Penulis: Mahesa Jenar
PURWAKARTA – Udara di sekitar Bale Paseban tempo hari terasa sedikit lebih ringan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Kabar mengenai rampungnya pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi angin segar yang paling ditunggu. Di lorong-lorong kantor, obrolan mengenai "angin surga" kesejahteraan ini mulai menghangatkan suasana kerja.
Namun, beberapa kilometer dari pusat pemerintahan, suasananya kontras. Di sebuah kedai kopi kecil tempat para kontraktor dan mitra pemerintah biasa berkumpul, wajah-wajah muram justru yang tampak. Bagi mereka, kabar rampungnya Perbup TPP adalah kabar baik yang menyakitkan.
"Kami ikut senang kalau pegawai sejahtera. Tapi jangan lupa, kami punya dapur yang harus mengepul dan cicilan bank yang tidak bisa menunggu regulasi," keluh Deni seorang pengusaha lokal yang sudah berbulan-bulan menanti kejelasan pelunasan proyek daerah.
Dua Sisi Koin Fiskal
Persoalan ini bukan sekadar angka di atas kertas APBD. Ini adalah soal pilihan prioritas. Pemerintah Kabupaten Purwakarta seolah sedang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, TPP adalah mesin penggerak birokrasi. Tanpa tunjangan yang layak, produktivitas pelayanan publik bisa melambat.
Namun di sisi lain, "utang tetaplah utang". Jika Perbup TPP bisa dikebut dan dirapatkan hingga tuntas, publik bertanya-tanya: Mengapa dokumen serupa untuk pembayaran utang daerah seolah masih tertahan di laci meja pejabat? Mengapa belum ada "lampu hijau" yang sama terangnya untuk mereka yang telah memberikan jasa namun belum menerima haknya?
Menagih Janji Keadilan
Sejauh ini, publik hanya disuguhi teka-teki. Alasan klasik seperti "menunggu audit BPK" atau "menyesuaikan kemampuan kas daerah" terus berulang. Padahal, bagi para pihak ketiga atau bahkan perangkat desa yang menunggu Dana Bagi Hasil (DBH), kepastian adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada sekadar janji-janji manis di forum rapat.
"Kita tidak minta didahulukan dari ASN, kita cuma minta jangan ditinggalkan," tambah Deni sang pengusaha sambil menatap layar ponselnya, berharap ada notifikasi transfer yang masuk.
Ujian Kredibilitas
Kini bola panas ada di tangan pemimpin daerah. Mampu mencairkan TPP adalah prestasi bagi kesejahteraan internal, namun mampu melunasi utang adalah bukti integritas di mata eksternal.
Masyarakat Purwakarta kini menanti, apakah pemerintah akan mampu menyeimbangkan neraca keuangan ini, atau justru membiarkan ketimpangan ini terus berlanjut hingga menjadi bom waktu fiskal di akhir tahun. Sebab, sebuah pemerintahan yang sehat tidak hanya dilihat dari betapa senyum pegawainya, tapi juga dari betapa tegaknya komitmen mereka terhadap janji pada pihak luar.
Kini, sementara draf Perbup TPP mungkin sudah siap ditandatangani, mata publik tetap tertuju pada draf "bayar utang" yang masih tak nampak batang hidungnya. Karena di akhir hari, keadilan sosial harus dirasakan oleh semua, baik yang di dalam pagar pemerintah maupun yang di luar pagar.
FOLLOW THE INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONAS.ID | Bukan Sekedar Berita on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram