Pemberian THR Dari DD Untuk Timses Menuai Konflik

Pemberian THR Dari DD Untuk Timses Menuai Konflik

Tribunnews.my.id | Bogor -

Warga kampung Cibandawa RT 03 RW 07 Kampung Cibandawa, Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor meminta pertanggung jawaban atas pengelolaan dana desa (DD) tahap I tahun anggaran 2020 yang telah diterima pihak desa beberapa hari lalu.

Dimana, warga menilai ada indikasi dugaan penyimpangan dalam penggunaannya. Mengingat, DD yang seharusnya dipergunakan sepenuhnya pada penanganan Covid-19, justru malah dijadikan alat untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tim suksesnya, baik itu perorangan maupun kelompok.

Seperti yang dituturkan salah seorang warga Cibandawa setempat, Agus Saleh. Menurutnya, apa yang diperbuat Pemerintah Desa Ciburuy, mengenai pemberian THR tersebut, harus dapat dipertanggung jawabkan jika memang benar demikian.

"Saat mendatangi kantor desa, beberapa hari lalu kami menanyakan soal kebenaran informasi pembarian THR yang dialokasikan dari DD. Kami bilang, qpqkah itu benar, jika benar tolong dipertanggung jawabkan, sebab ini bicara DD, dan kalau itu tidak benar tolong dibantah. Tapi, ini aneh dia (Kades-Red) tidak menjawab diam membisu, sehingga diamnya ini berarti bisa diambil kesimpulan," ucap Agus kepada media Minggu (17/5/2020).

Ia mengaku, apa yang dituduhkannya tersebut sangat beralasan tuduhan tersebut. Mengingat, informasi soal pemberian THR ini didapat dari tim suksesnya sendiri yang berteriak.

"Kami tidak mau menduga atau su"udon, sebab apa yang kami nyatakan itu berdasarkan fakta walaupun itu lisan dan tidak tertulis, tapi kan mereka berteriak dihadapan publik dan masyarakat. Nah mungkin teriakannya itu mereka pikir tidak akan jadi blunder," ucapnya.

Masih dikatakannya, informasi teriakan tim suksesnya itu sangat jelas, bahkan dapat dibilang sistematis. Pasalnya, aku Agus, ada pernyataan yang diungkapkan mereka.

"Ungkapannya bisa dibilang begini, ini perbedaan antara saya (timses) dan kadus lebih dari lima juta, artinya kadus menerima 6 jutaan. Ini yang jadi permasalahan dan harus digali kemana kebenaran dana desa tahap satu itu. Sebab ketika kemarin kami konprontir ke kepala desa, dia membantahnya. Mustahil jika pemberian THR itu dari kantongnya sendiri," akunya.

Agus pun meminta, pihak pemdes dalam hal ini kepala desa agar jangan terlalu banyak balas budi. Pasalnya, urusan balas budi adalah urusan pribadi bukan urusan pemerintahan atau urusan bantuan dana.

"Mau balas budi boleh saja asal ambil dari kantong sendiri, bukan dari bantuan pemerintah yang diperuntukan bagi kegiatan pembangunan infrastruktur.

Oleh sebabnya, dirinya berharap pemerintah desa bisa menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan penghunaan DD, termasuk print outnya dibuka ke warga supaya dapat diketahui penggunaan sebenarnya.

"Kami minta pengelolaan DD itu di print out, agar alokasinya diketahui warga dan bukan digunakan untuk kepentingan desa atau pribadi, tapi harus dapat dirasakan masyarakat. Perlu diketahui juga, kalau sudah kondisi seperti ini harus ada yang berani mempertanyakan secara detail anggaran DD tahap satu itu. Jika ada minus disitu, berarti kan kaitannya benar ada penyelewengan dana desa dipakai untuk THR tim suksesnya," terang Agus.

Seperti sebelumnya, Kepala Desa Ciburuy, Suherman saat dimintai keterangannya terkait hal tersebut, sama tidak berkomentar maupun memberikan hak jawabnya.( R.Kartolo )