-->

Selasa, 03 November 2026

Skandal Penyadapan Presiden! LSP dan Dua Perwira Polri Ditetapkan Tersangka

Skandal Penyadapan Presiden! LSP dan Dua Perwira Polri Ditetapkan Tersangka


JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya disebut berasal dari kalangan perwira tinggi dan purnawirawan Polri.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.

Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.

Menurut penjelasan Kabareskrim, ketiganya diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana, antara lain akses ilegal, penghapusan data elektronik, serta penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah atau illegal tapping.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System selama periode 2025 hingga 2026.

Asep menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dengan pendekatan scientific crime investigation, khususnya terkait dugaan manipulasi sistem intersepsi.

Para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik maupun laporan polisi (LP).

Nomor-nomor yang diduga dimasukkan ke dalam sistem tersebut tidak hanya milik Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat sipil (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Selain menetapkan tiga tersangka, Bareskrim Polri juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perwira tinggi berinisial SU yang disebut sebagai Irjen Pol. Slamet Uliandi. Hingga konferensi pers berlangsung, yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi.

Sementara itu, situasi di sekitar gedung Mabes Polri terpantau mendapat pengamanan ketat. Sejumlah kendaraan taktis Brimob disiagakan untuk mengantisipasi perkembangan situasi.

Bareskrim Polri menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik akan mendalami dugaan keterlibatan masing-masing pihak, motif, serta kemungkinan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyangkut kepala negara, tetapi juga sejumlah pejabat dan tokoh dari berbagai sektor. (FT)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita | All Right Reserved