langsung mengenai langkah-langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kemajuan desa ke depan.
Melalui dialog ini, Jajang Herman menegaskan komitmennya untuk terus mendengar kebutuhan masyarakat secara dekat. Kehadiran dan antusiasme warga yang memadati lokasi acara menunjukkan tingginya dukungan serta kebersamaan dalam membangun Desa Kalihurip agar semakin maju, sejahtera, dan berkembang.
Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah serta foto bersama warga yang menunjukkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang erat di antara warga Desa Kalihurip.(***)
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan, Wakil Bupati Didampingi Kadiskominfo
PURWAKARTA - Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin menghadiri acara pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta, 9 November 2026.
Kehadiran Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut didampingi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Hendra Fadly Supratman, S.E., QRMP, CFA (akrab disapa Ucok).
Acara pemusnahan barang bukti ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat di lingkungan penegak hukum, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari berbagai kasus tindak pidana yang ditangani oleh kejaksaan selama kurun waktu tertentu, mulai dari narkotika, senjata tajam, hingga barang bukti kejahatan lainnya.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin mengapresiasi sinergi yang terjalin erat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penegakan hukum serta pemberantasan tindak pidana di wilayah Hukum Kabupaten Purwakarta.
"Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi langkah tegas dan transparan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta. Pemusnahan barang bukti ini adalah wujud nyata dari tuntasnya proses penegakan hukum sekaligus komitmen bersama kita dalam menciptakan rasa aman dan kondusif bagi masyarakat," ujar Bang Ijo Wakil Bupati Purwakarta.
Sementara itu, Kadiskominfo Hendra Fadly Supratman (akrab disapa Ucok). menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh penyebarluasan informasi terkait kinerja penegakan hukum dan transparansi publik kepada masyarakat luas melalui kanal-kanal komunikasi resmi pemerintah daerah.
Pemusnahan barang bukti dilakukan secara simbolis dan terbuka, dengan cara dibakar, dihancurkan menggunakan alat berat, serta dilarutkan ke dalam cairan kimia agar tidak dapat dipergunakan kembali. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan tetap mematuhi protokol yang berlaku. (***)
Sabtu, 07 November 2026
Picu kemacetan hampir 2 kilo meter akibat penutupan, Proyek Hotmik Ruas jalan Cianjur
Jumat, 06 November 2026
PORTALMILITER.COM
Kecamatan Cisolok Gelar Simulasi Gempa Bumi dan Tsunami, Libatkan 250 Peserta Lintas Sektor
Infonas.id | Sukabumi,-Pemerintah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, melaksanakan simulasi gempa bumi dan tsunami dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Tsunami Sedunia Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya di wilayah pesisir bertempat di kawasan Pantai Karanghawu, Kecamatan Cisolok, Jum'at (6/11/2026).
Ketua dan Wakil TAPD Absen, Anggota Banggar DPRD Purwakarta Walk Out dan Minta Rapat APBD 2027 Dijadwal Ulang
Foto: Ilustrasi/Net
PURWAKARTA — Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta yang beragenda membahas Raperda APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2027 terkait Belanja Daerah berujung walk out oleh para anggota dewan pada Jumat (06/11/2026).
Aksi walk out ini dipicu oleh ketidakhadiran Ketua TAPD (Sekretaris Daerah) dan Wakil Ketua TAPD (Kepala BKAD), yang dinilai vital hadir secara langsung dalam pembahasan anggaran strategis tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Purwakarta, Luthfi Bamala, membenarkan bahwa seluruh anggota Banggar memutuskan untuk meninggalkan ruang rapat (walk out) dan meminta proses pembahasan belanja daerah APBD 2027 dihentikan sementara hingga formasi TAPD hadir secara lengkap.
"Benar anggota dewan walk out saat rapat Banggar bersama perangkat daerah Pemkab Purwakarta tadi, penyebabnya karena tidak dihadiri Ketua dan Wakil Ketua TAPD. Ini pembahasan yang sangat penting dan kita tidak ingin terlalu banyak membuang waktu. Daripada rapat tersebut akhirnya tidak sesuai harapan, maka pimpinan rapat memutuskan untuk mengagendakan ulang pembahasan belanja daerah APBD 2027." ucap Lutfi kepada awak media
Selain itu, Formasi anggota Banggar DPRD hadir secara lengkap dalam rapat tersebut. Namun, ketiadaan Sekda selaku Ketua TAPD dan Kepala BKAD selaku Wakil Ketua TAPD dinilai membuat pembahasan menjadi tidak efektif serta berisiko membuang-buang waktu tanpa adanya pemegang kebijakan utama dari pihak eksekutif.
Meski pimpinan DPRD telah menerima konfirmasi sebelumnya bahwa Ketua TAPD berhalangan hadir karena agenda lain yang tidak dapat diwakilkan, aspirasi dan masukan dari anggota Banggar tetap menjadi pertimbangan utama. Demi efektivitas keputusan, Ketua DPRD selaku pimpinan rapat resmi memutuskan untuk menjadwalkan ulang rapat Banggar tersebut.
"Kami DPRD Kabupaten Purwakarta berharap pada rapat penjadwalan ulang mendatang, pimpinan TAPD dapat hadir secara utuh sehingga proses penyusunan APBD 2027 dapat berjalan transparan, efektif, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Purwakarta." Pungkasnya






FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram